<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/Kirim13JPG-1502645686.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya akan mengirimkan 1.054 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan wilayah desa yang terdampak bencana di Aceh, yakni di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. "Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personel dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara," kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin. Tito menuturkan penugasan tersebut difokuskan pada daerah yang dinilai mengalami dampak paling berat, khususnya wilayah yang pemerintahan desanya tidak berjalan akibat kerusakan parah. Dia mencatat, terdapat 22 desa yang hilang akibat bencana, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, tercatat sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak sehingga pemerintahan desa tidak dapat berfungsi secara normal. Dari jumlah tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara dengan 93 kantor desa terdampak, dan Sumatera Barat sebanyak 32 kantor desa. Wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak. "Dan paling banyak itu adalah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu kewajiban dari Kemendagri untuk bisa membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan-pemerintahan itu, termasuk pemerintahan desa. Kalau pemerintahan kabupaten semua jalan sudah," kata Tito. Lebih lanjut Tito mengatakan para praja IPDN beserta pengasuhnya akan menjalankan dua tugas utama selama masa penugasan. Pertama, membantu kegiatan pembersihan di wilayah desa terdampak. Kedua, mendukung pemulihan dan pengaktifan kembali pemerintahan desa agar layanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan. Tito menyebut penugasan ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan IPDN dan dirancang sebagai kegiatan lapangan setara dengan Kuliah Kerja Nyata. "Jadi ini sebulan mereka dan masuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam Kuliah Kerja Nyata, riil. Ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat," paparnya. (*)

1.054 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan wilayah desa yang terdampak bencana di Aceh

Kemendagri akan Kurim 1.054 Praja IPDN ke Daerah Bencana di Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/IMG_5463-2553589558.jpg" alt="Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN Arief M. Edie (tengah) di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/10). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN Arief M. Edie (tengah) di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/10). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memastikan calon praja angkatan XXXVI Maulana Izzat Nurhadi asal Maluku Utara meninggal dunia karena serangan jantung usai mengikuti apel pendidikan dasar pada Rabu (8/10) malam. Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN Arief M. Edie mengungkapkan, Maulana sempat mengeluh lemas usai mengikuti apel dan langsung ditangani petugas ke klinik di dalam kampus. &rdquo;Pada saat lemas masih kita tangani. Kemudian ketika tidak membaik segera kita kirim ke Rumah Sakit Unpad dan dinyatakan meninggal pada Rabu (8/10) pukul 23.00 WIB,&rdquo; kata Arief seperti dilansir dari Antara di Sumedang. Arief menjelaskan, hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit diketahui Maulana meninggal karena henti jantung. Tidak ditemukan indikasi luka di tubuh almarhum. Dia menambahkan, pihak kampus telah menawarkan proses otopsi maupun visum untuk memastikan transparansi atas meninggalnya Maulana. Namun pihak keluarga menolak proses tersebut. &rdquo;Dokter menyatakan henti detak jantung dan ketika almarhum sakit kita sudah menghubungi orang tuanya. Orang tuanya juga sudah ikhlas. Tidak masalah,&rdquo; kata dia. Dia menyatakan, telah memulangkan jenazah Maulana ke pihak keluarga menuju rumah duka di Ternate, Maluku Utara. &rdquo;Kabarnya sudah dimakamkan pagi ini (10/10). Di Maluku Utara,&rdquo; kata Arief M. Edie. Lebih lanjut, Arief menegaskan, seluruh proses Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra) dilakukan mengedepankan disiplin dan tidak dengan kekerasan. &rdquo;Di IPDN sudah zero kekerasan. Untuk calon praja belum berhubungan dengan senior. Masih ditangani tim Diksarmendispra dan tidak melibatkan jajaran IPDN,&rdquo; ungkap Arief M. Edie. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tengah melakukan kegiatan bagi 1.509 calon Praja yaitu Diksarmendispra sejak 30 September hingga 14 Oktober 2025. Program tersebut untuk membentuk karakter dan disiplin calon praja IPDN melalui pelatihan fisik, mental, wawasan kebangsaan, dan bela negara sebagai langkah awal untuk menempuh pendidikan di IPDN. Sebelumnya, ramai informasi meninggalnya calon Praja angkatan XXXVI bernama Maulana Izzat Nurhadi ramai diberitakan di media sosial pada Jumat (9/10) malam.

