<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/2-2544381647.png" alt="Momen bersejarah penandatanganan Deklarasi Bangkok tahun 1967, yang menandai lahirnya ASEAN sebagai simbol persatuan dan kerja sama negara-negara Asia Tenggara (Dok. Asean.org)" width="100%">
<figcaption>Momen bersejarah penandatanganan Deklarasi Bangkok tahun 1967, yang menandai lahirnya ASEAN sebagai simbol persatuan dan kerja sama negara-negara Asia Tenggara (Dok. Asean.org)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- ASEAN atau The Association of Southeast Asian Nations resmi berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan ASEAN Declaration atau Deklarasi Bangkok oleh lima negara pendiri yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, diikuti oleh Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 199, serta Kamboja pada 30 April 1999.&nbsp; Awal Pembentukan ASEAN Dikutip dari laman resmi&nbsp;ASEAN, pada 8 Agustus 1967, lima Menteri Luar Negeri yaitu, Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand), menandatangani dokumen bersejarah di Gedung Departemen Luar Negeri Thailand yang menandai berdirinya ASEAN. Kelima tokoh ini kemudian dikenal sebagai&nbsp;Founding Fathers ASEAN, organisasi antar-pemerintah yang kini dianggap sukses. Dokumen yang dikenal sebagai ASEAN Declaration ini terdiri dari lima pasal yang sederhana namun penting. Isinya menegaskan pembentukan asosiasi kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, serta mendorong perdamaian dan stabilitas regional dengan menjunjung tinggi keadilan, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip Piagam PBB.&nbsp; Pembentukan ASEAN terjadi di tengah upaya Thailand menengahi perselisihan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dalam situasi tersebut, muncul kesadaran bahwa kerja sama regional sangat dibutuhkan agar masa depan kawasan tidak diliputi ketidakpastian.&nbsp; "Saat jamuan rekonsiliasi antara ketiga pihak yang berselisih, saya mengusulkan pembentukan organisasi baru untuk kerja sama regional kepada Adam Malik. Ia langsung menyetujui ide tersebut namun meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pemerintahnya. Sementara itu, kami di Kementerian Luar Negeri Thailand menyiapkan rancangan piagam bagi lembaga baru itu," ujar Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. Setelah melalui berbagai pertemuan, kelima menteri luar negeri tersebut berkumpul di Bang Saen, Thailand, pada awal Agustus 1967 untuk menyusun isi deklarasi secara informal, gaya yang kemudian dikenal sebagai sports-shirt diplomacy. Walaupun perundingan berjalan alot karena masing-masing negara membawa latar sejarah dan politik yang berbeda, suasana akrab dan humor membuat mereka berhasil mencapai kesepakatan. Dalam penandatanganan resmi Deklarasi Bangkok, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos menegaskan bahwa pendirian ASEAN merupakan hasil dari kerja keras, kesabaran, dan niat baik seluruh pihak. Ia menyoroti bahwa ekonomi Asia Tenggara yang terfragmentasi dapat menimbulkan ketergantungan terhadap negara industri maju jika tidak segera disatukan. Tujuan dan Prinsip ASEAN Melansir dari laman&nbsp;European Parliament, Deklarasi ASEAN menetapkan dua tujuan utama. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan. Kedua, mendorong perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan, hukum, serta prinsip-prinsip Piagam PBB. Pada peringatan 30 tahun berdirinya ASEAN, para pemimpin ASEAN mengadopsi ASEAN Vision 2020, visi bersama untuk membangun Asia Tenggara yang damai, stabil, sejahtera, dan berorientasi keluar, terikat dalam kemitraan pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang peduli. Kemudian pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Community yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu, ASEAN Security Community (Komunitas Keamanan), ASEAN Economic Community (Komunitas Ekonomi), dan ASEAN Socio-Cultural Community (Komunitas Sosial-Budaya). Kemajuan Ekonomi dan Tantangan Integrasi Dilansir dari&nbsp;Council on Foreign Relations (CFR),&nbsp;ASEAN telah mencatat kemajuan signifikan dalam integrasi ekonomi. Pada 1992, negara anggota membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk menciptakan pasar tunggal, meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, dan menarik investasi asing. Pada 1996, tarif rata-rata di kawasan sekitar 7 persen, sementara kini tarif antarnegara ASEAN hampir nol persen. Organisasi regional ini juga memprioritaskan sebelas sektor utama untuk integrasi, seperti elektronik, otomotif, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk pertanian, serta pariwisata. Pada November 2020, seluruh anggota ASEAN bersama Australia, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan menandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Meskipun tidak secara drastis menurunkan tarif, RCEP menjadi langkah penting dalam memperkuat integrasi ekonomi Asia Timur dan Tenggara. Selain itu, ASEAN juga memiliki enam perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara non-anggota, termasuk India. Namun, integrasi ekonomi ASEAN masih menghadapi tantangan besar. Hambatan non-tarif, larangan investasi di beberapa sektor, serta kesenjangan besar dalam pendapatan per kapita antarnegara menjadi kendala utama. Berdasarkan data tahun 2023, perdagangan intra-ASEAN hanya menyumbang sekitar 22 persen dari total perdagangan blok tersebut. Isu domestik seperti ketidakstabilan politik dan korupsi di beberapa negara juga memperlambat integrasi. Pandemi COVID-19 turut memperparah situasi ekonomi, menghambat pertumbuhan industri, konstruksi, dan konsumsi masyarakat. Meski negara-negara anggota sepakat menjaga keterbukaan perdagangan dan menyusun rencana pemulihan bersama, pembatasan perjalanan berdampak besar terhadap sektor pariwisata yang sebelumnya menyumbang hampir 400 miliar dolar AS bagi ekonomi ASEAN pada tahun 2019.

