<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BING.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Microsoft luncurkan Bing Image Creator yang didukung AI. (Microsoft)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Microsoft luncurkan Bing Image Creator yang didukung AI. (Microsoft).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Microsoft dikabarkan terkena denda yang cukup besar senilai jutaan Dolar Amerika Serikat (AS). Perusahaan menghadapi denda setelah ketahuan menjual software atau perangkat lunaknya ke perusahaan yang berbasis di Rusia. <div dir="auto">Dilansir dari TechRadar, raksasa teknologi AS itu telah setuju untuk membayar lebih dari USD 3 juta atau berkisar Rp 44,8 miliar untuk menyelesaikan potensi tanggung jawab perdata. Merek tersebut dituduh melakukan 1.339 pelanggaran sanksi karena menjual produk dan layanannya kepada individu dan perusahaan di Rusia dan wilayah tertentu lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Microsoft menangani kontrol ekspor dan kepatuhan sanksi dengan sangat serius, itulah sebabnya setelah mengetahui kegagalan penyaringan dan pelanggaran beberapa karyawan, kami secara sukarela mengungkapkannya kepada otoritas yang sesuai. Kami bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan mereka dan senang dengan penyelesaiannya," jelas seorang juru bicara Microsoft kepada TechRadar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelanggaran ini dan lebih dari 1.300 kasus dilaporkan telah terjadi antara periode Juli 2012 dan April 2019. Selama waktu ini, Microsoft diduga telah menjual lisensi perangkat lunak, lisensi perangkat lunak yang diaktifkan, dan layanan terkait dari servernya dan AS dan Irlandia ke "Specially Designated Nationals".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kata lain, perusahaan terkena denda karena menjual ke daerah yang masuk daftar hitam. Wilayah ini termasuk negara-negara seperti Kuba, Iran, Suriah, Rusia, dan wilayah Krimea di Ukraina juga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Microsoft dan anak perusahaannya di Irlandia dan Rusia telah menyetujui jumlah penyelesaian senilai USD 2,98 juta dengan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS setelah penyelesaian Biro Industri dan Keamanan (BIS) sebelumnya sebesar USD 624.013.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denda tidak berakhir di sana karena BIS kemudian memukul perusahaan dengan kredit USD 276.382 yang membuat perjanjian penyelesaian bersih melampaui USD 3,3 juta. Yang cukup menarik, 94 persen dari semua pelanggaran ini berasal dari Rusia, terhitung 1.252 dari 1.339 kasus. Sementara itu, 54 kasus berasal dari Kuba, 30 di Iran, dan 3 di Suriah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak jelas apakah Microsoft telah mempertimbangkan kembali praktik bisnisnya setelah invasi Rusia ke Ukraina, namun media Rusia menuduh bahwa Microsoft (dan Intel) telah melanjutkan beberapa bisnis di negara tersebut awal tahun ini.</div>

Microsoft setuju untuk membayar lebih dari USD 3 juta atau berkisar Rp 44,8 miliar untuk menyelesaikan potensi tanggung jawab perdata.

