<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Screenshot_20210903-173127_YouTube.jpg" alt="Caption: Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/9)." width="100%">
<figcaption>Caption: Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Karyoto telah ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya yang baru. Dia akan menggantikan Irjen Pol Fadil Imran yang dipromosikan menjadi Kabarhakam Polri.  Karyoto sendiri terbilang orang baru di lingkup Polda Metro Jaya. Sepanjang karirnya, belum ada jabatan strategis di lingkup Polda Metro Jaya yang dia jabat. Perwira lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman di bidang reserse selama berkarir di Korps Bhayangkara. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya.  Di antaranya Kapolres Ketapang (2008), Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009), Penyidik Utama Tk. II Dit III/Kor Dan WCC Bareskrim Polri (2010), Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011), Kapolresta Barelang (2012), Dirreskrimum Polda Jogjakarta (2014).  Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (2015), Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN (2016), Analis Kebijakan Utama Bidang Pidkor Bareskrim Polri (2018), Wakapolda Sulawesi Utara (2018), Wakapolda Jogjakarta (2019), dan terakhir menjadi Deputi Penindakan KPK (2020).  Karyoto tercatat menangani beberapa kasus besar selama menjadi Deputi Penindakan KPK. Seperti kasus korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat eks Menteri KKP Edhy Prabowo, kasus korupsi Bansos Covid-19, hingga kasus dugaan korupsi pengadaan tanah PD Sarana Jaya di Munjul Jakarta Timur.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan. Kali ini sejumlah jabatan penting berpindah tangan, ada pula yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.  Mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram (ST) tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Yakni ST/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.  "Terdapat 4 ST Mutasi pada tanggal 27-03-2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/3).  Dalam telegram ini ada 7 Kapolda yang dipromosikan. Salah satu yang paling krusial adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabarhakam Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Karyoto yang sebelumnya menjabat Deputi Penindakan di KPK.

Profil Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro Jaya yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Deputi-Bidang-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Karyoto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan. Kali ini sejumlah jabatan penting berpindah tangan, ada pula yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.  Mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram (ST) tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Yakni ST/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.  "Terdapat 4 ST Mutasi pada tanggal 27-03-2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/3).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun</figcaption>
</figure> Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabaharkam Polri. Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Dalam telegram ini ada 7 Kapolda yang dipromosikan. Salah satu yang paling krusial adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabarhakam Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Karyoto yang sebelumnya menjabat Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Selain itu, ada 2 pejabat utama Mabes Polri lainnya yang berganti. Yakni Kalemdiklat dijabat oleh Komjen Pol Purwadi Ariyanto, dan Kasetum dijabat oleh Kombes Pol Nanang Chadarusman.

