<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/10-tahun-terakhir-investasi-bodong-keruk-dana-masyarakat-rp-888-t_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai beredarnya informasi hoax di sosial media yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan. OJK menyampaikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar.  Berdasarkan data OJK Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan sebesar 22,16 persen atau di atas ketentuan, sementara hingga 17 Juni, rasio alat likuid atau non-core deposit dan alat likuid atau Dana Pihak Ketiga (DPK) terpantau pada level 123,2 persen dan 26,2 persen jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.  “OJK telah melaporkan informasi hoax ini kepada pihak Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, Rabu (1/7).  Sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para penyebar hoax diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.  “Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi Kontak OJK di nomor 157 atau layanan Whatsapp resmi 081157157157,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Hati-Hati Ajakan Tarik Dana Dari Bank, Itu Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bohong-1.jpg" alt="OHONG BESAR : Emma Bell (kiri); Tim dari Direktorat Reskrimum Polda Bali saat meminta keterangan kepada teman Emma Bell, Bryden Lan di vila Rose Canggu, Kuta Utara (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>OHONG BESAR : Emma Bell (kiri); Tim dari Direktorat Reskrimum Polda Bali saat meminta keterangan kepada teman Emma Bell, Bryden Lan di vila Rose Canggu, Kuta Utara (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat viral, pengakuan Emma Bell kena begal ternyata bohong besar. Pemberitaan aksi begal yang menimpa wisatawan asing asal Negeri Kanguru, Australia di Canggu Kuta Utara, Badung itu ternyata hanya akal-akalan untuk mendapatkan klaim asuransi.  Hal ini diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Bali, Kombes Pol Andi Fairan, Selasa (10/12). Menurut Andi Fairan, pascaviral di medsos, pihaknya langsung mengirimkan tim untuk mengecek kebenaran informasi itu ke Mapolsek Kuta Utara.  Dari penelusuran awal di Polsek Kuta Utara, tim dari Direktorat Reskrimum Polda Bali memperoleh informasi bahwa Polsek tidak menerima adanya laporan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dengan korban Emma Bell.  Selanjutnya, usai mendatangi Polsek Kuta Utara, tim kemudian melanjutkan penelusuran ke vila tempat tinggal sementara Emma Bell di vila Rose yang beralamat di Jalan Bumbak, Gang Pulau Karimata, Desa Canggu, Kuta Utara, Badung.  Saat tiba di villa, petugas bertemu dengan teman Emma bernama Bryden Ian. Nah, dari keterangan Bryden Ian inilah kebohongan Emma terungkap.  Pasalnya dari keterangan Bryden, pengakuan Emma yang menyebut dirinya sempat menjadi korban begal hanyalah akal-akalan semata. Emma dikatakan tidak pernah menjadi korban begal.  "Temannya itu, (Bryden Ian) menerangkan bahwa Emma Bel tidak mengalami begal. Namun dia hanya korban lakalantas biasa. Tidak ada satupun barangnya yang hilang juga," terang Andi Fairan seperti dikutip Radar Bali.  Lantas apa tujuan Emma mengunggah informasi hoax itu? Usut punya usut, ternyata Emma Bell menyebar informasi dengan mengaku bahwa dirinya dibegal agar bisa mendapatkan klaim asuransi dari negaranya setelah dia mengalami kecelakaan.  "Adapun alasan dia membuat berita bahwa dia mengalami begal supaya dia bisa mendapatkan klaim asuransi di negaranya," tambah Fairan.  Sayang, belum juga sempat dimintai keterangan, Emma Bell telah lebih dulu kembali ke negaranya di Australia pada 7 Desember 2019 lalu bersama keluarganya.