Pendirian, tujuan, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi oleh ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations).

Lahirnya ASEAN dan Perkembangannya Menuju Integrasi Ekonomi Kawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/dydbnAXbRrcLvp2v9s368JyM0ZkR8QwZHA5STAO6-844472857.jpg" alt="Ilustrasi bus Trans Jatim. (Dok/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bus Trans Jatim. (Dok/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara soal pelarangan bus Trans Jatim Koridor VII masuk Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), yang belakangan ramai dan memicu berbagai reaksi masyarakat. Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya mengambil keputusan tersebut untuk melindungi transportasi publik yang telah beroperasi di Surabaya. Seperti Suroboyo Bus dan Feeder Wira-Wiri. "Tidak ada ketika ada transportasi masuk, akan mematikan transportasi lainnya. Kita kan sudah punya izin-izin trayek yang dari titik luar Surabaya, dari perbatasan sampai ke kota," terang Eri di Surabaya, Selasa (22/7). Jika Trans Jatim diperbolehkan masuk ke terminal-terminal dalam kota, termasuk TIJ, maka dikhawatirkan keberadaannya justru menimbulkan konflik antarpengemudi transportasi umum. "Kalau tiba-tiba dimasukin transportasi lain (Trans Jatim) terus bagaimana nasibnya (transportasi yang sudah ada)? Maka harusnya terintegrasi, bukan mematikan yang sudah ada," tambahnya. Integrasi yang dimaksud Eri adalah ketika Trans Jatim membawa penumpang dari daerah lain hingga ke perbatasan Surabaya, di perbatasan sudah disambut oleh Suroboyo Bus yang siap mengantar penumpang dengan rute dalam kota. "Karena saya berpikir begini, cuma satu, tidak mematikan yang lainnya. Ketika ada transportasi yang masuk, transportasi yang sudah ada tidak mati. Setelah itu trayek kita tutupi. Hilang semua lah kalau begitu," seru Eri. Terkait tarif tiket, Eri menyebut Pemkot Surabaya terbuka apabila tiket Surabaya Bus terintegrasi dengan tiket Trans Jatim. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya pun telah berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Timur. "Terus nanti biayanya seperti apa? Ayo monggo-monggo saja. Kadishub (Surabaya) sudah koordinasi dengan Kadishub Provinsi. Tapi yang pasti tidak transportasi (yang sudah ada) tidak terganggu," imbuh Eri. Sebelumnya, Kadishub Jatim Nyono menghormati keputusan Pemkot Surabaya. Ia menyatakan tidak masalah jika Trans Jatim belum diizinkan masuk Terminal Intermoda Joyoboyo. Sebagai gantinya, Dishub Jatim akan membuka rute baru di Lamongan, dari Terminal Lamongan ke Paciran, yang terhubung dengan Trans Jatim koridor 5. Menurut Nyono, trayek tersebut masih minim layanan transportasi publik. Terkait integrasi tiket, Dishub Jatim masih menunggu keputusan pihak Suroboyo Bus. "Sudah kami rapat dua kali, tetapi belum ada keputusan. Mau Trans Jatim dapat setengah, mereka satu, atau sebaliknya, itu oke. Yang penting penumpang terlayani," jelas Nyono.&nbsp;

Eri Cahyadi menegaskan larangan bus Trans Jatim masuk Terminal Intermoda Joyoboyo untuk lindungi transportasi publik yang ada di dalam kota.