Deputi Penindakan KPK Jadi Kapolda Metro, Irjen Fadil Jabat Kabaharkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berkomitmen mengusut tuntas kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Mario Dandy Satriyo, 20. Hal itu diutarakannya, saat mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.  Berdasarkan pantauan di lokasi, Fadil mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Kuningan pukul 16.06 WIB. Fadil meninggalkan lokasi pukul 16.40 WIB.  "Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran kepada wartawan ketika menjenguk korban D (17) di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/3).  Fadil mengatakan, pihaknya terbuka menerima masukan dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, masyarakat umum dan para pakar agar proses hukum berjalan maksimal sesuai perundang-undangan yang berlaku.  Dalam kunjungannya itu, Kapolda turut mendoakan agar D segera pulih kembali seperti sediakala serta memberikan dukungan kepada keluarga. "Kami juga memberi dukungan moral pada keluarga, orang tua serta handai tauladan agar terus tabah mendampingi ananda sampai sembuh," katanya.  Ketua GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Yakin menambahkan, pihaknya berterima kasih dengan kedatangan Kapolda beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada D.  "Alhamdulillah beliau sempat menjenguk sebentar D dan D sudah terus membaik dan kami terus memohon doa agar D segera pulih," ujar Ainul Yakin.  Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian yang telah berkomitmen menuntaskan kasus penganiayaan tersebut. "Terima kasih atas proses hukum yang adil, baik dan objektif sehingga sampai hari ini kasus ini terang benderang," katanya.  Ambil Alih  Polda Metro Jaya mulai Kamis (2/3) mengambilalih penanganan kasus penganiayaan di Pesanggrahan dengan korban David, 17, oleh tersangka Mario Dandy, 20, dan Shane, 20, yang semula ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.  "Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan dan efisiensi dari penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi di Jakarta.  Hengki menjelaskan, kasus tersebut diambilalih dengan alasan untuk mempermudah proses penyidikan. "Sebab, pengusutan kasus tersebut memerlukan langkah kolaborasi dengan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) terkait," katanya.  Saksi kunci kasus penganiayaan Cristalino David Ozora berinisal N menyebut, pelaku Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan AG tidak ada upaya menolong David saat dianiaya oleh Mario Dandy Satriyo. N selaku pemilik rumah yang tengah dikunjungi David melihat persis detik-detik setelah penganiayaan terjadi.  "Saksi N memastikan selain pelaku MDS yang berada di lokasi kejadian yaitu S dan anak AGH, ketika saksi N tiba di TKP, posisi mereka tidak sedang menolong korban anak D, tidak ada teriakan minta tolong dan tidak ada air muka sedih," kata Pengacara N, Muannas Alaidid kepada wartawan, Selasa (7/3).  Muannas mengatakan, saat peristiwa terjadi kliennya melihat dari balkon lantai dua rumahnya ada seseorang sudah terkapa di jalan. Di sampingnya ada pria berdiri tegap. N kemudian berteriak 'woy stop' agar penganiayaan berhenti.  N kemudian keluar rumah bersama suaminya R. Dia pun terkaget karena melihat anak yang terkapar adalah David teman dari anaknya yang sedang berkunjung. Saat itu N memastikan menjadi orang yang pertama kali menolong N. Sedangkan Shane dan AG tidak melakukan apapun.  "Tergambar bahwa berhentinya penganiayaan itu nyata bukan kehendak dari pelaku tapi karena ada orang lain," jelas Muannas.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Peristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Kapolda Metro Komitmen Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Anak Pejabat DJP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memimpin proses gelar perkara, kasus penganiayaan Cristalino David Ozora oleh Mario Dandy Satriyo. Kapolda memberikan asistensi agar kasus ini segera diselesaikan.  "Pada hari ini beliau langsung memimpin melakukan asistensi dan juga gelar perkara terkait kasus yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/2).  Hasil dari gelar perkara ini tak menyebutkan secara lugas status dari kekasih Dandy, berinisial AG. Trunoyudo hanya mengatakan, masih menunggu laporan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.  "Kita masih menunggu, nanti akan disampaikan oleh penyidik. Kita masih ada kolaborasi antar stakeholder," jelasnya.  Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan, terhadap anak di bawah umur ada proses formil berbeda. Ada pula hak anak yang harus dipenuhi penyidik. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar stakeholder seperti Kementerian PPPA, Dinas Sosial Jakarta Selatan, dan Asosiasi Psikolog Forensik (Apsifor).  "Termasuk diperlukannya agar pekerja sosial profesional dalam hal ini perannya untuk melihat dan menilai situasi anak," imbuhnya.  Situasi anak yang dimaksud yakni, potensi anak dalam tekanan, relasi kuasa, dan tekanan sosial. "Tentu ini sama-sama dalam kolaborasi ini penyidik juga menunggu, sehingga hasilnya dari pekerja sosial profesional dalam hasil akhir akan dituangkan dalam laporan sosial dari anak," tukas Trunoyudo.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Pelristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Kapolda Metro Jaya Pimpinan Gelar Perkara Kasus Penganiayaan David

