<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ro:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/JKT_DEMO-DI-DEPAN-MAKO-BRIMOB_HANUNG-HAMBARA_29082025-8-1954181102.jpg" alt="Sejumlah masa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. HANUNG HAMBARA/JAWA PO" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. HANUNG HAMBARA/JAWA PO</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Instruksi Kapolri yang memerintahkan aparat menembak di tempat pendemo anarkis menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Instruksi itu viral di media sosial, menyikapi demonstrasi yang berujung kericuhan hingga merusak fasilitas umum dan pembakaran markas Kepolisian di berbagai daerah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kebijakan tersebut berbahaya dan tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Menurutnya, negara seharusnya merespons aspirasi rakyat dengan kebijakan yang adil, bukan dengan pendekatan represif. &ldquo;Menyesalkan munculnya instruksi Presiden kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas yang kemudian dilanjutkan ke dalam kebijakan &lsquo;tembak di tempat&rsquo; kepada pengunjuk rasa yang dicap sebagai anarkis,&rdquo; kata Usman Hamid kepada JawaPos.com, Senin (1/9). Ia menegaskan, negara seharusnya mendengar dan merespons tuntutan dari berbagai kelompok rakyat melalui rangkaian perubahan kebijakan menyeluruh. &ldquo;Misalnya, membatalkan kebijakan kenaikan pajak, kebijakan PSN, Danantara, MBG, sulitnya lapangan kerja, pelanggaran HAM berat, hingga tunjangan finansial bagi anggota parlemen yang dinilai sangat tidak adil bagi rakyat yang sedang kesulitan ekonomi,&rdquo; ujar Usman. Aktivis HAM itu juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan, mulai dari pemukulan, penangkapan sewenang-wenang, hingga peristiwa kendaraan taktis yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan sampai tewas. &ldquo;Setidaknya, negara harus melakukan sebuah investigasi yang independen dan terpercaya. Bukan hanya memberi sanksi ringan secara internal dan memilih memperkuat narasi yang menyudutkan masyarakat dengan terminologi &lsquo;anarkis&rsquo;. Pilihan kebijakan ini hanya menambah luka dan memperlebar jarak antara rakyat dengan negara,&rdquo; tegasnya. Usman mengingatkan, instruksi tembak di tempat, bahkan jika menggunakan peluru karet, tetap berisiko menimbulkan luka serius hingga fatal. Risiko tersebut bisa menimpa warga yang tidak bersalah, termasuk masyarakat biasa yang kebetulan berada di sekitar lokasi unjuk rasa. &ldquo;Instruksi dari Presiden dan Kapolri juga bisa berbahaya karena menutupi akar persoalan, yaitu maraknya ketidakpuasan rakyat atas praktik kebijakan negara yang buruk dan tidak adil. Instruksi itu juga seolah menutupi represi negara terhadap suara-suara kritis. Pemerintah seolah mengabaikan fakta bahwa aksi protes itu hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945,&rdquo; jelas Usman. Ia menilai perintah Kapolri kepada jajarannya untuk menembak di tempat dengan peluru karet terhadap massa yang menyerang markas polisi pasca-aksi protes terkait kematian Affan Kurniawan adalah langkah keliru dan berbahaya. Sebab, hal itu tidak lahir dari refleksi kritis, melainkan reaksi atas gelombang kemarahan publik. &ldquo;Kematian Affan yang tidak bersalah namun menjadi korban brutal kendaraan taktis Brimob telah menjadi simbol kegagalan negara membuat kebijakan yang adil untuk rakyat dan dalam memastikan aparat melayani serta melindungi warganya,&rdquo; ungkapnya. Usman menekankan, negara memang berwenang menindak vandalisme atau penjarahan, tetapi tindakan itu harus dilakukan secara terukur, akuntabel, dan sesuai prinsip HAM.&nbsp; &ldquo;Negara tidak boleh mengobarkan pendekatan emosi dan penggunaan kekuatan senjata api sebagai jawaban atas kemarahan rakyat. Yang lebih mendesak saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan negara yang menyangkut kehidupan sosial ekonomi rakyat," imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan adanya arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas perusuh, jika menerobos masuk ke markas komando Kepolisian. Hal ini setelah viralnya video Kapolri yang memerintahkan menindak tegas pelaku kerusuhan. Dedi menekankan, markas Polri adalah simbol negara yang harus dijaga dari segala bentuk ancaman. &ldquo;Ya (benar), saya juga perintahkan massa yang menerobos mako Polri harus ditindak tegas dan terukur, karena mako Polri adalah representasi dari negara kita,&rdquo; ucap Komjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (31/8). Menurutnya, tindakan anarkis yang merusak fasilitas kepolisian tidak hanya mencederai aparat, tetapi juga merusak wibawa negara.&nbsp; &ldquo;Perusuh harus diambil tindakan tegas,&rdquo; tegas Dedi. Dedi juga menegaskan, keruntuhan Polri sama artinya dengan melemahkan negara. Ia mengimbau, sesama anak bangsa seharusnya dapat menjaga keamanan negara. &ldquo;Kalau Polri runtuh maka negara akan runtuh. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian untuk Indonesia,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, dalam setiap penanganan aksi massa, Polri tetap berpegang pada prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Namun, jika aksi telah merusak fasilitas vital negara, maka penindakan tegas adalah jalan yang tidak bisa ditawar. &ldquo;Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang merusak mako Polri,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div> </div>

Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menilai instruksi Kapolri untuk menembak di tempat pendemo anarkis berbahaya dan tidak adil

Instruksi Kapolri Tembak di Tempat Pendemo Anarkis Tuai Kritik, Usman Hamid: Negara Harusnya Respons Tuntutan Rakyat Bukan dengan Cara Represif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-21-at-09.27.19.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengintruksikan untuk menghapus tilang manual untuk penindakan pelanggar lalu lintas. Penindakan pelanggar lalu lintas dialihkan menggunakan tilang elektronik atau ETLE.  Perintah itu dikeluarkan untuk meminimalisir praktik pungutan liar atau pungli dari aparat terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan begitu, polisi lalu lintas diminta untuk memaksimalkan tilang lewat electronic traffic law enforcement atau ETLE baik secara statis maupun mobile.  Meski begitu, Kasat Gatur Polda Metro Jaya Kompol M. Agung Permana mengatakan tilang manual masih berlaku. Ia menjelaskan, tilang manual dapat dilakukan apabila pengguna lalu lintas berpotensi melakukan tindak pidana. Kendati demikian, pihaknya memastikan jajarannya akan mengikuti perintah Kapolri.  "Kami utamakan teguran humanis sebelum melaksanakan penindakan bagi para pelanggar lalu lintas. Kita juga berikan pemahaman kepada masyarakat. Misal pengendara tidak pakai helm kita tegur, kita berikan edukasi bahaya tidak pakai helm," kata Agung, Senin (21/11).  Selain mengutamakan teguran, kata Agung, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya juga tetap melaksanakan penindakan khususnya bagi pelanggaran lulu lintas yang kerap meresahkan masyarakat. "Jadi kalau ada tindak pelanggaran lalu lintas seperti balap liar, kita tetap berikan tindakan," tegasnya.  Agung memastikan dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk tidak melakukan pungli saat bertugas. Apabila kedapatan melakukan hal tersebut, sanksi tegas akan diberikan. "Sanksi tegas menanti bagi aparat kepolisian yang terbukti tetap memungut pungli saat bertugas," ujarnya.  Agung mengimbau masyarakat untuk berkendara hati-hati karena penghilangan tilang manual bukan berarti pengendara bisa melakukan pelanggaran. "Kami memberikan pesan bahwa seluruh ruas jalan sudah terawasi, dengan maksud kami yang masih ada di lapangan tidak ingin mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang berproduktivitas," tutupnya.

Jalani Intruksi Kapolri, Polisi Berikan Teguran Humanis ke Pengendara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Dirlantas_Polda_Kalteng_Heru_Sutopo.jpg" alt="Dirlantas Polda Kalteng Kombespol Heru Sutopo. Humas Polda Kalteng/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirlantas Polda Kalteng Kombespol Heru Sutopo. Humas Polda Kalteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah menarik seluruh surat tilang manual. Polda Kalteng akan memaksimalkan pencatatan pelanggaran secara elektronik (ETLE), sesuai instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan peniadaan tilang manual.  ”Menindaklanjuti instruksi itu, penilangan kepada pelanggar lalu lintas tidak boleh dilakukan secara manual. Untuk itu. kami lakukan penarikan surat tilang dari seluruh personel dan Satlantas di jajaran Polda Kalteng,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah Kombespol Heru Sutopo seperti dilansir dari Antara di Palangka Raya, Rabu (26/10).  Menurut dia, Ditlantas Polda Kalteng akan terus memaksimalkan penindakan dengan menggunakan ETLE statis untuk pelanggar lalu lintas itu sendiri. Sampai saat ini, ETLE statis masih terpasang di satu titik yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya.  ”Memang saat ini, Kalteng hanya memiliki satu titik ETLE. Sejauh ini, informasi yang didapatkan, sudah ada dua kabupaten yang mengonfirmasi dukungan penyelenggaraan ETLE di wilayahnya. Yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat,” tutur Heru.  Dalam penerapan ETLE, lanjut dia, Ditlantas Polda Kalteng juga telah menginstruksikan seluruh Satlantas di jajaran Polda Kalteng, untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Hal itu agar dapat menyelenggarakan penindakan secara ETLE terkait ditariknya tilang manual pada seluruh jajaran.  ”Untuk menyikapi instruksi dari pimpinan, kami sudah melayangkan surat telegram kepada jajaran perihal penarikan tilang manual di seluruh Satlantas di jajaran Polda Kalteng. Sehingga, kita berfokus dengan penegakan hukum melalui tilang ETLE,” ujar Heru.  Dirlantas Polda Kalteng berharap untuk seluruh kabupaten di wilayah Kalteng dapat segera menyelenggarakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara ETLE. Untuk menyiasati belum terpenuhinya ETLE di seluruh daerah, Dirlantas pun juga telah meminta kepada Korlantas untuk dapat menyelenggarakan ETLE Mobile di Kalteng.  ETLE Mobile akan dipasang di mobil-mobil patroli, memiliki fungsi yang sama seperti ETLE biasa yaitu untuk merekam berbagai pelanggaran yang telah dilengkapi fitur Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sehingga mampu merekam semua jenis pelanggaran kendaraan bermotor.  ”Kami berharap agar secepatnya Kalteng memiliki akses untuk ETLE Mobile, sehingga pelanggaran yang tidak terjangkau oleh ETLE statis tetap dapat ditindak dengan bertujuan untuk membudayakan masyarakat tertib berlalu lintas sehingga angka kecelakaan dapat kami tekan khususnya di Kalteng,” tutur Heru Sutopo.

