<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/DP-nol.jpg" alt="IPEX 2019 (Zaking)" width="100%">
<figcaption>IPEX 2019 (Zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebutuhan masyarakat akan hunian masih tinggi. Inilah peluang bagi pengembang (developer) untuk bersaing di bisnis properti. Guna menarik konsumen, merekapun berlomba-lomba menawarkan kemudahan, salah satunya dengan uang muka nol persen atau nol rupiah.  Asisten Sales Manager, PT Bakrie Pangripta Loka, Rini menuturkan, para pengembang kini memang berani untuk memberikan DP atau down payment nol rupiah. Sebab, sejumlah pengembang sudah bekerja sama dengan bank penyalur KPR yang mampu mengikuti program ini.  "Kami MoU (memorandum of understanding) dengan beberapa pihak, seperti BTN. Kebetulan developer kami sedang mempermudah para customer yang mau cari hunian dan investasi di Jakarta, yang notabene harusnya ada DP, tapi kami memberi keringanan," ujarnya di pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2019, Jakarta, Sabtu (16/11).  Ia mengatakan bahwa cukup hanya dengan booking fee, pihaknya bisa membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang diinginkan. Sebagaimana diketahui, besaran DP berkisar antara 20 persen sampai 30 persen.  "Kalau DP itu kan harusnya 20 persen atau 30 persen, tapi booking fee itu pada saat semua customer udah oke dengan project kita, ada komitmen," tambahnya.  Rini menuturkan, persaingan properti yang semakin memanas membuat pihaknya memutar otak cara manarik pembeli. Namun, ia optimistis bahwa sektor properti di Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan program pemerintah.  "Kalau persaingan properti sih pasti ya, pasti pengembang juga mengembangkan di daerah-daerah ya. Mungkin perekeonomian Indonesia masih belum stabil, tapi kita optimistis properti masih bisa naik," jelasnya.  Rini menambahkan, saat ini banyak pengembang menyasar segmen milenial. Pasar ini dinilai sangat potensial. Apalagi bagi milenial yang berpengasilan tinggi.  "Kalau bicara itu, hampir pasangan yang baru menikah. Kalau yang udah menikah mereka biasanya investasi. Jadi, kadang satu customer itu bisa punya dua sampai enam unit," pungkasnya.

Ini Alasan Developer Berani Jual Hunian dengan DP Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamen-PUPR.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyinggung bahwa saat ini banyak regulasi yang tumpang tindih. Maka dari itu, pemerintah akan merampingkan peraturan melalui Omnibus Law. Di sektor properti, penyederhanaan ini diharapkan memudahkan para pengembang dan konsumen.  "Saya pikir setelah kita jalan (UU) ini, kemampuan masyarakat mendapat rumah yang layak lebih besar," jelas Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (16/11).  John merasa, pelayanan satu atap yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir masih belum optimal. Ada sejumlah daerah yang belum menerapkan kemudahan sistem tersebut.  "Kebijakan ini kan sudah jalan beberapa waktu lalu, tapi tidak merata di seluruh Indonesia. Harapan saya ingin agar konsisten dijalankan dan jangan mempersulit para pengembang atau investor untuk mengembangkan bisnis perumahan," jawab dia.  Nantinya, apabila pihak pengembang mengalami kesulitan untuk masuk ke suatu daerah tujuan pembangunan infrastruktur, pemerintah akan memberikan bantuan untuk mempermudah.  Pada bagian lain, John menuturkan masyarakat pada umumnya lebih memilih hunian yang harganya terjangkau. Omnibus Law diharapkan bisa membuat biaya pengembang menjadi lebih rendah, sehingga masyarakat pun bisa mendapat hunian murah.

