<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/antarafoto-jakarta-kembali-ppkm-level-1-05072022-piper-4.jpg" alt="Ilustrasi warga laksanakan protokol kesehatan PPKM level 1. Budi Prasetiyo/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga laksanakan protokol kesehatan PPKM level 1. Budi Prasetiyo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, seluruh daerah di Indonesia statusnya berada pada level 1 untuk perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.  ”Hasil asesmen PPKM kali ini dan berdasar pertimbangan para ahli masih ditetapkan seluruh daerah di Indonesia berada di level 1,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (6/9).  Pemerintah kembali memperpanjang PPKM walaupun kondisi Covid-19 selama sepekan terakhir mengalami tren penurunan. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali dan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk luar Jawa-Bali. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022.  Dia menjelaskan, pemberlakuan Inmendagri tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan Inmendagri sebelumnya. Berdasar masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1 walaupun tingkat positif masih di atas standar WHO.  ”Seluruh daerah di Indonesia berada di level 1. Namun kita tetap harus terus waspada karena hingga saat positivity rate kita selama 30 hari ke belakang masih di atas standar normal yang ditetapkan WHO yaitu 5 persen,” ujar Safrizal.  Penyesuaian dalam regulasi PPKM khususnya untuk luar Jawa-Bali terlihat pada penyesuaian pintu masuk PPLN yang disesuaikan dengan Adendum SE Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19.  Safrizal menegaskan, pemerintah daerah harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan tingkat vaksinasi dosis lanjutan dengan adanya regulasi terbaru bahwa pelaku perjalanan dengan transportasi umum (kereta dan pesawat) dengan syarat vaksin booster.  ”Setiap kesempatan tak henti-hentinya kami memberikan penekanan pentingnya percepatan vaksin dosis lanjutan (booster) yang capaian secara nasional masih di bawah 30 persen. Para kepala daerah terus kami imbau untuk bersinergi dengan seluruh pihak, mengampanyekan kembali vaksinasi khususnya untuk dosis lanjutan di pusat keramaian masyarakat,” tutur Safrizal Z.A.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Ilustrasi warga laksanakan protokol kesehatan PPKM level 1. Budi Prasetiyo/Antara

Kemendagri Sebut Seluruh Daerah Status PPKM Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang kebijakan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali mulai 16 sampai 29 Agustus. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA mengatakan, meski kondisi pandemi Covid-19 relatif terkendali, pemerintah memutuskan tetap memperpanjang PPKM. Hal itu dilakukan agar masyarakat dan semua pihak tetap waspada, sehingga situasi Covid-19 tetap terkendali seperti saat ini.  ”Seluruh daerah di Jawa dan Bali berstatus level 1. Penetapan level 1 di seluruh wilayah Jawa-Bali juga berdasar pertimbangan dan masukan dari para pakar, dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan,” kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8).  Menurut Safrizal, meski berdasar hasil Sero Survei mayoritas masyarakat sudah memiliki antibodi, masyarakat diminta untuk melakukan vaksinasi booster. Sebab, dapat menghasilkan antibodi yang lebih tinggi, dibanding dengan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi booster.  Safrizal menyarankan vaksinasi booster harus terus dipercepat. Begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi untuk terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing.  Menurut Safrizal, pemerintah daerah penting untuk terus mengakselerasi program vaksinasi. Khususnya mempercepat capaian vaksinasi booster hingga mencapai lebih dari 50 persen dari total sasaran tiap provinsi.  ”Kami terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, TNI/Polri, ataupun pihak-pihak lainnya untuk terus menjalin kerja sama baik dalam meningkatkan capain vaksinasi khususnya untuk dosis booster,” ucap Safrizal.  Dia menambahkan, hal itu agar efektif meningkatkan kembali kekebalan masyarakat yang mulai menurun. Selain itu, pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi di area-area publik juga harus tetap dilakukan.

