<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/image-51-3066638719.jpg" alt="Logo Harlah ke-71 IPNU Tahun 2025. (IPPNU)" width="100%">
<figcaption>Logo Harlah ke-71 IPNU Tahun 2025. (IPPNU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki sejarah panjang dalam mewadahi pelajar putri Nahdlatul Ulama, untuk berkembang di dunia pendidikan, dakwah, dan keislaman.&nbsp; Organisasi ini lahir dari semangat para remaja putri NU yang ingin berkontribusi lebih besar dalam masyarakat, khususnya dalam bidang intelektual dan spiritual. Seiring perjalanan waktu, IPPNU terus beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan perjuangannya. Dilansir dari laman NU Online Jawa Barat, Sabtu (1/3), IPPNU merupakan badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 2 Maret 1953 di Malang, Jawa Timur.&nbsp; Awalnya, IPPNU berfokus pada pembinaan dan pengkaderan remaja putri NU yang masih bersekolah di madrasah tingkat menengah dan atas, serta santri putri di pesantren.&nbsp; Namun, seiring perkembangan zaman, pada tahun 1988, organisasi ini mengubah akronimnya menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Perubahan ini sempat menimbulkan interpretasi yang keliru, sehingga pada 2003 IPPNU kembali ke khittah awalnya sebagai organisasi pelajar putri NU dengan rentang usia 12&ndash;30 tahun. Perjalanan panjang IPPNU bermula dari perbincangan ringan beberapa remaja putri di Sekolah Guru Agama (SGA) Surakarta. Mereka mendiskusikan keputusan Muktamar ke-20 NU di Surakarta yang menyepakati perlunya organisasi pelajar di kalangan nahdliyat.&nbsp; Dalam forum tersebut, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, dan badan otonom NU lainnya sepakat membentuk tim resolusi IPNU putri pada Kongres IPNU di Malang, Jawa Timur.&nbsp; Meski awalnya IPNU putri hanya direncanakan sebagai departemen dalam tubuh IPNU, perdebatan panjang akhirnya menghasilkan keputusan untuk menjadikannya organisasi yang berdiri sendiri. Hingga pada 2 Maret 1955, IPNU Putri resmi dideklarasikan sebagai organisasi mandiri. Keputusan ini diperkuat dengan dukungan PB Ma&rsquo;arif NU dan Ketua PP Muslimat NU, Hj. Mahmudah Mawardi.&nbsp; Dalam kepengurusan awal, Umroh Mahfudhoh terpilih sebagai Ketua, sedangkan Syamsiyah Muthalib menjabat sebagai Sekretaris. Organisasi ini kemudian dikenal dengan nama IPPNU setelah PB Ma&rsquo;arif NU memberikan pengesahan atas resolusi pendiriannya. Seiring berjalannya waktu, IPPNU terus berkontribusi dalam dunia pendidikan, dakwah, dan keislaman. Pada Februari 1956, konferensi pertama IPPNU digelar di Surakarta, diikuti oleh berbagai daerah.&nbsp; Kemudian, pada 1&ndash;4 Januari 1957, IPPNU berpartisipasi dalam Muktamar IPNU di Pekalongan, yang melahirkan lambang resmi IPNU-IPPNU. Forum-forum ini semakin memperkuat eksistensi IPPNU sebagai organisasi pelajar putri yang solid. Dalam Konferensi Besar (Konbes) pertama di Yogyakarta pada 1960, IPPNU mulai membahas berbagai aspek keorganisasian, pendidikan Islam, serta penguatan bahasa Arab.&nbsp; Pada Konbes III tahun 1964 di Pekalongan, IPPNU menghasilkan Doktrin Pekalongan yang menegaskan visi perjuangannya. Dalam kongres tahun 1966 di Surabaya, IPNU dan IPPNU mengajukan permohonan kepada PBNU untuk diakui sebagai badan otonom, yang akhirnya dikabulkan pada Muktamar NU 1967 di Bandung, meski begitu perjalananya tidak selalu mudah. Tantangan besar muncul ketika pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1958 yang mengatur organisasi pelajar, membatasi aktivitas mereka hanya dalam wadah OSIS.&nbsp; Kebijakan ini sempat membuat IPPNU mengalami stagnasi. Namun, dalam Kongres IX IPPNU di Jombang tahun 1987, organisasi ini melakukan reformasi besar dengan mengubah kepanjangan namanya menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Perubahan nama ini bertahan hingga Konbes IPPNU di Lampung tahun 1990, yang menegaskan citra diri organisasi. Selanjutnya, pada Kongres X IPPNU tahun 1991 di Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem, Rembang, IPPNU kembali menegaskan independensinya sebagai organisasi pelajar. Kongres XI di Garut tahun 1996 semakin memperjelas batas usia kepemudaan dalam IPPNU agar setara dengan organisasi kepemudaan lainnya. Memasuki era reformasi, Konbes IPPNU tahun 1998 di Jakarta menghasilkan rekomendasi penting, yakni dukungan terhadap pendirian PKB tanpa menggunakan nama NU.