Omnibus Law Beri Kemudahan bagi Pengembang dan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamen-PUPR.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengevaluasi program pembiayaan perumahan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini, kuota FLPP telah habis, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo memastikan tidak ada penambahan hingga akhir tahun.  "Kami evaluasi karena program ini berjalan dan beberapa bulan lagi akan berakhir, yang kurang di mana. Kami evaluasi supaya ke depan tidak boleh ada kendala karena apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat," ucapnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (16/11).  Sementara itu, Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PUPR, Agusny Gunawan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan masalah tersebut bersama dengan para pihak terkait. Demi memberikan kemudahan bagi masyarakat memiliki hunian, ia berharap segera ada jalan keluar.  "Kami sudah rapat dengan para pengembang dan bank, nanti kami sampaikan kebutuhan misalnya 600 ribu unit untuk tahun ini. Dari kami cuma 100 ribu (rumah) anggarannya. Mudah-mudahan Pak Wakil Menteri dan Pak Menteri Ada kebijakan lain," tuturnya.  Dia juga mengimbau kepada asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan untuk melakukan pemutakhiran data pengembang agar tidak menghambat penyaluran KPR Bersubsidi. "Pemerintah akan terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur," jelasnya.  John pun mengatakan bahwa pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah, SSB (subsidi selisih bunga) sebesar Rp 3,8 miliar untuk akad SSB yang sudah berjalan.  Kemudian, SBUM (subsidi bantuan uang muka) sebesar Rp 600 miliar untuk 150 ribu unit rumah, TAPERA/SMF untuk 8.460 unit rumah, dan BP2BT sebesar Rp 13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah.  "Persaingan perolehan subsidi pembiayaan perumahan untuk tahun 2020 akan semakin ketat. Oleh karena itu, besar harapan saya agar realisasi tahun 2020 dapat memberikan pilihan rumah yang paling berkualitas untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang paling layak mendapatkan bantuan," pungkasnya.

Kuota FLPP Habis, Pemerintah Anggarkan Rp 11 Triliun Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hindari-bayar-cicilan-kpr-bengkak-karena-subsidi-dicabut-lakukan-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diincar konsumen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan rumah sederhana yang banyak diincar konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Backlog perumahan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan rumah bagi masyarakat luas. PT Bank Negara Indonesia Tbk, bank BUMN yang fokus pada pembiayaan KPR- kembali menggelar Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 untuk menggairahkan pasar properti demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Dengan ini, diharapkan masyarakat Indonesia akan dengan mudah dalam memperoleh hunian. Pelaksanaan IPEX 2019 sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk mendorong program Satu Juta Rumah.  “Backlog perumahan masih jadi PR (pekerjaan rumah) bagi kami sebagai agen Kementerian PUPR di bidang pembiayaan perumahan. Ajang IPEX ini menjadi Iangkah kami menyediakan berbagai pilihan hunian bagi masyarakat," terang dia pembukaan IPEX 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (16/11).  Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo berkata, hal yang sama juga diinginkan oleh pemerintah dan menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional.  "Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)," tutur dia.  Dalam ajang IPEX ke-19 ini, Bank BTN menggandeng 106 pengembang, 71 di antaranya merupakan pengembang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non-Subsidi dan 35 sisanya merupakan pengembang KPR Subsidi. Secara total, Bank BTN menghadirkan sekitar 650 proyek perumahan yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.  Bank BTN juga menawarkan berbagai tipe hunian dalam pameran tersebut. Pameran yang digelar dalam rangka ulang tahun KPR ke-43 tersebut menjajakan hunian dengan kisaran harga dari Rp 140 juta sampai lebih dari Rp 1 miliar.  Perseroan menghadirkan mulai dari rumah tapak, hingga rumah vertikal yang mengikuti tren eco living. Selain lokasi yang menyebar, Bank BTN juga menyediakan hunian di lokasi strategis seperti di Kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

