<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/IMG-20250827-WA0000-2513129011.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pendakwah, Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pendakwah, Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pendakwah asal Jogjakarta, Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah. Keduanya melakukan diskusi santai, membahas kebangsaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Momen ini diunggah oleh Gus Miftah melalui akun Instagram pribadinya. Pertemuan berjalan empat mata antara Gus Miftah dan Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam unggahan itu, Prabowo terlihat menggenggam sebuah buku yang berjudul &ldquo;Merawat Kebhinekaan, Menyemai Kerukunan&rdquo;. Buku ini merupakan karangan dari Gus Miftah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diskusi sore: merawat kebhinekaan menyemai kerukunan," kata Miftah dalam unggahannya, Selasa (26/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016488259/jangan-abaikan-ini-3-tanda-aki-kendaraan-kamu-sudah-soak-bisa-bikin-mogok-mendadak">Jangan Abaikan! Ini 3 Tanda Aki Kendaraan Kamu Sudah Soak, Bisa Bikin Mogok Mendadak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Miftah dalam buku tersebut memberikan penerangan tentang isu intoleransi yang belakangan ramai menjadi pembahasan publik. Melalui buku ini dia berharap agar intoleransi tidak terus terulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui buku ini, Gus Miftah dinilai memiliki peran dalam menyemai kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, dia dianggap layak menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Unggahan Miftah pun mendapat banyak respon dari netizen. Banyak pula yang mendoakan agar buku tersebut banyak dipelajari oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga menjadi salah satu yang beruntung biar bisa ditaruh di perpustakaan MTSN 8 Sleman agar siswa siswi bisa membacanya,&rdquo; tulis akun himawanbayu_.&nbsp;</div>

Momen ini diunggah oleh Gus Miftah melalui akun Instagram pribadinya. Pertemuan berjalan empat mata antara Gus Miftah dan Prabowo.

Bertemu Presiden Prabowo, Gus Miftah Diskusi Soal Kerukunan Umat Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/Screenshot_28-7-2025_124648_wwwinstagramcom-1-2463614356.jpeg" alt="Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tokoh agama Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah angkat bicara terkait isu intoleransi yang terjadi di Tanah Air. Dia menilai, fenomena ini bukan hanya persoalan sosial, melainkan ancaman serius terhadap persatuan bangsa. Dalam konteks tersebut, Gus Miftah menyampaikan harapannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah menyebut bahwa salah satu program Prabowo yaitu Astacita memuat nilai-nilai penting untuk menjaga kerukunan umat beragama. Menurutnya, program ini bukan sekadar janji politik, tapi memiliki potensi besar dalam membangun fondasi kebangsaan yang kuat melalui pendekatan moderasi beragama. Dalam keterangannya, Gus Miftah menegaskan bahwa konsep moderasi beragama merupakan bagian penting dari Astacita yang diusung pemerintahan Prabowo. Dia pun menyambut baik arah kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam merawat keberagaman masyarakat di Tanah Air. "Saya melihat ada niat baik dalam Astacita, terutama yang menekankan pentingnya moderasi dalam beragama," ujar Gus Miftah, Rabu (30/7). Menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi jawaban atas meningkatnya tensi akibat perbedaan keyakinan yang tidak dikelola dengan baik. Lebih lanjut, Gus Miftah menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti menafikan keyakinan pribadi, melainkan mengajak masyarakat untuk bersikap inklusif dan toleran. Ia pun menekankan bahwa agama dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya bisa saling mendukung demi stabilitas bangsa. "Seringkali yang memecah belah kita adalah narasi-narasi yang membenturkan agama dengan Pancasila, padahal keduanya bisa seiring sejalan," tegasnya.&nbsp; Gus Miftah menilai bahwa program seperti ini perlu dikawal agar tidak berhenti di level wacana, tapi benar-benar dijalankan secara konsisten. Sebagai tokoh agama yang sering berdakwah di lintas komunitas, Gus Miftah menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang rukun dan damai. Ia pun berharap pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar serius mengimplementasikan semangat Astacita dalam kebijakan nyata di lapangan. Dalam kesempatan itu, Gus Miftah mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan sikap saling curiga dan saling membenci. Menurutnya, masa depan Indonesia bergantung pada kemampuan rakyat dalam menghargai perbedaan dan merawat persatuan. "Kalau kita bisa merangkul perbedaan dengan cinta, maka tidak akan ada ruang bagi permusuhan," pungkasnya.

