<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tenaga-Kesehatan-Upacara-HUT-RI-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dan Pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Ke" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dan Pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dokter merupakan garda terdepan selama masa pandemi. Merekalah pahlawan di masa pandemi Covid-19 ini yang rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk menangani virus tersebut menyebar di Indonesia.  Selain melakukan penanganan Covid-19, tenaga kesehatan juga melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan virus Covid-19 dan persiapan transisi pandemi ke endemi.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menyampaikan, para dokter sudah paham mengenai pola preventif yang dilakukan untuk menangani virus Covid-19.  "Para dokter sudah paham betul dengan pola cara pencegahannya karena sudah tertanam di dalam dirinya saat melayani masyarakat yang sakit dan sebagai contoh di tengah-tengah masyarakat," jelasnya dikutip, Jumat (29/10).  Agus menambahkan, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh para dokter adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya untuk dapat hidup berdampingan dengan virus Covid-19 melalui berbagai media sosial.  Namun, tantangan yang dihadapi oleh para dokter dalam menyosialisasikan dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar itu kadang dianggap berbenturan dengan nilai budaya dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing masyarakat.  Maka dari itu, salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui para tokoh agama maupun tokoh adat yang ada di daerah setempat dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai panutan untuk berperilaku hidup sehat.  Dirinya pun menerangkan, pemerintah ikut membantu para dokter dalam melakukan penanganan pandemi ini. Menurut Agus terdapat tiga program yang dijalankan oleh pemerintah pada saat ini.  "Secara keseluruhan terdapat tiga program yang telah dijalankan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, yaitu penanganan pada Covid-19 itu sendiri yang saat ini mengarah kepada endemi. Kedua penanganan dampak sosial dengan mempertahankan masyarakat supaya tidak kehilangan pekerjaannya dan ketiga penanganan di bidang ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari," pungkasnya.

Pemerintah Bantu Tenaga Kesehatan Persiapkan Transisi ke Era Endemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tenaga-Kesehatan-Upacara-HUT-RI-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tenaga kesehatan mendapat transfer insentif Covid-19 dua kali atau dobel. Kementerian Kesehatan mengklarifikasi hal itu.  Sekretaris Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Trisa Wahyuni Putri mengklarifikasi sejumlah tenaga kesehatan harus mengembalikan pembayaran insentifnya. Pasalnya, pengembalian tersebut disebabkan oleh dobel pembayaran.  Pengembalian insentif tidak berlaku bagi semua nakes, tapi khusus bagi mereka yang menerima dobel transfer dari Kementerian Kesehatan. Sehingga, lanjut Trisa, para Nakes tidak perlu khawatir bahwa hak insentif tetap akan diproses dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dalam KMK nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.  “Kami tegaskan lagi bahwa ini ditujukan kepada nakes yang menerima dobel transfer. Artinya mendapatkan dobel pembayaran dan di bulan yang sama” kata dr. Trisa Wahyuni Putri dalam konferensi pers secara virtual, baru-baru ini.  Untuk kelebihan pembayaran dan jumlah nakes yang mengalami hal tersebut masih dalam proses koordinasi. Kemenkes, kata dia, mempermudah proses pembayaran insentif nakes dengan melakukan perubahan dan percepatan pada sistem untuk pemberian insentif nakes tahun 2020 dan 2021.  “Proses pembayaran insentif semakin berjalan lancar dibandingkan dengan proses sebelumnya sehingga para nakes dapat menerima insentif secara lebih teratur," kata dr. Trisa.  Kemenkes juga mengklaim pihaknya tengah memperbaiki koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga bisa mengawal agar insentif nakes berjalan dengan akuntabel dan transparan.