Ketahuan Jualan Software ke Rusia, Microsoft Kena Sanksi Denda Rp 44,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Perang-Rusia-Ukraina-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat pada Jumat (24/2) waktu setempat menandai peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina dengan menjatuhkan sanksi pada sedikitnya 60 individu dan entitas Rusia. Ini termasuk menteri, gubernur, pejabat tinggi, dan sejumlah perusahaan yang menjalankan program senjata nuklir, dikutip dari ANTARA.  "Satu tahun yang lalu hari ini, Rusia meluncurkan perang skala penuh yang brutal dan tidak beralasan ke Ukraina. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung rakyat Ukraina," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui pernyataan tertulis.  Dalam pernyataan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS itu, Blinken juga menyebutkan bahwa AS sedang meningkatkan upaya agar Kremlin --kantor Presiden Rusia Vladimir Putin-- mempertanggungjawabkan perang yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina.  "Sanksi ekonomi, kontrol ekspor, dan tarif yang diumumkan pekan ini, berkoordinasi dengan G7, menunjukkan bahwa kami akan terus bekerja sama dengan sekutu dan para mitra kami untuk meningkatkan tekanan terhadap Presiden Putin," kata Blinken.  Tekanan itu, ujar dia, ditujukan untuk membungkam kemampuan Putin mengobarkan perang serta untuk melemahkan kemampuan ekonomi Rusia dalam mendanai perang.  Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan beban pengeluaran Rusia, kata Blinken, Presiden Joe Biden pada Jumat mengumumkan kenaikan tarif tambahan untuk berbagai barang dari Rusia.  AS menaikkan tarif pada sebagian besar logam dan produk logam hingga 70 persen, serta pada produk-produk Rusia lainnya menjadi 35 persen.  Langkah-langkah itu dirancang untuk menargetkan komoditas utama Rusia yang menjadi sumber pendapatan bagi Kremlin, sekaligus mengurangi ketergantungan AS pada Rusia.  Departemen Luar Negeri AS juga memberlakukan sanksi terhadap sejumlah entitas dan individu yang berperan dalam aktivitas yang merusak perdamaian dan stabilitas AS dan sekutunya.  Sanksi juga mencakup entitas dan individu yang memfasilitasi pencurian biji-bijian di Ukraina, dan yang mengobarkan perang atau menduduki wilayah Ukraina atas nama Federasi Rusia.  Natalya Leonidivna Desyatova menjadi salah satu yang terkena sanksi karena dianggap bertanggung jawab atas tindakan pencurian.  Desyatova, yang ditunjuk Rusia sebagai Direktur Museum Seni Kherson di Ukraina, telah membiarkan sekitar 10.000 item dari koleksi museum tersebut dijarah pasukan Rusia, menurut pernyataan Deplu AS.  &nbsp;  Pembatasan Visa  &nbsp;  Deplu AS juga mengumumkan langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada 1.219 anggota militer Rusia akibat tindakan mereka yang mengancam atau melanggar kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan Ukraina.  Sanksi tersebut menargetkan di antaranya beberapa pejabat militer Federasi Rusia, yakni Artyom Igorevich Gorodilov, Aleksey Sergeyevich Bulgakov, dan Aleksandr Aleksandrovich Vasilyev.  Gorodilov dikenai sanksi atas keterlibatannya dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum.  Bulgakov dan Vasilyev juga diduga telah melakukan penyiksaan dan/atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.  Dengan demikian, Gorodilov, Bulgakov, dan Vasilyev, serta anggota keluarga dekat mereka, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat.  Berdasarkan sanksi-sanksi tersebut, setiap properti AS yang dimiliki oleh orang-orang yang terkena sanksi itu maupun yang dikendalikan atas nama mereka oleh warga negara AS akan diblokir.  "Ini menunjukkan persatuan kami untuk memastikan Rusia menanggung biaya perang brutalnya. Ukraina adalah simbol kebebasan bagi kita semua. Amerika Serikat akan terus mendukung Ukraina selama diperlukan," ucap Blinken.