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Muhammad-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya meningkatkan sosialisasi kepada seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) agar tidak menggunakan jasa preman untuk menagih utang yang bermasalah.  "Kita tidak hanya berhenti kepada penegakan hukum, hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan mengundang asosiasi 'leasing', nanti kita akan Forum Grup Discussion (FGD)," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (23/2).  Seperti diberitakan Antara, dalam FGD tersebut, pihaknya memberikan pandangan tentang cara menagih tanpa melakukan tindakan kriminal. Fadil mencontohkan beberapa solusi yang ditawarkan seperti tidak bisa memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).  Dengan demikian kendaraan mobil maupun motor yang dibeli debitur tidak akan bisa dijual sebelum utang lunas. "Misalnya kalau nunggak kita buat MOU STNK kita akan blokir supaya motor kendaraan tidak bisa dipindahtangankan," kata Fadil.  Contoh solusi lain yang ditawarkan Fadil, yakni menganjurkan para debitur dan perusahaan leasing untuk membuat nota kesepahaman agar tidak melakukan penagihan dengan cara intimidatif. Namun jika perusahaan leasing tersebut masih menerapkan sistem penagihan dengan tindak premanisme, Fadil tidak segan menindak oknum debt collcetor hingga perusahaan leasing tersebut.  Dengan sosialisasi berbalut FGD inj, dia berharap perusahaan leasing mau menerapkan sistem penagihan yang tidak melanggar unsur pidana. Fadil Imran merasa geram pada aksi semena-mena para penagih utang seperti membentak dan memaki anggotanya saat menjalankan tugas di Jakarta.  "Darah saya mendidih, ketika lihat anggota dimaki-maki. Enggak ada lagi tempatnya, preman di Jakarta," kata Fadil dalam unggahan video Instagram pribadinya.

Kapolda Minta Perusahaan Leasing Tak Pakai Preman jadi Debt Collector

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Metro Jakarta Irjen Pol Fadil Imran memerintahkan Polres di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya untuk menyebarkan nomor telepon darurat agar memudahkan masyarakat melapor jika terjadi premanisme yang dilakukan penagih hutang (debt collector).  "Saya beri arahan, saya minta dibuat 'call center' kalau ada mata elang dan sejenisnya, kalau ada premanisme dan sejenisnya, tolong hubungi," kata Fadil saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, seperti dikutip Antara, Kamis (23/2).  Nomor darurat tersebut terhubung langsung ke Polres atau Polsek terdekat. Dengan adanya nomor telepon tersebut, petugas terdekat bisa langsung datang menangani intimidasi oleh preman dan debt collector.  Tidak hanya itu, Fadil juga mengerahkan seluruh jajaran untuk aktif melakukan patroli guna menindak aktivitas "debt collector" yang kerap menagih hutang dengan cara kekerasan.  Menurut Fadil, aksi premanisme sudah semakin meresahkan lantaran kerap melakukan intimidasi secara verbal maupun fisik kepada masyarakat. Bahkan tidak jarang anggota polisi menjadi korban intimidasi yang dilakukan para preman maupun penagih utang tersebut.  "Karena itu kita pastikan bentuk kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh perorangan kelompok maupun ormas dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi dan seterusnya kami akan melakukan penegakan hukum," kata dia.  Dengan adanya layanan call center, dia berharap jajaran Polres bisa lebih cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.  Sebelumnya, Fadil Imran merasa geram terhadap aksi semena-mena para penagih utang seperti membentak dan memaki kepada anggotanya saat menjalankan tugas di Jakarta.  "Darah saya mendidih, ketika lihat anggota dimaki-maki. Enggak ada lagi tempatnya, preman di Jakarta," kata Fadil dalam unggahan video Instagram pribadinya. Fadil juga meminta kepada jajarannya agar penagih utang dengan kekerasan dan preman ditindak tegas agar tidak ada lagi yang menggunakan kekerasan dalam pekerjaannya.