Pembayaran Insentif Nakes Ditransfer Dobel, Ini Klarifikasi Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/nakes-covid-19.jpg" alt="BERI MOTIVASI: Tenaga kesehatan menuliskan kata-kata penyemangat sebelum bertugas di RSD Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERI MOTIVASI: Tenaga kesehatan menuliskan kata-kata penyemangat sebelum bertugas di RSD Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 8.961 tenaga kesehatan (nakes) yang menerima insentif Covid-19 dobel. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar para nakes tersebut mengembalikan kelebihan insentif.  Pada Jumat (22/10), Kemenkes mengundang 447 perwakilan rumah sakit dan puskesmas di 31 provinsi untuk rapat virtual. Rapat itu berkaitan dengan pengumuman pembayaran insentif dobel kepada nakes yang merawat pasien Covid-19. ”Kami tegaskan lagi bahwa ini ditujukan kepada nakes yang menerima transfer dobel,” kata Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes dr Trisa Wahyuni Putri. Pembayaran lebih itu bisa dilihat jika dalam bulan yang sama dua kali menerima insentif. Isu pengembalian insentif tersebut ramai di kalangan nakes.  Dia mengatakan, transfer dobel itu terjadi untuk insentif yang berasal dari dana pemerintah pusat. Artinya, faskes yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan. ”Tidak ada sangkut paut dengan daerah,” ujarnya. Dia sudah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terkait dengan pengembalian insentif itu.  Untuk memastikan nakes bersedia mengembalikan insentif, Trisa menyatakan tak ada unsur paksaan. Bahkan, tidak ada sanksi. Namun, dia meyakini bahwa nakes tetap mengembalikan yang bukan haknya. Jika belum mengembalikan, Kemenkes memilih untuk mengomunikasikannya kepada nakes yang bersangkutan.  Atas kesalahan tersebut, Trisa mewakili Kementerian Kesehatan mengucapkan permohonan maaf. Dia berjanji hal tersebut tidak terjadi lagi. ”Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk mempermudah pembayaran insentif nakes dengan melakukan perubahan dan percepatan pada sistem,” ucapnya.  Trisa menyatakan, nakes tidak perlu khawatir bahwa hak insentif tetap akan diproses dan dibayarkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Dia menjamin nakes dapat menerima insentif secara lebih teratur. Upaya perbaikan dan percepatan dilakukan melalui sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPK.

Salah Transfer, 8.961 Nakes Terima Insentif Dobel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perintah percepatan realisasi dana insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) belum sepenuhnya dijalankan. Berdasar catatan Kementerian Dalam Negeri, ada alokasi puluhan miliar rupiah yang belum diterima para nakes hingga akhir pekan lalu.  Kemarin (31/8) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons keterlambatan tersebut dengan menjatuhkan sanksi teguran kepada sejumlah kepala daerah. Berdasar Surat Teguran Mendagri Nomor 904, 10 kepala daerah mendapat sanksi peringatan.  Mereka adalah wali kota Padang, bupati Nabire, wali kota Bandar Lampung, bupati Madiun, dan wali kota Pontianak. Kemudian bupati Penajam Paser Utara, bupati Gianyar, wali kota Langsa, wali kota Prabumulih, dan bupati Paser. Tunggakan terbesar ada di Kota Padang dengan alokasi Rp 50,95 miliar. Diikuti Kabupaten Gianyar Rp 26 miliar dan Kabupaten Paser Rp 21,93 miliar di posisi tiga besar.  Tito mengatakan, pencairan insentif nakes telah lama menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Sebab, nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. ’’Sehingga seluruh haknya harus segera disampaikan atau diberikan,’’ tegasnya.  Jika alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi, lanjut dia, daerah dapat melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2021. Perubahan itu cukup ditembuskan ke pimpinan DPRD. ’’Selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD,” kata Mendagri.  Kastorius Sinaga, staf khusus Mendagri bidang politik, menambahkan, Kemendagri terus melakukan monitoring terhadap realisasi insentif nakes. Dia mengingatkan bahwa insentif nakes bersifat wajib.  Menurut Kastorius, kans daerah tidak memiliki dana sangat kecil. Sebab, kewajiban itu tertuang dalam kebijakan refocusing APBD 2021 yang menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk penanganan Covid-19, termasuk insentif. DAU dan DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke daerah. ’’Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk inakesda,’’ katanya. Karena itu, Kastorius meminta daerah segera mencairkannya.  Apalagi, jika merujuk data Kementerian Kesehatan, tingkat transmisi komunitas di sepuluh kota/kabupaten tersebut berada di level 4 hingga 18 Agustus lalu. Artinya, kejadian kasus Covid-19 di wilayah tersebut sangat tinggi dan berisiko pada kerja nakes.  Terpisah, Bupati Madiun Ahmad Dawami memberikan klarifikasi ketika ditemui awak media kemarin. Pihaknya telah membayar insentif nakes di Kabupaten Madiun. ”Sebenarnya sudah dibayarkan. Terakhir pembayaran tanggal 26 kemarin dengan total anggaran sekitar Rp 19 miliar,” katanya dilansir Radar Madiun.  Sejak awal, pihaknya menganggarkan pagu untuk insentif nakes. ”Memang ada tahapannya. Pada Januari sampai Maret itu lebih dulu, kemudian April sampai Juni itu menyusul,” lanjutnya.  Terkait dengan kemungkinan laporan yang belum sampai ke pusat, bupati mengaku kurang tahu. Hingga kemarin siang, dia juga belum menerima surat teguran itu. Yang jelas, insentif nakes di kabupaten yang dipimpinnya sudah selesai dibayarkan.