Gus Miftah menekankan pentingnya moderasi beragama dalam program Astacita Presiden Prabowo untuk menjaga persatuan bangsa.

Soroti Kasus Intoleransi, Gus Miftah Singgung Astacita Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/JKT_Rapat-Pleno-Pemberian-Tanda-Kehormatan-Kepada-Anggota-DPR-RI_Salman-Toyibi5-3839013978.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi fraksi Partai Nasdem Willy Aditya (kanan) menyerahkan pandangan mini fraksi kepada Ketua Badan Legislasi Wihadi Wiyanto (tengah) usai rapat pembahasan pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senay" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi fraksi Partai Nasdem Willy Aditya (kanan) menyerahkan pandangan mini fraksi kepada Ketua Badan Legislasi Wihadi Wiyanto (tengah) usai rapat pembahasan pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senay</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti maraknya kasus intoleransi beragama yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk perusakan tempat retret keagamaan di Sukabumi dan penolakan pembangunan gereja di Depok. Ia menegaskan, hak beribadah merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. "Beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara dan wajib dilindungi oleh negara. Tidak ada alasan apapun membenarkan pembubaran aktivitas ibadah. Apalagi jika pembubaran diiringi dengan intimidasi dan persekusi," kata Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (8/7). Kasus intoleransi terbaru terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah rumah yang dijadikan tempat retret pelajar Kristen dirusak sekelompok orang. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat massa menurunkan kayu salib sambil berteriak-teriak.&nbsp; Polisi telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan menjerat mereka dengan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan. Insiden intoleransi juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Warga Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, memprotes pembangunan gereja di wilayah mereka dengan alasan tidak ada sosialisasi. Video aksi penolakan tersebut pun viral dan menuai berbagai reaksi publik. Willy mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat persaudaraan antarumat beragama. Ia menekankan pentingnya dialog sebagai fondasi bangsa. &ldquo;Kita ini bangsa yang dibangun dengan dialog, karena itu jangan mudah marah. Semua punya hak yang sama untuk beribadah, semua punya kewajiban yang sama untuk menjamin berlangsungnya peribadahan dengan baik dan lancar. Jadi berdialoglah, temukan persamaan untuk saling mendukung,&rdquo; ujarnya. Willy mengingatkan hak beribadah dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. "Dalam hukum kita, tidak ada ruang bagi tekanan kelompok untuk mengatasi prosedur negara. Jika ini dibiarkan, maka yang dilanggar bukan hanya hukum, tetapi juga prinsip kebinekaan itu sendiri," tegasnya. Ia juga menegaskan, penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan mayoritas.&nbsp; "Founding parents kita dengan sadar mendirikan negara berdasarkan hukum. Maka hukum harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kehidupan bersama. Selama hak warga dijamin oleh konstitusi, maka kewajiban negara adalah memastikan pemenuhannya," urainya. Willy menyampaikan, kerukunan umat beragama baru akan terwujud ketika umat minoritas merasa aman menjalankan ibadah mereka di tengah lingkungan yang beragam. Toleransi harus terwujud dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika. "Kerukunan itu ada ketika semua umat saling menjaga satu sama lain. Bukan saling membatasi. Kalau kita benar-benar menghayati Pancasila, maka bersinergi di dalam perbedaan adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia,&rdquo; jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya fungsi forum-forum dialog seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang menurutnya seharusnya menjadi ruang diskusi yang jujur dan setara, bukan alat justifikasi mayoritas. "Forum seperti FKUB atau lainnya jangan jadi stempel mayoritas. Dia harus jadi ruang dialog yang jujur dan setara. Jangan ada warga negara yang merasa didiskriminasi dalam menjalankan keyakinannya," tegas Willy. Lebih lanjut, Willy meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap tindakan intoleransi. "Penegakan hukum yang tebang pilih justru memperbesar ruang intoleransi. Negara harus hadir dengan keadilan, bukan keberpihakan. Kami di DPR RI akan terus mengawal hal ini dengan serius,&rdquo; pungkasnya.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan pentingnya perlindungan hak beribadah di tengah meningkatnya kasus intoleransi di Indones