IPDN pastikan calon praja angkatan XXXVI asal Maluku Utara meninggal karena serangan jantung usai apel pendidikan dasar pada Rabu (8/10)

IPDN Pastikan Calon Praja Asal Malut Meninggal karena Serangan Jantung usai Apel, Keluarga Tolak Otopsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/retret-4065985978.jpg" alt="Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Retret gelombang II untuk para kepala daerah resmi digelar mulai Minggu (22/6) dan berlangsung hingga Kamis (26/6) depan. Total, ada 86 kepala daerah mengikuti retret yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Peserta retret bakal digembleng banyak aspek, mulai dari komitmen mengabdi kepada masyarakat sampai soal keberagaman. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut kedatangan para kepala daerah peserta retret. Mereka mulai dari gubernur, wali kota, sampai bupati. Kedatangan kepala daerah itu diiringi dengan defile drum band. Penyambutan tersebut ditandai dengan pengalungan bunga secara simbolis kepada Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam, dan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti. Bima menjelaskan retret kepala daerah sebelumnya digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Retret gelombang II dilaksanakan di kampus IPDN. Pemilihan lokasi ini menyiratkan pesan khusus, yaitu soal pengabdian dan keragaman. "Praja IPDN setelah lulus nanti jadi pembantu kepala daerah melayani rakyat," katanya. Semangat membantu atau mengabdi para praja IPDN itu diharapkan bisa diresapi oleh kepala daerah. Mantan wali Kota Bogor itu mengatakan, selama mengabdi dan menjalankan tugas sebagai kepala daerah, tidak ada hal lain selain mengabdikan diri untuk melayani warga. Di Kampus IPDN, keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Nusantara dididik dan ditempa menjadi pelayan masyarakat. Mereka tidak dibedakan berdasarkan suku, ras, maupun etnis. Sebaliknya, semua nilai pembelajaran berada dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Dia menginginkan para Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati peserta retret semakin kuat kebersamaan dalam keberagaman. "Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara," sambung Bima. Seperti pada pelaksanaan Retret Kepala Daerah Gelombang I, kegiatan di IPDN itu didesain supaya kepala daerah beserta wakilnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, diharapkan mereka juga memahami gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasikan Asta Cita. Sebelumnya Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di kantor Kemendagri di Jakarta. Dalam amanatnya Tomsi menyampaikan retret kepala daerah bukan sekadar aktivitas fisik. Tetapi juga sarana untuk mendisiplinkan diri. Selama kegiatan, para kepala daerah akan mengurus kebutuhan pribadinya secara mandiri. Sebagai bagian dari latihan disiplin kerja. &ldquo;Biasa sehari-hari ada yang nemenin, ada yang setrika, bersih-bersih sepatu, sekarang ngurus sendiri, sama seperti dulu lagi," katanya. Kemudian jika biasanya bangun agak siang, sekarang bangun lebih pagi. Kemudian ada sesi olahraga supaya sehat. Kegiatan dirancang untuk melatih pejabat publik untuk biasa rapat pagi. Tomsi menjelaskan, materi retret akan mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, regulasi yang berlaku. Kemudian soal kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan nasional. Selain itu, retret menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan bertukar informasi terkait daerah masing-masing. &ldquo;Diharapkan dapat menjadi suatu tim yang baik," katanya. Sehingga dalam menjalankan tugasnya bisa saling membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berprinsip good governance. Dia menegaskan bahwa setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia menambahkan, setiap daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Misalnya, dalam program pengendalian inflasi, kerja sama antardaerah penting ketika ada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Selain itu Tomsi berpesan bahwa retret juga menyentuh aspek nasionalisme. Setiap daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan daerahnya sendiri. Baginya pemahaman ini penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan dapat maju bersama. &ldquo;Ini juga tentunya harus dapat dipahami dengan sebaik-baiknya,&rdquo; tandasnya. (wan)

Retret gelombang II di IPDN Jatinangor diikuti 86 kepala daerah, fokus pada komitmen mengabdi dan keberagaman.