Pemkot Surabaya Buka Peluang Integrasi Tiket Suroboyo Bus dengan Trans Jatim, Eri Cahyadi: Bukan Mematikan yang Sudah Ada

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/z2_20240317_13175903-1399767326.jpeg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima audiensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kantor Kementerian PANRB, (15/3) lalu. (Menpan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima audiensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kantor Kementerian PANRB, (15/3) lalu. (Menpan)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kasus kekerasan pada anak di Indonesia harus segera diberantas. Salah satu caranya yakni dengan memperkuat integrasi hingga perlindungan kepada anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buktinya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 17 ribu laporan kekerasan pada anak dalam setahun. Yang artinya, kekerasan pada anak dalam setiap jam setidaknya ada 1-2 kasus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pada (15/3) lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah menerima audiensi dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah. Tepatnya, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013080433/melihat-ada-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-surabaya-ayo-adukan-lewat-siap-ppak">Melihat Ada Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Surabaya, Ayo Adukan Lewat SIAP PPAK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan ini membahas penguatan KPAI sebagai lembaga independen perlindungan terhadap anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memahami urgensi dari penanganan kekerasan terhadap anak ini. Tentu perlu adanya integrasi dalam perlindungan maupun penanganan kekerasan terhadap anak. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya,&rdquo; ujar Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati membeberkan, selain laporan 17 ribu kasus kekerasan dalam setahun, sekitar 60 persen merupakan kekerasan seksual. Mirisnya, pelaku utama kekerasan ini dari keluarga dan orang-orang terdekat sang anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013026550/laporan-kekerasan-anak-tragedi-kanjuruhan-ditolak">Laporan Kekerasan Anak Tragedi Kanjuruhan Ditolak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tantangan ini lah yang akhirnya membuat laporan akhir mendadak dicabut. Sehingga penanganan kejahatan tersebut dirasa tidak maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perempuan yang akrab dikenal Ai ini menyebutkan bahwa pengawasan dan perlindungan anak yang menjadi landasan KPAI merupakan bagian dari melindungi aset bangsa. Untuk itu, diperlukan keseriusan dalam mengawasi perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengawasan dan perlindungan anak jadi satu sistem bernegara. Ingat, satu anak, satu hak, dan satu perlindungan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011790170/deklarasi-stop-kekerasan-anak-istimewa-wakil-ketua-dprd-surabaya-sampaikan-komitmen-bersatu-lindungi-hak-anak">Deklarasi Stop Kekerasan Anak Istimewa, Wakil Ketua DPRD Surabaya Sampaikan Komitmen Bersatu Lindungi Hak Anak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya menambahkan, anak-anak terutama di Indonesia merupakan investasi di masa yang akan datang, dimana mereka menjadi penerima manfaat atas pembangunan yang kini dilakukan.&nbsp;</div>

Maraknya kasus kekerasan pada anak di Indonesia harus segera dihentikan. Sebab, sebanyak 17 ribu kasus kekerasan terjadi dalam setiap tahun.

Laporan Kekerasan Terhadap Anak Tembus 17 Ribu per Tahun, Menpan RB - KPAI Bakal Perkuat Integrasi dan Perlindungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/WhatsApp-Image-2023-10-22-at-131645-3163679689.jpeg" alt="Ilustrasi Wirawiri. (Instagram @dishubsurabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Wirawiri. (Instagram @dishubsurabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya terus mengembangkan konsep transportasi publik. Salah satunya dengan tarif integrasi antara feeder Wirawiri dan Surabaya Bus (Suroboyo Bus). Tarif integrasi itu berlaku sebaliknya. penumpang dari Surabaya Bus yang berganti ke Wirawiri. Penumpang tidak akan ditarik biaya tambahan jika perpindahan dari Wirawiri ke Surabaya Bus atau sebaliknya belum lebih 2 jam. &rdquo;Selama kurun waktu 2 jam, penumpang bisa berpindah antar Suroboyo Bus dan Wirawiri Suroboyo dengan 1 kali transaksi menggunakan pembayaran pertama,&rdquo; kata Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tundjung Iswandaru. Pembayaran Wirawiri dan Suroboyo Bus bisa menggunakan QRIS atau kartu uang elektronik. Tundjung menuturkan, rute dan jadwal Wirawiri dan Suroboyo Bus bisa dicek di Gobis (hanya untuk playstore atau android). &rdquo;Kami terus mengembangkan rute dan bagaimana kebutuhan market di Surabaya,&rdquo; ucap Tundjung.

Pemkot Surabaya terus kembangkan konsep transportasi publik. Salah satunya dengan tarif integrasi antara feeder Wirawiri dan Surabaya Bus

Pindah dari Wirawiri ke Surabaya Bus Bisa Gratis, Ini Syaratnya!

Integrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Integrasi

Berita Terkini

Lahirnya ASEAN dan Perkembangannya Menuju Integrasi Ekonomi Kawasan

Pemkot Surabaya Buka Peluang Integrasi Tiket Suroboyo Bus dengan Trans Jatim, Eri Cahyadi: Bukan Mematikan yang Sudah Ada

Laporan Kekerasan Terhadap Anak Tembus 17 Ribu per Tahun, Menpan RB - KPAI Bakal Perkuat Integrasi dan Perlindungan

Pindah dari Wirawiri ke Surabaya Bus Bisa Gratis, Ini Syaratnya!

Download Aplikasi JawaPos.com