1 Tahun Invasi Rusia ke Ukraina, AS Jatuhkan Sanksi Tambahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Ukraina-vs-Rusia-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Umum PBB pada Kamis (23/2) mengumpulkan banyak suara untuk mendesak Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Hal itu diputuskan dalam resolusi yang disahkan sehari sebelum peringatan 1 tahun invasi Rusia ke negara tetangganya.  Resolusi itu diadopsi pada sidang darurat khusus dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Dari 193 anggota PBB, sebanyak 141 anggota termasuk Jepang, memilih mendukung resolusi tersebut. Sementara 7 negara menentang, dan 32 lainnya abstain.  Dokumen resolusi setebal tiga halaman itu menuntut Rusia "segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat" menarik pasukannya dari Ukraina dan menyesalkan tingginya jumlah korban sipil, termasuk wanita dan anak-anak, sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022.  Resolusi PBB itu menyerukan "perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan abadi" di Ukraina dan menuntut agar mereka yang telah melakukan kejahatan perang dalam konflik dimintai pertanggungjawaban.  Resolusi itu juga "menyerukan penghentian segera serangan terhadap infrastruktur kritis Ukraina dan semua serangan yang disengaja terhadap objek sipil, termasuk tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit."  Negara-negara anggota PBB "menegaskan kembali dukungan tegas mereka (untuk) integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba kepada wartawan setelah pemungutan suara di Majelis Umum PBB, dikutip dari Antara, Jumat (24/2).  Kuleba mengatakan, pemungutan suara itu adalah bukti bahwa "bukan hanya Barat yang mendukung Ukraina, dan dukungannya jauh lebih luas."  Belarus, Eritrea, Mali, Nikaragua, Korea Utara, Rusia, dan Suriah menentang resolusi tersebut, sementara China dan India abstain.  Pada Rabu (22/2), Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut resolusi itu bersifat "anti-Rusia dan pada dasarnya agresif."  Pada Oktober tahun lalu, 143 anggota PBB memberikan suara mendukung Ukraina di Majelis Umum serta mengadopsi resolusi yang mengecam deklarasi pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.  Tidak seperti yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum.  Mewakili Jepang, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dalam sesi pada Kamis itu mengatakan, bahwa Rusia harus menarik diri dari Ukraina dan jika agresi Moskow di negara tetangganya ditoleransi, hal itu akan menjadi "preseden yang buruk" bagi seluruh dunia.  Pada sesi tersebut, Belarus yang merupakan sekutu Rusia memperkenalkan amandemen yang meminta negara-negara untuk menghentikan ekspor senjata ke Ukraina dan menghapus teks yang menyerukan Rusia untuk menarik pasukannya.  Amandemen tersebut, yang juga termasuk seruan untuk dimulainya negosiasi perdamaian, dikalahkan dengan perbedaan jumlah suara yang besar.  Berbicara di depan Majelis Umum PBB, Wakil Kepala Misi China untuk PBB Dai Bing menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya aliran bantuan militer ke Ukraina.

PBB Desak Rusia Tarik Pasukan dari Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/tiga_aktivis.jpg" alt="BEDA NEGARA, SATU TUJUAN: Dari kiri, Natalia Pinchuk, Yan Rachinsky, dan Oleksandra Matviichuk menunjukkan sertifikat penghargaan Nobel Perdamaian masing-masing di Balai Kota Oslo, Norwegia (10/12). (AFP)" width="100%">
<figcaption>BEDA NEGARA, SATU TUJUAN: Dari kiri, Natalia Pinchuk, Yan Rachinsky, dan Oleksandra Matviichuk menunjukkan sertifikat penghargaan Nobel Perdamaian masing-masing di Balai Kota Oslo, Norwegia (10/12). (AFP)</figcaption>