Willy Aditya Soroti Kasus Intoleransi Beragama, Negara Harus Lindungi Hak Beribadah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/373310872_18381890353030103_8735459911145537427_n-357962632.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Tubagus Ace Hasan&nbsp;Syadzily. (Instagram.com/ ace.hasan.syadzily)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Tubagus Ace Hasan&nbsp;Syadzily. (Instagram.com/ ace.hasan.syadzily)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti kasus dugaan intoleransi beragama yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ace menyayangkan, sikap oknum ASN yang mempersoalkan aktivitas ibadah bersama sejumlah umat Nasrani di salah satu rumah warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beribadah itu merupakan hak yang dilindungi konstitusi negara kita,&rdquo; kata Ace kepada wartawan, Rabu (25/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus intoleransi oknum ASN itu viral dalam sebuah video yang viral di media sosial (medsos). Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan berinisial M yang memprotes tetangganya saat menggelar doa bersama di rumahnya di kawasan Bekasi Selatan. Menurut M, aktivitas doa bersama harus mendapat izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap kurang terpuji M yang merupakan Pejabat Eslon IIIB Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disparbud Kota Bekasi itu mendapat banyak kecaman dari warganet.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ace mengatakan, sikap M telah mencederai nilai-nilai kebinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Orang beribadah itu tak perlu dipersoalkan. Apalagi ini hanya berdoa. Berdoa itu di mana saja bisa dilakukan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ace, intoleransi yang dilakukan M pun telah menyalahi aturan ASN. Sebab, abdi negara sejatinya harus menjadi teladan bagi masyararakat, bukan justru menunjukkan sikap negatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seharusnya sebagai seorang ASN dia ini mengedepankan nilai-nilai toleransi dan lebih mengedepankan semangat kemajemukan," pungkas Ace.&nbsp;</div>

Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan berinisial M memprotes tetangganya saat menggelar doa bersama di rumahnya, Bekasi Selatan.

