<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Pietro-Paganini-111171483.jpg" alt="Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Prospek harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tampak menunjukan penguatan pada kuartal I tahun depan. Adapun harganya berkisar antara USD 1.050 hingga 1.125 per ton. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) M. Fadhil Hasan di Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). &ldquo;Soal harga, kami memperkirakan harga minyak sawit dalam jangka pendek hingga kuartal pertama tahun 2026 akan tetap tinggi. Setelah itu, harganya akan berada di kisaran USD 1.050 hingga 1.125 dolar per ton,&rdquo; kata Fadhil. Di sisi lain, GAPKI mengungkap selama periode Januari-Agustus 2025 produksi minyak sawit meningkat dibanding periode yang sama pada 2024. Begitu pula dengan konsumsi domestik yang mengalami peningkatan sekitar 5 persen selama periode yang sama dibandingkan 2024.&nbsp; &ldquo;Jadi kami prediksi bahwa pada tahun 2025, konsumsi akan mencapai atau meningkat sebesar 4,5 persen. Dan pada ekspor juga, setelah mengalami penurunan ekspor selama tiga tahun, ekspor tahun ini pulih,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pada periode Januari-Agustus 2025 pula ekspor meningkat sebesar 15 persen. Hal ini sejalan dengan permintaan ekspor ke sejumlah negara tujuan utama yang meningkat, kecuali ke Uni Eropa dan India. &ldquo;Jadi semuanya ke Rusia 19 persen, Malaysia, bahkan hampir 80 persen dan Bangladesh dan seterusnya,&rdquo; tukas dia. Berbeda pula, produksi CPO dan PKO tumbuh sebesar 13 persen pada Januari - Agustus 2025 dibandingkan dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2024.&nbsp; &ldquo;Jadi, kami memperkirakan produksi akan meningkat 3 hingga 7 persen pada tahun 2025. Kemudian, pada tahun 2026, kami memprediksi produksi akan tumbuh sekitar 3 hingga 4 persen,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp;

Prospek harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tampak menunjukan penguatan pada kuartal I tahun depan.

Prospek Harga CPO Diprediksi Menguat pada Kuartal I 2026, Berkisar USD 1.050 hingga USD 1.125 per Ton

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/tS5RjMRMjfRiG1LyqyhtpfAYlYPullMWaUhOXnh3-598155277.jpg" alt="Musdhalifah Machmud (kanan) selaku Srikandi sawit asal Makassar atau Wakil Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Musdhalifah Machmud (kanan) selaku Srikandi sawit asal Makassar atau Wakil Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Minyak sawit seringkali dituduh sebagai alasan dibalik terjadinya deforestasi di dunia. Hal ini disampaikan langsung oleh Musdhalifah Machmud selaku Srikandi sawit asal Makassar atau Wakil Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Bahkan, dia mengaku pernah mendengar hal ini pada konferensi dalam rangka REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) di Brussels. Saat itu terdengar ungkapan yang mengklaim bahwa 700 juta hektare deforestasi di dunia didorong oleh kelapa sawit. &ldquo;Itu narasi yang saya pernah dengar, dan itu saya dengar sendiri pada saat konferensi yang ada di Brussels. Waktu itu kami diundang untuk menjadi pembicara. Di situ saya dengar, kita komplain dong, 700 juta hektare deforestasi terjadi di di dunia. Kita (lahan sawit) cuma punya 30 juta hektare maksimum, kelapa sawit di dunia,&rdquo; kata Musdhalifah pada sela-sela IPOC 2025 di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Dia pun mempertanyakan di mana sisa 670 hektare lahan sawit tersebut berada. Musdhalifah menegaskan bahwa narasi seperti itu harus diluruskan. Bahkan, dunia perlu diperlihatkan bahwa negara-negara produsen kelapa sawit justru memiliki kawasan hutan yang luas. Indonesia, misalnya, masih memiliki 63 persen kawasan hutan, Malaysia 62 persen, Thailand 30 persen, Kolombia 52 persen, Nigeria 23 persen, Papua Nugini 89 persen, Kongo 69 persen, bahkan Ghana masih memiliki 68 persen kawasan hutan. &ldquo;Komoditas lain yang mereka anggap lebih ramah lingkungan, tapi mereka tidak punya hutan. Apakah itu yang kita anggap komoditas yang ramah lingkungan?,&rdquo; tukasnya. Dia menekankan bahwa sejatinya negara-negara produsen minyak sawit tetap dapat mempertahankan kawasan hutan yang ada. Sebab, masyarakat di sekitarnya memiliki penghidupan yang cukup dan merasa terpenuhi oleh komoditas yang mereka tanam, baik sawit, kakao, maupun kopi. &ldquo;Dengan punya ekonomi, mereka sudah puas, mereka bisa akses pendidikan, akses sosial, akses infrastruktur dan lain-lain, karena ada ekonomi yang mereka miliki. Mereka punya kelapa sawit, mereka bisa jual infrastruktur terbangun, mereka bisa akses ke masjid, ke gereja, ke pendidikan, karena mereka punya ekonomi. Jadi ini, narasi ini perlu kita bangun,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, ia juga menyoroti produk-produk kelapa sawit yang sering diklaim sebagai produk tak ramah bahkan merusak lingkungan. Padahal, menurutnya, lingkungan tak akan rusak akibat sawit, hanya ekosistem saja yang berubah. Sementara itu, Musdhalifah juga mengungkapkan tak semua kawasan kelapa sawit itu berasal dari hutan, hanya 5 persen. Kebanyakan berasal dari lahan-lahan kritis hingga konversi dari komunitas yang kurang produktif. &ldquo;Yang banyak itu kan melakukan reformasi, dari misalnya sudah memanfaatkan hutannya, dari HPH (Hak Pengusahaan Hutan), kemudian dari lahan-lahan yang kritis, yang marginal, yang lain-lain. Itu mostly dari situ. Atau konversi dari komunitas yang kurang produktif menjadi komunitas yang lebih produktif. Itu yang kita bangun. Dan 5 persen memang dari primary forest,&rdquo; tukasnya.