</figure>Sebut Putin Penjahat Perang yang Harus Dibawa ke Pengadilan Internasional  JawaPos.com – Tiga pejuang HAM menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada Sabtu (10/12) di Balai Kota Oslo, Norwegia. Mereka berasal dari tiga negara yang saling berkonflik. Yakni, pejuang HAM Belarus yang kini dipenjara Ales Bialiatski, lembaga HAM Memorial asal Rusia yang diwakili Yan Rachinsky, dan Center for Civil Liberties (CCL) Ukraina yang diwakili Oleksandra Matviichuk. Mereka berbagi penghargaan dan hadiah.  Rusia bermusuhan dengan Ukraina setelah invasi Februari lalu. Selama ini, Belarus juga dikenal sebagai sekutu dekat Rusia. Meski ketiga tokoh dikenal sebagai pejuang HAM di negara masing-masing dan sama-sama mengutuk serangan Rusia, ketegangan tetap ada. Matviichuk tidak mau diwawancarai bareng dengan Rachinsky. Sementara itu, Bialiatski yang masih mendekam di balik jeruji besi diwakili sang istri, Natallia Pinchuk.  ”Sekarang dalam situasi perang dan kami ingin membuat suara pembela HAM Ukraina menjadi nyata. Jadi, saya yakin bahwa meskipun kami melakukan wawancara terpisah, kami mengirim dan menyampaikan pesan yang sama,” terang Matviichuk yang menjabat pemimpin CCL, saat diwawancarai BBC.  CCL berdiri sejak 2007. Belakangan, mereka mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina. Itu termasuk mengebom bangunan tempat tinggal, gereja, sekolah dan rumah sakit, mengebom koridor evakuasi, pemindahan paksa orang, dan penyiksaan. Rusia kini bahkan mengebom infrastruktur energi Ukraina. Gara-gara hal itu, Matviichuk menulis pidatonya dengan penerangan lilin.  Sembilan bulan setelah invasi Ukraina, CCL mendokumentasikan 27 ribu kasus kejahatan perang. Namun, menurut mereka, itu hanya pucuk gunung es. ”Perang mengubah orang menjadi hanya angka-angka. Kami harus mendapatkan kembali semua nama korban kejahatan perang itu,” ujar Matviichuk dalam pidatonya. Dia menyerukan agar Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, serta para penjahat perang lainnya diseret ke pengadilan internasional.  Sementara itu, Yan Rachinsky justru menyebut keputusan Komite Nobel untuk memberikan hadiah kepada penerima di tiga negara berbeda adalah hal yang luar biasa. Itu adalah bukti bahwa masyarakat sipil tidak dipisahkan oleh batas negara, tapi merupakan satu tubuh yang bekerja untuk memecahkan masalah bersama.  Rachinsky mengakui, pemerintah Rusia sempat memintanya untuk tak menerima hadiah Nobel tersebut. Sebab, Kremlin merasa dua penerima lainnya tidak layak. Memorial yang merupakan organisasi HAM tertua di Rusia tidak menggubris saran itu.  Rachinsky menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan di Memorial sangat penting, meski pada saat yang sama keselamatannya terancam. Selama ini, Memorial yang berdiri sejak 1989 mendokumentasikan represi yang dilakukan Uni Soviet dan pelanggaran HAM di Rusia. Lembaga tersebut ditutup oleh pemerintah Rusia tahun lalu. Dia menegaskan, saat ini tidak ada yang bisa menjamin keselamatan pribadi seseorang di Rusia. Banyak orang terbunuh. Salah satunya tentu saja karena melawan pemerintah.  Aktivis 64 tahun itu menjelaskan, ambisi kekaisaran Rusia yang diwarisi dari bekas Uni Soviet masih berkembang hingga saat ini. Putin dan orang-orangnya telah membajak perjuangan antifasis untuk kepentingan politik mereka sendiri.  ”Kini perlawanan terhadap Rusia disebut fasisme dan menjadi pembenaran ideologis untuk agresi perang gila dan kriminal melawan Ukraina,” ucap Rachinsky, seperti dikutip Agence France-Presse.  Peraih Nobel ketiga, Ales Bialiatski, adalah pendiri lembaga HAM Viasna. Dia ditahan sejak Juli 2021. Peradilannya ditunda karena demo besar-besaran terhadap pemerintah. Bialiatski tidak diizinkan mengirim pidatonya dalam acara pemberian penghargaan Nobel itu.  Sang istri, Natalia Pinchuk, yang mewakili menerima penghargaan membagikan pemikiran-pemikiran Bialiatski yang kerap dilontarkan sebelumnya. Bialiatski merasa saat ini di Belarus suara orang-orang yang tertindas diabaikan. Bialiatski pernah dipenjara tiga tahun dan baru bebas 2014 lalu.  &nbsp;

