<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/GIIAS-2025-3082305853.jpg" alt="Transaksi yang melibatkan lembaga Financial meningkat saat gelaran GIIAS 2025." width="100%">
<figcaption>Transaksi yang melibatkan lembaga Financial meningkat saat gelaran GIIAS 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) kembali menyerukan pentingnya dukungan pemerintah bagi sektor otomotif nasional. Organisasi ini menilai, untuk menjaga daya saing dan menghadapi tantangan global, diperlukan insentif fiskal dan restrukturisasi kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan industri kendaraan di Indonesia. GAIKINDO mendorong pemerintah agar memberikan insentif dan melakukan restrukturisasi pajak untuk memperkuat industri otomotif nasional. Kukuh Kumara selaku Sekretaris GAIKINDO menilai perlambatan penjualan kendaraan hingga Juli 2025 harus dijawab dengan strategi berlapis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. "Kami melihatnya ada dua tahapan yang harus dilakukan untuk memperkuat, sebagai penyemangat di industri otomotif, yaitu insentif dan restrukturisasi pajak," kata Kukuh melansir dari laman Antara, Jumat (22/8). Menurutnya bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025, total penjualan mobil wholesales sebanyak 435.390 unit. Namun pihak GAIKINDO tetap optimistis pada target penjualan sebanyak 900 ribu unit pada 2025 dapat tercapai. Tercatat penjualan pada bulan Juli menunjukkan perbaikan dibanding Juni, serta momentum pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) memberi dampak positif. "Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah pemberian insentif pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat," tambah Kukuh. Kukuh memberikan contoh negara Malaysia yang tetap memberikan insentif otomotif setelah pandemi, sehingga penjualannya menembus 816.747 unit pada 2024. Langkah Malaysia tersebut mampu menyusul Thailand sebagai pasar otomotif terbesar kedua di ASEAN. "Indonesia masih nomor satu, tapi jangan dianggap remeh. Kita harus menyikapi dengan langkah yang pas agar industri tetap lebih baik,&rdquo; ujarnya. Dengan kondisi pasar yang masih penuh tantangan, GAIKINDO berharap pemerintah dapat kembali menghadirkan stimulus serupa agar industri otomotif tetap menjadi motor penggerak ekonomi. GAIKINDO mendorong restrukturisasi pajak kendaraan bermotor yang dinilai terlalu tinggi, langkah ini untuk jangka panjang, Selama ini terlalu banyak pungutan yang membuat harga mobil baru sulit bersaing dengan mobil bekas. Seperti diketahui dari sekitar 3 juta unit transaksi kendaraan setiap tahun, dua juta di antaranya berasal dari mobil bekas yang minim kontribusi terhadap industri. &ldquo;Bila sebagian pasar mobil bekas bisa dialihkan ke mobil baru, pasar mobil baru bisa tumbuh menjadi 2 hingga 3 juta unit per tahun. Dampaknya industri komponen, investasi, dan lapangan kerja akan berkembang pesat,&rdquo; jelasnya.

GAIKINDO mendorong pemerintah agar memberikan insentif dan melakukan restrukturisasi pajak untuk memperkuat industri otomotif nasional.

