<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/4wBBXNzeg33dd4hfVXw4KCH9IKvWmmSe7aeQiA28-3981089087.jpg" alt="Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyerahkan penghargaan Innovative Government Award 2025 kepada 43 pemda. (Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyerahkan penghargaan Innovative Government Award 2025 kepada 43 pemda. (Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah (pemda) terinovatif melalui Innovative Government Award (IGA) 2025. Di antara puluhan pemda yang mendapat penghargaan tersebut, 6 diantaranya berada di level provinsi. Salah satunya Provinsi Jawa Timur (Jatim).&nbsp; Penganugerahan penghargaan itu berlangsung di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, pada Rabu (10/12). Dalam kesempatan itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa IGA 2025 adalah momentum penting dalam ikhtiar mendorong percepatan inovasi daerah. Helatan &nbsp;IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan 36.742 inovasi lahir dari 531 pemda. &rdquo;Bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi (sejak IGA dilaksanakan pada 2007) dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,&rdquo; kata Yusharto.&nbsp; Dalam prosesnya, BSKDN Kemendagri memastikan bahwa penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif. Mulai tahap penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional.&nbsp; Yusharto pun menyampaikan, pemda yang mendapat penghargaan IGA 2025 akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar mendapat insentif fiskal. Menurut dia, penghargaan itu bukan hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, melainkan juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemda di Indonesia. &rdquo;Tahun 2025 rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43, lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01. Angka itu menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; paparnya. Secara lebih terperinci, dia mengungkap beberapa daerah yang mendapat penghargaan IGA 2025. Diantaranya Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Sumatera Barat (Sumbar), DKI Jakarta, &nbsp;Sumatera Selatan (Sumsel), dan Bali. Kemudian Kabupaten Banyuwangi, Balangan, Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, hingga Kota Surabaya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemda terinovatif di IGA 2025.

Jatim Jadi Salah Satu dari 43 Pemda Terinovatif, Kemendagri Rekomendasikan Dapat Insentif Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/TAX-HOLIDAY-3094271704.jpg" alt="Gedung Kmenterian Keuangan. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gedung Kmenterian Keuangan. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah ada 221 wajib pajak yang telah menikmati fasilitas Tax Holiday. Insentif pajak ini diberikan kepada para investor yang telah menanamkan modal mulai dari Rp 479 miliar hingga Rp421,94 triliun. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono memastikan fasilitas Tax Holiday diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah telah mengoptimalkan insentif fiskal untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tax Holiday dimanfaatkan oleh 221 wajib pajak dengan investasi sebesar Rp421,94 triliun dan Rp479 miliar," kata Parjiono dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (18/2). Tak hanya Tax Holiday, Parjiono juga membeberkan bahwa pemerintah telah memberi fasilitas Tax Allowance kepada 234 wajib pajak dengan investasi Rp90,35 triliun dan Rp8,5 miliar. "Investment Allowance melibatkan 8 wajib pajak dengan investasi Rp2,67 triliun dan Rp18,6 miliar," bebernya. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) secara resmi memperpanjang fasilitas tax holiday hingga 31 Desember 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020. Langkah ini diambil untuk menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia di tengah penerapan pajak minimum global 15 persen oleh berbagai negara. Perpanjangan tax holiday ini diumumkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, usai rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024). Rosan menekankan pentingnya tax holiday dalam mendukung aliran investasi asing yang signifikan ke Indonesia. &ldquo;Tax holiday memiliki peran sangat penting dan proporsinya besar terhadap investasi yang masuk, yakni di atas 25 persen. Selain itu, adanya Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif 15 persen yang diberlakukan di banyak negara juga menjadi pertimbangan untuk perpanjangan ini,&rdquo; ujar Rosan pada November 2024. Pihak BKPM telah melakukan sosialisasi kepada calon investor asing mengenai kebijakan pajak minimum global tersebut. Meski begitu, Rosan memastikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan alternatif insentif lain untuk tetap menarik minat investor asing. &ldquo;Kita telah melakukan penyesuaian sehingga tax holiday 15 persen ini bisa dikompensasi dalam bentuk insentif lain,&rdquo; jelasnya. Rosan menambahkan bahwa kebijakan pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Perusahaan domestik tetap dapat mengajukan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir 2025, sehingga kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi domestik maupun asing di berbagai sektor ekonomi. Dengan kebijakan perpanjangan tax holiday ini, pemerintah Indonesia optimistis bisa menarik lebih banyak investasi asing sekaligus mendukung upaya penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif. &nbsp;