BTN Gelar IPEX 2019, Tersedia Rumah Mulai dari Rp 140 Jutaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/adhouse-targetkan-350-ribu-pengunjung-hadiri-pameran-ipex-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah menengah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah menengah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertumbuhan sektor properti diprediksi tetap menjanjikan di tengah mulai memanasnya suhu politik menjelang pemilihan calon legislatif dan presiden. Pameran properti terbesar Indonesia Properti Expo (IPEX) 2019 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta tetap diminati konsumen dalam mencari rumah yang diinginkannya. Gad Permata, Vice President Director PT Adhouse Clarion Events optimistis bisnis properti khususnya untuk penjualan rumah sebagai hunian masih sangat tinggi. Menurutnya, keyakinan berinvestasi properti masih cukup baik tahun ini seiring masih tingginya angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog). "Kami tetap optimistis dengan event pameran property yang setiap tahun rutin kami adakan di JCC. Sebagaimana biasanya, di event bulan Februari 2019 ini, kami memakai 2 hall Pameran di JCC yang selalu diikuti oleh para developer/pengembang komersil dan subsidi" kata Gad Permata dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/2). Pameran yang telah diresmikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tersebut berlangsung mulai 2 - 10 Februari 2019 di JCC Jakarta. Ajang pameran properti yang digelar oleh PT Adhouse Clarion Events bekerjasama dengan dukungan DPD REI DKI Jakarta dan PT Bank BTN terus mendapat antusias pengunjung. Pameran properti ini juga membantu kebutuhan hunian sebagai solusi mengatasi backlog penyediaan beragam jenis produk real estate di Indonesia. "Tentunya hal itu semua tetap yang membuat kami tetap optimistis untuk terus membantu mendukung pergerakan pertumbuhan properti melalui sarana event pameran yang kami lakukan," tambah Gad Permata. Jumlah pengunjung IPEX 2019 ini ditargetkan mencapai 350 ribu orang selama sembilan hari pameran. Sepanjang pelaksanaan pameran, Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyedia fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) optimistis mampu membukukan kredit sebesar Rp 6 triliun sepanjang pelaksaan pameran.

Adhouse Targetkan 350 Ribu Pengunjung Hadiri Pameran IPEX 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gelar-ipex-btn-targetkan-bukukan-kredit-baru-rp-6-triliun_m_.jpg" alt="Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono" width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat yang berminat mencari rumah dan mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) bisa datang ke Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali menggelar Indonesia Property Expo (IPEX) guna menyatukan calon pembeli rumah dengan para pengembang di sejumlah daerah, khususnya Jabodetabek. &ldquo;Permintaan properti terus tinggi karena rumah menjadi kebutuhan pokok manusia, jadi terus diminati dalam kondisi apapun," ujar kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono di sela-sela acara pembukaan IPEX di Jakarta, Sabtu (2/10). Meningkatnya kesadaran generasi milenial untuk memiliki rumah dan pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, serta sarana transportasi yang semakin baik ditambah komitmen pemerintah dalam menyukseskan Program Satu Juta rumah, memberikan dorongan terus berkembangnya bisnis properti. Karena itu, memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Presiden dan ketidakpastian kondisi ekonomi global, tak menghalangi Bank BTN untuk trus tumbuh dalam menyalurkan KPR. "Kita optimistis mampu mencetak kredit baru senilai Rp 6 triliun di ajang IPEX yang digelar tanggal 2-10 Februari 2019 ini," imbuh Maryono. Dalam pesta perumahan tahunan Bank BTN di Jakarta Convention Center (JCC) ini, total pengembang yang berpartisipasi berjumlah 167 pengembang yang terdiri dari 116 pengembang KPR Non Subsidi dan 51 pengembang KPR Subsidi dengan total proyek properti sebanyak 869 proyek. Proyek yang ditawarkan tersebar di berbagai daerah mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada gelaran IPEX kali ini, BTN menawarkan banyak kemudahan bagi calon debitur diantaranya Suku Bunga KPR yang murah mulai dari 6,69 persen fixed rate 1 tahun, bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan uang muka mulai dari 1 persen.

Gelar IPEX, BTN Targetkan Bukukan Kredit Baru Rp 6 Triliun

ipex 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ipex 2019