Retret Gelombang II, Kepala Daerah Ditempa Keberagaman dan Komitmen Mengabdi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/retret-4065985978.jpg" alt="Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Gelombang II. Retret kali ini diikuti oleh 87 kepala daerah. Mereka adalah kepala daerah yang tidak mengikuti pelantikan serentak di Istana Negara kareana proses pemilihannya sempat berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp; Retret Gelombang II digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). Dari kantor Kemendagri, para peserta menggunakan Kereta Cepat Whoosh menuju Kampus IPDN Jatinangor sebagai lokasi retret. Dalam amanatnya di hadapan para peserta retret yang mengenakan seragam PDL Praja, Tomsi menyampaikan bahwa kegiatan orientasi atau retret kepala daerah bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan juga sarana untuk mendisiplinkan diri. Selama kegiatan, para kepala daerah akan mengurus kebutuhan pribadinya secara mandiri sebagai bagian dari latihan disiplin kerja. &ldquo;Biasa sehari-hari ada yang nemenin, ada yang setrika, bersih-bersih sepatu, sekarang ngurus sendiri, sama seperti dulu lagi. Kemudian dimulai yang biasa bangun siang, sekarang bangun pagi. Olahraga biar sehat, itu juga untuk melatih supaya kita biasa rapat pagi. Kemudian dilanjutkan dengan materi,&rdquo; kata Tomsi. Tomsi menjelaskan, materi retret akan mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, regulasi yang berlaku, serta kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan nasional. Selain itu, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan bertukar informasi terkait daerah masing-masing. &ldquo;Diharapkan dapat menjadi suatu tim yang baik. Dan dalam pelaksanaannya bisa saling membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berprinsip good governance. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, setiap daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya, dalam program pengendalian inflasi, kerja sama antardaerah penting ketika ada komoditas yang mengalami lonjakan harga. &ldquo;Kalau di sini ada cabai banyak, di sini cabai mahal, iya kan? Ini bisa saling berhubungan. Kenapa? Kita melayani masyarakat supaya masyarakat kita mendapatkan sembako dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut Tomsi berpesan, retret juga menyentuh aspek nasionalisme. Setiap daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan daerahnya sendiri. Pemahaman ini penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan dapat maju bersama. &ldquo;Ini juga tentunya harus dapat dipahami dengan sebaik-baiknya,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan Retret Kepala Daerah Gelombang II, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan. Menurut Bima, Retret Kepala Daerah Gelombang II merupakan momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarkepala daerah. Hal ini disampaikan saat konferensi pers terkait Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor. Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan,&rdquo; tutur Bima.&nbsp;Peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama. Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.

87 kepala daerah mengikuti retret di IPDN Jatinangor. Kemendagri mengingatkan pentingnya kepentingan nasional dan kolaborasi antardaerah.

Diikuti 87 Kepala Daerah, Retret Gelombang Kedua Digelar di IPDN Jatinangor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/kedinasan-3069166967.jpg" alt="Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi memastikan, seleksi Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2025 segera digelar. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi memastikan, seleksi Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2025 segera digelar. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kuliah gratis dan langsung jadi pegawai negeri sipil (PNS) jadi salah satu alasan Sekolah Kedinasan kerap jadi incaran. Tak heran, pengumuman pendaftarannya selalu ditunggu-tunggu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi memastikan, seleksi Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2025 segera digelar. Jadwal pendaftaran pun telah ditetapkan, yakni mulai 29 Juni 2025.&nbsp; &nbsp;Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, pendaftaran nantinya dapat dilakukan melalui portal SSCASN BKN. Tahun ini, ada sekitar 3.252 formasi yang dialokasikan dari 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan. Dari ketujuh sekolah kedinasan tersebut, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) membuka paling banyak formasi. Yakni, mencapai 1.061 formasi.&nbsp; Disusul SIPENCATAR (Seleksi Penerimaan Calon Taruna) Kementerian Perhubungan dengan 791 formasi. Lalu, Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) 500 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) 350 formasi, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) 100 formasi; dan terakhir, Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) 50 formasi. &nbsp; Pengumuman seleksi Sekolah Kedinasan akan disampaikan lebih detail pada 28 Juni 2025. Menurut Zudan, calon pelamar dapat mulai mendaftar di portal setelah pengumuman instansi Sekolah Kedinasan dirilis, yakni mulai 29 Juni sampai 18 Juli 2025. "Calon pelamar hanya dapat memilih atau mendaftar 1 Sekolah Kedinasan," tegas Zudan.&nbsp; Dia melanjutkan, terkait seleksi ini, BKN telah melakukan sejumlah persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi. Baik itu dari kesiapan portal aplikasi SSCASN, mekanisme helpdesk untuk membantu pelamar, hingga sistem aplikasi CAT BKN yang akan digunakan pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). "CAT BKN untuk Sekolah kedinasan menjamin proses yang transparan dan efisien," sambungnya.&nbsp; Zudan turut menegaskan, bahwa pembukaan seleksi Sekolah Kedinasan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun SDM aparatur negara yang unggul. Sehingga, diharapkan seleksi ini dapat mencetak generasi pelayan publik yang profesional dan berintegritas ke depannya.&nbsp; Selain itu, ia turut mengingatkan calon peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, mematuhi jadwal, dan memanfaatkan panduan yang tersedia di laman resmi dan media sosial BKN. Termasuk, pengumuman di masing-masing instansi Sekolah Kedinasan yang dilamar. Sehingga, calon peserta tak ketinggalan atas informasi-informasi penting yang ada.