&nbsp; Pada Kongres XII tahun 2000 di Makassar, IPPNU kembali ke fokus utama sebagai organisasi berbasis kepelajaran dan wacana gender. Akhirnya, dalam Kongres XIII tahun 2003 di Surabaya, IPPNU kembali menggunakan nama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan panjangnya, IPPNU tetap menjalin hubungan erat dengan IPNU sebagai mitra kerja. Selain itu, IPPNU juga berinteraksi dengan berbagai organisasi kepemudaan lainnya yang tergabung dalam KNPI.&nbsp; Kiprah IPPNU dalam pendidikan, dakwah, dan keislaman tidak hanya sebatas membangun intelektualitas pelajar putri, tetapi juga memperkuat karakter dan peran perempuan dalam masyarakat. Hari lahir IPPNU menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang organisasi ini dalam membina generasi muda putri NU. Dengan semangat pendidikan, dakwah, dan keislaman, IPPNU terus berupaya mencetak kader yang berakhlak, cerdas, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan agama.

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki sejarah panjang dalam mewadahi pelajar putri Nahdlatul Ulama

Memperingati Hari Lahir IPPNU: Menelusuri Kiprah Pelajar Putri NU dalam Pendidikan, Dakwah, dan Keislaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/WhatsApp-Image-2024-12-18-at-1949031-3903143261.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Agama meraih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024 yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dengan nilai 92,72, Kementerian Agama menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan memiliki keterhubungan kuat antara perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja. Penilaian IPPN merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada pengukuran kualitas hasil perencanaan di setiap kementerian/lembaga. Hasil itu menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun Kementerian Agama telah berbasis dampak (outcome) dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor agama. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Agama atas capaian tersebut. Keberhasilan itu tidak lepas dari arahan dan kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang terus mendorong profesionalisme, integritas, dan inovasi, dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan. &rdquo;Keberhasilan ini adalah buah dari kepemimpinan visioner Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang selalu mengedepankan nilai-nilai reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Agama. Arahan beliau menjadi landasan kuat bagi kami dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat,&rdquo; ujar Muhammad Ali Ramdhani. Dia menambahkan, capaian itu menjadi bukti keberpihakan Kementerian Agama kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam peningkatan layanan publik berbasis nilai-nilai agama. &rdquo;Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri yang terus memberikan dukungan penuh kepada seluruh jajaran, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang direncanakan selalu selaras dengan visi besar pembangunan nasional. Kementerian Agama menjadi institusi yang profesional dan terpercaya dalam melayani masyarakat,&rdquo; tambah Muhammad Ali Ramdhani. Hasil penilaian ini juga menjadi pengakuan atas kerja keras Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran. &rdquo;Biro Perencanaan dan Penganggaran telah bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen untuk menjaga standar perencanaan terbaik. Ke depan, kami akan terus mempertahankan capaian ini dan melaksanakan rekomendasi hasil penilaian IPPN, sebagaimana arahan Bapak Menteri Agama,&rdquo; ujar Ramdhani. Hasil penilaian ini mencerminkan konsistensi Kementerian Agama dalam menjamin keterhubungan antara tujuan, sasaran, dan program pembangunan di berbagai sektor. Keberhasilan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus melaksanakan perencanaan yang berkualitas, relevan, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama.