Terungkap, Pembegalan Bule Ausie yang Sempat Viral Ternyata Bohong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polda-sumut-buru-penyebar-hoaks-surat-suara-tercoblos-01-lainnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya mencabut pembatasan fitur media sosial pada Sabtu (25/5) pukul 13.00 WIB. Sejak kemarin, fitur pengiriman video dan foto di beberapa platform media sosial (medsos) dan perpesanan instan seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan WhatsApp tidak mengalami perlambatan lagi.  Pembatasan medsos memang bisa dimaklumi. Sebab, pengguna yang terpapar hoaks begitu banyak. Bahkan, berdasar data Kemenkominfo, jumlahnya mencapai 40 juta orang. Mereka terpapar 30 hoaks.  Plt Kabiro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengungkapkan, pembatasan medsos merupakan keputusan bersama antara Kemenkominfo, Kemenko Polhukam, dan beberapa lembaga lain. Pertimbangan utamanya adalah meningkatnya eskalasi hoaks, disinformasi, dan hasutan di medsos secara ekstrem.  Dalam perhitungan Kemenkominfo, jumlah pengguna internet yang terpapar hoaks sudah berada di angka 20 juta. Artinya, tingkat hasutan dan bahaya hoaks sudah tergolong tinggi. Paparan itu bisa berupa unggahan maupun percakapan. "Saat 22 Mei, jumlah pengguna yang terpapar mencapai kisaran 40 juta orang," jelas dia.  Menkominfo Rudiantara menerangkan, saat ini kerusuhan sudah diatasi. Situasi Jakarta juga kembali kondusif. Dengan begitu, fitur medsos bisa kembali difungsikan. "Antara jam 14.00-15.00 sudah bisa normal," katanya kemarin (25/5).  Rudi meminta masyarakat senantiasa menggunakan medsos untuk hal-hal yang positif. "Ayo, kita perangi hoaks, fitnah, informasi-informasi yang memprovokasi seperti yang banyak beredar saat kerusuhan," katanya.  Kemenkominfo berharap pemblokiran itu adalah yang pertama dan terakhir. Dirjen Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan berharap, di masa depan pembatasan medsos seperti itu tidak lagi diperlukan. "Karena itu, peran masyarakat untuk memerangi hoaks harus ditingkatkan," ucap dia.  Kemenkominfo mengimbau pengguna telepon seluler dan perangkat lain segera menghapus (uninstall) aplikasi virtual private network (VPN) agar terhindar dari risiko pemantauan, pengumpulan, hingga pembajakan data pribadi pengguna. Kementerian juga mendorong masyarakat untuk melapor melalui aduankonten.id atau akun Twitter @aduankonten jika menemukan situs atau konten media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.  Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, kerugian akibat pemblokiran medsos tidak menghalangi e-commerce. Yang terganggu adalah bisnis online yang dijalankan melalui medsos, khususnya Facebook dan WhatsApp. "Perkiraan saya, relatif tidak terlalu besar. Saya belum menghitung angka pastinya akibat pembatasan media sosial. Tapi, tidak sebesar kerugian di Tanah Abang sekitar Rp 300 miliar karena harus tutup," ungkapnya.  Lebih lanjut dia mengatakan, kerugian relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan potensi kerugian perekonomian nasional bila kerusuhan meluas ke seluruh wilayah Jakarta dan kota-kota lain. "Tentu pemblokiran tidak akan terjadi lagi jika penggunanya bijak," tegas dia.  Berbeda dengan Piter, peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kerugian akibat pemblokiran medsos selama tiga hari mencapai Rp 681 miliar. Sebanyak 66 persen transaksi online terjadi di platform media sosial. Berdasar riset Indef 2019, nilai transaksi e-commerce mencapai USD 8,7 miliar atau Rp 126 triliun.  Pembatasan medsos juga sempat berdampak pada dunia medis. Ari F. Syam, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, memaklumi kondisi tersebut. Media sosial merupakan salah satu media komunikasi perawat untuk mengirimkan hasil laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain.  Perawat juga menggunakan medsos untuk menyampaikan jadwal tindakan atau operasi kepada pasien. Dokter pun sudah terbiasa menyampaikan bisa atau tidaknya melakukan tindakan atau operasi di rumah sakit. "Sebagian pasien juga sudah memanfaatkan WA (WhatsApp, Red) untuk berkonsultasi dengan dokter tentang obat atau hal lain mengenai kondisi kesehatanÂ­nya," jelasnya.  Peneliti di Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Indonesia Pratama Persadha mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, masyarakat bisa memaklumi alasan pemerintah melakukan pembatasan medsos pada kondisi rusuh kemarin. "Tapi, ya begitu, jangan lama-lama. Kasihan masyarakat yang menggunakan medsos untuk kebaikan. Misalnya untuk berjualan," ucap dia.

Pengguna Internet Terpapar Hoaks Capai 40 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-hoax-putri-gus-dur-ajak-siskamling-digital_m_.jpg" alt="Ilustrasi Hoax. Sebaran info bohon atau hoax ramai beredar saat ada momen politik dan bencana alam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hoax. Sebaran info bohon atau hoax ramai beredar saat ada momen politik dan bencana alam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anita Hayannufus Wahid yang merupkan Putri Presiden Indonesia ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur, menyoroti banyaknya hoaks saat ini. Pasalnya, banyak masyarakat yang percaya dengan berita-berita tersebut. Karena itu, Anita yang juga selaku Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengajak masyarakat untuk melakukan 'Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Digital'. Hal itu dilakukan supaya masyarakat tidak mudah terkena kebohongan. "Kami mengajak seluruh komponen bangsa ikut siskamling digital. Jadi tolong laporin saja. Polisi punya aplikasi siber polisi, Menkominfo punya tempat menerima aduan. Mafindo juga bisa memverifikasi," ujar Anita di DPP PSI, Jakarta, Rabu (9/1).&nbsp; Lebih lanjut, Anita menambahkan, di 2018 saja saat pilkada serentak silam. Setidaknya tercarat oleh Mafindo ada 94 kebohongan di media sosial. "Selama 2018 itu jumlahnya sangat tinggi rata-rata perbulan saja ada 94 hoaks. Sejak Januari memasuki Pilkada serentak," katanya. Lebih lanjut, Anita mengaku, selain ada hajatan politik, hoaks meningkat apabila ada bencana alam. Kemudian hoax rata-rata yang berhubungan dengan agama dan suku. Karena itu paling mudah memancing reaksi publik. "Jadi ini tingkat hoax meningkat kalau ada bencana alam. Sangat meningkat jumlahnya," katanya. Oleh sebab itu masyarakat perlu tabayun atau melakukan pengecekan apabila ada berita-berita yang kebenarannya masih dipertanyakan. Bahkan masyarakat mudah mengecek berita hoaks. Karena berita hoaks selalu memiliki judul yang bombastis.&nbsp; "Ciri-cirinya gampang bombastis&lrm; atau ada kata-kata viralkan. Jadi untuk melakukan pengecekan berita dna harus mengecek sumber lain," tuturnya.