Viral Oknum ASN di Bekasi Ngamuk karena Tetangga Nasraninya Ibadah, Ace Hasan: Harusnya Dia Mengedepankan Toleransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-07-05-at-165423-1710931532.jpeg" alt="Kepala Kesbangpol se-Indonesia Hadiri Rapat Zoom Kordinasi Persiapan Jurnalis Kebangsaan BNPT dan KPTIK. (BNPT)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kesbangpol se-Indonesia Hadiri Rapat Zoom Kordinasi Persiapan Jurnalis Kebangsaan BNPT dan KPTIK. (BNPT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komite Penyelarasan Teknologi Informatika (KPTIK) menggelar Rapat Zoom Meeting dengan seluruh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Indonesia, kemarin. Pertemuan antara BNPT, Tim Pelaksana Kompetisi Jurnalisme Kebangsaan Mahasiswa 2024, dan para Kepala Bakesbangpol se-Indonesia dipimpin langsung Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Roedy Widodo. Rapat koordinasi ini dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang Tim Pelaksana Kompetisi Jurnalisme Kebangsaan Mahasiswa 2024. Disusul dengan dukungan resmi dari Kemenkopolhukam RI dan Kemendikbudristek RI kepada BNPT dan KPTIK selaku penyelenggara kegiatan tersebut. Nara sumber yang dihadirkan untuk sosialisasi kegiatan ini salah satunya adalah Sekretaris Deputi VI Bidang Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam Kun Wardana, Ketua Pelaksana Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa Dedi Yudianto, dan wakilnya Soegiharto Santoso. Tercatat 24 Kepala Kesbangpol Provinsi se-Indonesia hadir mengikuti seluruh proses sosialisasi Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024. Dimana kegiatan ini akan dilaksanakan pada 16 Juli hingga 31 Oktober 2024 dengan tema 'Membangun Semangat Kebangsaan Lewat Karya Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa Tahun 2024'. Di hadapan layar seluruh peserta pertemuan, Mayjen Roedy Widodo berharap, program ini dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa di berbagai daerah. Sehingga katanya, langkah ini dapat mendorong mahasiswa untuk lebih berperan aktif dalam dunia jurnalistik Dimana mahasiswa ikut serta menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat. "BNPT optimis bahwa melalui sosialisasi yang gencar dan dukungan dari berbagai pihak, maka program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024 akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi komunitas jurnalistik di Indonesia," jelas Roedy sapaan akrabnya, Jumat (5/7). Tentu kata Roedy, tujuan utamanya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan adanya ancaman terorisme di lingkungan masyarakat. Sekaligus sarana diseminasi nilai-nilai kebangsaan untuk menangkal paham radikal terorisme. "Melalui kompetisi ini, mahasiswa didorong untuk lebih kritis dan peka dalam menyikapi berbagai fenomena kebangsaan. Terutama terkait isu-isu kebangsaan melalui karya jurnalistik yang berkualitas," ucapnya. Roedy Widodo juga menjelaskan, kompetisi ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan jurnalistik. Kemudian BNPT dan KPTIK menyiapkan wadah bagi mahasiswa untuk menyumbangkan pemikiran yang konstruktif bagi bangsa. "Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024 ini dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan bagi para peserta kompetisi," tutupnya. Sementara itu, Kun Wardana menjelaskan, kegiatan ini sudah mendapat dukungan penuh dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto. "Karena kegiatan ini baik untuk merendam isu intoleransi dan radikalisme di kalangan mahasiswa, dengan tujuan untuk mengatasi persoalan intoleran pasif di kalangan mahasiswa. Pastinya program ini harus didukung semua pihak," ujar Kun Wardana. Persoalan teknis pelaksanaan juga turut dibahas dalam pertemuan ini, terkait peran Kesbangpol di daerah untuk memfasilitasi tempat pelaksanaan di dua kampus. Yakni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bakal menggelar acara sosialisasi dan workshop. Selain itu, Dedi Yudianto selaku Ketua Pelaksana menjelaskan kepada para Kepala Kesbangpol, bahwa tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan kemampuan jurnalistik mahasiswa di seluruh Indonesia. Selain itu untuk memperkuat peran media mendukung kebijakan program nasional, khususnya upaya pencegahan terorisme dan radikalisme. "Kompetisi ini adalah platform penting untuk membekali mahasiswa dengan ketrampilan jurnalistik yang berintegritas dan berkebangsaan. Kompetisi ini juga ada kategori topik dampak buruk praktek judi online di kalangan mahasiswa dan masyarakat," ungkap Dedi. Pihak penyelenggara juga berharap, Kesbangpol Provinsi dapat berpartisipasi aktif dalam menjembatani para koordinator wilayah dalam pelaksanaan Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024. "Kompetisi ini meliputi kategori karya jurnalis berita dan foto. Selain itu peserta juga akan dibekali diklat pers tentang dasar-dasar jurnalistik dan pengetahuan tentang peran media dalam menjaga ketahanan nasional," pungkas Dedi.