Kemenag raih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024 dari Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian Agama Raih Predikat Sangat Baik dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/alissa-wahid-3670916111.jpg" alt="Wakil Ketua Satgas Nasional GKMNU Alissa Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Satgas Nasional GKMNU Alissa Wahid</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) menggelar acara sosialisasi Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (GKMNU) dalam acara Rakernas. Hal tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan IPPNU dalam program besar dari PBNU yaitu GKMNU. Acara ini dihadiri oleh Alissa Wahid, Wakil Ketua Satgas Nasional GKMNU, yang juga merupakan putri dari almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pengantar acara disampaikan oleh Ketua Umum PP IPPNU, Whasfi Velasufah, yang membuka kegiatan dengan menyampaikan tujuan besar dari Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama dan peran IPPNU untuk mensukses program GKMNU. Dalam sambutannya, Whasfi Velasufah mengajak para peserta untuk bersama-sama berpartisipasi aktif terlibat dalam program GKMNU ini yang ada di wilayah-wilayah dengan memberdayakan Lembaga Konseling Pelajar Putri. "Sosialisasi GKMNU ini merupakan langkah konkret dan ikhtiar bersama PP IPPNU dalam mewujudkan visi misi dari keluarga maslahah. Kami berharap melalui sosialisai ini, Rekanita sekalian dapat lebih memahami peran penting keluarga dalam pembangunan bangsa," kata Whasfi Velasufah. Alissa Wahid, sebagai narasumber utama dalam acara tersebut, memberikan pandangan dan pemahamannya mengenai pentingnya peran keluarga dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Ia juga menjelaskan bahwa GKMNU merupakan ruang bersama bagi seluruh banom untuk bekerja sama membangun peradaban dari lingkup terkecil. &ldquo;Ada 6 dimensi program yang dipandang mempengaruhi kualitas keluarga yaitu relasi masyarakat, keluarga sejahtera, keluarga terdidik, keluarga cinta alam. Dan IPPNU harus mengambil peran dimasing-masing program tersebut, IPPNU harus hadir dan lantang menyuarakan isu-isu pencegahan pernikahan anak, pencehagan stunting dan program-program bimbingan anak dan remaja&rdquo;. Ungkap Alissa Wahid Acara sosialisasi GKMNU ini dihadiri oleh PW IPPNU se-Indonesia dan juga pengurus PP IPPNU. Acara berlangsung sangat efektif memberikan warna dalam diskusi dan tanya jawab yang berlangsung antara peserta dan narasumber. Diharapkan, melalui sosialisasi ini, seluruh kader IPPNU dapat memahami tujuan besar dari&nbsp; Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama, sehingga dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi positif khususnya&nbsp; di 5 wilayah yang ada di Indonesia, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dengan berfokus dilingkup remaja dan pelajar. (*)

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) menggelar acara sosialisasi Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (GKMNU)

Ketua PP IPPNU Ajak Kader IPPNU Berkontribusi Sukseskan Program GKMNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/WhatsApp-Image-2023-06-25-at-111707-4273701394.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hadiri pelantikan PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Sidoarjo periode 2023 - 2025." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hadiri pelantikan PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Sidoarjo periode 2023 - 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Sidoarjo periode 2023 - 2025 secara resmi dilantik di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (24/6). Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, pemuda-pemuda Sidoarjo bukan hanya sekadar berpendidikan tetapi juga berkeahlian. &rdquo;Selamat atas dilantiknya PC.IPNU dan IPPNU Kabupaten Sidoarjo yang baru jabatan yang diemban harusnya diiringi dengan semangat baru, terobosan yang baru dan semuanya termasuk komitmen yang baru,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor menyatakan, terlampau banyak generasi muda yang berpendidikan tetapi minim yang mempunyai keahlian. Statusnya sarjana berpendidikan itu tidak dibarengi dengan keahlian. &rdquo;Tidak cukup hanya menjadi orang pintar tidak cukup hanya punya titel tapi yang terpenting adalah orang yang harus praktik dan punya keahlian. Serta 100 persen orang yang ahli itu pasti orang yang mempunyai pengalaman dalam keahliannya dengan praktik,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali. Sementara itu, Ketua PW IPNU Provinsi Jawa Timur M. Fakhrul Irfansyah menitipkan pesan bahwa IPNU dan IPPNU Kabupaten Sidoarjo banyak pola-pola adaptasi yang harus lakukan dengan cepat dan tepat. Positioning anak muda ini perlu ditentukan bagaimana pada 2030 sampai 2045, Indonesia mengalami tsunami pemuda. &rdquo;Maka dari itulah saya ingin berpesan perlu kita melakukan take over pemuda. Dulu sektor-sektor sentral dipegang dan dikuasai generasi tua sehingga bagaimana nanti Indonesia bisa mengeolola nak muda dengan bagus salah satunya dengan melalui IPNU dan IPPNU,&rdquo; terang M. Fakhrul Irfansyah. Ketua IPNU dan IPPNU terpilih Afif dan Munadia menyampaikan PC IPNU dan IPPNU tidak akan menciptakan periode zaman sesuai dengan apa yang diinginkan bukan meniru yang dilakukan orang lain. Tidak harus viral di medsos namun tetap mengumandangkan komitmen menjadi pribadi yang peduli sosial. &rdquo;Saat ini sudah banyak negara di dunia yang anak mudanya mampu take over menguasai sektor apapun. IPNU dan IPPNU dihadirkan untuk membantu mengelola anak-anak muda supaya kreatif inovatif apa yang dikhawatirkan oleh generasi sebelumnya,&rdquo; ucap Afif.

Bupati Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, pemuda-pemuda Sidoarjo bukan hanya sekadar berpendidikan tetapi juga harus punya keahlian

Bupati Sidoarjo Hadir di Pelantikan PC IPNU-IPPNU Sidoarjo Periode 2023-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/WhatsApp-Image-2023-05-29-at-114458-3911761218.jpg" alt="Kegiatan Sukodono Bersalawat dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Minggu (28/5) malam." width="100%">
<figcaption>Kegiatan Sukodono Bersalawat dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Minggu (28/5) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kegiatan Sukodono Bersalawat menjadi Minggu malam yang penuh berkah dan kemeriahan bagi masyarakat Sukodono, digelar pada Minggu (28/5), di halaman MPP Kecamatan Sukodono. Kegiatan dihadiri Ketua PCNU Sidoarjo H Zainal Abidin, Gus Roqi, Gus Rozi, dan Habib Reza. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali turut hadir dalam kegiatan tersebut. Bupati mengapresiasi kinerja MWCNU Sukodono yang menyelenggarakan acara mulia tersebut. Dedikasi MWCNU Sukodono dalam membangun kekuatan IPNU-IPPNU di wilayahnya patut diacungi jempol. Komitmen MWCNU Sukodono mengembangkan IPNU-IPPNU tidak diragukan. &rdquo;Terbukti seluruh ranting IPNU-IPPNU di Kecamatan Sukodono,&rdquo; tutur Ahmad Muhdlor Ali. Hal seperti itu menurut Gus Muhdlor penting untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi regenerasi IPNU-IPPNU. &rdquo;Sukodono adalah salah satu kecamatan yang ranting IPNU-IPPNU-nya penuh semua. Ini yang memang harus wujudkan, namun akan menjadi masalah serius jika di beberapa kecamatan lain