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2025 dibuka mulai 29 Juni, dengan total 3.252 formasi dari tujuh kementerian.

Pendaftaran Dibuka 29 Juni, Berikut Daftar Sekolah Kedinasan yang Buka Formasi Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/8ae311ea-2dc6-4591-af1b-ae104e404d48-4193229319.jpeg" alt="Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Halilul Khairi. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Halilul Khairi. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, termasuk juga UU Pemilu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi antara visi-misi Presiden dengan para kepala daerah. Kajian ini muncul setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menunjukkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian waktu pelantikan kepala daerah, yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Selain itu, masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada Ulang, serta gugatan hasil pilkada di beberapa daerah. &ldquo;Akibatnya terdapat kesenjangan soal waktu dan target yang ingin dicapai antara visi dan misi presiden terpilih dengan para kepala daerah terpilih. Apalagi pelaksanaan Pilpres jeda waktunya cukup lama dengan Pelaksanaan Pilkada 2024. Sehingga implementasi program pemerintah menjadi terdelay,&rdquo; ujar Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan IPDN, Halilul Khairi. Halilul menekankan bahwa revisi diperlukan tidak hanya untuk menyinkronkan jadwal politik, tetapi juga untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa APBN dan APBD biasanya disusun satu tahun sebelumnya, sehingga ketidaktepatan waktu pelantikan kepala daerah bisa berdampak pada eksekusi program pemerintah. Lebih lanjut, Halilul menyebut bahwa wacana pilkada tidak langsung juga ikut mengemuka dalam kajian revisi UU Pemda. Namun ia menilai bahwa ide tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam dari berbagai sisi, baik untung maupun ruginya. &ldquo;Tapi ide pilkada tidak langsung ini memang perlu kita diskusi lebih dalam untung ruginya. Inilah yang masih perlu pengkajian mendalam,&rdquo; pungkasnya. Dengan tantangan-tantangan tersebut, pemerintah dinilai perlu segera merumuskan format baru pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, agar lebih efektif, efisien, dan tidak menghambat kesinambungan program pembangunan nasional.

Kemendagri kaji revisi UU Pemda dan Pilkada akibat pelantikan kepala daerah tak serentak. Tujuannya selaraskan program pusat dan daerah.