Mendagri Tegur Wali Kota Padang dan 9 Kepala Daerah Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tenaga-Kesehatan-Upacara-HUT-RI-Dery-Ridwansah-11-2.jpg" alt="Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berswafoto usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19), Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Upacara peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun lalu mencapai Rp 1,48 triliun. Tapi, hampir seluruh tunggakan tersebut sudah dibayarkan.  Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes Kirana Pritasari menuturkan, tunggakan itu umumnya disebabkan keterlambatan pengajuan dari fasilitas kesehatan (faskes).  Selain itu, perlu dilakukan verifikasi oleh lembaga terkait.  ’’Seluruh tunggakan 2020 dapat dibayarkan dengan dilampiri hasil verifikasi oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Red),’’ katanya kemarin (20/8).  Proses verifikasi juga dikawal tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes. Kirana mengatakan, verifikasi itu dilakukan sesuai ketentuan dalam Permenkeu 127/PMK.02/2020.  Dia lantas memerinci proses verifikasi tunggakan insentif para nakes tersebut mulai 6 April 2021 hingga 25 Juni 2021. Selama proses itu, sudah dilakukan review sebanyak delapan kali dengan total anggaran yang telah disetujui untuk dicairkan ke para nakes sebesar Rp 1,469 triliun atau 99,3 persen.  ’’(Sisa) tunggakan 2020 sebesar Rp 9,953 miliar akan di-review Itjen Kemenkes dan BPKP untuk membayarkan insentif nakes yang terlambat dilengkapi dokumennya,’’ katanya.  Berdasar rekapitulasi Kemenkes, total tunggakan insentif itu untuk 190.532 nakes yang tersebar di 6.866 faskes. Tunggakan paling besar ada di faskes swasta sebanyak Rp 769,211 miliar untuk 125 ribu lebih nakes.  Selanjutnya, Kirana mengatakan bahwa pembayaran insentif nakes periode 2021 berjalan tepat waktu. Sampai 19 Agustus 2021, sudah disalurkan insentif nakes tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4,755 triliun.  Insentif tersebut disalurkan kepada 679.215 nakes di 21.808 faskes. Pagu anggaran insentif nakes tahun ini ditetapkan Rp 7,518 triliun. Sementara itu, santunan kematian nakes ditetapkan Rp 80 miliar dan sudah tersalurkan Rp 78,6 miliar untuk 262 nakes yang gugur.  Dia mengingatkan, pelaporan dari setiap faskes dibatasi maksimal tanggal 15 setiap bulannya. Jika belum melaporkan sampai batas waktu tersebut, faskes akan menerima notifikasi atau peringatan dari Kemenkes.  ’’Kami berharap batas waktu ini dipatuhi,’’ katanya.  Dengan begitu, lanjut dia, tidak sampai ada keterlambatan pembayaran insentif untuk para nakes. Selain itu, dia menyampaikan bahwa Kemenkes memprioritaskan penyaluran insentif untuk para relawan. Sebab, keberadaan para relawan itu efektif mem-back up para nakes organik di faskes.  Dengan adanya bantuan tenaga relawan, kerja nakes organik lebih pendek sehingga bisa mengurangi risiko tertular Covid-19. Kemudian juga membuat beban kerja para nakes organik tidak terlalu berat. Dia mengatakan, Kemenkes bisa merekrut relawan. Selain itu, faskes bisa merekrut relawan dengan persetujuan Kemenkes.  Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan update realisasi insentif nakes di daerah. Dari data hingga 15 Agustus 2021, terdapat peningkatan serapan anggaran insentif nakes daerah yang cukup signifikan. Namun, Ardian juga mencatat bahwa masih cukup banyak daerah yang serapannya kecil, bahkan belum mengalokasikan insentif sama sekali.  ’’Masih ada 28 daerah kabupaten/kota yang belum mengalokasikan. Tentunya ini perlu menjadi perhatian pemda untuk mengalokasikan dan segera membayarkan,’’ jelas Ardian.  Beberapa daerah yang dimaksud itu bahkan tergolong wilayah dengan tingkat transmisi level 3 dan level 4. Dengan begitu, dapat diperkirakan nakesnya juga memiliki beban kerja lebih berat.  Tambah 200 Bed HCU dan 29 ICU  Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung Ruang Isolasi Khusus (RIK) 7 RSUD dr Soetomo (RSDS) kemarin (20/8). Ruang perawatan pasien Covid-19 tersebut bisa menampung 200 bed untuk high care unit (HCU) dan 29 bed untuk ruang intensive care unit (ICU).  Khofifah mengatakan, bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi di RSDS, RS Lapangan Indrapura, dan RS observasi sejatinya sudah menurun. Namun, harus ada kesiapsiagaan bersama. Mulai hulu hingga hilir pada pelayanan di rumah sakit.  ’’Pengalaman kemarin, ketika terjadi lonjakan kasus, pasien di RSUD dr Soetomo sampai ke selasar. Kita tidak ingin Covid-19 ini terus melonjak kasusnya,” katanya.  Salah satu kesiapsiagaan yang dilakukan ialah menambah fasilitas pelayanan Covid-19 di RSDS. Yakni, kapasitas untuk ruang HCU hingga ruang ICU. ’’Kami tambah 29 bed untuk RIK 7,” ujarnya.  Kemarin Khofifah pun meresmikan pelayanan RIK 7, Ruang Wijaya Kusuma, mobil layanan jantung keliling sebagai upaya optimalisasi gedung pusat pelayanan jantung terpadu (PPJT), dan klinik obgyn.  ’’Kita melihat para filantropi saling bergotong royong memberikan support pelayanan kesehatan di RSUD dr Soetomo. Itu menunjukkan kita tangguh dan tumbuh di tengah kesulitan pandemi,” imbuhnya.  Direktur RSUD dr Soetomo dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) mengatakan, gedung baru RIK lantai 7 sudah bisa dimanfaatkan untuk melayani pasien Covid-19. Hari ini pasien di IGD dan RIK 1 dipindahkan ke RIK 7. RIK 1 akan dibersihkan atau disterilisasi.  ’’RIK 1 ini kan sudah 1,5 tahun belum pernah istirahat. Jadi, sekaligus dilakukan pembersihan,” katanya.  Joni menuturkan, sebelumnya RSDS memiliki fasilitas ICU di RIK dengan kapasitas kurang lebih 27 bed. Kini ada tambahan 29 bed di ICU RIK baru. Sementara itu, total kapasitas BOR RSDS untuk pelayanan Covid-19 sebanyak 745 bed.  ’’Pasien Covid-19 yang saat ini kami rawat 192 orang,” tutur dia.  Selain gedung RIK 7, gubernur meresmikan mobil pelayanan jantung RSDS. Mobil jantung keliling tersebut menjadi salah satu upaya RSDS untuk mengoptimalkan pelayanan pasien jantung di PPJT.