Perpanjangan kebijakan tax holiday telah diumumkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Kemenkeu Ungkap 221 Wajib Pajak Telah Nikmati Fasilitas Tax Holiday

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/Kostaka-3253949291.jpg" alt="Suasana Kafe Kostaka Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Suasana Kafe Kostaka Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kenaikan pajak hiburan memang memicu banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. Tapi, pemerintah memastikan, tidak semua jenis pajak hiburan mengalami kenaikan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati menjelaskan, merujuk UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pada Pasal 55 dijelaskan, ada 12 jenis yang termasuk jasa kesenian dan hiburan. Namun, dari 12 jenis kegiatan tersebut, kegiatan yang dikenakan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan dengan tarif batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen adalah untuk kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Sementara, mayoritas pajak hiburan lainnya justru turun. Yang semula dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) maksimal 35 persen, lalu dengan UU HKPD justru turun ke 10 persen. Sejumlah pelaku bisnis hiburan, di antaranya yang disuarakan pengacara Hotman Paris Hutapea dan penyanyi Inul Daratista, mengkritik kebijakan baru tersebut. Mereka menyebut usaha hiburan yang dijalankan belum sepenuhnya pulih akibat hantaman Covid-19. Terkait dengan alasan itu, Lydia menyebut bahwa sejatinya realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak hiburan telah mendekati capaian pada prapandemi. Dan, pengusaha yang merasa keberatan dengan kebijakan itu pun dapat mengajukan insentif fiskal. Insentif fiskal yang dimaksud adalah berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan pembayaran atas pokok pajak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemberian insentif fiskal itu merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. &rsquo;&rsquo;Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen, silakan berdasar assessment daerahnya melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan pembebasan, ataupun penghapusan dari pokok pajak,&rsquo;&rsquo; tutur Lydia. Di DKI Jakarta, pemprov setempat menetapkan pajak hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40 persen. Regulasi sebelumnya, pajak untuk jenis hiburan di atas ditetapkan 25 persen. Sementara itu, Pemkot Surabaya menetapkan tarif paling tinggi 50 persen untuk hiburan dewasa. Misalnya, diskotek, karaoke dewasa, kelab malam, bar, panti pijat, dan mandi uap atau spa. Sedangkan karaoke keluarga ditetapkan 40 persen. &rdquo;Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2024,&rsquo;&rsquo; jelas Kabid Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Reklame, Hiburan, dan Air Tanah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Ekkie Noorisma di Surabaya kemarin (16/1). Ketua Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia Santoso Setyadji menilai tarif yang ditetapkan pemkot tidak jauh berbeda dengan ketentuan UU HKPD. Hanya, memang pemkot tidak menerapkan tarif maksimal 75 persen pada hiburan malam. &rdquo;Tapi, kami masih merasa keberatan dengan tarif pajak tersebut,&rdquo; katanya. Di Sidoarjo, kabupaten tetangga Surabaya, Sejak 5 Januari, pajak karaoke mengalami kenaikan dari 20 persen menjadi 40 persen. Pemeriksa Pajak Ahli Muda Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo Surendro Nurbawono mengatakan, sejak Desember lalu pihaknya menggelar sosialisasi kepada seluruh wajib pajak. (dee/mar/uzi/rya/c6/ttg)

Kenaikan pajak hiburan memang memicu banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. Tapi, pemerintah memastikan, tidak semua jenis pajak hiburan.