Tiga Aktivis Anti-Invasi Rusia Terima Nobel Perdamaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/warga_kota_kherson.jpg" alt="SALING MENGUATKAN: Pengungsi Ukraina memeluk seorang anak di stasiun kereta api Kota Przemysi, dekat perbatasan Ukraina-Polandia, kemarin. (22/3). (AFP)" width="100%">
<figcaption>SALING MENGUATKAN: Pengungsi Ukraina memeluk seorang anak di stasiun kereta api Kota Przemysi, dekat perbatasan Ukraina-Polandia, kemarin. (22/3). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Invasi Rusia dan Ukraina tak hanya berdampak pada militer, pun warga sipil. Bahkan, anak-anak tak berdosa harus menjadi korban. Selama perang, Ukraina mengatakan 329 anak hilang sejak awal invasi, sementara 12.034 telah dideportasi ke Rusia.  Kantor Kejaksaan Ukraina mengatakan 329 anak saat ini dianggap hilang di Ukraina. Dalam sebuah pernyataan yang di-posting ke Telegram, dikatakan data anak yang terkena dampak per 28 November 2022 sebanyak 329 hilang, 12.034 dideportasi, dan 7.819 ditemukan.  Angka tersebut belum final karena masih harus diverifikasi. Dan ada pula wilayah Ukraina yang diduduki dan dibebaskan.  Menurut portal pemerintah Ukraina, 440 anak tewas akibat perang Rusia dan 851 anak sekarang dilaporkan terluka. Kantor kejaksaan melaporkan total 1.291 anak menjadi korban.  Jumlah anak-anak yang menjadi korban terbesar berada di wilayah Donetsk, Kharkiv, dan Kiev. Belum ada angka-angka perhitungan secara independen.  Data UNHCR, antara 24 Februari dan 13 November 2022, diperkirakan 810.836 warga Ukraina memasuki Republik Moldova sebagai pengungsi (menurut data Inspektorat Jenderal Polisi Perbatasan). Selama periode ini, sejumlah besar orang mengungsi ke negara-negara Eropa lainnya, sekitar 95.963 pengungsi dari Ukraina mencari perlindungan di Republik Moldova.

Ukraina Ungkap 329 Anak Hilang Selama Invasi Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/44_dubes_ukraina.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyambangi redaksi Jawa Pos di Surabaya, Senin (21/11). Dalam pertemuan itu, Hamianin menegaskan kembali perjuangan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.  Hamianin menegaskan bahwa negaranya tidak akan berhenti melakukan perlawanan. Menurut dia, saat ini Rusia menghadapi situasi yang sulit. Kekuatan prajuritnya habis hingga mereka melakukan perekrutan warga sipil. Kremlin juga mulai menggunakan tank dan kendaraan lama keluaran 1940–1960 di era Uni Soviet.  Suplai makanan tentara Rusia di Ukraina yang ditemukan penduduk menunjukkan bahwa itu sudah kedaluwarsa. Rusia tidak memiliki intelijen di Ukraina. Jadi, mereka menyerang dengan membabi buta karena tidak tahu posisi tentara Ukraina di mana saja. ’’Perang bakal berlangsung hingga Rusia kalah,’’ katanya kepada Jawa Pos.  Namun, situasi ketersediaan pangan ke depan mungkin bakal sulit jika perang masih terus berlangsung. Sebab, saat ini Ukraina tidak bisa bercocok tanam dengan baik seperti sebelumnya. Karena fokus mengurus perang, lahan pertanian tidak terlalu diperhatikan.  Padahal, untuk bercocok tanam, ada tahapannya dan waktu untuk menunggu tanaman bisa dipanen. Selama ini Ukraina dikenal sebagai lumbung pangan. Mereka adalah penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar dunia. Salah satunya gandum yang jadi bahan utama roti dan mi. ’’Kita mungkin akan menghadapi krisis pangan yang buruk ke depannya,’’ ucapnya.  Terkait situasi di Zaporizhzhia, Hamianin meyakini Rusia tidak akan benar-benar menyerang PLTN tersebut. Kremlin tidak cukup bodoh untuk meledakkan fasilitas nuklir terbesar di Eropa tersebut. Sebab, angin akan membawa kontaminasi ke wilayah Rusia, Laut Hitam, dan Turki. ’’Serangan tersebut dan senjata nuklir hanyalah sebuah ancaman untuk pemerasan,’’ ungkapnya.  Senjata nuklir taktikal Rusia juga dinilai sudah kedaluwarsa. Bahkan sejak 1996. Senjata itu selama ini dirawat oleh para ahli dari Ukraina dan sejak 2014 mereka tak lagi melakukan perawatan. Hamianin meyakini senjata nuklir tersebut tidak akan bekerja maksimal tanpa perawatan sama sekali.