Triliunan Tunggakan Insentif Nakes Terbayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/nakes-covid-19-surabaya.jpg" alt="GARDA TERDEPAN: Sejumlah tenaga kesehatan beristirahat sejenak di sela melaksanakan tugas uji swab massal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GARDA TERDEPAN: Sejumlah tenaga kesehatan beristirahat sejenak di sela melaksanakan tugas uji swab massal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak pandemi Covid-19 merebak, peran tenaga kesehatan (nakes) sangat vital. Ibarat perang, dokter dan perawat harus berada di garda terdepan. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu. Satu tujuannya, yaitu melindungi warga Kota Pahlawan dari persebaran virus korona.  Perjuangan nakes tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka terlibat dalam setiap penanganan Covid-19. Mulai 3T (testing, tracing, serta treatment). Para nakes melakukan uji usap. Setelah itu, memberikan perawatan kepada warga yang terpapar serta membantu mencari kontak erat.  Nakes juga terlibat dalam program vaksinasi. Dokter dan perawat turun untuk memberikan suntik vaksin. Di metropolis, dalam sehari imunisasi bisa diikuti 20 ribu hingga 50 ribu orang.  Belum lagi, ketika Covid-19 me)ngganas di Surabaya, pemkot membuka dua rumah sakit darurat. Yakni, Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT) dan RS GOR Indoor GBT. Nakes ikut membantu penanganan pasien di dua fasilitas tersebut.  Selama pandemi, beban nakes memang berlipat ganda. Melihat itu, pemkot tidak lantas berpangku tangan. Kerja keras dokter dan perawat tersebut harus mendapatkan penghargaan.  Wujud penghargaan itu berupa pemberian insentif. Sejak tahun lalu, tambahan penghasilan tersebut sudah diberikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengucurkan bantuan ke seluruh dokter.  Pemkot telah menyalurkan insentif bagi nakes. Besarnya mencapai Rp 89 miliar. Namun, tambahan penghasilan yang diberikan itu belum seluruhnya. Persentasenya masih 75 persen. Total kebutuhan insentif nakes mencapai Rp 119 miliar.  Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, pemberian insentif bagi nakes wajib dilakukan. Karena tanpa peran dokter dan perawat, Covid-19 tidak bisa dibendung. ’’Fardu ain harus disalurkan,’’ jelasnya.  Memang, Eri mengakui belum 100 persen insentif nakes dibayarkan. Persentasenya baru mencapai 75 persen. Langkah tersebut dilakukan karena keuangan pemkot belum stabil. Selama pandemi, pendapatan asli daerah (PAD) ikut terdampak.  Sumber dana insentif nakes tahun ini memang berbeda dengan sebelumnya. Tahun lalu anggaran tersebut berasal dari bantuan operasional kesehatan (BOK). Sedangkan saat ini bersumber dari dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH). Artinya, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.  Dari telaah pemkot, saat ini PAD belum bisa mencukupi kebutuhan itu. Sebab, persentasenya baru mencapai 40,93 persen. ’’Karena waktu itu kurang sehingga hanya mampu mencukupi 75 persen,’’ ucapnya.  Suami Rini Indriyani itu telah menggelar pertemuan dengan dewan. Dalam rapat tersebut, kondisi keuangan Surabaya disampaikan. Termasuk penyaluran insentif bagi nakes yang belum komplet. Wakil rakyat memberikan persetujuan tambahan penghasilan tersebut disalurkan 75 persen terlebih dahulu.  Meski belum sempurna, komitmen Eri tidak pernah luntur. Insentif nakes wajib dipenuhi 100 persen. Ketika ada tambahan pendapatan, prioritas utama ialah tambahan penghasilan nakes. ’’Kami tidak ingin memberikan harapan palsu. Ketika anggaran sudah ada, langsung disalurkan,’’ papar pria 44 tahun itu.  Mekanisme pencairan insentif nakes pun dirancang. Pemkot menggandeng sejumlah pihak. Mulai kepolisian hingga kejaksaan. Tujuannya, tidak ada persoalan hukum yang ditabrak.  Alumnus ITS itu mengatakan, teknis penyaluran insentif nakes dirancang cepat. ’’Langsung kami transfer ke rekening penerima,’’ paparnya.  Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, penetapan insentif nakes sebesar 75 persen telah melalui kajian. Pemkot melakukan telaah bersama sejumlah pakar. Yakni, tim ahli Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair). Kajian disesuaikan dengan dasar hukum dan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) No 01.07/ MENKES/4239/ 2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/ 156/ 436.1.2/ 2021. ’’Bergantung pada APBD bisa,’’ paparnya. <h3>Tunjangan di RS Swasta Tuntas hingga Mei</h3> Tenaga kesehatan (nakes) tak perlu resah. Sebab, pemerintah memastikan insentif bagi dokter dan perawat tetap disalurkan tahun ini. Meski, di sejumlah daerah ada keterlambatan.  Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jatim dr Dodo Anondo menjelaskan, seluruh nakes yang berjuang melawan Covid-19 tetap mendapatkan insentif. Baik nakes yang bekerja di rumah sakit swasta maupun fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah daerah. ’’Dipastikan, seluruhnya mendapatkan insentif,’’ terangnya.  Namun, cara penyaluran insentif tersebut diatur. Bagi nakes yang bekerja di rumah sakit (RS) swasta, bantuan diberikan langsung ke rekening penerima. Lain halnya bagi nakes yang bekerja di RS pemerintah daerah. Insentif disalurkan ke kabupaten dan kota. Penyaluran dilakukan masing-masing daerah.  Menurut Dodo, nakes yang bekerja di rumah sakit swasta sudah mendapatkan insentif hingga Mei. Lain halnya dengan dokter dan perawat yang mengabdi di rumah sakit daerah. ’’Memang ada keterlambatan,’’ paparnya.  Namun, ada juga RS daerah yang sudah menuntaskan insentif. Yaitu, RSUD Sidoarjo. Seluruh nakes mendapatkan tambahan penghasilan tersebut.  Dodo mengatakan, nakes tidak perlu resah. Sebab, pemerintah kabupaten/kota pasti memenuhi hak garda terdepan penanganan Covid-19 tersebut. ’’Pasti seluruh nakes mendapatkan insentif,’’ paparnya.  TUNJANGAN UNTUK PEJUANG DI GARIS DEPAN  - Tahun lalu anggaran insentif bersumber dari BOK.  - Tahun ini anggaran berasal dari DAU dan DBH. Penyaluran dilakukan setiap daerah.  - Total insentif nakes berkisar Rp 119 miliar.  - Yang sudah disalurkan mencapai 75 persen. Karena keterbatasan anggaran, pemkot menunda pembayaran secara penuh.  - Ketika PAD bertambah, kekurangan insentif langsung dicukupi.