Musdhalifah Machmud menegaskan bahwa narasi deforestasi akibat minyak sawit perlu diluruskan demi kesejahteraan ekonomi.

Musdhalifah Machmud Bantah 700 juta Hektare Deforestasi di Dunia Akibat Kelapa Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/OoQYKStX0voXMUQePOBDiDFuoPLN471Ah6RrwId7-2531189466.jpg" alt="Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill berbicara di forum IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill berbicara di forum IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dorongan pemerintah untuk mempercepat adopsi biodiesel B50 memunculkan perdebatan baru di pasar minyak nabati dunia. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi pada saat bersamaan memicu kekhawatiran terkait kestabilan pasar sawit serta potensi beban fiskal yang membesar. Pembahasan itu terungkap dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di The Westin, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill, menjelaskan bahwa percepatan kebijakan dari B30, berlanjut ke B40, hingga kemudian menargetkan B50, telah membangun ekspektasi yang berlebihan di pasar. Bahkan, ia menilai kondisi tersebut mendorong harga minyak sawit mentah (CPO) tetap berada di level tinggi. &ldquo;Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,&rdquo; ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11). Menurut McGill, pelaku pasar meyakini permintaan akan terus meningkat sehingga harga sawit sudah terdorong naik bahkan sebelum kebijakan mandatory diterapkan sepenuhnya. Di sisi lain, harga solar global masih rendah sehingga menciptakan selisih biaya yang makin besar.&nbsp; Spread antara harga CPO dan solar itulah yang menjadi komponen biaya terbesar dalam produksi biodiesel. Dengan kondisi tersebut, pembiayaan B40 saja sudah cukup berat, terlebih jika target B50 dipaksakan. Ia memprediksi peningkatan pungutan ekspor (levy) hampir tidak dapat dihindari. Namun langkah tersebut justru bisa melemahkan daya saing ekspor sekaligus mengurangi minat investasi di sektor hulu.&nbsp; McGill menilai produktivitas perkebunan sawit Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang bersifat struktural. Sementara pungutan yang tinggi serta persoalan legalitas lahan menjadi faktor yang membuat investor enggan memperluas areal. &ldquo;Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Ia memperingatkan bahwa apabila pasokan sawit stagnan sementara konsumsi untuk biodiesel meningkat tajam, maka siklus tekanan akan muncul, yakni volume ekspor menurun, pemasukan levy turun, dan pada akhirnya pungutan harus dinaikkan kembali. Dampaknya akan langsung terasa di pasar utama seperti India dan Pakistan yang sangat peka terhadap harga. Jika harga sawit melonjak, kedua negara itu cenderung beralih ke minyak nabati yang lebih murah. Sementara di Tiongkok dan Eropa, posisi sawit sudah tersisih oleh kuatnya pasokan kedelai dan bertambah ketatnya aturan keberlanjutan. Dari perspektif industri, McGill juga menyebut kapasitas produksi biodiesel domestik belum sepenuhnya siap untuk mendukung pencampuran B50. Namun ia juga mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam mencapai kadar campuran tinggi. &ldquo;Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa,&rdquo; tukas dia. Kendati demikian, secara ekonomi ia menilai percepatan menuju B50 seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif. Ia mengusulkan mekanisme mandatory yang fleksibel, serupa dengan kebijakan campuran gula-etanol di Brasil.&nbsp; Pemerintah bisa mengatur volume serapan biodiesel berdasarkan naik turunnya harga CPO dan solar. Ketika harga sawit tinggi, penggunaan biodiesel dikurangi, saat harga rendah, serapan diperbesar. Dengan pengaturan waktu yang tepat. McGill menegaskan bahwa kesuksesan bukan ditentukan oleh seberapa cepat B50 diwujudkan.&nbsp; &ldquo;Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di tengah dorongan besar menuju transisi energi, pandangan McGill menekankan satu hal. Keberhasilan program biodiesel tidak semata ditentukan oleh tingginya kadar campuran, tetapi oleh keseimbangan antara aspek energi, fiskal, industri, dan dinamika pasar global. &nbsp; &nbsp;