Dubes Ukraina Tegaskan Perjuangan Pantang Menyerah Hadapi Invasi Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Xi-Jinping-AP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan G20 di Bali telah selesai pada Rabu (16/11). Dalam persoalan konflik Rusia dan Ukraina, pertemuan itu menyisakan sedikit pertentangan dari Tiongkok. Tiongkok tak setuju jika invasi Rusia ke Ukraina disebut sebagai perang.  Tiongkok menentang penggunaan kata 'perang' saat menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina. Rusia dan Tiongkok mendorong keras untuk menggantinya dengan istilah lain.  Beberapa negara memiliki pandangan yang berbeda tentang konflik dan dampak globalnya. Menurut Tiongkok beberapa negara berkembang berfungsi sebagai jembatan antara anggota Kelompok Tujuh ekonomi maju dan aliansi Rusia-Tiongkok. Oposisi Tiongkok menentang kata 'perang'.  Dalam pembicaraan, delegasi Tiongkok berpendapat bahwa G20 bukanlah forum yang tepat untuk membahas masalah keamanan. Tetapi, negara-negara Barat dan sekutunya membantah bahwa perang berdampak pada ekonomi dunia, terutama pada energi.  Kementerian Luar Negeri Tiongkok belum menanggapi pertanyaan tentang sikap Tiongkok. Tiongkok selama G20 juga telah berusaha untuk meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutu atas perang di Ukraina.  Tiongkok adalah salah satu dari 14 negara yang memberikan suara menentang resolusi PBB yang menyerukan Rusia untuk membayar dampak perang ke Ukraina. Tetapi pembacaan tentang pertemuan tiga jam Xi dengan Presiden Joe Biden pada hari yang sama tidak membuat keberatan serupa terhadap isu nuklir.  Dalam pertemuan dengan mitranya dari Prancis pada Maret, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi untuk pertama kalinya menyebut konflik tersebut sebagai perang. Namun, Diplomat Tiongkok sebagian besar menghindari istilah itu.  Wang Yi kemudian mengatakan kepada media Tiongkok bahwa Xi Jinping telah menegaskan kembali posisi Tiongkok bahwa senjata nuklir tidak dapat digunakan dan perang nuklir tidak dapat dilakukan. "Tiongkok berhati-hati menggunakan kata perang karena bersimpati dengan posisi Rusia dan tidak suka melihat Amerika Serikat memperkuat aliansinya dalam menanggapi konflik tersebut," kata Ren Xiao, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Fudan di Shanghai.  Ren menambahkan bahwa kepentingan diplomatik Rusia ke Tiongkok tidak memungkinkan untuk mengganggu hubungan ekonomi normal antara kedua negara. “Tiongkok tidak akan dengan sengaja mengasingkan Rusia untuk mendekati Amerika Serikat dan Eropa,” imbuh Ren.