Pemkot Surabaya Pacu PAD untuk Cukupi Insentif Nakes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Screenshot_2021-08-13-19-42-08-45.png" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memenuhi insentif tenaga kesehatan (nakes) pelayanan Covid-19 sebesar 100 persen. Eri memastikan komitmen itu sebagai bentuk perhatian Pemkot Surabaya kepada nakes yang telah berjuang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.  Eri memaparkan pada 2020 insentif nakes dibayarkan penuh sesuai besaran tertinggi. Sedangkan mulai Januari 2021, pembayaran dilakukan sebesar 75 persen dari insentif maksimal.  Hal itu berdasar Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07/MENKES/4239/2021, bahwa besaran insentif nakes dapat disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing daerah. ”Kemarin teman-teman mengajukan 75 persen. Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah waktu itu,” ujar Eri pada Jumat (13/8).  Ketika sekarang ada penambahan pendapatan asli daerah (PAD), secara otomatis Eri menginginkan agar pemanfaatannya diutamakan untuk nakes pelayanan Covid-19. Sehingga, sisa pembayaran insentif nakes 25 persen bisa segera dicairkan.  ”Alhamdulillah, ada tambahan insentif. Kami berikan untuk nakes, sehingga 100 persen. Kami sudah sampaikan ke DPRD. Alhamdulillah setuju,” tutur Eri.  Eri mengaku tak ingin menebar harapan palsu dengan menjanjikan insentif nakes dibayarkan 100 persen pada periode 2021. Sebab, dalam proses penghitungan bersama tim ahli, PAD Kota Surabaya saat itu juga menjadi salah satu indikator penilaian.  ”Sebab, kalau kemarin kami sampaikan 100 persen, tapi PAD tidak mencukupi, apa tidak memberikan harapan palsu? Ini yang kami tidak mau,” ujar Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu telah berkomitmen bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya untuk bekerja tak hanya menggunakan lisan tapi juga hati. Oleh karena itu, ketika ada penambahan PAD, pembayaran 100 persen insentif nakes harus segera dilaksanakan.  ”Ini kami buktikan dengan tidak memberikan harapan yang tidak pasti. Itu slogan kami, Forkopimda Kota Surabaya. Sehingga ketika kemarin baru 75 persen dan ada tambahan 25 persen langsung (kami berikan),” ungkap Eri.  Untuk mempercepat proses pencairan, Wali Kota Eri menyatakan, Pemkot Surabaya juga didampingi kejaksaan. Baik itu jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya maupun Kejaksaan Tanjung Perak. Bahkan dalam pengawasan di lapangan, pemkot juga didampingi pihak kepolisian.  ”Kenapa (pembayaran insentif) bisa berjalan cepat? Karena bantuan beliau juga dukungan dari DPRD. Ini demi Kota Surabaya. Kebersamaan inilah yang akan membawa kemaslahatan di Kota Surabaya,” kata Eri.