Dorongan pemerintah untuk adopsi biodiesel B50 memunculkan perdebatan terkait dampak pada pasar sawit dan fiskal.

Biodiesel B50 Belum Siap Diterapkan? Julian McGill Dorong Pendekatan Adaptif dan Fleksibel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/00-10-51-migora.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng curah. Dok Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA) Atul Chaturvedi menilai bahwa India sedang berada pada titik menentukan dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak nabatinya. Dengan konsumsi yang terus bertambah sementara produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi. Alhasil, India disebut harus mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas produksi nasional sekaligus memperdalam kerja sama dengan negara-negara pemasok utama. &ldquo;India adalah pasar minyak nabati terbesar di dunia, namun sekaligus negara yang paling rentan karena ketergantungan impor mencapai 60%. Ini adalah tantangan besar yang tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan tarif, melainkan melalui upaya peningkatan produksi domestik dan kemitraan regional yang lebih kuat,&rdquo; ujar Atul Chaturvedi di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Dalam presentasinya, Chaturvedi menjelaskan bahwa kebutuhan minyak nabati India akan terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Saat ini India merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia dan diperkirakan naik ke posisi ketiga pada 2030. India saat ini menyumbang 11 persen dari permintaan minyak nabati global. Konsumsinya mencapai sekitar 26,5 juta ton, dengan minyak sawit menyumbang 37 persen. Impor sawit mencapai 8,25 juta ton atau sekitar separuh dari total impor minyak nabati negara tersebut. Pada 2047, kebutuhan minyak nabati nasional diproyeksikan melesat hingga 50 juta ton, sedangkan konsumsi sawit diperkirakan bisa mencapai 19 juta ton. &ldquo;Pertanyaannya sederhana tetapi krusial, dari mana minyak sebanyak itu akan dipenuhi?,&rdquo; tegas Chaturvedi. Ia mengungkapkan bahwa India kerap melakukan penyesuaian tarif impor guna menjaga kestabilan harga dan melindungi pendapatan petani. Namun, menurutnya, kebijakan tarif tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. &ldquo;Tarif tinggi ibarat ular yang memakan ekornya sendiri. Alih-alih menekan eksportir luar negeri, yang terbebani justru konsumen domestik. Harga naik, daya beli turun, dan industri ikut terpukul,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Atul Chaturvedi menyoroti tantangan India dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dan pentingnya kerja sama internasional.

