<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/AIRLANGGA-PRIBADI-KUSMAN.jpg" alt="Airlangga Pribadi Kusman" width="100%">
<figcaption>Airlangga Pribadi Kusman</figcaption>
</figure>MINGGU sore, 20 Oktober 2019, secara resmi Joko Widodo-Ma’ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019–2024. Setelah memperkenalkan nama-nama di jajaran kabinet, hal selanjutnya yang menanti adalah setumpuk pekerjaan rumah.  Salah satunya adalah prioritas di bidang politik. Apabila kita ringkas berbagai tugas politik yang menanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan, inti sari tugas itu adalah merawat demokrasi.  Awal periode kedua kepemimpinan Jokowi saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan harapan politik rakyat Indonesia bahwa negerinya dipimpin pemerintahan yang berkomitmen terhadap agenda demokrasi, selain mendorong pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Terkait dengan keseimbangan antara kerja ekonomi dan merawat demokrasi, ada baiknya sejenak kita menoleh sejarah jauh ke belakang.  Di salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Sumeria (saat ini dikenal sebagai kawasan Iraq), terekam sebuah kisah yang kemudian dikenal dengan epos Gilgamesh. Gilgamesh adalah raja perkasa yang menguasai negara-kota Uruk.  Dia dikenal membangun negerinya dengan baik. Stabilitas politik terjaga dari ancaman teror dan perdagangan maupun pelayanan publik tumbuh pesat. Namun, di balik keberhasilan itu, Gilgamesh juga dikenal sebagai tiran. Rakyatnya hidup dengan penuh ketakutan.  Dia tega memisahkan anak laki-laki dari ayahnya untuk dibunuh atau mengambil seorang perawan dari keluarganya. Dan, tidak ada yang berani melawan. Perlahan-lahan kemakmuran Uruk terhambat oleh teror sang raja.  Kisah Gilgamesh tersebut kemudian dipungkasi keputusan para dewa, setelah mendengar keputusan warga Uruk, untuk menciptakan makhluk kesatria baru. Makhluk itu memiliki kekuatan dan kecerdasan setara Gilgamesh yang bertugas menjaga masyarakat Uruk dari tirani sang raja.  Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2019) dalam karyanya, The Narrow Corridor: States, Societies and the Fate Liberty, membaca legenda Gilgamesh sebagai metafora politik. Gilgamesh ibarat institusi negara yang kuat. Sementara itu, sosok pahlawan yang diciptakan oleh para dewa untuk melindungi warga Uruk adalah institusi masyarakat sipil. Yang juga memiliki kekuatan setara dengan negara agar stabilitas, kemakmuran, dan demokrasi dapat berjalan harmonis.  Pemerintahan Indonesia saat ini tentu bukanlah tiran seperti Uruk di bawah Gilgamesh. Karena itulah, harapan akan politik demokrasi masih dapat dirawat kembali di republik ini.  Jika kita memotret dua di antara lima agenda prioritas kebijakan Presiden Jokowi seperti yang dia utarakan dalam pidato pelantikan, keduanya berhubungan erat dengan demokrasi. Agenda-agenda tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Tumbuhnya SDM masa depan pemilik negeri ini yang cerdas dan arif membutuhkan tatanan politik yang menjamin kebebasan berpendapat.  Dari tatanan politik yang bebas dominasi itulah bakal lahir generasi penerus yang mampu berpikir merdeka. Yang tidak sekadar sanggup bersaing dalam persaingan global, tapi juga mampu mengoreksi sekaligus melampaui capaian tatanan politik dan sosial kita saat ini.  Menurut Martha C. Nussbaum (2010) dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, lingkungan demokrasi diperlukan setiap anak bangsa untuk mengembangkan talenta. Dan, membuat peradaban negerinya lebih baik.  Membela Demokrasi  Tugas politik lain yang perlu mendapat perhatian, bagaimana negara menghadapi persoalan fanatisme politik identitas. Benar bahwa negara demokrasi memiliki hak membela diri dari musuh-musuh politik yang menghendaki kehancuran.  Demokrasi tidak bisa membiarkan begitu saja kekuatan yang memanfaatkan kebebasan untuk menghancurkan dirinya. Namun, penyikapan negara terhadap ancaman fanatisme berbasis identitas juga tidak boleh eksesif.  Yang perlu dikedepankan adalah pendekatan persuasi budaya untuk mengisi ruang kosong pembentukan karakter dalam horizon pendidikan kita. Apalagi jika kita merujuk pada tradisi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Di sana, pendekatan budaya terlembagakan dalam pengajaran liberal art. Pemerintah perlu mengelaborasi model pendidikan yang mengajarkan respek dan kebinekaan berbasis kearifan-kearifan lokal untuk menghadapi gelombang fanatisme.  Tugas penting lain yang memperlihatkan relevansi dari agenda demokrasi adalah seruan Presiden Jokowi untuk mendorong terjadinya transformasi ekonomi. Di Indonesia, pengertian transformasi ekonomi yang fundamental adalah perubahan dari corak ekonomi yang bergantung pada watak oligarkis dan rent seeking menuju tatanan ekonomi yang inklusif dan memberdayakan inisiatif sosial-ekonomi masyarakat.  Transformasi ekonomi membutuhkan ruang politik demokrasi yang dapat membantu institusi negara dengan dukungan warga negara membersihkan kekuatan-kekuatan korup yang mengancamnya. Dalam konteks itulah hendaknya Presiden Jokowi mendengarkan seruan dari berbagai tokoh bangsa maupun aksi kaum muda untuk memperkuat institusi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.  Pada akhirnya, Indonesia ke depan masih memiliki harapan yang luas. Presiden Jokowi sebagai pemimpin perlu diberi kesempatan untuk menuntaskan pekerjaan rumahnya. Baik dengan dukungan maupun kontrol rakyat. (*)  <hr />  *) Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga, Direktur Initiative Institute