Pengusaha Kalau Keberatan Pajak Hiburan Bisa Ajukan Insentif Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/JKT-Insentif-Rumah-Bebas-PPN-SALMAN-TOYIBI-1-3324208968.jpg" alt="Ilustrasi perumahan. Pemerintah memberikan insentif fiskal sektor perumahan senilai Rp 3,7 triliun sepanjang 2023-2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan. Pemerintah memberikan insentif fiskal sektor perumahan senilai Rp 3,7 triliun sepanjang 2023-2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memberikan insentif fiskal sektor perumahan senilai Rp 3,7 triliun sepanjang 2023-2024. Ini diberikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui intervensi pada sektor strategis yang mempunyai efek pengganda yang besar bagi perekonomian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan dukungan tersebut ditujukan untuk rumah komersil, rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan rumah masyarakat miskin. &ldquo;Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat menggairahkan sektor perumahan sehingga memberikan multiplier effect yang besar serta dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024," kata Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi, Minggu (3/12). Selain itu, Febrio juga mengatakan insentif ini diberikan guna merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2023 tercatat 4,94 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,17 persen. Kondisi tersebut terjadi terutama akibat dampak menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa yang dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi di Tiongkok, serta gejolak di Amerika dan Eropa. "Hingga menimbulkan tekanan terhadap suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah, serta potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 dan 2024," jelas Febrio. Kebijakan insentif ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Dukungan ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal yang diterbitkan pemerintah di triwulan IV Tahun 2023. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan PPN DTP rumah tapak dan rusun untuk tahun anggaran 2024. &ldquo;Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan dukungan berupa PPN Ditanggung Pemerintah untuk pembelian rumah tapak, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun toko atau kantor, serta rumah susun, yang berfungsi sebagai tempat hunian,&rdquo; tuturnya. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau melalui pemberian Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan pada November 2023 hingga Desember 2024) dengan nilai bantuan sebesar Rp 4 juta per rumah. Di sisi lain, mengingat rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka pemerintah juga memberikan dukungan rumah bagi masyarakat miskin. "Dukungan tersebut berupa bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST) sebesar Rp 20 juta selama 2 bulan yakni November dan Desember 2023. Pemberian bantuan RST ini dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial," pungkasnya.

Pemerintah memberikan insentif fiskal sektor perumahan senilai Rp 3,7 triliun sepanjang  tahun 2023-2024.

Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Sektor Perumahan Capai Rp 3,7 Triliun Sepanjang 2023-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/WhatsApp-Image-2023-11-06-at-141943-910985137.jpg" alt="Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim mendapat dana alokasi insentif fiskal Rp 10.624.921.000 atas keberhasilan melakukan pengendalian inflasi di daerah." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim mendapat dana alokasi insentif fiskal Rp 10.624.921.000 atas keberhasilan melakukan pengendalian inflasi di daerah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali mendapat insentif fiskal atas kontribusinya dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah. Dana Alokasi Insentif Fiskal dari Kementerian Keuangan itu atas kinerja penggunaan produk dalam negeri tahun anggaran 2023. Selama 2023, di bawah kepemimpinan Capt H. Ali Ibrahim, Kota Tidore Kepulauan mendapat tiga kali dana alokasi insentif fiskal. Pertama di dapat pada September Rp 10.142.614.000. Lalu yang kedua pada Oktober Rp 5.901.970.000. Dan pada November mendapatkan Rp 10.624.921.000. Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sebab, mereka telah berkinerja baik sepanjang masa kepemimpinannya. &rdquo;Sehingga Kota Tidore Kepulauan terus meraih prestasi di berbagai sektor. Terima kasih kepada semua ASN yang telah mendukung program pemerintah tepat waktu, sehingga kembali mendapat dana insentif fiskal Rp 10.624.921.000,&rdquo; kata Ali usai menghadiri penyerahan insentif fiskal di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/11). Ali menambahkan, selama ini pihaknya selalu memantau dan monitoring pasar, turun ke lapangan, serta koordinasi dengan Biro Statistik Tidore Kepulauan. Tim tersebut selalu melaporkan ke wali kota selaku penanggung jawab. &rdquo;Setiap pekan kami evaluasi, perkembangannya bagaimana, stok di pasar seperti apa. Dari sembilan bahan pokok yang mana data paling tinggi. Itu kami beri subsidi transportasi kepada para pedagang,&rdquo; jelas Ali Ibrahim. Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Taher Husain mengatakan, terkait inflasi itu, Wali Kota Capt Ali Ibrahim sangat konsen. Sehingga, ketika ada harga sembako yang mengalami peningkatan, langsung antisipasi mengeluarkan regulasi berupa instruksi maupun peraturan wali kota. &rdquo;Jadi, sasarannya bagaimana menyelesaikan agar harga komoditas tetap stabil. Pak Ali ini juga membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kota Tidore Kepulauan. TPID ini yang memberikan masukan kepada Pak Wali untuk menekan harga-harga komoditas di pasar,&rdquo; papar Taher Husain. Taher menambahkan, dalam waktu dekat, Pemkot Tidore Kepulauan akan menggelar pasar murah. Anggarannya dari dana yang didapat sebelumnya. &rdquo;Nah, untuk dana insentif fiskal yang baru di dapat ini, kami kaji dulu langkah apa yang seharusnya diambil untuk memanfaatkan dana tersebut,&rdquo; jelas Taher Husain. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana Rp 340 miliar untuk 34 daerah penerima insentif fiskal periode ketiga. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, anggaran Rp 340 miliar tersebut dengan alokasi tertinggi Rp 11,9 miliar dan terendah Rp 8,6 miliar. Sebanyak 34 daerah penerima insentif periode ketiga itu terdiri atas 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali mendapat insentif fiskal atas kontribusinya dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah

Berhasil Kendalikan Inflasi, Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tiga Kali Dapat Dana Insentif Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/sleman-2471860613.jpg" alt="Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa intensif fiskal total senilai Rp 18,9 miliar atas kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden&nbsp;Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama beberapa pimpinan daerah lainnya dalam kegiatan rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden RI, Jumat. Kabupaten Sleman mendapat intensif fiskal dalam tiga kategori yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ektrem sebesar Rp 6,8 miliar, penurunan stunting sebesar Rp 6 miliar, dan percepatan belanja daerah sebesar Rp 6,1 miliar. Kustini Sri Purnomo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam program percepatan penurunan stunting, dan mendukung upaya Pemkab Sleman dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman. "Alhamdulillah hari ini Kabupaten Sleman mendapat penghargaan dalam bentuk alokasi intensif fiskal Rp18,9 miliar yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden," kata Kustini, Jumat (6/10). Menurut dia, Sleman menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan ini karena dinilai berkontribusi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting dan percepatan belanja daerah. "Pemberian penghargaan kepada Kabupaten Sleman dalam bentuk bantuan intensif fiskal ini menjadi bukti komitmen Pemkab Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," katanya. Kustini mengatakan, alokasi intensif fiskal sebesar Rp 18,9 miliar ini nantinya akan digunakan untuk memaksimalkan berbagai program terkait penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan percepatan belanja daerah.