Di G20, Tiongkok Keberatan Sebut Invasi Rusia ke Ukraina Adalah Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/presiden-Ukraina-jokowi_2.jpg" alt="PRESIDEN UKRAINA: Volodymyr Zelensky saat di Kherson (14/11). (AFP)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN UKRAINA: Volodymyr Zelensky saat di Kherson (14/11). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Delegasi Rusia menjadi bulan-bulanan hujatan di KTT G20 di Bali. Utamanya ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato. Zelensky hadir secara virtual via video konferensi. Dalam pidatonya, dia menyerukan kepada para pemimpin dunia anggota G19 untuk membantu mengakhiri invasi Rusia.  Zelensky tidak salah sebut. Dia sengaja mengganti G20 menjadi G19. Itu dilakukan untuk menghina Rusia dan menganggapnya tidak ada dalam KTT. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir di acara tersebut. Dia digantikan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.  ”Saya yakin sekaranglah saatnya perang destruktif Rusia harus dan dapat dihentikan,” ujarnya seperti dikutip BBC. Zelensky menegaskan bahwa ribuan nyawa bakal terselamatkan jika Rusia berhasil ditekan agar mundur.  Selain itu, dia meminta kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina diperpanjang. Kesepakatan yang dikenal dengan Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam tersebut terjadi Juli lalu dengan perantara Turki. Lewat kesepakatan itu, Ukraina tetap bisa mengekspor hasil pertaniannya lewat Laut Hitam tanpa perlu takut diserang Rusia yang berkuasa di sana.  Rusia pada Sabtu (12/11) menyatakan, belum ada kemufakatan untuk memperpanjang kesepakatan itu. Moskow justru meminta imbalan karena mengizinkan Ukraina mengirimkan makanan. Yaitu, agar sanksi Barat dicabut sehingga Rusia dapat mengekspor makanan dan pupuknya sendiri ke pasar dunia tanpa hambatan.  Di medan perang, posisi Rusia tengah terdesak. Mereka baru saja berhasil diusir dari Kherson. Itu adalah wilayah pertama yang berhasil dikuasai Kremlin sejak invasi Februari lalu. Kherson juga sempat diklaim untuk dicaplok Rusia. Zelensky datang ke Kherson sehari sebelum memberikan pidatonya di KTT G20.  Sementara itu, pasca pidatonya kemarin, Rusia menyerbu Kiev dengan tembakan misil. Serangan tersebut mengenai dua permukiman penduduk. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan, serangan tersebut merupakan tanggapan atas pidato Presiden Volodymyr Zelensky di G20. Dia meminta para pemimpin untuk menekan Kremlin agar mengakhiri invasinya.  Kritik pedas juga dilontarkan Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak. Dia mendesak Rusia hengkang dari Ukraina dan menyebut serangan Kremlin sebagai aksi invasi yang biadab.  Perang di Ukraina memang mendominasi pembahasan KTT G20. Itu terjadi karena dampak perang dirasakan hampir semua penduduk dunia. Mulai meningkatnya harga energi hingga pangan.  Sementara itu, draf deklarasi G20 yang dilihat beberapa kantor berita mengungkapkan, sebagian besar negara mengutuk keras perang Ukraina dan setuju bahwa hal itu memperburuk situasi ekonomi global yang saat ini masih rapuh. Deklarasi tersebut juga menekankan bahwa penggunaan atau ancaman senjata nuklir tidak dapat diterima. Deklarasi itu harus ditandatangani para pemimpin dunia anggota G20 sebelum akhir KTT hari ini.  Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan, deklarasi itu telah dipolitisasi negara-negara sekutu Ukraina. AS dan sekutunya memang menggunakan KTT itu untuk memperluas koalisi melawan invasi Rusia. Sekutu Rusia di G20, yaitu Tiongkok, India, dan Afrika Selatan, mencoba menahan diri untuk tidak secara terbuka mengkritik perang di Ukraina. ”Semua masalah ada pada pihak Ukraina yang dengan tegas menolak negosiasi dan mengedepankan kondisi yang jelas tidak realistis,’’ ujar Lavrov.