"Melalui kompetisi ini, mahasiswa didorong untuk lebih kritis dan peka dalam menyikapi berbagai fenomena kebangsaan," kata Roedy.

BNPT dan Kepala Kesbangpol se-Indonesia Bahas Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/yasonna-3042858835.jpeg" alt="Menkumham Yasonna Laoly. (Dok. Kemenkumham)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly. (Dok. Kemenkumham)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyatakan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya di dalam masyakat dunia yang semakin multikultural dan saling terkoneksi satu sama lain. Hal ini&nbsp;disampaikan dalam Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya dengan tema Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif&nbsp;yang digelar di Hotel Kempinski, Senin (13/11) kemarin. "Dengan pemahaman dan penghormatan yang semakin tinggi terhadap perbedaan, maka masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan harmonis. Untuk itu, Kami di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama the Leimena Institute telah bekerjasama untuk menyelenggarakan program pelatihan bagi para guru di Tanah Air terkait literasi keagamaan lintas budaya," kata Yasonna. Yasonna mengungkapkan, penyelenggaraan Konferensi Literasi Keagamaan Lintas Budaya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kolaborasi umat beragama yang dilandasi saling menghormati di antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. "Kami menempatkan isu kebebasan beragama sebagai hal yang teramat penting karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam," ujarnya. Namun demikian, diakui Yasonna, masih akan selalu ada pihak-pihak yang intoleran dan radikal. Pada konteks ini, maka supremasi hukum memiliki peran penting untuk menjamin dan menghormati hak setiap warga negara. "Pada September lalu, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan ini bertujuan memperkuat harmoni dan persatuan antar umat beragama di tanah air," terangnya. Lebih lanjut, Yasonna&nbsp;juga menyinggung keterkaitan antara upaya mendorong kebebasan beragama dan perdamaian dunia. Menurutnya, kedua upaya tersebut mesti berjalan beriringan. "Indonesia secara aktif mendorong dialog antar umat beragama baik di tataran nasional maupun internasional dengan maksud untuk meningkatkan toleransi, penghormatan, pemahaman, dan empati," jelasnya. Karena itu, Yasonna berharap pada forum ini para peserta dapat saling berbagi pandangan dan pengalaman terbaik memajukan literasi keagamaan lintas budaya dan martabat manusia dalam masyarakat yang beragam. "(Melalui forum ini) Kita dapat berkontribusi pada upaya bersama untuk mendorong masyarakat yang lebih toleran dan inklusif" ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Dhahana Putra, mengungkapkan bangsa Indonesia telah terbiasa untuk hidup berdampingan dalam keberagaman dan semangat persaudaraan. Kendati demikian, Dirjen HAM mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah terkait isu toleransi beragama di tanah air. Pasalnya, merujuk kepada Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), indikator toleransi di tanah air masih berada pada angka 68,72. "Skor tersebut menunjukan masih ada permasalahan intoleransi dan perlunya intervensi untuk meningkatkan situasi tersebut antara lain dengan literasi keagamaan lintas budaya dan penguatan moderasi beragama," jelasnya. &nbsp;

Yasonna H. Laoly menyatakan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya di dalam masyakat dunia yang semakin multikultural.