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Seluruh Daerah Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT_Jemput-Bola-Vaksinasi-Booster_Salman-Toyibi_6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 untuk penanganan Covid-19 seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperpanjang hingga 5 September. Keputusan itu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin menyampaikan, status PPKM level 1 di seluruh kabupaten/kota diperpanjang sejak 2 Agustus hingga 5 September dengan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Keputusan itu harus jadi perhatian masyarakat.  ”Karena kasus Covid-19 belakangan ini makin naik,” ujar Diauddin seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi tetap menjadi fokus utama untuk status PPKM level 1 itu, diutamakan meningkatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Sebab, dari catatan sementara target vaksinasi booster di provinsi masih diangka capaian 22 persen dari target sasaran sekitar 3 juta orang sesuai capaian vaksinasi dosis pertama atau 95,98 persen  Sementara itu, untuk capaian vaksinasi dosis lengkap atau dosis kedua sudah 76,38 persen. Saat ini dilaksanakan pula vaksinasi booster ke-2 atau vaksinasi dosis ke-4 dengan sasaran tenaga kesehatan yang jumlah target sasaran di Kalsel sebanyak 26 ribu orang.​​​​​​​  Terkait kasus harian Covid-19 di Kalsel yang terus naik, Diauddin meminta masyarakat tidak panik. Namun, terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.  ”Terus waspada, tapi jangan panik, jalankan protokol kesehatan. Kalau belum vaksin segera bervaksin, karena mencegah jauh lebih utama dibanding mengobati,” tutur Diauddin.  Berdasar laporan Dinkes Kalsel pada Rabu (3/8), kasus Covid-19 di Kalsel bertambah sebanyak 111 orang. Sehingga pasien Covid-19 menjadi sebanyak 996 orang.  Total penularan Covid-19 selama pandemi di Kalsel sebanyak 85.910 kasus. Sementara itu yang sembuh total sebanyak 82.364 orang dan meninggal dunia 2.550 orang.

PPKM Level 1 Wilayah Kalsel Diperpanjang Hingga 5 September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pekerja-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 di DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi. Keputusan ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 yang ditandangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 5 Juli 2022.  "Untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat," demikian bunyi Inmendagri tersebut.  Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal mengatakan, berdasarkan indikator transmisi komunitas di wilayah aglomerasi membuat Jabodetabek digolongkan PPKM level 2. Namun, pemerintah melihat dalam 1 pekan terakhir terjadi penurunan sehingga PPKM diturunkan ke level 1.  "Dengan perkembangan tersebut, kami memperkirakan wilayah aglomerasi Jabodetabek dapat kembali ke level 1 dalam 1 atau 2 minggu ke depan," kata Syafrizal.  Setelah melakukan review dan asesmen terhadap kondisi tersebut, wilayah Jabodetabek diperkirakan sudah bisa kembali ke PPKM level 1 dalam sepekan ke depan. Selain itu, angka rawat inap dan kematian juga masih rendah.  "Langkah ini dilakukan untuk tetap menjaga aspek kesehatan dengan memperhatikan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut," pungkas Syafrizal.