India Kritis! Konsumsi Minyak Nabati Melejit, Ketergantungan Impor Jadi Risiko Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/diskusi-di-RBi-Berlin-dinarsa-JPC.jpg" alt="Dari kiri, moderator Christina Schott, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Vito Cecere (direktur relasi akademis, pendidikan dan riset di kantor Federal Jerman), Prof. Helmut K. Anheier (Profesor Sosiologi dan anggota Luskin School of Public Affai" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, moderator Christina Schott, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Vito Cecere (direktur relasi akademis, pendidikan dan riset di kantor Federal Jerman), Prof. Helmut K. Anheier (Profesor Sosiologi dan anggota Luskin School of Public Affai</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) disebutkan berada pada arah yang berbeda dengan keberlanjutan. Sebab, EUDR dinilai diskriminatif pada negara berkembang hingga membebani petani kecil. Adapun Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menjelaskan bahwa terdapat tiga nilai global dari keberlanjutan, yakni pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan itu sendiri. Bahkan, EUDR dianggap turut bertentangan dengan hukum Indonesia tentang keberlanjutan. &ldquo;Karena EUDR jelas mengecualikan petani kecil, dan oleh karena itu tidak ada keadilan sosial dalam EUDR,&rdquo; kata Arif di IPOC 2025, Westin Hotel, Bali, Kamis (13/11). Arif bercerita bahwa pihaknya sempat mendukung sembilan petani perempuan Indonesia pada industri kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Semuanya pergi ke Brussel Belgia, London Inggris, hingga ke Food &amp; Agriculture Organization (FGA). Namun, semuanya bercerita bahwa sangat sulit bagi petani untuk memenuhi semua peraturan yang ditetapkan EUDR. &ldquo;Dalam konteks petani kecil kelapa sawit, mereka tidak mengekspor langsung ke Eropa. Produk mereka, kolam pangan mereka, dijual ke pabrik yang lebih besar, dan pabrik tersebut mungkin mengekspor atau tidak ke Eropa,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Jadi masih ada celah di sana, yaitu apakah petani kecil kelapa sawit akan mengekspor. Produk mereka akan diekspor ke Eropa atau tidak. Namun, kopi dan kakao, mereka terkena dampak langsung,&rdquo; imbuh Arif. Di sisi lain, Arif bercerita pada saat dirinya berkunjung ke perkebunan kopi di Jawa Barat dan perkebunan kakao di Bali. Para petani di situ, dijelaskannya, mengelola, mengolah, mengemas, memanen, hingga mengekspor hasil perkebunan sendiri lantaran memiliki koperasi. Koperasi tersebut dijalankan oleh seseorang dan dibayar. Terkadang petani tersebut malah turut menjadi bagian dari koperasi. &ldquo;Jadi di bawah EUDR, petani kita dianggap sebagai operator, petani kita dianggap sebagai eksportir. Jadi saya pikir yang kita lihat adalah banyak petani di Indonesia tidak akan dapat memenuhi persyaratan EUDR,&rdquo; jelasnya. Solusinya, Arif menyarankan mekanisme komunikasi antara Indonesia dengan Uni Eropa pada perjanjian tentang kayu, yakni FLEGT-VPA. Arif merekomendasikan pembentukan unit otoritas perizinan sebagai pintu komunikasi resmi untuk memverifikasi asal usul suatu produk dengan data yang tetap tersimpan di Indonesia. Dia mencontohkan sebuah kayu dari Indonesia yang akan dikirim ke Eropa. Otoritas yang berwenang di Eropa pun meragukan atau menerima keluhan. Maka otoritas yang berwenang akan mengirimkan permintaan ke unit informasi perizinan di Indonesia dan bisa menanyakan status pengiriman kayu khusus ini. &ldquo;Apakah berasal dari luar negeri? dari mana asalnya, dan semua data yang diperlukan. Jadi datanya, data keberlanjutan, keadilan sosial, semua jenis data perizinan disimpan di Indonesia. Dan jika importir atau otoritas yang berwenang ingin tahu apakah kursi tertentu, parket kayu tertentu, atau apa pun, diragukan, dan mereka ingin tahu kualitasnya, mereka ingin tahu ketertelusurannya, maka mereka bertanya kepada unit informasi perizinan ini, dan unit ini akan memberi tahu mereka situasi, A, B, C, D, apa pun situasi paketnya,&rdquo; tukasnya. Arif menekankan langkah ini hanyalah cara untuk memfasilitasi implementasi EUDR dengan cara yang paling berkeadilan sosial, paling berkelanjutan, dan paling masuk akal.&nbsp; &ldquo;Saya pikir ini adalah sesuatu yang dapat kita pelajari, harus kita telaah secara mendalam, dan semoga ini akan menjadi salah satu elemen yang dapat menjadi solusi implementasi EUDR dan solusi bagi perbatasan kecil kita juga,&rdquo; tutup Arif.