Yasonna Tekankan Pentingnya Literasi Keagamaan Lintas Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/abaya-aljazeera-1158880380.jpg" alt="ILUSTRASI Abaya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Abaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Prancis, Gabriel Attal, mengumumkan bahwa pemerintah segera meneken aturan larangan memakai abaya bagi siswi muslim di sekolah. Rencananya, aturan tersebut akan berlaku pada musim masuk sekolah mendatang. Abaya adalah pakaian khas perempuan timur tengah, dengan desain tertutup, panjang dan longgar, seperti gamis atau jubah. Beberapa model abaya ada yang disertai dengan tudung yang fungsinya sebagai jilbab bagi perempuan muslim. "Saya telah memutuskan bahwa abaya tidak lagi dikenakan di sekolah," kata Gabriel, dilansir dari Aljazeera, Selasa (29/8). Dijelaskan, keputusan ini diambil setelah perdebatan dan pertimbangan panjang selama berbulan-bulan ini. Namun, larangan memakai abaya bagi siswi muslim, hanya diberlakukan di sekolah yang dikelola oleh negara. Tak hanya muslim, pemerintah Prancis juga melarang penggunaan atribut keagamaan lain, seperti pemakaian salib besar dan kippah Yahudi. Lewat aturan ini, Gabriel ingin semua siswa memandang setara satu sama lain tanpa menilik latar belakang agama mereka. "Saat Anda masuk ke ruang kelas, Anda tidak seharusnya bisa mengidentifikasi agama murid hanya dengan melihat mereka,"&nbsp;tegasnya. Adapun Prancis sendiri, sejatinya sudah menerapkan larangan penggunaan atribut keagamaan sejak abad ke-19 silam. Kemudian pada 2004, pemerintah resmi meneken larangan penggunaan jilbab di sekolah. Lalu pada 2010, larangan kembali muncul pada penggunaan cadar bagi muslim. Dikeluarkannya aturan larangan memakai Abaya kali ini, juga mendapat respons kontra dari Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM). Mereka menyebut bahwa abaya tidak bisa dijadikan patokan tanda keagamaan tertentu.

"Saat Anda masuk ke ruang kelas, Anda tidak seharusnya bisa mengidentifikasi agama murid hanya dengan melihat mereka," tegasnya.