Mengembalikan Harapan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/saifullah-yusuf-dibayangi-khofifah-dan-risma_m_126338.jpeg" alt="Peta Bursa Cagub-Cawagub Jatim" width="100%">
<figcaption>Peta Bursa Cagub-Cawagub Jatim</figcaption>
</figure> <a target="_blank"></a> Petahana yang maju dalam pilkada tidak selalu berbuah kemenangan. Belajar dari Pilkada DKI Jakarta, The Initiative Institute menyatakan bahwa incumbent bisa berada di posisi tak aman.    HAL itu disampaikan dalam pemaparan Kubus Rubik Pilkada Jawa Timur di Dapur Desa kemarin (26/4). Pemaparan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil survei kriteria pemimpin Jatim yang disampaikan pada 1 Maret 2017. Sebelumnya, muncul empat nama kandidat terkuat yang diprediksi bertarung sengit di Pilgub Jatim 2018. Namun, berdasar hasil survei terbaru The Initiative Institute, hanya tiga nama yang muncul sebagai kandidat cagub paling potensial. Yakni, Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini. Sementara itu, untuk Abdullah Azwar Anas yang sempat masuk unggulan, posisinya bergeser menjadi cawagub.  Ada temuan menarik dari survei pada 13&ndash;19 April tersebut. Meski menempati posisi tertinggi sebagai kandidat cagub, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul lebih condong dipilih sebagai cawagub. &rsquo;&rsquo;Trade mark-nya sebagai Wagub masih lebih kuat di masyarakat,&rsquo;&rsquo; ungkap CEO The Initiative Institute Airlangga Pribadi Kusman.  Konsultan politik itu menyurvei 956 responden dari 99 desa di sebelas daerah pemilihan (dapil). Sebanyak 33,17 persen responden memilih Gus Ipul sebagai cagub. Namun, ketika memasuki ranah cawagub, angka yang didapat Gus Ipul justru lebih besar. Yakni, 34,90 persen. Di sisi lain, Khofifah dan Risma mendapatkan persentase lebih besar sebagai cagub ketimbang cawagub (selengkapnya lihat grafis).  Selisih persentase elektabilitas tiga kandidat cagub terbilang tipis. Karena itu, Airlangga berpendapat, posisi Gus Ipul di peringkat pertama jauh dari kata aman. &rsquo;&rsquo;Kalau kita belajar dari pilkada DKI, terbukti petahana tidak selalu menang,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Padahal, selama masa kampanye, popularitas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat cenderung lebih tinggi 10 persen daripada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.  Airlangga menyebutkan, Gus Ipul mempunyai pekerjaan rumah besar untuk mengubah mindset masyarakat. Gus Ipul sendiri memiliki kekuatan besar dalam hal popularitas yang mencapai 82,8 persen. Hal itu tidak lepas dari peran media yang menyorot kinerjanya sebagai Wagub selama dua periode terakhir. Apalagi, tingkat pembangunan selama dia menjabat cukup tinggi.  Sementara itu, dua tokoh yang menempati posisi teratas sama-sama berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Posisi keduanya yang sama kuat dikhawatirkan bisa memecah suara NU di Jawa Timur. NU pun memiliki persentase suara terbesar, yakni 78 persen. Sisanya datang dari golongan nasionalis Soekarno, Muhammadiyah, dan nasionalis Soeharto.  Airlangga menekankan agar partai politik segera menentukan sikap. Sebab, baru publik dan konstituen yang kecenderungannya terlihat saat ini. &rsquo;&rsquo;Parpol masih malu-malu kucing,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Padahal, berdasar data yang diperoleh The Initiative Institute, indeks harapan publik terhadap dukungan partai cukup tinggi, yakni 0,10 poin. Dengan kata lain, publik mengharapkan cagub potensial mendapat back-up politik. &rsquo;&rsquo;Ini bisa meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memilih,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Selain Gus Ipul dan Khofifah, terdapat nama-nama lain dari NU yang potensial mengisi kursi cawagub. Antara lain, Azwar Anas dan Hasan Aminuddin. Meski beberapa tokoh terkuat datang dari kalangan yang sama, Airlangga menyarankan agar tidak terjadi pencalonan tunggal. &rsquo;&rsquo;Banyak nama calon dan angkanya bersaing, kebangetan kalau Jatim hanya punya calon tunggal,&rsquo;&rsquo; katanya. (deb/c20/oni/sep/JPG)

Saifullah Yusuf Dibayangi Khofifah dan Risma

initiative institute

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#initiative institute

Berita Terkini

Mengembalikan Harapan Politik

Saifullah Yusuf Dibayangi Khofifah dan Risma

Download Aplikasi JawaPos.com