Sindir Putin, Presiden Ukraina Minta G19 Bantu Akhiri Invasi Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Warga-Ukraina-Kemerdekaan-Guardian.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ukraina merayakan kemerdekaannya yang ke-31 pada Rabu (24/8). Namun, perayaan itu tidak bisa dilakukan dengan sukacita. Sebab, kemerdekaan mereka kini terancam karena invasi Rusia. Di Kiev, Kharkiv, dan beberapa kota lainnya, perayaan bahkan dilarang karena ada dugaan Rusia bakal melakukan penyerangan besar-besaran pada hari itu.  ”Ukraina terlahir kembali ketika Rusia menginvasi enam bulan lalu,” ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya seperti dikutip The Guardian. Kemarin juga tepat enam bulan invasi Rusia. Negeri Beruang Merah itu mengirimkan pasukannya untuk kali pertama pada 24 Februari.  Zelensky bersumpah untuk mengusir tentara Rusia dari negaranya. Dia menegaskan bahwa kekuatan yang paling buruk bukanlah misil, pesawat tempur, ataupun tank. Melainkan belenggu Rusia.  Memang tidak ada perayaan besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, penduduk tetap turun ke jalan dengan memakai baju tradisional. Di Lychakiv, beberapa pejabat dan keluarga korban perang menghadiri upacara di area taman makam pahlawan.  Negara-negara Barat menunjukkan solidaritasnya kepada Ukraina. Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson bahkan terbang langsung ke Kiev. Dia tidak sekadar berkunjung. Tapi, juga memberikan bantuan senilai GBP 54 juta (Rp 945,07 miliar). Bentuknya bukan berupa uang, melainkan senjata. Di antaranya, alat untuk memata-matai tanpa awak dan sistem rudal.  ”Apa yang terjadi di Ukraina penting bagi kami. Karena itulah, saya di Kiev sekarang,” cuitnya. Johnson menegaskan bahwa bantuan tersebut bakal meningkatkan kemampuan militer Ukraina dan peluang untuk memukul mundur pasukan Rusia guna mendapatkan kebebasan.  Pemerintah Amerika Serikat juga meluncurkan bantuan terbaru untuk Ukraina. Nilainya mencapai USD 3 miliar atau setara Rp 44,5 triliun. Itu adalah paket bantuan terbesar sejak invasi Rusia. Ia berupa sistem pertahanan udara, artileri, amunisi, serta radar dan sistem untuk melawan drone Rusia.

Ironi Ukraina, Peringati Hari Kemerdekaan di Tengah Peperangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WINDOWS-11-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Microsoft, tanpa pengumuman apa pun, telah menutup akses buat pengguna Rusia. Hal tersebut berlaku untuk mengunduh sistem operasi atau OS Windows 10 dan 11, serta utilitas Media Creation Tool dari laman resmi Microsoft.  Hal ini tampaknya masih merupakan bagian dari aturan pembatasan perusahaan Barat ke Rusia atas invasinya ke Ukraina sejak akhir Februari lalu. Pada awal Maret, Microsoft sendiri mengumumkan keputusan untuk menangguhkan semua penjualan baru di Rusia dan tiga bulan kemudian, mengumumkan pengurangan lebih dari 400 karyawan lokal perusahaan.  Mungkin penutupan akses untuk mengunduh Windows dan alat bantu Media Creation Tool adalah hasil dari keputusan ini. Saat mencoba mengunduh gambar dan utilitas, pesan kesalahan muncul, dalam kasus terakhir ini adalah kesalahan 404.  Seperti yang diberitakan oleh sumber CNews dan DTF, pembatasan tidak tergantung pada penyedia dan berlaku untuk semua pengguna Rusia, penduduk Kazakhstan juga melaporkan masalah, tetapi tampaknya kasus ini berbeda.  Untuk mengunduh OS dari salah satu Windows yang tersedia, pengguna di Rusia perlu mengubah alamat IP, misalnya, dengan membuka situs web Microsoft melalui VPN. Pada saat yang sama, user juga harus menginstal bahasa yang berbeda untuk situs tersebut selain bahasa Rusia, jika tidak, metode ini mungkin tidak akan berhasil.  Menurut StatCounter, keluarga sistem operasi Windows adalah platform desktop paling populer di dunia dengan pangsa 75,54 persen pada Mei 2022. Tempat kedua ditempati oleh keluarga macOS dengan 14,98 persen, diikuti oleh sistem Linux (tidak termasuk ChromeOS) dengan pangsa 2,45 persen.  Selain Microsoft, akses ke sumber daya Intel dan IBM oleh Rusia ditutup. Situs yang pertama muncul juga menampilkan pesan kesalahan dan yang kedua menunjukkan pesan tentang tidak tersedianya konten. Pengguna Rusia juga kehilangan kesempatan untuk mengakses perpustakaan foto gratis Pixabay dan Pexels.

Warga Rusia Tak Bisa Unduh Windows 10 dan 11 di Situs Microsoft

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#invasi rusia

Berita Terkini