Marak Hoax, Putri Gus Dur Ajak Siskamling Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hoax-bertebaran-di-masa-kampanye-kiai-maruf-merasa-prihatin_m_.jpg" alt="Maruf Amin saat diwawancarai awak media Sabtu (5/1)" width="100%">
<figcaption>Maruf Amin saat diwawancarai awak media Sabtu (5/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelaran puncak Pilpres 2019 sudah semakin dekat. Namun, isu hoax terus menerus bertebaran. Terbaru ada kabar bohong 7 kontainer surat suara sudah tercoblos. Bahkan ucapan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto soal peralatan cuci ginjal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta digunakan hingga 40 kali juga dianggap hoax. Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengaku prihatin atas maraknya fenomena negatif itu. Seharusnya, masa kampanye diisi dengan konten-konten positif. "Kita sangat menyayangkan, prihatin kenapa masih ada hoax di dalam rangka suasana kampanye kita untuk pemilihan Capres dan Cawapres," kata Ma'ruf di pondok pesantren Al Gazhaly Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/1). Di sisi lain, mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan kubunya sangat menghindari penggunaan hoax selama kampanye. Mereka ingin memenangkan Pilpres 2019 dengan cara-cara beradab. "Kami Jokowi bersama saya tentu tidak akan menggunakan (hoax, Red) itu, cara-cara itu tidak fair, tidak jujur," imbuhnya. Oleh sebab itu, Ma'ruf meminta agar aparat menindak tegas para penyebar hoax. Supaya memberi efek jera kepada oknumnya. Sehingga tidak ada lagi penyebaran berita bohong. "Kita minta supaya hoax itu ditertibkan. kalau perlu, kalau sudah dianggap melanggar, kan kita ada Undang-undang, ada aturan, ya ditegakkan saja aturan itu. Supaya bisa membuat orang jera untuk memproduksi hoax-hoax itu," pungkasnya.

Hoax Bertebaran di Masa Kampanye, Kiai Ma'ruf Merasa Prihatin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-jelaskan-asal-usul-info-prabowo-soal-selang-cuci-darah-di-rscm_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan asal-usul info Prabowo Soal Selang Pencuci Ginjal RSCM yang mendadak viral." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan asal-usul info Prabowo Soal Selang Pencuci Ginjal RSCM yang mendadak viral.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan asal-usul info Prabowo Soal Selang Pencuci Ginjal RSCM yang mendadak viral. Menurutnya, pernyataan ketua umumnya itu berdasarkan pengaduan masyarakat. "Saya kira (pernyataan Prabowo) laporan dari masyarakat begitu. Jadi tentu saja tidak ada maksud lain kecuali menyampaikan apa yang menjadi masukan laporan dari masyarakat, yang mungkin mereka bisa saja kurang tepat informasinya," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (4/1). Sejatinya, kata Fadli, esensi dari pernyataan Prabowo itu adalah soal perhatian pemerintah kepada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Misalnya saja mengenai karut marutnya BPJS di Indonesia. "Kita harus serius di dalam melayani masyarakat yang sakit. Dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Dulu dokter gitu banyak juga yang merasa di era BPJS ini mereka juga kurang mendapatkan remunerasi yang sepadan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui,&nbsp;Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dr. Lies Dina Liastuti telah menyatakan bahwa pernyataan Prabowo soal selang hemodialisis yang dipakai 40 kali dalam sehari di RSCM tidak lah benar. Lies menegaskan, pihaknya&nbsp; selalu menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, begitu pula dengan pelayanan cuci darah. "Pelayanan hemodialisis (cuci darah) di RSCM menggunakan selang dan dialiser satu kali pakai," kata Dina dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/1). Diketahui, dialiser merupakan ginjal buatan yang berfungsi untuk membersihkan darah dari toksin sisa metabolisme tabung. Di samping itu, selang cuci darah berfungsi sebagai pengalir darah dari tubuh pasien ke dialiser. Atas dasar itu, Dina memastikan, dialiser pada proses cuci darah hanya dapat digunakan satu kali. Namun, bisa pula digunakan berulang kali. Dengan catatan, alat itu digunakan pada pasien sama setelah alat tersebut telah disterilisasi dan dilakukan uji kelayakan. "RSCM menggunakan sekali pakai (single use) baik untuk selang hemodialisis (blood tubing), maupun dialiser," pungkasnya.

Fadli Jelaskan Asal-Usul Info Prabowo Soal Selang Cuci Darah di RSCM

info hoax

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#info hoax