Pemkot Surabaya Penuhi 100 Persen Insentif Nakes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/nakes-suntik-vaksin.jpg" alt="CAIR: Para nakes di Surabaya bisa bernapas lega. Sebab, insentif selama penanganan Covid-19 segera diterima. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CAIR: Para nakes di Surabaya bisa bernapas lega. Sebab, insentif selama penanganan Covid-19 segera diterima. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang sempat tertunda sejak Januari–Juli akhirnya cair. Namun, anggaran yang bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu baru turun 75 persen. Pemkot sudah menyiapkan Rp 30 miliar untuk melunasi kurang bayar dari pemerintah pusat tersebut.  Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono sempat mendapat keluhan dari sejumlah nakes terkait dengan insentif yang tidak penuh tersebut. Dewan sudah berkoordinasi dengan pemkot.  ”Rencananya, alokasi anggaran untuk insentif nakes dibahas di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) nanti,” ujarnya kemarin (12/8).  Politikus PSI itu memahami, kondisi keuangan Kota Surabaya memang sedang tidak baik. Kondisi tersebut dialami hampir semua daerah. Sebab, para kepala daerah sudah habis-habisan dalam upaya penanganan Covid-19. Anggaran yang digelontorkan tidak main-main.  Namun, merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, pemerintah daerah bisa memberikan tambahan insentif yang bersumber dari APBD masing-masing. Nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  ”Kami memahami pemkot tidak mungkin membayar insentif nakes secara penuh. Namun, setidaknya kekurangan pembayaran dari pusat bisa dilunasi lebih dulu,” tuturnya.  Sebab, peran nakes dalam penanganan Covid-19 tidak main-main. Mereka berada di garda terdepan dalam penanganan virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menilai kerja keras para nakes memang patut diapresiasi. Tidak hanya dalam menangani Covid-19.  ”Memang insentif ini khusus diperuntukkan para nakes. Namun, fakta di lapangan yang saya temukan, para nakes ini rela berbagi insentif untuk pegawai rumah sakit non-nakes. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Rp 30 Miliar untuk Lunasi Insentif Nakes di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/nakes.jpg" alt="Ilustrasi petugas kesehatan. Nyoman Hendra/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas kesehatan. Nyoman Hendra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya melunasi sisa insentif tenaga kesehatan puskesmas dan rumah sakit yang sejak Januari hingga Juni 2021 baru dibayar sebesar 75 persen.  ”Tadi saat rapat badan anggaran di DPRD Surabaya, Pak Sekda (Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan) memastikan bahwa kekurangan insentif tenaga kesehatan 25 persen dari 75 persen yang sudah dibayarkan akan ditambahkan. Total anggaran sekitar Rp 30 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (12/8).  Menurut dia, dibayarkannya insentif tenaga kesehatan secara penuh melalui pengalihan fokus anggaran 2021 adalah kabar baik untuk tenaga kesehatan di Surabaya. Hal itu sesuai dengan harapan para tenaga kesehatan di Surabaya.  ”Saya kira ini sesuatu yang baik, kami bersyukur. Teman-teman di DPRD juga menyepakati,” ujar Reni Astuti.  Reni mengatakan, semua memahami kinerja tenaga kesehatan selama pandemi luar biasa. Tenaga kesehatan sudah melakukan banyak sekali layanan, seperti 3T meliputi testing (pemeriksaan dini), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan). Selain itu, mereka juga melakukan tugas tes usap PCR dan saat ini sibuk dengan vaksinasi Covid-19.  ”Kerja para tenaga kesehatan ini melebihi waktu dan risikonya juga besar,” tutur Reni Astuti.  Untuk nilai insentif yang diberikan tenaga kesehatan, kata dia, akan disamakan dengan tahun lalu. Berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, besaran insentif dapat disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah.  ”Kami minta disegerakan. Kami berharap insenstif mulai Januari–Juni sudah bisa diberikan pada bulan ini, sedangkan sisanya Juli dan seterusnya kami berharap sama. Akan lebih baik pencairan tiap bulan sekali atau tiga bulan sekali,” ucap Reni Astuti.  Pengalihan fokus anggaran penanganan Covid-19 pada 2021 di Surabaya yang semula dianggarkan Rp 577.884.936.360. hingga awal Agustus terserap Rp 284.989.016.784 atau sebesar 49,32 persen. Anggaran insentif tenaga kesehatan 2021 pada rencana umum pengadaan (RUP) sekitar Rp 90 miliar, sedangkan yang sudah keluar Rp 89 miliar. Padahal tahun anggaran baru setengah berjalan.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara sebelumnya mengatakan, pada 2020, pembayaran insentif tenaga kesehatan dilakukan secara penuh sesuai besaran insentif tertinggi. Namun, mulai Januari 2021, besaran insentif itu dibayarkan maksimal 75 persen.  ”Jadi pembayaran (insentif) 75 persen itu sudah sesuai kajian dari tim ahli FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) Unair,” kata Febri.  Selain itu, kajian tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum dan Keputusan Menkes Nomor 01.07/ MENKES/ 4239/ 2021 dan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/ 156/ 436.1.2/ 2021. Pemkot juga sudah mengonsultasikan hal itu ke kemenkes  dan kementerian dalam negeri. Pemberian insentif tergantung dari APBD daerah.