Selain Abaya, Prancis juga Larang Penggunaan Atribut Keagamaan Lainnya seperti Salib dan Kippah Yahudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/YANI-PENDIDIKAN-852086299.jpg" alt="Bupati Fandi Akhmad Yani (kanan) dan Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menjadi narasumber dalam seminar tiga dosa besar pendidikan yang digelar PWI-Dispendik Gresik di GNI, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>Bupati Fandi Akhmad Yani (kanan) dan Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menjadi narasumber dalam seminar tiga dosa besar pendidikan yang digelar PWI-Dispendik Gresik di GNI, Senin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Anak-anak didik kembali ke sekolah setelah libur panjang. Hari ini (17/7), siswa-siswi baru menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Momentum ini dimanfaatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik untuk mengkampanyekan stop tiga dosa besar pendidikan. &nbsp; Ketiga dosa besar pendidikan tersebut adalah kekerasan seksual, bullying (perundungan), dan intoleran. Sejauh ini, ketiga dosa besar itu masih menjadi momok anak didik. Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dan Wabup Gresik Aminatun Habibah. Mendikburistek Nadiem Makarim hadir virtual. Bertempat di GNI Jalan Pahlawan Gresik, kegiatan positif itu dihadiri ratusan peserta. Mereka merupakan kepala sekolah dan guru di lingkungan Dinspendik Gresik serta para anggota PWI Gresik. &lsquo;&rsquo;Media massa turut andil untuk mengkampanyekan tiga dosa pendidikan ini agar jangan sampai terjadi. Sebab, salah satu fungsi media adalah edukasi,&rsquo;&rsquo; kata Deni Ali Setiono, ketua PWI Gresik. Dalam paparannya, Nadiem mengapresiasi kolaborasi PWI dan Dispendik Gresik tersebut. Alumnus Harvard Univesity itu menegaskan, tema ini sangat penting untuk terus dibahas dan didiskusikan oleh semua pemangku kepentingan. &rsquo;&rsquo;Hampir setiap hari kita melihat berita pelajar menjadi korban perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi,&rdquo; ujarnya. Nadiem juga mengajak untuk bersama-sama menggalakkan kampanye pendidikan yang ramah. Selain itu, mengabarkan apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk menekan tiga dosa besar pendidikan tersebut. &ldquo;Mari terus bergerak serentak, demi mewujudkan lingkungan pendidikan yang merdeka dan bebas dari kekerasan,&rdquo; ungkapnya. Bupati Fandi Akhmad Yani juga memberi apresiasi kegiatan tersebut. Seminar pendidikan ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah serta stakeholder terkait agar senantiasa mengevaluasi diri. Bagaimana menghadirkan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Khususnya di Kabupaten Gresik. &lsquo;&rsquo;Tidak ada lagi pelecehan seksual, tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi intoleransi. Saya sangat mengapresiasi seminar ini di momen hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2023/2024. Ini sebagai pengingat,&rdquo; ungkapnya. Menurut Yani, untuk menghapus tiga dosa besar pendidikan itu memang tidak mudah. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tenaga pendidik atau guru, misalnya. Mereka harus mampu memetakan potensi anak didiknya. Karena itu, guru juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. &lsquo;&rsquo;Orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya,&rsquo;&rsquo; tegas alumnus Unair itu. Pernyataan senada disampaikan Wabup Aminatun Habibah. Namun, dia memberikan tambahan. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi, membuat lingkungan sekolah menjadi lebih heterogen. Sekolah yang dulu dikenal favorit, kini tidak hanya diisi anak didik yang berprestasi saja. Namun, juga siswa-siswi yang bertempat tinggal di dekat sekolah. Dengan kondisi tersebut, lanjut Wabup, guru dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya dalam mengelola kelas. Nah, lingkungan sekolah yang tidak lagi homogen itu bisa berpotensi memicu tiga doa besar pendidikan. &lsquo;&rsquo;Sehingga para pemangku kepentingan harus mampu mengelola tempat pendidikan itu dengan baik,&rsquo;&rsquo; paparnya. Prof Zainuddin Maliki menekankan pentingnya penguatan karakter dalam menekan tiga dosa pendidikan tersebut. Sekolah-sekolah jangan hanya berfokus pada penilaian literasi dan numerasi. Politikus PAN itu menyebut, akar persoalan pendidikan itu adalah karakter. &rsquo;&rsquo;Nah, pembenahan karakter ini membutuhkan kemauan, kesungguhan, dan pembiasaan. Memang membutuhkan waktu, tapi pasti bisa,&rdquo; jelas legislator Dapil Lamongan-Gresik itu. Sementara itu, Kepala Dispendik Gresik S. Hariyanto menyatakan, untuk dapat menghapus tiga dosa besar pendidikan tersebut memerlukan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Termasuk dengan media massa atau wartawan.&nbsp;&rsquo;&rsquo;Untuk mewujudkan kabupaten layak anak (KLA), pada 2022, Alhamdulillah, Kabupaten Gresik meraih kategori Nindya atau medium. Target tahun ini dapat meraih kategori utama,&rdquo; harapnya. &nbsp;

Momen MPLS dimanfaatkan PWI berkolaborasi dengan Dispendik Pemkab Gresik untuk mengkampanyekan stop tiga dosa besar pendidikan.