Dirlantas Polda Kalteng Tarik Seluruh Surat Tilang Manual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kapolri-sigit-di-akabri.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit di serbuan vaksinasi Paguyuban Alumni AKABRI 1998 di Kabupaten Tangerang, Selasa (21/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit di serbuan vaksinasi Paguyuban Alumni AKABRI 1998 di Kabupaten Tangerang, Selasa (21/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dengan sigap dan tegas mengeluarkan surat telegram ST/2162/X/HUK.2.8./2021.  Andi Rio menilai langkah ini merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan hal hal kekerasan.  "Patut kita apresiasi langkah Kapolri Sigit, semoga dibawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat," ujar Andi Rio kepada wartawan, Selasa (19/10).  Legislator Partai Golkar itu mengharapkan agar instruksi dari Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dapat di implementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah. Sehingga jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan oleh para personel Polri.  "Mari jadikan kesalahan yang kemarin terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di tubuh polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat," katanya.  Andi Rio mendorong Divisi Propam Polri dapat terus melalukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota polri secara berkala. Hal itu guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin baik secara kode etik maupun pidana oleh anggota polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.  "Jangan ada lagi anggota Polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya," ungkapnya.  Sebelumnya, Polri melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebih terhadap masyarakat.  Pernyataan itu tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin tanggal 18 Oktober 2021.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telah diterbitkannya telegram Polri tersebut, dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan anggota Polri agar tidak terulang kembali, dan adanya kepastian hukum serta rasa keadilan.

Soal Intruksi Kapolri: Komisi III: Jangan Hanya Dibaca!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kapolri-Idam-Aziz-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan 5 intruksi kepada seluruh jajarannya untuk mencegah instansinya dilanda kebakaran seperti yang menimpa Kejaksaan Agung (Kejagung RI). Intruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor STR/507/VII/PAM.3./2020 tertanggal 24 Agustus 2020.  Surat tersebut ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak. Isi surat tersebut bahwa Kapolri mengingatkan kepada jajarannya untuk mencegah adanya gedung Polri yang dilanda kebakaran. Serta mengamankan seluruh data agar tidak hilang ketika terjadi bencana.  Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan adanya telegram rahasia tersebut. Menurutnya, intruksi itu tidak hanya berlaku bagi jajaran Polri di tingkat Mabes, melainkan hingga tingkat Polsek.  "Semua gedung Polri, bukan hanya Mabes Polri," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).  Berikut 5 poin intruksi Kapolri dalam surat telegram rahasia tersebut:  1. Tingkatkan pengamanan Mako Polri baik yang ada ditingkat pusat/Mabes, Polda, Polres maupun Polsek, dan pastikan bahwa Mako dalam keadaan aman baik dari ancaman sabotase, teror ataupun perbuatan pidana lainnya.  2. Lakukan pemeriksaan terhadap jaringan instalasi listrik termasuk AC, komputer, elektronik dan lain-lain yang ada di Mako masing-masing untuk memastikan aman dari bahaya kebakaran.  3. Memasang alat pemadam kebakaran pada lokasi-lokasi tertentu yang strategis dan memastikan bahwa alat pemadam kebakaran itu berfungsi dengan baik.  4. Seluruh dokumen dan data-data penting agar disimpan/diamankan secara digital sebagai backup.  5. Perintahkan Kayanma/petugas piket fungsi untuk melakukan patroli secara rutin ke seluruh bangunan gedung Mako, guna memastikan bahwa mako dalam keadaan aman dari bahaya kebakaran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=H1yDHoo9EpE

Berkaca dari Kebakaran Gedung Kejagung, Kapolri Keluarkan 5 Instruksi

instruksi kapolri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#instruksi kapolri

Berita Terkini

Instruksi Kapolri Tembak di Tempat Pendemo Anarkis Tuai Kritik, Usman Hamid: Negara Harusnya Respons Tuntutan Rakyat Bukan dengan Cara Represif

Jalani Intruksi Kapolri, Polisi Berikan Teguran Humanis ke Pengendara

Dirlantas Polda Kalteng Tarik Seluruh Surat Tilang Manual

Soal Intruksi Kapolri: Komisi III: Jangan Hanya Dibaca!

Berkaca dari Kebakaran Gedung Kejagung, Kapolri Keluarkan 5 Instruksi

Download Aplikasi JawaPos.com