Level 2 Dibatalkan, PPKM Jabodetabek Kembali ke Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220609-WA0034.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kabar menggembirakan dari kondisi pandemi Covid-19 di Jatim. Saat ini, seluruh kabupaten/kota telah masuk status PPKM level 1. Hal ini sesuai dengan Inmendagri Nomor 29 Tahun 2022 yang berlaku 7 Juni–4 Juli.  Gubernur Khofifah mengapresiasi kinerja SDM di lingkungan kesehatan Jatim atas kontribusi luar biasa pada masa pandemi covid-19. Juga semua jajaran Forkopimda serta seluruh masyarakat dan semua elemen strategis di Jawa Timur.  ”Alhamdulillah, berdasar data dari Inmendagri yang terbit 7 Juni asesmen PPKM di Jatim seluruh kabupaten/kota sudah masuk level 1,” ujar Khofifah di Kabupaten Situbondo, Kamis (9/6).  ”Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SDM lingkungan kesehatan karena ini berkat kerja sama dan kerja keras yang luar biasa dari semua elemen strategis di Jawa Timur,” imbuh dia.  Khofifah menyebut, selama 2 tahun diterpa pandemi, para garda terdepan sudah teruji dalam menangani kondisi darurat. Semua elemen strategis Jawa Timur teruji dapat membangun sinergi, kolaborasi, serta bergotong royong. Hal tersebut, bisa menjadi pedoman pada masa depan bagi semua pihak baik dari dalam maupun luar Jatim.  ”Banyak hal yang bisa dijadikan referensi bagaimana penanganan Covid-19 ini dibangun di atas kerja keras, profesionalisme, dan sinergi yang luar biasa. Insya Allah, kinerja baik seperti ini bisa diadaptasi siapapun,” ungkap Khofifah.  ”Tugas kita semua, terlebih para nakes, adalah bagaimana kita menyembuhkan dunia. Hakikatnya kita tidak hanya berusaha membantu satu atau dua orang, tapi seluruh masyarakat dunia. Ini tugas mulia yang Alhamdulillah terus dilakukan SDM kesehatan kita dengan luar biasa,” tambah dia.  Gubernur juga mengingatkan agar semangat itu terus dijaga. Terutama koordinasi, kolaborasi, dan sinergi harus terbangun baik dalam kondisi apapun pada masa depan.  ”Saya harap, semua pihak bisa membangun komunikasi, sinergi, dan koordinasi sebaik mungkin untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh warga di Indonesia,” ucap Khofifah.  Inmendagri Nomor 29 Tahun 2022 berlaku 7 Juni–4 Juli. Di dalamnya disebutkan bahwa fasilitas umum, ruang publik, dan kegiatan masyarakat sudah dapat berjalan 100 persen.  Meski begitu, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi demi menyesuaikan terhadap new normal pasca pandemi. Di antaranya adalah sekolah pertemuan tatap muka (PTM) dan penonton pada pertandingan olahraga hanya boleh 100 persen jika mereka sudah divaksin penuh.  Selain itu, masyarakat sudah bisa makan di tempat makan secara langsung. Dengan catatan restoran, mal, dan tempat sejenis buka hingga pukul 22.00. Sedangkan, tempat-tempat yang hanya buka pada malam hari diizinkan buka dari pukul 18.00 hingga 02.00.  Sementara itu, berdasar data nasional situasi Covid-19 di Jawa Timur per 8 Juni, terdapat penambahan mereka yang terkonfirmasi positif sebanyak 34 kasus. Untuk kasus aktif sebanyak 161 orang atau 0,03 persen dari total kasus terkonfirmasi positif 576.541 kasus.  Sedangkan mereka yang sembuh terdapat tambahan sebanyak 26 orang. Sehingga jumlah pasien yang sembuh menjadi 544.735 orang atau 94,48 persen dari total terkonfirmasi positif.  Untuk vaksinasi, berdasar Dashboard Kemenkes/KCPEN, per 8 Juni, dosis pertama mencapai 29.804.560 orang atau 93,65 persen dari total sasaran 31.826.206 orang. Dosis kedua telah mencapai 25.426.944 atau 79,89 persen. Sedangkan dosis ketiga atau booster terhitung 6.011.238 peserta atau 18,89 persen dari total target.

Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT-antisipasi-lonjakan-Covid-haritsah-almudatsir1-2639.jpg" alt="Warga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyarak" width="100%">
<figcaption>Warga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyarak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Situasi Covid-19 di Kota Surabaya ditetapkan PPKM level 2 berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022, berlaku hingga 23 Mei. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tracing di Kota Surabaya 0 dan ada 32 pasien Covid-19. Namun secara data dan faktual, PPKM di Kota Surabaya sebenarnya berada pada level 1.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, ada kesalahan dalam sistem pada aplikasi asesmen situasi Covid-19 vaksin.kemenkes.go.id yang menjadi indikator penetapan PPKM pada Inmendagri. Kesalahan sistem itu terjadi pada 29 April–7 Mei atau saat libur dan cuti Lebaran.  ”Kita setiap hari lakukan pemantauan situasi Covid-19 pada aplikasi kementerian kesehatan (kemenkes). Terakhir pada 28 April masih bisa melihat Surabaya level 1. Nah, 29 April, posisi aplikasi kosong sampai 7 Mei,” kata Nanik Sukristina saat konferensi pers di Kantor Eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (12/5).  Nanik menyebut, sepanjang libur dan cuti Lebaran sampai 7 Mei, aplikasi indikator PPKM kemenkes tidak dapat diakses. Karena itu, indikator situasi Covid-19 Surabaya masih menggunakan data 28 April. Aplikasi kemenkes baru dapat diakses kembali pada 8 Mei dengan posisi Kota Surabaya level 2.  ”Saat itu asesmen situasi Covid-19 Surabaya level 2, karena ada satu indikator yang kurang memadai di antara 8 indikator PPKM, yaitu ratio tracing 1:0. Yang paling mengagetkan posisi tracing kita saat itu nol. Padahal, kondisi Surabaya di aplikasi Silacak menunjukkan ratio tracing melebihi target 1:15,” ungkap Nanik.  Dinkes Surabaya segera melakukan konfirmasi ke Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) Kemenkes terkait ratio tracing pada aplikasi indikator PPKM kemenkes. Pasalnya, aplikasi Silacak milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terkoneksi dengan kemenkes sudah melebihi target.  ”PHEOC merespons akan melakukan pengecekan dan verifikasi,” papar Nanik.  Pada 10 Mei, sekitar pukul 12.00 WIB, indikator level Kota Surabaya sudah berubah jadi level 1 dengan ratio tracing 1:31. Akan tetapi, Surat Edaran (SE) Inmendagri terkait level PPKM wilayah yang dikeluarkan pada 10 Mei, Kota Surabaya berada pada level 2. Padahal, sesuai dengan indikator level pada aplikasi kemenkes, pada 10 Mei Kota Surabaya berada pada level 1.  ”Kemungkinan SE Inmendagri mengacu pada kondisi indikator PPKM Kota Surabaya per tanggal 7 Mei. Pada tanggal itu kondisi aplikasi belum dapat melakukan penarikan data secara stabil dan optimal dalam sistem, terutama pada indikator tracing,” terang Nanik.  Karena itu, apabila dilihat pada aplikasi kemenkes pada 12 Mei, Kota Surabaya berada pada level 1 sesuai dengan asesmen situasi Covid-19. Meski saat ini terdapat peningkatan kasus konfirmasi dan rawat inap rumah sakit, situasi Covid-19 di Kota Surabaya masih terkendali.  ”Sebenarnya posisi Surabaya PPKM level 1, tapi dalam Inmendagri level 2. Sampai saat ini, Surabaya masih terkendali. Kita akan terus lakukan pemantauan seminggu ke depan pasca cuti bersama,” jelas Nanik.  Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Ridwan Mubarun menyatakan, PPKM Kota Surabaya level 2 berdasar Inmendagri yang ditetapkan pada 9 Mei. Penetapan Inmendagri tersebut, menggunakan indikator penilaian berdasar kasus pada 8 Mei.  ”Hasil asesmen 8 Mei, Kota Surabaya level 2. Itu ternyata karena indikator tracing kita di aplikasi kemenkes nol karena ada kesalahan sistem. Itu yang mempengaruhi PPKM Surabaya level 2,” terang Ridwan.  Padahal, kata Ridwan, per 8 Mei, pada aplikasi Silacak, ratio tracing di Kota Pahlawan mencapai 1:31. Artinya, jumlah tracing sudah melebihi target 1:15 yang ditetapkan kemenkes.  ”Ini merugikan warga Surabaya. Kalau bicara Inmendagri PPKM Surabaya level 2. Tapi faktualnya PPKM Surabaya itu level 1,” ucap Ridwan Mubarun.

Sebut Ada Kesalahan Sistem, Tracing 0, Surabaya Masuk PPKM Level 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220511-WA0032.jpg" alt="Tampilan layar website kemenkes yang error. Ridwan Mubarun for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tampilan layar website kemenkes yang error. Ridwan Mubarun for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), Surabaya masuk masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. Padahal Surabaya masih masuk level 1 menurut kementerian kesehatan (kemenkes).  Perbedaan itu terjadi akibat kesalahan server kemenkes. Sebab tracing Kota Surabaya disebut 0. Padahal, tracing di angka 31 persen.  Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Surabaya Ridwan Mubarun menjelaskan, kesalahan itu terjadi saat website kemenkes error. ”Tracing disebut 0 padahal kita tinggi. Ada di angka 31 persen. Makanya masuk level 2 di Inmendagri,” ujar Ridwan pada Kamis (12/5).  Apakah kesalahan itu tidak bisa dibenahi?  ”Bisa,” jawab Irvan. Namun baru bisa dibenahi pada 23 Mei.  ”Kan sudah terlanjur masuk Inmendagri No 24 Tahun 2022 kalau per tanggal 9 hingga 23 Mei Surabaya masuk level 2. Jadi baru bisa berubah 2 minggu lagi,” terang Ridwan.  Atas hal tersebut, Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443.2/7851/436.8.5/2022. Dalam SE tersebut, tercantum beberapa aturan terbaru yang menyesuaikan dengan kondisi Surabaya saat ini.  Ridwan menjelaskan, terdapat aturan yang berbeda dibandingkan masa PPKM level 2 sebelumnya. ”Bedanya di PPKM level 2 ini, kapasitas tempat keramaian 75 persen tapi jam operasional tetap sampai pukul 22.00 WIB,” papar Ridwan.  Kemudian, untuk kafe dan warung yang buka mulai pukul 18.00, diperbolehkan buka hingga pukul 02.00 WIB.  ”Sebelumnya kalau level 2 hanya boleh buka sampai pukul 00.00 WIB. Ini sampai jam 02.00 WIB,” tutur Ridwan.  Kemudian, di SE baru itu mencantumkan bahwa mal hanya bisa diisi dengan kapasitas 75 persen. Namun aturan ini memiliki pengecualian. ”Pada Sabtu dan Minggu bisa buka sampai pukul 00.00 WIB,” ujar Ridwan.  Alasannya, menurut dia, saat ini Surabaya memiliki hajat atau event bertajuk Surabaya Shopping Festival (SSF). Sehingga untuk mal memiliki jam buka berbeda.  ”Mall pada Jumat–Minggu bisa tutup sampai pukul 00.00 WIB. Karena ada late night shopping,” ucap Ridwan.