Pemkot Surabaya Lunasi Sisa Insentif Tenaga Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/nakes-kelelahan.jpg" alt="Ilustrasi dua orang tenaga kesehatan beristirahat saat menunggu pasien di ruang isolasi Covid-19. Adeng Bustomi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dua orang tenaga kesehatan beristirahat saat menunggu pasien di ruang isolasi Covid-19. Adeng Bustomi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pergeseran anggaran penanganan Covid-19 di Kota Surabaya, Jatim, diminta untuk melunasi sisa insentif tenaga kesehatan (nakes) puskesmas yang sejak Januari 2021 baru dibayar 75 persen.  ”Kami meminta Pemkot Surabaya untuk memprioritaskan pelunasan insentif nakes ini dengan melakukan refocusing anggaran pada APBD Perubahan,” kata anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Diketahui pergesera anggaran penanganan Covid-19 pada 2021 di Surabaya yang semula dianggarkan Rp 577.884.936.360, hingga awal Agustus 2021 terserap Rp 284.989.016.784 atau sebesar 49,32 persen.  Menurut Tjutjuk Supariono, anggaran insentif nakes 2021 di Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekitar Rp 90 miliar, sedangkan yang sudah keluar Rp 89 miliar, padahal tahun anggaran baru setengah jalan.  Dia mengatakan, berdasar Keputusan Menkes Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, besaran insentif dapat disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah. Dia menyadari keuangan Surabaya sedang tidak baik sehingga belum mampu membayarkan insentif secara penuh.  ”Namun, saya mengimbau Pemkot Surabaya agar jangan lupa melunasi sisa insentif ini. Kerja cepat nakes harus diapresiasi setinggi-tingginya,” ujar Tjutjuk Supariono, politikus PSI tersebut.  Selain itu, kata dia, sejak pandemi Covid-19, para nakes sudah bekerja keras dalam penanganan virus tersebut. Nakes dan masyarakat berhak tahu bagaimana perhitungan perolehan 75 persen untuk insentif nakes di Surabaya.  Berdasar Keputusan Menkes, lanjut dia, insentif nakes dibedakan berdasar beban kerja nakes dalam penanganan Covid-19. Makin tinggi risiko nakes terpapar Covid-19, makin besar insentifnya.  ”Di dalam Keputusan Menkes tersebut juga dipaparkan formula perhitungan insentifnya. Pertanyaan saya, dari mana didapatkan besaran 75 persen tersebut? Formulanya seperti apa?" tutur Tjutjuk.  Merujuk pada Keputusan Menkes Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, besaran insentif dengan batas tertinggi untuk dokter spesialis yaitu Rp 15 juta per orang per bulan. Untuk Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yaitu Rp 12,5 juta per orang per bulan. Sedangkan untuk dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp 10 juta per orang per bulan, perawat dan bidan sebesar Rp7,5 juta per orang per bulan dan untuk nakes lain yaitu Rp 5 juta per orang per bulan.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara sebelumnya mengatakan, pada 2020, pembayaran insentif nakes dilakukan secara penuh sesuai besaran insentif tertinggi. Namun, mulai Januari 2021 besaran insentif nakes dibayarkan maksimal 75 persen.  ”Jadi pembayaran (insentif) 75 persen itu sudah sesuai kajian dari tim ahli FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) Unair,” kata Febriadhitya Prajatara.  Selain itu, kajian tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum dan Keputusan Menkes Nomor 01.07/ MENKES/ 4239/ 2021 dan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/ 156/ 436.1.2/ 2021. Pemkot juga sudah konsultasikan ke Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri bahwa pemberian insentif tergantung dari APBD daerah.

Pergeseran Anggaran di Surabaya Diminta untuk Lunasi Insentif Nakes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insentif nakes

Berita Terkini