Kebijakan EUDR dianggap diskriminatif bagi petani kecil di Indonesia, perlu solusi komunikasi untuk keadilan sosial.

EUDR Berdampak ke Petani Kecil, Indonesia Tawarkan Model Kolaborasi FLEGT-VPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/7lAcfsqNR2hCDsqBljN0i5ReIqnvQr64FBPonk4z-1202418529.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kesepakatan bersama dengan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Keamanan Ekonomi, Maro&scaron; &Scaron;efčovič, Selasa (23/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kesepakatan bersama dengan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Keamanan Ekonomi, Maro&scaron; &Scaron;efčovič, Selasa (23/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu pilar ekonomi terpenting di Indonesia. Bahkan, surplus neraca perdagangan pada September 2025 mencatatkan kelapa sawit sebagai salah satu kontributor utama. Hal ini disampaikannya pada sambutan virtual saat ingin membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, pada Kamis (13/11). &ldquo;Kelapa sawit tetap menjadi salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia. Pada September 2025, neraca perdagangan mencatat surplus USD 4,34 miliar, dengan kelapa sawit sebagai salah satu kontributor utama,&rdquo; jelas dia. Dari Januari hingga September, ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai 28,55 juta ton, meningkat dibandingkan tahun lalu. Bahkan, India dan Tiongkok tetap menjadi pembeli utama, di samping Jepang dan Selandia Baru yang mencatatkan peningkatan permintaan.&nbsp; &ldquo;Harga rata-rata pembelian minyak sawit dan buah segar berada di kisaran Rp 3.000 per kilogram dan hal ini memberikan dampak positif bagi produsen maupun petani kecil,&rdquo; jelas dia. Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, pemerintah juga memperkuat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memastikan produksi kelapa sawit selaras dengan standar lingkungan dan global. Bahkan, sistem informasi ISPO yang menghubungkan validasi, sertifikasi, dan data perdagangan juga tengah dipersiapkan.&nbsp; &ldquo;Sistem ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time,&rdquo; ungkap dia. Di sisi lain, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia juga sedang mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yang berkelanjutan. Hal ini berdasarkan persiapan program biodiesel B50 yang dipersiapkan pada semester kedua tahun depan. &ldquo;Emisi gas rumah kaca kami telah berkurang sekitar 41,46 juta ton setara CO2. Kami juga sedang mempersiapkan pemanfaatan minyak sawit untuk bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan diharapkan dalam dua hingga tiga tahun produk ini dapat mulai beroperasi,&rdquo; bebernya. Dia menekankan, minyak sawit terus memainkan peran kunci sebagai sumber energi, inovasi, dan kekuatan nasional. Indonesia tak boleh berhenti mengekspor bahan baku, tapi terus meningkatkan produk, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri. &ldquo;Salah satu contohnya adalah kerja sama antara PT Pindad dan BPDP dalam pengembangan produksi industri pertahanan. Inisiatif ini akan menggunakan sumber daya lokal, termasuk minyak sawit sebagai bahan baku utama,&rdquo; tukas Airlangga. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia dan inovasi energi.

