<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-417.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Irjen Pol Napoleon Bonaparte akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kasus penerimaan suap penghapusan red notice buronan Djoko Tjandra. Dalam perkara ini, Napoleon sendiri sudah dibebaskan karena telah menjalani 4 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dia lagi mempertimbangkan untuk mengajukan PK untuk kasus Djoko Tjandra itu," kata Pengacara Napoleon, Ahmad Yani saat dihubungi, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kadiv Hubinter masih berkeyakinan dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Sehingga mengajukan PK untuk mendapat kepastian hukum dirinya tidak bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012442245/finalis-miss-universe-indonesia-ratih-widiartha-mengaku-area-sensitifnya-diintip-saat-proses-body-checking">Finalis Miss Universe Indonesia Ratih Widiartha Mengaku Area Sensitifnya Diintip Saat Proses Body Checking</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya memang putusan pengadilan kan dia diputus 4 tahun tapi dia merasa tidak bersalah," imbuh Yani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Yani belum mengetahui pasti kapan PK akan dikirim. Saat ini masih dalam proses perencenaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum&nbsp;Napoleon&nbsp;4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Napoleon&nbsp;juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;Napoleon&nbsp;terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SG$200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.</div> </div>

Irjen Pol Napoleon Bonaparte akan mengajukan Peninjauan Kembali terkait kasus penerimaan suap penghapusan red notice buronan Djoko Tjandra.

Masih Merasa Tak Bersalah, Irjen Napoleon Pertimbangkan Ajukan PK Kasus Red Notice Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Karopenmas-Div-Humas-Mabes-Polri-Brigjen-Pol-Rusdi-Hartono-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Karopenmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece menulis surat permohonan maaf kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Hal ini dilakukan usai Kece dianiaya oleh Bonaparte.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, surat maaf tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Napoleon akan tetap diproses selama laporan tidak dicabut.  "Jadi sampai saat ini penyidik tidak menerima pencabutan laporan sehingga kasusnya masih terus diproses oleh penyidik," kata Rusdi kepada wartawan, Sabtu (9/10).  Kece diduga minta maaf karena takut dianiaya kembali oleh Napoleon. Namun, dipastikan tidak ada pencabutan laporan polisi dari Kece.  "Dari penyidik seperti itu, bahwa hanya permintaan maaf dari yang bersangkutan tapi tidak melakukan pencabutan daripada laporan yang telah dibuat yang bersangkutan sehingga kasusnya masih diproses oleh penyidik," jelas Rusdi.  Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.  "Sesuai laporan hasil gelarnya demikian (Napoleon ditetapkan tersangka)," kata Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/9).  Dalam kasus tersebut, Napoleon ditetapkan tersangka bersama 4 orang lainnya. Mereka dipersangkakan Pasal 170 jo 351 KUHP tentang penganiayaan dan pengeroyokan. Dia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.

Kece Minta Maaf ke Irjen Napoleon, Polri: Laporan Polisi Tidak Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jr-saragih-jadi-tersangka-dugaan-pemalsuan-tanda-tangan-kadisdik_m_196338.jpeg" alt="Direktur Res Krimum Polda Sumut Kombes Andi Rian Djajadi saat memberikan keterangan pers di Bawaslu Sumut, Kamis (15/3) malam. Prayugo Utomo/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Res Krimum Polda Sumut Kombes Andi Rian Djajadi saat memberikan keterangan pers di Bawaslu Sumut, Kamis (15/3) malam. Prayugo Utomo/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece dikabarkan membuat surat permintaan maaf kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Surat dibuat pasca terjadinya penganiayaan dirinya di dalam Rutan Bareskrim Polri.  "(Kece minta maaf) karena takut dipukuli lagi oleh NB," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Sabtu (9/10).  Kendati demikian, permintaan maaf yang dibuat kece tidak akan menghentikan proses penyidikan. Kasus tersebut akan terus dilanjutkan hingga proses persidangan.  "Tidak ada permintaan pencabutan dari KC, yang ada adalah surat permintaan maaf KC kepada NB," jelas Andi.  Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.  "Sesuai laporan hasil gelarnya demikian (Napoleon ditetapkan tersangka)," kata Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/9).  Dalam kasus tersebut, Irjen Napoleon ditetapkan tersangka bersama 4 orang lainnya. Mereka dipersangkakan Pasal 170 jo 351 KUHP tentang penganiayaan dan pengeroyokan. Dia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.