Usai Marah Gara-gara Debt Collector, Begini Arahan Kapolda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ibunda-dari-Muhammad-Hasya-Atallah-mendatangi-Polda-Metro-Jaya-ist-602x360-1.jpg" alt="Ibunda dari almarhum Muhammad Hasya Atallah mendatangi Polda Metro Jaya (ist)" width="100%">
<figcaption>Ibunda dari almarhum Muhammad Hasya Atallah mendatangi Polda Metro Jaya (ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak keluarga korban Mahasiswa UI, Muhammad Hasya Atallah mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan keluarga Hasya ke Polda Metro Jaya guna untuk memenuhi undangan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.  Di momen pertemuan, sang ibunda Hasya bernama Dwi Syafiera Putri atau Ira dengan Kapolda Metro Jaya, ia langsung menyampaikan curahan hatinya perihal penyebab meninggalnya sang anak.  “Kami berbica langsung dengan Kapolda Metro Jaya menumpahkan isi hati kami,” kata Dwi di Polda Metro Jaya, Jakarta, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (2/2).  Dalam kesempatan ini, Dwi juga meminta keadilan kepada Kapolda Metro Jaya terkait kasus anaknya. Terlebih mempertanyakan penetapan tersangka anaknya yang sudah meninggal dunia dalam insiden kecelakaan laka lantas tersebut. “Kami menuntut keadilan. Putra kami dinyatakan tersangak padah anak saya sudah meninggal,” ujarnya.  Tak hanya itu, Ibunda Hasya juga tetap mengklaim bahwa anaknya itu adalah korban lalu lintas. “Putra kami sebagai korban lalu lintas,” tuturnya.  Diketahui, Polda Metro Jaya telah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas Mahasiswa UI, Muhammad Hasya Atallah yang tewas ditempat karena tertabrak. Tim yang dibentuk ini, telah melibatkan anggota polisi dari internal dan eksternal. Adapun anggota internal Polri yang dilabatkan di antaranya dari Korlantas Polri dan Propam Polri Irwasda, Propam dan Bidkum.  Tim gabungan ini dibentuk guna untuk mengungkap kejadian sebenarnya dalam kasus kecelakaan tersebut. Tak hanya itu, tim gabungan ini dibuntuk, juga untuk memberikan keadilan terhadap korbam Mahasiswa UI, Muhammad Hasya Atallah yang telah meninggal dunia.

Minta Keadilan, Ibu Mahasiswa UI Curhat Langsung ke Kapolda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230128-WA0006.jpg" alt="Foto: Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat melakukan drag race 500 meter. Credit: sabik" width="100%">
<figcaption>Foto: Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat melakukan drag race 500 meter. Credit: sabik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran resmi membuka ajang Street Race seri ke-5. Acara kali ini digelar di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/1).  Sedikit ada perbedaan dalam pembukaan kali ini. Sebab, acara balap liar ini diawali dengan balapan antara Fadil dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.  Fadil dan Heru sama-sama menunggangi Kawasaki RR 150 cc yang telah diseting untuk balap drag race. Keduanya bersaing menjadi yang tercepat di lintasan lurus 500 meter.  Pacuan kendaraan keduanya layaknya seorang pembalap. Kecepatan tinggi kendaraan melesat saling bersusulan. Hingga akhirnya dimenangkan oleh Fadil.  "Alhamdulillah saat ini street race Polda Metro Jaya genap berusia 1 tahun, dan gelaran kelima tentunya ini bukan hanya wacana," kata Fadil dalam sambutannya.  Fadil menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang mendukung kegiatan ini. Seperti para pembalap, mekanik, UMKM, dan lain sebagainya.  "Sudah 1 tahun program ini berjalan, kami Polda Metro Jaya tidak akan melupakan cita-cita awal. Keinginan inti pada saat itu ketika dilaksanakan FGD adalah program yang berkelanjutan," jelasnya.  Fadil berkomitmen akan memperjuangkan keingan para pembalap dan mekanik. Yakni memiliki fasilitas penunjang untuk latihan, tidak hanya sebatas perlombaan.  "Karena didalamnya ada mekanik yang butuh belajar dan tes setingan mesin. Ada joki yang butuh mengenal tunggangannya. Ada yang butuh tontonan untuk hiburan. Ini adalah ekosistem yang lengkap. Kalau sudah lengkap wajib kita dukung. Ini cita-cita kami," pungkas Fadil.