Industri Otomotif Perlu Penyemangat dari Pemerintah Ditengah Kelesuan Daya Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/uymZ7AW3DforhJyYxGcImxzPE31IoSgKBJZYaf5B-2874973538.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat mengunjungi pameran untuk mencari rumah impian. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat mengunjungi pameran untuk mencari rumah impian. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, kian menjauh dari jangkauan. Kenaikan harga properti tak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan, suku bunga kredit yang fluktuatif, hingga biaya uang muka yang tinggi, menjadi kombinasi yang membuat rumah pertama sulit diwujudkan. Dalam kondisi ini, insentif fiskal dari pemerintah menjadi salah satu tumpuan. Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) hingga Desember 2025 diyakini menjadi peluang bagi sebagian masyarakat untuk akhirnya bisa mengambil langkah pertama membeli rumah. "Tren historis menunjukkan bahwa insentif pembebasan PPN memiliki dampak nyata terhadap peningkatan minat pembelian rumah, terutama bagi segmen pembeli pertama. Saat insentif diberlakukan kembali pada Januari 2025, kami mencatat pertumbuhan minat mencapai 48 persen dibanding tahun sebelumnya," ujar Andry Law, Vice President Marketing Rumah123 di arena PropVaganza 2025, Kamis (31/7). Namun, Andry juga mengingatkan bahwa insentif bukanlah solusi tunggal. Masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, termasuk keterjangkauan harga dan distribusi pasokan hunian yang belum merata. "Karena itu, peran platform digital dalam mempertemukan pencari rumah dengan berbagai pilihan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka menjadi sangat penting. Marketplace seperti kami berusaha menghadirkan pengalaman pencarian yang lebih terarah, transparan, dan relevan," tambah Andry Law. Di sisi lain, data internal Rumah123 juga menunjukkan pola yang konsisten. Setiap kali stimulus diberlakukan, permintaan terhadap rumah naik signifikan.&nbsp; Misalnya, pada Juni 2025, sebulan sebelum insentif diperpanjang, permintaan hunian naik 42 persen secara tahunan. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat menunda keputusan pembelian hingga ada kepastian soal kebijakan insentif. Namun kenaikan minat belum tentu diikuti realisasi transaksi. Sebab, tantangan seperti keterbatasan dana awal, akses terhadap pembiayaan, serta keterbatasan pilihan rumah terjangkau di lokasi strategis, masih menjadi penghalang besar. Kondisi inilah yang mendorong banyak platform dan pengembang melakukan pendekatan yang lebih inklusif, seperti menyediakan informasi rumah seken, hunian lelang, atau rumah dijual cepat yang umumnya ditawarkan dengan harga lebih rendah. Alternatif ini sering kali menjadi jalan keluar bagi mereka yang tidak mampu mengakses rumah baru dari pengembang besar. Di tengah kemajuan teknologi, solusi digital dan data analytics kini berperan penting dalam membentuk pasar properti yang lebih terbuka dan efisien.&nbsp; Namun tetap saja, selama rumah masih diperlakukan sebagai komoditas spekulatif dan bukan kebutuhan dasar yang dilindungi negara, maka kesenjangan kepemilikan rumah akan terus melebar. Untuk yang sedang mencari rumah baru, baik rumah pertama atau rumah lain untuk investasi, PropVaganza 2025 by Rumah123 kini hadir di Gandaria City hingga 3 Agustus. Pameran ini diklaim menjadi lanjutan dari komitmen Rumah123 sebagai marketplace properti terbesar di Indonesia untuk terus hadir lebih dekat dan membantu masyarakat mewujudkan hunian impian mereka.

kepemilikan rumah bagi generasi muda makin sulit, peran insentif pemerintah diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut

Sulitnya Punya Rumah di Indonesia: Insentif Pemerintah dan Peran Marketplace Jadi Harapan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/strategi-kemenperin-beri-kemudahan-fasilitas-ekspor-ke-ikm_m_187514.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) sedang menyusun langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk IKM. Fasilitas KITE IKM ini diluncurkan Pemerintah sejak Januari 2017 dengan tujuan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan IKM sehingga memacu produktivitas dan daya saingnya. "Fasilitas yang diberikan melalui KITE IKM ini, yaitu pembebasan bea masuk serta tidak dipungut PPn dan PPnBM atas impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor," kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam keterangan tertulis, Jumat (9/2). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, terdapat 42 IKM yang telah mendapatkan KITE. Di mana, IKM furnitur serta IKM kerajinan tembaga dan kuningan yang mendominasi pemanfaatan fasilitas tersebut. "Hal ini merupakan hal yang patut kita syukuri, namun juga masih menjadi catatan bagi kami bahwa pemanfaatan fasilitas KITE IKM seharusnya dapat lebih dimanfaatkan secara masif oleh IKM," tuturnya. Dalam implementasi pemanfaatan fasilitas KITE, menurutnya, masih terdapat kendala yang dihadapi seperti IKM belum bisa memenuhi kriteria kewajiban untuk mengekspor produk jadi minimal 75 persen dari bahan baku yang diimpor. Selain itu, IKM terkendala teknis dalam pengisian formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). "IKM juga belum menguasai penerbitan PIB dan PEB KITE IKM serta IKM belum mempunyai database dan jaringan pemasok bahan baku untuk melakukan impor langsung," kata Gati. "Harapannya didapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi para pelaku IKM terkait pemanfaatan dan implementasi KITE, serta menyusun rumusan atau rencana aksi yang dapat ditindaklanjuti para pemangku kepentingan," jelasnya. Gati mengungkapkan, pihaknya telah mengevaluasi salah satu implementasi KITE yang dimanfaatkan oleh IKM Inducomp Dewata, selaku IKM komponen elektronik yang memiliki negara tujuan ekspor Hungaria, Jerman, dan Swiss dengan negara asal impor bahan bakunya dari China. "Setelah memanfaatkan fasilitas KITE sejak tahun 2017, Inducomp Dewata telah menghemat biaya pembebasan PPn/PPnBM sekitar Rp 400 juta," jelasnya. Tidak hanya itu, pendapatannya pun naik. Pada 2016 sebesar Rp 8 miliar menjadi Rp 10 miliar pada 2017 dengan status penjualan seluruh produknya diekspor. Gati meyakini, pengoptimalan pada pemanfaatan fasilitas KITE IKM mampu mendorong pertumbuhan industri nasional. Pada 2018, Kemenperin telah mematok pertumbuhan sektor industri sebesar 5,67 persen. "Berdasarkan data kontribusi output sektor IKM tahun 2017, target pertumbuhan sektor IKM pada tahun 2018 sekitar 5,7-6,1 persen," ucapnya. Sementara itu, kontribusi ekspor nonmigas telah menyumbang 90,67 persen dari total ekspor 2017, dengan partisipasi sektor industri sebesar 74,10 persen. Ekspor industri pengolahan mengalami kenaikan yang signifikan pada 2016 ke 2017 sebesar 13,14 persen, dari USD 110,5 miliar menjadi USD 125 miliar.

Strategi Kemenperin Beri Kemudahan Fasilitas Ekspor ke IKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kembangkan-potensi-tanah-wakaf-bwi-minta-pemerintah-beri-insentif_m_167557.jpeg" alt="Ilustrasi tanah wakaf" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanah wakaf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Wakaf Indonesia (BWI) meminta pemerintah memberikan insentif pada pengembangan tanah wakaf di Indonesia. Pasalnya, saat ini banyak tanah wakaf yang menganggur di Tanah Air. Waqaf Management &amp; Empowerement Division Badan Wakaf Indonesia Robbyantono mengungkapkan, diperkirakan sekitar 420 ribu hektar (ha) tanah wakaf menganggur. Dari luasan tersebut, hanya 10 persen saja yang dioptimalkan secara produktif. Sangat disayangkan 90 persen tanah wakaf tak mampu dioptimalkan. Padahal, nilai tanah wakaf tersebut mencapai Rp 2.100 triliun dengan asumsi harga tanah sekitar Rp 500 ribu per meter. "Pemerintah harus memberikan insentif, baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta agar bisa mengembangkan aset wakaf yang sangat besar tersebut," katanya di Grand City, Surabaya, Kamis (9/11). Insentif tersebut, kata dia, dapat berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan begitu, likuiditas lebih memungkinkan dalam mengembangkan tanah wakaf yang menganggur. "Pemerintah sejak awal harus menegaskan bahwa PMN ini untuk utilisasi aset wakaf yang masih sangat besar potensinya," tambahnya. Selain itu, kendala lain yang masih dihadapi adalah perihal pemahaman pengelola zakat dalam tanah wakaf. Menurutnya, sebagian dari mereka masih minim dalam memahami potensi pengelolaan tanah wakaf. "Seperti ukuran tanahnya bisa jadi sama, tapi potensi ekonominya turun. Ini tentu merugikan," tandasnya. (cr4/Hana)

Kembangkan Potensi Tanah Wakaf, BWI Minta Pemerintah Beri Insentif