Menko Airlangga Ungkap Surplus Neraca Perdagangan pada September 2025 Ditopang oleh Kelapa Sawit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Q41b5BfUQ4B3YIbSf6TGI4pW6yKAa6EEkmXJgANu-4016656710.jpg" alt="Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy turut menjadi pembicara pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy turut menjadi pembicara pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy turut menjadi pembicara pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025. Dirinya menyoroti bahwa pemanasan global beriringan dengan meningkatnya jumlah populasi manusia. Bahkan, pada saat yang sama, kebutuhan pangan dan energi turut meningkat. Meskipun di satu sisi, lahan yang dimiliki masih sama besarnya. Alhasil, demi memenuhi kebutuhan ini, yang dibutuhkan tak hanya peningkatan produksi, melainkan pengelolaan pasokan yang lebih cerdas, pengelolaan permintaan yang wajar, dan distribusi produk yang bijaksana. Listrik juga turut miliki andil besar pada hal ini. Listrik menyediakan makanan sehat hingga menjadi mata pencaharian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Hanya saja, seiring dengan meningkatnya permintaan, manusia harus mengelolanya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. &ldquo;Dan kita harus memastikan bahwa rantai pasok nilai minyak pertanian, dari petani hingga konsumen di seluruh dunia, beroperasi dengan transparansi, keadilan, dan dialog terbuka, sebagaimana yang telah kita lakukan, dan telah kita lakukan, dan kita ingin melakukannya selama beberapa hari,&rdquo; kata Pambudy pada IPOC 2025 di Hotel Westin, Bali, Kamis (13/11). Menurutnya, Indonesia harus bertekad untuk mengelola proses ini dengan cermat, bijaksana, dan inklusif. Menyadari pula apa yang dibuat pada hari ini akan membentuk kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini juga berlaku pada minyak sawit. &ldquo;Bagi Indonesia, minyak sawit lebih dari sekadar komoditas, sebagaimana telah disampaikan oleh beberapa pembicara. Minyak sawit adalah jembatan. Melalui minyak sawit, kita terhubung dengan berbagai bangsa, komunitas, dan industri di seluruh dunia, bukan dengan persaingan, melainkan dengan kerja sama dan nilai-nilai bersama,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Dia menyarankan, sebagai anggota masyarakat global yang bertanggung jawab, Indonesia tetap berkomitmen untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tujuan-tujuan ini adalah kompas moral bagi pembangunan modern dan masa depan, yang menghubungkan kesejahteraan, manusia, dan planet menjadi satu visi yang tak terpisahkan.&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kami akan terus menyeimbangkan pertumbuhan dengan pengelolaan, memastikan bahwa kemajuan kami tidak mengorbankan alam dan tidak mengorbankan generasi mendatang,&rdquo; tegas dia. Pada kesempatan yang sama, dirinya juga meminta para komunitas agribisnis minyak sawit untuk bersikap lebih adil pada petani kecil, pekerja perkebunan, dan keluarga. &ldquo;Keadilan dalam perdagangan minyak sawit global harus berarti keadilan bagi mereka juga,&rdquo; tegas dia.&nbsp; Sebagai informasi, GAPKI mencatat produksi minyak sawit mencapai 43 juta ton pada September 2025 atau 11 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.&nbsp; Pada sisi ekspor, termasuk CPO dan turunannya, oleokimia, serta biodiesel juga mencapai lebih dari 25 juta ton, dengan angka 13,4 lebih tinggi dari tahun lalu. Angka ini menyuplai dengan devisa yang menakjubkan sebesar yakni USD 27,3 miliar yang berarti 40 persen lebih tinggi dari tahun lalu. Sementara di dalam negeri, konsumsi domestik tetap di angka 18,5 juta ton dibandingkan 17,6 juta ton pada tahun lalu. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri PPN Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global di IPOC.