Kapolda Metro Jaya Kalahkan Pj Gubernur DKI Balap Drag Race 500 Meter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya tak banyak berkomentar perihal rencana Pemprov DKI terhadap 25 daftar ruas jalan di Jakarta yang rencananya akan diterapkan prabayar. Keputusan jalan prabayar itu nantinya merupakan kewenangan Gubernur DKI dan sementara pihaknya sebagai anggota polisi hanya mengikuti keputusan Pemprov DKI.  “Kita ikuti keputusan pemerintah DKI dan kesepakan DPRD,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran kepada wartawan, Senin (16/1).  Polda Matro akui pihaknya tak mempunyai banyak kewenangan terkait keputusan 25 ruas jalan prabayar itu. Pasalnya keputusan jalan prabayar di Jakartan itu merupakan kewenangan Gubernur DKI dan DPRD. “Kita hanya mendukung karena electronic road pricing (ERP) program DKI,” tuturnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Diketahui Pembahasan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) terus berlanjut. Hal itu menurut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mesti terus dilanjutkan sebab wacananya sudah lama dibahas. Seiring dengan itu, pihaknya akan terus berupaya membenahi transportasi publik di Ibu Kota.  "Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan Transjakarta misalnya, bisa melayani dengan baik," ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/1).  Jika tak juga dibahas, Heru mengungkapkan bahwa wacana untuk mengurai kemacetan di Jakarta melalui ERP akan mandeg terus dan tak ada titik temunya. Oleh karenanya, ia akan terus melakukan hal itu.  "Itu kan perlu waktu sambil jalan, di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan seperti itu," tegasnya.  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak terburu-buru menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Pasalnya, ia menilai bahwa fasilitas transportasi umum di Ibu Kota masih belum memadai.  "Saya masih lihat kalau mau naik Transjakarta masih desak-desakan. Bahkan ada beberapa kasus perempuan terkena pelecehan seksual," ujarnya kepada wartawan, Jumat (12/1).  Oleh karena itu, menurut Zita tujuan penerapan ERP sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jakarta harus dipersiapkan dengan baik agar kebijakan tersebut tepat guna. "Jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Kita lengkapi dulu, perbaiki dulu bikin lebih nyaman fasilitas umumnya," pintanya.  Berikut adalah 25 ruas jalan yang direncakan penerapan ERP:  1. Jalan Pintu Besar Selatan 2. Jalan Gajah Mada; 3. Jalan Hayam Wuruk; 4. Jalan Majapahit; 5. Jalan Medan Merdeka Barat; 6. Jalan Moh. Husni Thamrin; 7. Jalan Jend. Sudirman; 8. Jalan Sisingamangaraja; 9. Jalan Panglima Polim; 10. Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang); 11. Jalan Suryopranoto; 12. Jalan Balikpapan; 13. Jalan Kyai Caringin; 14. Jalan Tomang Raya; 15. Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya- Simpang Jalan Gatot Subroto); 16. Jalan Gatot Subroto; 17. Jalan M. T. Haryono; 18. Jalan D. I. Panjaitan; 19. Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya- Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan); 20. Jalan Pramuka; 21. Jalan Salemba Raya; 22. Jalan Kramat Raya; 23. Jalan Pasar Senen; 24. Jalan Gunung Sahari; dan 25. Jalan H. R. Rasuna Said.

Kata Kapolda Metro Jaya Soal Wacana Jalan Berbayar di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan, koordinasi terkait jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  ”Koordinasi sudah, kami selalu koordinasi. Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan,” kata Fadil seperti dilansir dari Antara di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (14/1).  Fadil mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal rencana pemberlakuan ERP tersebut.  ”Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana kan,” tutur Fadil.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya masih membahas soal ERP bersama pemerintah pusat. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menggali pendapat para ahli soal ERP.  ”Jadi tahap-tahap peraturan sedang kita bahas, itu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Berikutnya ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimana pun itu masih kita masih FGD (Focus Group Discussion),” kata Heru, Jumat (13/1).  Heru menuturkan, diskusi terkait pemberlakuan ERP harus dilakukan agar tak sekadar wacana. Kemudian seiring dengan hal itu, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada.  ”Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan Transjakarta, misalnya, bisa melayani dengan baik, diperketat dan seterusnya,” papar Heru.  ”Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain, ERP aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau nggak dimulai, kapan dimulainya. Kan seperti itu,” terang Heru.

Polda Metro Koordinasi Terkait Jalan Berbayar dengan Pemprov DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Irjen Fadil Imran

Berita Terkini