terdapat Muslimat maupun Fatayat namun IPNU-IPPNU-nya tidak ada,&rdquo; ujar Gus Muhdlor. Gus Muhdlor mengatakan, acara Sukodono Bersalawat menjadi satu tolak ukur kesuksesan kaderisasi dan regenerasi IPNU-IPPNU. Dengan kehadiran para tokoh agama, generasi muda NU Sukodono mendapatkan dorongan dan dedikasi yang besar. Di hadapan ratusan warga yang hadir, Gus Muhdlor memberikan pesan penting yakni menjaga tradisi regenerasi yang telah dibangun. Regenerasi yang sukses akan memastikan kelangsungan dan keberlanjutan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi ciri khas NU. &rdquo;Tradisi regenerasi ini merupakan warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Generasi muda harus terus dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai bidang, termasuk dalam organisasi IPNU-IPPNU,&rdquo; kata Gus Muhdlor. Gus Muhdlor menambahkan, Sukodono Bersalawat telah menjadi momentum berharga dalam memperkuat kekuatan IPNU-IPPNU di Sukodono. Acara itu menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan kaderisasi dan regenerasi dapat dicapai melalui kerja keras, komitmen, serta dukungan penuh dari tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. &rdquo;Semoga acara Sukodono Bersholawat menjadi inspirasi bagi kecamatan lain untuk mengembangkan dan menjaga tradisi regenerasi yang sama dalam upaya memperkuat peran generasi muda NU di masa depan,&rdquo; ucap Gus Muhdlor.

MWCNU Sukodono menyelenggarakan kegiatan Sukodono Bersalawat, Minggu (28/5) malam, di halaman MPP Kecamatan Sukodono

Sukodono Bersalawat Momentum Kesuksesan Regenerasi IPNU-IPPNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IPNU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) periode 2022-2025 resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Pelantikan digelar di Golden Boutique Hotel, Jakarta, Selasa, (31/1).  Ketua IPNU Muhammad Agil Nuruz Zaman mengatakan, pihaknya akan mendorong para pelajar agar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik untuk menyongsong genarasi emas. Menurutnya, masa depan bangsa adalah milik generasai muda dan remaja termasuk, IPNU dan IPPNU.  “Gambaran ke depan ini bagaimana bangsa ini punya gerasi yang unggul dan tangguh. Dan ini akan terjadi bila yang cepat mengalahkan yang lambat, tidak lagi yang kecil mengalahkan yang besar, atau kuat mengalahkan yang lemah. Kuncinya saat ini cepat," papar Agil dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  Sejauh ini, Agil mengakui, gerakan IPNU masih belum berkonsentrasi pada kesiapan palajar dalam menghadapi perkembangan. Padahal, pembentukan organisasi banom NU ini sebagai wadah bagi santri, pelajar dan remaja agar dapat berkontribusi bagi bangsa.  "Kita tidak fokus pada gerakan kita. Mangkanya, kita harus fokus kembali ke pelajar. Kita akan massifkan gerakan-gerakan akar rumput, gerakan-gerakan di sekolah," jelasnya.  Di era kepengurusannya, ia pun bertekad untuk fokus membenahi sistem kaderisasi yang ada di IPNU. Dengan begitu, IPNU dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang ada.  “Produk kaderisasi IPNU harus terus diperbaiki, bila perlu diurai kembali dan disesuaikan dengan tantangan zaman,” jelas dia.  Sementara itu, Ketua PP IPPNU Whasfi Velasufah menyampaikan, IPPNU merupakan organisasi yang sangat besar. Saat ini, kata dia, IPPNU telah memiliki 34 pemimpin wilayah di tingkat provinsi, 360 pimpinan cabang di tingkat kabupaten/kota.  "Kemudian, ada 4.725 Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan dan 25.000 pimpinan ranting di tingkat desa serta ada ribuan komisariat di pesantren atau sekolah," jelas Velasufah.  Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, ia menyebut, IPPNU menghadapi dua kategori tantangan. Yakni, tantangan internal dan eksternal.  “Tantangan internal ini, bagimana mengembalikan organisasi IPPNU ini sebagai rumah bagi pelajar dan santri. Sehingga kami mengusung tagline back to school dan back to pesantren. Ini yang menjadi semangat konsentrasi pergerakan kami," kata Velasufah.  Terkait tantangan eksternal, kata Vela begitu sapaanya, IPPNU juga menghadapi ancaman intoleransi, bullying (perundungan), dan kekerasan fisik maupun seksual terhadap pelajar. Untuk menghadapi itu, pihaknya harus lebih siap dalam mengikuti perubahan.  "Kondisi ini mengharuskan kita mengikuti ritme perubahan dan kita juga tetap menancapkan akar bagi pelajar kita untuk berprinsip," jelasnya.  Sementara, Ketum PBNU Gus Yahya menyampaikan selamat dan sukses kepada para pengurus PP IPNU-IPPNU yang telah dilantik pada hari ini.  “Selamat bekerja, selamat bertugas, dan berkah bagi kita sekalian,” ucap Gus Yahya.  Ia meminta kepada semua pengurus yang telah dilantik untuk terus berprogres dan mewujudkan kerja-kerja nyata. Pengurus juga harus memahami visi dan misi dari pergerakan, serta mampu mengeksekusi melaksanakan tugas-tugas secara koheren.  “Seirama, searah dengan apa yang telah ditetapkan oleh pimpinan gerakan,” tegas dia.  Dalam pelantikan tersebut, tampak hadir beberapa jajaran pengurus harian PBNU di acara pelantikan PP IPNU-IPPNU, yakni Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf, Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur.  Ketua banom NU, antara lain Ketum PP Pagar Nusa Muchammad Nabil Haroen (Gus Nabil), Ketum PP Fatayat NU Hj Margareth Aliyatul Maimunah, Ketum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri, dan Ketum PB Kopri Maya Muizatil Luthfiyah.  Hadir pula Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Hj Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Agama RI H Zainut Tauhid Sa’adi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Ketum PBNU Lantik Pengurus PP IPNU dan IPPNU Periode 2022-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/0694ec6b-0b62-4291-9891-8e8bb8c076d9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong para pelajar Nahdlatul Ulama (NU) membekali diri agar menjadi generasi hebat di masa penuh tantangan mendatang. Termasuk aktif berorganisasi, melatih keterampilan dan komunikasi. Hal itu diungkapkan Ganjar saat membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) Jawa Tengah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) XVII dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) XVI di Pondok Pesantren API Syubbanul Wathon, Secang, Kabupaten Magelang, Jumat (16/12). Menurut Ganjar, IPNU dan IPPNU menjadi ruang generasi muda dalam membekali dan menempa diri. Organisasi tersebut juga terbukti telah melahirkan generasi-generasi hebat yang terampil dan memiliki jiwa kepemimpinan. "Oraganisasi ini sudah melatih mereka, mulai dari kepemimpinan, kepengikutan, dan keterampilan berkomunikasi, keterampilan berorganisasi, termasuk memecahkan persoalan," ujar dia. Untuk itu, Ganjar meminta IPNU dan IPPNU bisa mendapat pendampingan yang baik. Sehingga dari organisasi itu bisa terus lahir pemimpin hebat di masa yang akan datang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/dbeb5909-652a-4b1a-8061-8434717e6c08.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong para pelajar Nahdlatul Ulama (NU) membekali diri agar menjadi generasi hebat di masa penuh tantangan mendatang. (Istimewa) "Jika organisasi seperti IPNU IPPNU ini pendampingan yang bagus, menyiapkan anak-anak hebat, anak-anak berbakat, maka sebenarnya yang kita harapkan ini menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di mana pun mereka berada. Mungkin di pemerintahan, mungkin di swasta, mungkin di TNI-Polri, atau mungkin mereka akan menjadi ulama-ulama besar nantinya,"papar Ganjar. Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan, tantangan ke depan akan semakin berat. Seperti tantangan melawan hoax, narkoba, bullying, kekerasan. Selain itu, generasi muda juga dituntut untuk kreatif, inovatif, dan menguasai teknologi. “Tantangan untuk melawan kekerasan, berkampanye untuk tidak melakukan pernikahan dini, jauhi narkoba. Untuk itu, diharapkan mereka bisa menjadi inspirasi bagi generasi seusianya,"ucap Ganjar. Ia juga berpesan kepada IPNU dan IPPNU untuk mampu menjadi agen dalam melawan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan adat ketimuran atau Pancasila. Konferwil kali ini dihadiri di antaranya HM Muzamil (Ketua PWNU Jateng), KH Muhammad Yusuf Chudlori (pengasuh Ponpes API). Selain itu, semua pimpinan IPNU dan IPPNU di semua tingkatan di Jawa Tengah. (bay/ria)

Buka Konferwil Jateng, Ganjar Ingin IPNU-IPPNU Lahirkan Generasi Hebat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/eri-dan-IPNU-IPPNU.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap pemuda dan pemudi yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menjadi agen perubahan di Kota Pahlawan.  ”Para pemuda dan pemudi yang tergabung dalam IPNU dan IPPNU mempunyai kontribusi dalam menciptakan pemimpin hebat dan perubahan masa depan untuk bangsa Indonesia. Khususnya Kota Surabaya,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (27/3).  Pelantikan Pengurus IPNU dan IPPNU tersebut selain dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, juga dihadiri Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya Kiai Haji Ahmad Muhibbin Zuhri. Juga Ketua Pimpinan Wilayah (PW) IPNU Jawa Timur M. Fakhrul Irfansyah, Pengurus Pusat PP IPPNU Nurul Hidayatul Ummah, Wakapolrestabes AKBP Hartoyo, Anggota DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas, dan lainnya.  Wali Kota minta para pengurus IPNU dan IPPNU Surabaya agar setelah dilantik bisa mewujudkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. ”Tunjukkan semangat dan jangan sampai terombang ambing kepentingan sesaat,” ujar Eri.  Dalam waktu dekat, Wali Kota Eri berencana mengumpulkan para pemuda yang tergabung dalam IPNU, IPPNU, maupun dari Pemuda Muhammadiyah, untuk bergerak bersama pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. Pemkot Surabaya tidak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi kemiskinan dan masalah sosial lainnya.  ”Karena kota dan negara ini bertumpu kepada para pemuda-pemuda seperti panjenengan (anda) semua ini. Karena itu, saya berharap betul, para pemuda jangan sampai dibelokkan arahnya mengikuti kepentingan-kepentingan yang lain. Jadilah pemuda-pemuda yang bisa mengubah kota dan negara melalui akhlakul karimah pada masa mendatang,” papar Eri.  Sementara itu, Ketua PCNU Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri menyampaikan, pelantikan anggota IPNU dan IPPNU diharapkan menjadi awal yang baik untuk para pemuda dan pelajar NU. Para pemuda IPNU dan IPPNU bisa turun dan hadir langsung membantu di tengah-tengah masyarakat.  Muhibbin juga mengingatkan para pengurus baru IPNU dan IPPNU untuk manfaatkan peluang di era digital untuk kepentingan masyarakat. Menurut dia, dunia digital menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus baru IPNU dan IPPNU.  ”Ketika turun ke masyarakat juga harus menyesuaikan dengan era yang ada. Saya harap, para pengurus baru IPNU dan IPPNU bisa membawa perubahan besar bagi masa depan NU ke depannya,” tutur Ahmad Muhibbin Zuhri.