Revisi UU Pemda dan Pilkada Dikaji, Pelantikan Kepala Daerah Tak Lagi Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/IPDN-1292355254.jpg" alt="Sejumlah Praja Pratama berjalan saat upacara Pengukuhan Praja Pratama IPDN Angkatan XXXV Tahun 2024 lapangan Parade Abdi Praja IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah Praja Pratama berjalan saat upacara Pengukuhan Praja Pratama IPDN Angkatan XXXV Tahun 2024 lapangan Parade Abdi Praja IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 721 Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXV Tahun Akademik 2024-2025 dikukuhkan dalam upacara di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (3/10/2024). Para praja terpilih setelah melalui proses seleksi ketat terhadap 33.635 pendaftar yang datang dari seluruh Indonesia. Pengukuhan dipimpin oleh Rektor IPDN - Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M yang mewakili Menteri Dalam Negeri - Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Rektor IPDN - Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M dalam amanatnya mengingatkan para praja untuk selalu mengamalkan Astabrata, ajaran luhur yang menjadi pedoman bagi setiap praja IPDN. Ia juga berpesan kepada para praja harus memiliki mental dan fisik yang kuat, agar mampu menyelesaikan pendidikan di IPDN dengan baik dan bisa menjadi pemimpin masa depan yang siap mengemban tanggung jawab besar dalam mengelola pemerintahan Indonesia. Pengukuhan dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang juga merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor pada 1993. Akmal Malik mengatakan bahwa kebutuhan aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi, dedikasi dan tanggung jawab tinggi semakin mendesak, terutama di tengah perubahan global yang cepat. &ldquo;Kita tidak hanya membutuhkan aparatur yang pintar secara intelektual, tetapi yang memiliki komitmen dan dedikasi penuh terhadap bangsa dan negara. Mereka harus menjadi penjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,&rdquo; tegas Akmal. Upacara pengukuhan ini berlangsung khidmat dan menjadi langkah awal bagi 721 praja yang nantinya akan ditempa selama 4 tahun, untuk menjadi pemimpin masa depan di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia.

Para praja terpilih setelah melalui proses seleksi ketat terhadap 33.635 pendaftar yang datang dari seluruh Indonesia.

IPDN Kukuhkan 721 Praja Angkatan XXXV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/lulusan-IPDN-antara.jpg" alt="Praja IPDN saat mengikuti kuliah imum dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo (ANTARA/Ardiles Leloltery)" width="100%">
<figcaption>Praja IPDN saat mengikuti kuliah imum dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo (ANTARA/Ardiles Leloltery)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur sekolah kedinasan? Segeralah bersiap. Sebab, pendaftaran dimulai pada pekan kedua bulan ini. Total kuota yang disediakan mencapai 3.445 orang. Itulah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dia menerangkan, saat ini sekolah-sekolah kedinasan tersebut masih berkoordinasi terkait teknis pendaftaran dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia menjelaskan, kuota 3.445 orang itu tersebar untuk delapan kementerian dan lembaga (lihat grafis). Dia menambahkan, penentuan jumlah kuota ASN mengacu pada kebutuhan dan tantangan-tantangan ke depan. Anas lantas mencontohkan Politeknik Siber dan Sandi Negara. &rdquo;Era digital tidak terelakkan. Kita membutuhkan talenta terkait dengan cyber security,&rdquo; terangnya. Begitu pula STMKG. Menurut Anas, perubahan iklim merupakan tantangan masa depan. Karena itu, dibutuhkan talenta yang mumpuni dalam persoalan perubahan iklim. &rdquo;Semua kuota itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan negara,&rdquo; ujarnya. Selain membeberkan kuota sekolah kedinasan, Anas memaparkan perkembangan instansi yang mengusulkan kebutuhan ASN. Hingga saat ini, ada empat instansi yang belum membuat perincian formasi ASN. &rdquo;Empat kementerian ini karena jumlah formasinya banyak. Salah satu kementerian yang belum membuat perincian membutuhkan formasi 110 ribu ASN,&rdquo; ungkapnya. Dia mengungkapkan, ada kementerian dan lembaga yang belum memutakhirkan data ASN. Padahal, masa pengusulan formasi ASN sudah beberapa kali diperpanjang. &rdquo;Awalnya 5 April, lalu 20 April, akhirnya diperpanjang lagi 30 April,&rdquo; katanya. Anas menyatakan, kementerian lainnya dipastikan sudah membuat perincian formasi ASN. Perinciannya, 36 instansi proses perincian formasi melalui layanan elektronik BKN, 38 instansi proses digital signature oleh PPK instansi pemerintah, 371 instansi proses verifikasi dan validasi BKN, serta 152 instansi proses digitalisasi signature kepala BKN. &rdquo;Yang lainnya sedang berproses dan diharapkan selesai sesuai dengan jadwal,&rdquo; tutur mantan bupati Banyuwangi itu. (idr/c14/oni) --- KUOTA ASN SEKOLAH KEDINASAN <ul> <li>Politeknik Keuangan Negara (STAN, Kemenkeu): 722</li> <li>Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN, Kemendagri): 721</li> <li>Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN, BIN): 400</li> <li>Politeknik Siber dan Sandi Negara (BSSN): 105</li> <li>Politeknik Statistika STIS (BPS): 355</li> <li class="class-paragraph">Poltekip dan Poltekim (Kemenkum HAM): 400</li> <li>22 Sekolah Kedinasan Kemenhub: 622</li> <li>Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): 120</li> </ul> Total Kuota ASN Sekolah Kedinasan: 3.445

Ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur sekolah kedinasan? Segeralah bersiap. Sebab, pendaftaran dimulai dibuka.

Ingin Jadi PNS dari Jalur Sekolah Kedinasan? Pendaftaran Mulai Dibuka, Ada 3.445 Kuota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/OJK-WORKSHOP-448253185.jpg" alt="Workshop bertema &ldquo;Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah&rdquo; digelar di Gedung Learning Center Bank DKI di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Workshop bertema &ldquo;Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah&rdquo; digelar di Gedung Learning Center Bank DKI di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Bank DKI menggelar workshop dengan tema &ldquo;Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah&rdquo; di Gedung Learning Center Bank DKI di Jakarta. Direktur Teknologi &amp; Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, menjelaskan tema &ldquo;Peran OJK Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah&rdquo; merupakan komitmen dan upaya edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan bagi generasi muda, yang nantinya mampu berperan aktif dalam membangun stabilitas ekonomi di daerah. Turut dihadiri Komisaris Utama (Independen) Bank DKI, Bahrullah Akbar, Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 1 Jakarta dan Banten, Roberto Akyuwen selaku pembicara workshop. &ldquo;Literasi keuangan merupakan kunci untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan harus menjadi prioritas dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah,&rdquo; papar Amirul. Stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu pilar penting dalam mencapai stabilitas ekonomi adalah literasi keuangan yang memainkan peran dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di suatu daerah. Sejalan dengan itu, dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, OJK Kantor Regional 1 Jakarta dan Banten memiliki program kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten yang dilaksanakan melalui TPAKD dengan beberapa program unggulan meliputi Green Economy/Financing, Desa Keuangan Inklusif, JakPreneur dan KEJAR. Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan Bank DKI mempercayai bahwa dalam menciptakan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan didasarkan pada tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat. &ldquo;Bank DKI berkomitmen untuk selalu bersinergi bersama OJK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta,&rdquo; ujar Arie. Sebelumnya dalam upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan, Bank DKI telah aktif menyelenggarakan sejumlah kegiatan, diantaranya Pesta Rakyat Digital Island Bank DKI untuk memperkenalkan produk dan layanan digital di wilayah kepulauan seribu, dan sejumlah kegiatan lainnya.

Upaya meningkatkan literasi keuangan harus menjadi prioritas dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Kolaborasi OJK, IPDN dan Bank DKI Gelar Workshop Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mendagri-Tito-Karnavian-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum belajar para praja.  "Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book. Kalau pelajaran dasar boleh," kata Mendagri Tito Karnavian di Palu, Sabtu (17/9).  Dia mendorong agar kurikulum IPDN dilakukan adaptasi maupun pembaharuan terhadap kondisi serta perkembangan lingkungan secara berkelanjutan. Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.  "Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu saja, akan tetapi datangkan praktisi, Menteri, TNI dan Polri serta kepala daerah yang sukses juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh Praja," jelasnya.  Lebih lanjut, Kapolri periode 2016–2019 itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen IPDN telah berlangsung transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang terbaik.  Sebab kesalahan dalam merekrut, sambung Tito, berkontribusi 60 persen terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya akan dipimpin. Untuk memastikan transparansi itu, IPDN melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit," demikian Tito. (*)

Mendagri Tito Karnavian Minta IPDN Ubah Kurikulum, Begini Alasannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ipdn

Berita Terkini