Surabaya PPKM Level 2 karena Website Kemenkes Sempat Error

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220511_005656.jpg" alt="Kadinkes Banjarmasin M. Ramadhan saat memimpin rapat penanganan Covid-19 dengan para tenaga kesehatan. Dinkes Banjarmssin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadinkes Banjarmasin M. Ramadhan saat memimpin rapat penanganan Covid-19 dengan para tenaga kesehatan. Dinkes Banjarmssin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyatakan, saat ini dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Status PPKM level 3 tersebut, berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa PPKM se-Indonesia pada 9 Mei hingga waktu yang belum ditentukan.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M. Ramadhan mengatakan, Kota Banjarmasin ditetapkan pemerintah pusat masuk status PPKM level 3 untuk penanganan pandemi Covid-19 setelah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kota Banjarmasin masih ditetapkan status PPKM level 3 oleh pemerintah pusat karena dianggap belum memenuhi capaian target vaksinasi Covid-19 untuk warga lanjut usia (lansia) dan anak.  ”Jadi kendalanya memang vaksinasi lansia dan anak. Untuk vaksinasi lansia, kita masih di bawah target 70 persen. Kita hanya 58 persen dari target ditetapkan sebanyak 45 ribu orang,” ujar Ramadhan seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, untuk capaian target vaksinasi anak sesuai data baru sekitar 38 persen dari target sebanyak 69 ribu anak. Untuk capaian vaksinasi lansia jika diambil dari versi data milik pemerintah kota, capaiannya sudah di atas 70 persen. Sebab, target sasarannya hanya 35 ribu orang.  ”Sehingga upaya untuk sinkronisasi data sedang diproses agar secara riil Kota Banjarmasin memang berada di level 1,” ujar Ramadhan.  Adapun kesulitan capaian vaksinasi lansia ini, menurut dia, selain faktor sasaran yang berbeda, juga karena banyak lansia yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang tidak memungkinkan divaksinasi.  ”Tapi kita terus berupaya untuk mencapai target, selain mengikuti instruksi dari pusat terkait aturan PPKM level 3 ini,” tutur Ramadhan.

Dinkes Sebut Kota Banjarmasin Berstatus PPKM Level 3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220410_182413-1.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung salah satu restoran di kawasan wisata Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung salah satu restoran di kawasan wisata Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah menambah kapasitas pengunjung kafe atau restoran di DKI Jakarta yang beroperasi malam hari menjadi 75 persen. Sebelumnya diberlakukan kapasitas 50 persen pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2.  Ketentuan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022 yang berlaku hingga Senin (23/5), seperti dilansir dari Antara, Selasa (10/5). Dalam Inmendagri terbaru menggantikan Inmendagri Nomor 22 Tahun 2022 itu juga memperpanjang jam operasional kafe atau restoran yang buka malam hari dari pukul 18.00 hingga pukul 02.00 WIB.Sebelumnya, kafe atau restoran malam hari hanya diperbolehkan buka hingga pukul 00.00 WIB.  Sementara itu, ketentuan aktivitas masyarakat lain masih tetap sama dengan aturan sebelumnya. Di antaranya kapasitas di mal, pusat perdagangan dan pusat perbelanjaan masih 75 persen dengan operasional hingga pukul 22.00 WIB. Aktivitas makan dan minum di warteg atau pedagang kaki lima kapasitasnya juga tetap 75 persen dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB.  Operasional di restoran atau kafe di lokasi sendiri atau di dalam mal juga diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB dengan kapasitas sama 75 persen. Sejumlah aktivitas masyarakat lain juga masih tetap sama untuk jumlah kapasitas maksimal pengunjung mencapai 75 persen yakni pengunjung bioskop, kapasitas tempat ibadah, taman umum, dan tempat wisata umum.  Kemudian, lokasi seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, serta fasilitas tempat kebugaran juga masih tetap 75 persen. Sedangkan transportasi umum masih tetap diperbolehkan hingga 100 persen.  Pelonggaran sejumlah ketentuan dalam PPKM salah satunya di Jakarta itu mencermati kian terkendalinya kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi tinggi. Berdasar data Pemprov DKI Jakarta jumlah kasus aktif yakni pasien yang dirawat atau diisolasi hingga Senin (9/5) terus berkurang menjadi 610 orang setelah pada dua minggu sebelumnya mencapai 2.368 pasien.  Sedangkan jumlah pasien sembuh mencapai 83 orang dengan persentase kesembuhan 98,7 persen. Adapun persentase kasus positif sepekan terakhir terus menurun hingga mencapai 1,8 persen meski jumlah orang dites usap PCR sepekan terakhir melebihi batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai hingga 28 ribu orang.  Sedangkan capaian vaksinasi hingga Senin (9/5), untuk dosis pertama mencapai 12,52 juta atau 124 persen dari target 10 juta. Vaksinasi dosis kedua mencapai 10,6 juta dan vaksinasi dosis ketiga mencapai 3,72 juta orang.