Wali Kota Berharap IPNU-IPPNU Jadi Agen Perubahan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bmsoet-IPPNU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, dari berbagai negara dunia yang dinilai berhasil menangani pandemi Covid-19 versi majalah Forbes, sebagian besarnya dipimpin para perempuan.  Antara lain, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardem, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen, dan Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir.  "Sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan, yakni responsif dan komunikatif dalam menyampaikan kebijakan yang diambil," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual bersama kader Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6).  Hal - hal itu, kata Bamsoet, menunjukan bahwa perempuan punya kekhasan tersendiri yang terkadang tak dimiliki pria, sekaligus menunjukan kepada dunia bahwa keberadaan perempuan tak bisa lagi dianggap sebelah mata.  Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, selain berada di garis terdepan dalam melawan pandemi Covid-19, perempuan juga termasuk kalangan yang paling rentan terkena dampak Covid-19. Tak hanya menjadi korban positif Covid-19, perempuan bahkan dihadapi pada permasalahan domestik berupa meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pandemi Covid-19.  "Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/PBB) bahkan sampai menyerukan kepada berbagai negara untuk memperhatikan kaum perempuan selama penerapan kebijakan karantina (lockdown)," imbuhnya.  Bamsoet juga mencontohkan, di India misalnya, kasus KDRT melonjak dua kali lipat selama lockdown, sementera di Prancis kasus KDRT diperkirakan naik sepertiga dalam seminggu setelah Prancis menerapkan lockdown.  "Kita bersyukur, di Indonesia belum ditemui peningkatan KDRT selama PSBB. Namun bukan berarti kita boleh lengah, kewaspadaan tetap harus dilakukan," jelas Bamsoet.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong kaum muda perempuan terlibat dalam berbagai organisasi, IPPNU. Sehingga bisa menjadi bekal bagi mereka di masa mendatang, agar senantiasa menjadi perempuan yang bertaqwa, berakhlak mulia, dan berilmu, serta memiliki wawasan kebangsaan. Dan yang terpenting, tak dianggap sebelah mata oleh siapapun juga.  "Karena dengan aktif di berbagai organisasi, kaum muda perempuan juga bisa mempersiapkan diri menjemput tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, baik dari aspek kompetensi keahlian, keilmuan, dan yang tidak boleh terlupakan adalah karakternya," tandas Bamsoet.  Bamsoet juga menambahkan, atas dasar itulah MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.  Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.  "Indonesia akan tetap berdiri tegak, tak akan hancur seperti Timur Tengah maupun terpecah seperti Soviet. Dengan catatan kaum perempuannya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, yang ditopang oleh Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Cerita Para Pemimpin Perempuan yang Sukses Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ippnu-minta-maruf-kuatkan-fatwa-muamalah-medsosiah_m_.jpg" alt="Cawapres nomor urut 02 Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 02 Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Hasilnya ada dua rekomendasi yang diberikannya kepada Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin.&nbsp; Rekomendasi yang pertama yakni, agar Ma'ruf melakukan langkah penguatan ideologi Pancasila kepada pelajar umumnya. Hal itu melihat saat ini maraknya paham-paham yang berseberangan dan berpotensi mengancam nilai-nilai kebangsaan. Rekomendasi lainnya yakni, agar para pelajar terutama pelajar putri dipersatukan dalam memerangi penyebaran hoax alias informasi bohong. Pasalnya, IPPNU menilai hoax ini bisa menimbulkan perpecahan. Menanggapi rekomendasi itu, Ma'ruf Amin mengaku telah melakukan beberapa langkah untuk mewujudkan keinginan IPPNU. Salah satunya, yakni melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pernah menerbitkan fatwa muamalah medsosiah pada 2017 lalu. Di situ telah diterangkan rekomendasi etika menggunakan media sosial. "Karena itu kan seruan moralnya sudah (melalui fatwa muamalah medsosiah). Sekarang seruan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan law enforcement atau harus dengan tindakan," ujar Ma'ruf di hotel Bintang Raden&nbsp; Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/10). Namun, Ma'ruf sendiri mengakui bahwa fatwa tersebut masih belum berjalan maksimal. Sejauh ini masih banyak ditemui pengguna media sosial yang tidak mengutamakan etika. Oleh karenanya Ma'ruf mendukung adanya tindakan bagi pengguna medsos yang nakal. Yakni bisa berpedoman dengan pasal 28 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2008. "Ya sesuai dengan Undang-undang ITE (tindakan konkritnya menerapkan fatwa muamalah medsosiah)," pungkasnya.

IPPNU Minta Ma'ruf Kuatkan Fatwa Muamalah Medsosiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ippnu

Berita Terkini