Bappenas: Minyak Sawit Jadi Jembatan Kerja Sama Global, Bukan Sekadar Komoditas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/pocpoccc-3713650161.jpg" alt="Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono (kanan kedu). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono (kanan kedu). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) kembali menjadi sorotan dengan rencana penyelenggaraan forum strategis tahunan yang telah menjadi barometer penting, yakni konferensi sawit yang mempertemukan pemerintah, para pakar internasional, dan pegiat industri.&nbsp; Ajang akbar ini, The 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook (IPOC 2025), dijadwalkan berlangsung pada 12&ndash;14 November 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Konferensi tahun ini mengusung tema ambisius 'Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade'. Tema ini dipilih untuk mencerminkan komitmen industri sawit Indonesia dalam memperkuat tata kelola, menjaga daya saing di tengah dinamika perdagangan dunia, serta menyikapi perkembangan global mengenai kontribusi industri sawit dalam kebijakan bauran energi atau biofuel.&nbsp; Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan minyak nabati global, di mana industri ini terus beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, tantangan lingkungan, serta transformasi energi hijau yang tengah berkembang pesat di berbagai negara. Dalam konteks ekonomi nasional, sektor sawit juga menjadi pilar penting yang menopang ekspor nonmigas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi jutaan masyarakat di wilayah perkebunan. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa penyelenggaraan IPOC 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan gagasan strategis dan kebijakan adaptif yang memperkuat posisi Indonesia di pasar global. &ldquo;IPOC merupakan forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke depan, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit dalam mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global,&rdquo; ujar Eddy di kantornya, Selasa (28/10). IPOC 2025 akan menghadirkan deretan pembicara nasional dan internasional terkemuka di bidang minyak nabati dan kebijakan perdagangan. Analisis mengenai proyeksi harga dan tren pasar minyak nabati dunia akan disampaikan oleh Thomas Mielke (Executive Director Oil World), sementara Julian McGill (pendiri Glenauk Economics) akan memberikan pandangan tentang dinamika makroekonomi komoditas.&nbsp; Dari Tiongkok, Ryan Chen dari Cargill Investments akan memaparkan outlook ekonomi Tiongkok dan prospek bagi industri sawit, disusul oleh Satia Varqa dari FastMarkets yang akan mengulas respon strategis dalam menghadapi tantangan pasar global. Seperti gelaran tahun-tahun sebelumnya, sorotan utama akan kembali tertuju pada Dorab Mistry (Godrej International Ltd.), analis minyak nabati senior terkemuka dunia yang akan menguak prospek harga tahun mendatang. Isu keberlanjutan dan regulasi global juga akan dibahas mendalam oleh Pietro Paganini, pakar komunikasi dan kebijakan publik internasional. Sementara itu, Eddy Abdurrachman dan Andri Hadi akan menyoroti arah kebijakan serta diplomasi sawit Indonesia di tingkat internasional. Analisis mendalam mengenai rantai pasok, kebijakan energi, serta prospek investasi jangka panjang di sektor minyak nabati akan disampaikan oleh M. Fadhil Hasan dan Oscar Tjakra. Sesi-sesi khusus akan menghadirkan arahan dan pandangan strategis dari para pembuat kebijakan. Sejumlah nama kunci yang akan hadir antara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Republik Indonesia, Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Para keynote speakers ini akan menyampaikan bagaimana peta jalan industri sawit menuju target Indonesia Emas 2045, serta seperti apa dampak kebijakan tarif Trump dan implementasi EUDR terhadap pasar dan daya saing industri kelapa sawit. Selain itu, pandangan dari sisi pemerintah juga akan semakin menarik dan relevan di bawah topik tentang kompleksitas tantangan serta target maupun kontribusi yang dapat diperankan industri kelapa sawit nasional, terutama terkait dengan rencana peningkatan bauran biodiesel menjadi B50. Selain rangkaian konferensi yang kaya akan analisis mendalam, acara ini juga akan menyelenggarakan pameran industri yang menampilkan perkembangan terkini teknologi, produk, dan layanan pendukung, yang telah memasuki penyelenggaraan ke-21. &ldquo;Seluruh rancangan penyelenggaraan IPOC ini diharapkan menjadi masukan penting bagi para pelaku industri sawit nasional,&rdquo; ujar Ketua Panitia IPOC 2025, Mona Surya. Dengan animo peserta yang terus meningkat, Mona Surya optimis penyelenggaraan tahun ini dapat menarik lebih dari 1.500 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, pembuat kebijakan, analis, dan investor dari berbagai belahan dunia.&nbsp; IPOC 2025, menurutnya, bukan hanya sebuah konferensi, melainkan sebuah investasi strategis untuk memahami masa depan dan merajut kemitraan dalam menghadapi kompleksitas industri minyak sawit global. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

The 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook (IPOC 2025), dijadwalkan berlangsung pada 12–14 November 2025 di Bali.

GAPKI Siap Gelar IPOC 2025, Memperkuat Tata Kelola dan Daya Saing Sawit Global di Tengah Kompleksitas

IPOC 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IPOC 2025

Berita Terkini