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Dinilai Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sleman Dapat Insentif Fiskal Rp 18,9 Miliar dari Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-2076155364.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.Com- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp 330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp 340 miliar. Dengan begitu, secara keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp 1 triliun. &ldquo;Insentif fiskal untuk pemerintah daerah hanya ada di Indonesia, ini tidak ada di negara lain. Rp330 miliar itu satu kali penghargaan. Kita kasih tiga kali penghargaan jadi Rp1 triliun,&rdquo; kata Menkeu dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri pada Senin (31/7). Menkeu merinci, pada periode pertama dan kedua tahun 2023 ada sebanyak 33 Pemda yang menerima insentif fiskal dari pemerintah. Daerah tersebut terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa insentif fiskal harus digunakan langsung untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Insentif fiskal tidak boleh digunakan untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, dan berbagai perjalanan dinas. &ldquo;Pakailah langsung yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari mulai bantuan modal, bantuan sosial, bantuan bibit, subsidi bunga untuk masyarakat UMKM, pemberian beasiswa, kegiatan masyarakat yang memberikan manfaat pada masyarakat miskin. Saya akan sangat mendorong supaya ini menjadi salah satu perhatian,&rdquo; kata Menkeu. Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp 4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp 3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp 1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik. Sementara, Rp 4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2023 yang terdiri dari Rp 1 triliun untuk kinerja pengendalian inflasi dan Rp 3 triliun untuk kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meliputi, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan percepatan belanja daerah. Menkeu berharap kepada seluruh pemda untuk bersama-sama terus menjaga inflasi. Upaya menstabilkan harga dan menjaga inflasi tetap rendah sangat berharga bagi masyarakat. &ldquo;Itu mempengaruhi kesejahteraan mereka, mempengaruhi pencapaian mereka untuk berbagai indikator pembangunan kesejahteraan, seperti kualitas sumber daya manusia kita dan juga dari sisi meningkatkan kepastian ekonomi,&rdquo; ujar Menkeu. Lebih lengkap, berikut ini 33 daftar Pemerintah Daerah yang menerima insentif fiskal yang berhasil mengendalikan inflasi: <ol> <li>Kab. Aceh Barat Rp 9.532.909.000</li> <li>Kab. Aceh Besar Rp 9.597.631.000</li> <li>Kab. Aceh Selatan Rp 9.589.276.000</li> <li>Kota Langsa Rp 10.844.657.000</li> <li>Kab. Gayo Lues Rp 9.506.496.000</li> <li>Kota Gunungsitoli Rp 8.982.661.000</li> <li>Kota Payakumbuh Rp 9.138.406.000</li> <li>Kab. Indragiri Hilir Rp 9.492.022.000</li> <li>Kota Dumai Rp 10.353.065.000</li> <li>Kab. Bungo Rp 9.565.349.000</li> <li>Kab. Merangin Rp 10.820.277.000</li> <li>Kab. Banyuasin Rp 9.454.033.000</li> <li>Kab. Ogan Ilir Rp 9.591.545.000</li> <li>Kab. Bengkulu Utara Rp 9.680.149.000</li> <li>Provinsi DKI Jakarta Rp 11.677.376.000</li> <li>Kab. Bekasi Rp 10.015.718.000</li> <li>Kab. Garut Rp 10.634.802.000</li> <li>Kab. Pangandaran Rp 11.081.589.000</li> <li>Kab. Jepara Rp 9.664.190.000</li> <li>Kab. Sleman Rp 10.021.848.000</li> <li>Kab. Banyuwangi Rp 12.290.240.000</li> <li>Kab. Sintang Rp 9.560.837.000</li> <li>Kab. Kayong Utara Rp 9.943.767.000</li> <li>Provinsi Kalimantan Tengah Rp 9.340.027.000</li> <li>Kab. Sukamara Rp 10.019.416.000</li> <li>Kota Bitung Rp 11.677.460.000</li> <li>Kab. Minahasa Selatan Rp 9.980.079.000</li> <li>Kab. Halmahera Timur Rp 10.275.276.000</li> <li>Kab. Halmahera Selatan Rp 9.480.979.000</li> <li>Kota Serang Rp 9.003.751.000</li> <li>Kab. Bangka Tengah Rp 10.310.410.000</li> <li>Provinsi Gorontalo Rp 8.982.597.000</li> <li>Kab. Pohuwato Rp 9.891.162.000. (*)</li> </ol> &nbsp;

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemda yang berhasil mengendalikan inflasi.

Menkeu Sri Mulyani Beri Insentif 33 Pemda yang Berhasil Kendalikan Inflasi, Ini Daftarnya

insentif fiskal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insentif fiskal

Berita Terkini