Mengawali Tahun Ajaran Baru, Gresik Gelorakan Kampanye Stop Tiga Dosa Besar Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/muhammadiyah-NU.jpg" alt="Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kasus intoleransi, khususnya terkait keragaman agama, masih kerap muncul di penjuru tanah air. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sepakat kasus intoleransi itu harus dihentikan. Pasalnya persaudaraan dan persatuan sebagai bangsa, tidak boleh kalah dengan adanya intoleransi.  Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan ada beberapa cara untuk mengurangi, bahkan menghilangkan praktik intoleransi dalam beragama. "Contohnya dengan penegakan hukum," katanya dalam seminar bertajuk Menghidupkan Dokumen Abu Dhabi di kampus Unika Atma Jaya Jakarta pada Rabu (25/1).  Dia mengatakan yang tidak kalah penting dalam mengurangi kasus intoleransi adalah dengan pendekatan kultural. Caranya dengan sering menggelar pertemuan atau silaturahmi umat lintas agama. Selain itu juga bisa dilakukan dengan memperbanyak waktu untuk perjumpaan, percakapan, saling mendengar dan berbagi.  "Kemudian bersama-sana membangun tanggung jawab sebagai bangsa untuk saling menjaga," jelasnya. Melalui beberapa cara tersebut, Mu'ti optimis kasus-kasus intoleransi bisa diperkecil bahkan dihilangkan dari tanah air Indonesia.  Mu'ti mengakui, dialog soal kerukunan masih kerap dijalan di tingkat elite pemuka agama. Belum terlalu banyak dilakukan oleh umat di akar rumput. "Dialog kerukunan masih di level elit. Belum di level alit (akar rumput)," tandasnya. Menurut dia dialog kerukunan beragama di tingkat akar rumput sangat penting. Untuk menanamkan persaudaraan sejati.  Sementara itu Katib PBNU Abu Yazid al-Busthami mengatakan dokumen Abu Dhabi itu menjadi penegas dari dokumen-dokumen sebelumnya. Di Islam, katanya, ada Piagam Madinah di era Nabi Muhammad yang isinya untuk menjaga toleransi antar umat beragama. "Karena waktu itu di Madinah tidak hanya dihuni umat Islam," katanya.  Soal sikap terhadap intoleransi, dia menegaskan NU sejak dulu sudah tegas. Tidak dibenarkan adanya praktik menjual identitas agama untuk kepentingan sesaat. Siapapun yang menjual identitas agama untuk kepentingan sesaat, harus dienyahkan dari Indonesia. Dia mengatakan umat beragama di Indonesia perlu bersama-sama menjaga rumah besar bangsa Indonesia.  Dia menegaskan Indonesia bukan hanya menjadi rumah untuk umat beragama Islam saja. Tetapi juga umat beragama yang lainnya. "Mungkin kita berbeda agama. Tetapi hakekatnya satu," tegasnya. Yaitu sebagai makhluk yang merdeka dan mempunyai hak asasi. (*)

Muhammadiyah dan NU Tawarkan Solusi Maraknya Kasus Intoleransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Paham radikal semakin meluas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencium paham itu sudah sampai ke sekolah-sekolah. Disinyalir pengaruh ideologi khilafah telah dibawa ke pondok pesantren (ponpes).  Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar menilai, bahaya radikalisme sudah menyusup di satuan pendidikan. “Kami sangat prihatin dan khawatir atas hadirnya doktrin ideologi khilafah yang dapat mempengaruhi keyakinan anak-anak terhadap ideologi Pancasila serta NKRI. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap sikap toleransi dan cinta tanah air," ungkap Nahar kepada wartawan, Kamis (23/6).  Kementerian PPPA mengecam berbagai bentuk penyebaran doktrin khilafah di tingkat satuan sekolah. Di antaranya melarang hormat pada bendera Merah Putih, tidak mengejarkan mengenai Pancasila sebagai ideologi di Indonesia, peserta didik hanya didogma menghormati bendera KM. Bahkan sekolah atau ponpes itu tidak memasang foto Presiden.  Nahar menegaskan bahwa sikap dan budaya akibat doktrin radikal tersebut telah menanamkan sikap intoleransi kepada peserta didik.  “Sikap intoleransi saat ini sudah masuk di dunia pendidikan. Terbukti dari hasil kajian cepat deteksi dini sikap intoleransi di kalangan pelajar," jelasnya.  Lebih lanjut Nahar menjelaskan, dalam upaya meminimalisasi doktrin-doktrin ideologi khilafah maupun radikalisme di satuan pendidikan, Kementerian PPPA terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Densus 88 untuk mengarusutamakan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019.

KemenPPPA Sebut Paham Radikalisme dan Intoleransi Sudah Masuk Sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#intoleransi

Berita Terkini