Pemerintah Tambah Kapasitas Pengunjung Kafe di DKI Jadi 75 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/antarafoto-aktivitas-warga-jakarta-270322-aaa-7.jpg" alt="Warga berolahraga saat penerapan PPKM level 2. Aprillio Akbar/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga berolahraga saat penerapan PPKM level 2. Aprillio Akbar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah daerah yang ditetapkan dengan level 1 mengalami peningkatan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Tito Karnavian terbaru untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali.  ”Perpanjangan PPKM pada awal Ramadan ini kita harapkan menjadi pertanda baik, dimana sudah semakin banyak daerah yang berada di level 1,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (5/4).  Jumlah daerah yang berada di level 1 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dari yang sebelumnya hanya 6 menjadi 20 daerah. Kenaikan jumlah daerah juga terjadi pada level 2 yaitu 99 daerah, dari sebelumnya 83 daerah.  ”Kenaikan pada level 1 dan level 2 secara otomatis menurunkan jumlah daerah di level 3, dari yang sebelumnya 39 daerah menjadi hanya 9 daerah. Tidak ada daerah yang berada di level 4,” terang Safrizal.  Safrizal mengatakan, hal itu terlihat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 yang mengatur khusus perpanjangan PPKM wilayah Jawa-Bali. Inmendagri itu berlaku hingga 18 April 2022.  Perubahan substansi juga terjadi pada pengaturan operasional di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, hingga warung makan dan restoran/kafe di daerah dengan status level 2.  Menurut dia, pada Inmendagri Nomor 18 Tahun 2022 diatur untuk dapat beroperasi maksimal pukul 21.00, saat ini diatur untuk dapat buka sampai dengan pukul 22.00. Sedangkan untuk pengaturan di level 1 dan level 3 tidak mengalami perubahan.  ”Selain perubahan pengaturan jam operasional pusat perbelanjaan, kami juga ingin menyampaikan adanya perubahan terhadap pengaturan untuk syarat pertandingan olahraga dengan adanya penekanan vaksinasi booster untuk penonton,” ujar Safrizal.  Kemudian, tingkat vaksinasi di berbagai daerah di Jawa-Bali sudah menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Pemerintah meyakini bahwa vaksinasi menjadi salah satu alat utama dalam pengendalian Covid-19.  Sehingga, Safrizal menyatakan, pada pelaksanaan pertandingan olahraga, penonton yang akan menyaksikan langsung di tempat acara dipersyaratkan vaksin booster.  ”Atau vaksin dosis kedua dengan menyertakan hasil negatif antigen pada hari pertandingan. Sedangkan untuk seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir diberikan keringanan dengan diperkenankan minimal vaksin dosis kedua dan hanya menggunakan syarat antigen pada hari pertandingan,” papar Safrizal.  Safrizal menegaskan, seluruh pemerintah daerah bersama dengan forkopimda perlu untuk saling bekerja sama memaksimalkan pemberian vaksin dosis kedua, serta mendorong vaksin booster yang secara aktif digalakkan pemerintah. Upaya tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah mulai terlihat baik di berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah Daerah Level 1 Alami Peningkatan dalam Inmendagri Terbaru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inmendagri

Berita Terkini