Kece Minta Maaf ke Napoleon, Kasus Penganiayaan Tetap Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri mengajukan pemindahan lokasi penahanan kepada terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte. Dia diajukan dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.  "(Irjen Napoleon) tahanan hakim, sedang kami koordinasikan untuk dipindahkan ke Lapas Cipinang," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Jumat (8/10).  Rusdi menuturkan, Napoleon merupakan tahanam Mahkamah Agung (MA). Sehingga usulan pemindahan Napoleon menunggu keputusan MA.  "Untuk sementara masih di Rutan Bareskrim Polri," jelasnya.  Saat ini Napoleon telah kembali ke sel biasa setelah dihukum di sel isolasi. Hal itu sebagai bentuk hukuman karena diduga telah menganiaya tahanan lain, Muhammad Kosman alias Muhammad Kece.  "Pengawasan di rutan menjadi bagian tanggung jawab daripada petugas Rutan Bareskrim Polri, setiap tindakan setiap perilaku penghuni rutan diawasi oleh anggota yang jaga. Sampai saat ini semua berjalann dengan baik," pungkas Rusdi.  Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.  "Sesuai laporan hasil gelarnya demikian (Napoleon ditetapkan tersangka)," kata Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/9).  Dalam kasus ini Napoleon ditetapkan tersangka bersama 4 orang lainnya. Mereka dipersangkakan Pasal 170 jo 351 KUHP tentang penganiayaan dan pengeroyokan. Dia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.

Usai Aniaya Kece, Irjen Napoleon Akan Dipindah ke Lapas Cipinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-417.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Irjen Pol Napoleon Bonaparte diduga dibantu oleh 3 tahanan lainnya saat menganiaya tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Salah satu yang membantunya yakni eks Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI), Maman Suryadi.  "Iya inisial M," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian saat dikonfirmasi, Rabu (22/9).  Sedangkan dua tahanan lain ialah tahanan dalam kasus pertanahan. Keduanya dipastikan bukan berlatar belakang FPI. "Dua lagi itu untuk tahanan dalam kasus pidana umum terkait masalah pertanahan," jelasnya.  Sebelumnya, tersangka kasus dugaan penistaan agama, Muhammad Kosman alias Muhammad Kece diduga dianiaya oleh sesama tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Atas peristiwa tersebut, Kece telah membuat laporan polisi.  "Bareskrim Polri telah menerima satu LP yaitu LP nomor 0510/VIII/2021/Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/9).  Tak lama dari itu, Irjen Napoleon menyampaikan surat terbuka yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Dalam surat tersebut, Napoleon mengaku dilahirkan dalam keadaan agama Islam.  "Alhamdulillah YRA, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Napoleon dalam surat terbuka tersebut, Minggu (19/9).  Dia menegaskan, siapapun bisa menghina dirinya. Menurutnya, tidak seharusnya Muhammad Kece menghina Alquran dan Islam.  “Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Alquran, Rasulullah SAW dan akidah Islamku, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya,” tegas Napoleon.  Dia menyebut, perbuatan Muhammad Kece telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dia pun menyayangkan, seharusnya konten-konten Muhammad Kece dihapus dari sosial media.

Eks Panglima Laskar FPI Bantu Irjen Napoleon Aniaya Kece

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece dianiaya oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Selain dianiaya, Kece diduga dilumuri tinja oleh Napoleon.  "Dalam pemeriksaan terungkap selain terjadi pemukulan, pelaku NB juga melumuri wajah dan tubuh korban dengan kotoran manusia yang sudah dipersiapkan oleh pelaku," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian saat dihubungi, Senin (20/9).  Andi mengatakan, pelumuran tinja ini terjadi pada hari yang sama saat terjadi penganiayaan. Napoleon diduga sengaja menyiapkan tinja untuk dilumurkan ke Kece.  "Iya, sambil memukul juga melumuri kotoran manusia. Salah satu saksi diperintahkan NB untuk mengambil bungkusan kotoran yang sudah disiapkan dikamar NB, kemudian NB sendiri yang melumuri," jelasnya.  Sebelumnya, tersangka kasus dugaan penistaan agama, Muhammad Kosman alias Muhammad Kece diduga dianiaya oleh sesama tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Atas peristiwa tersebut, Kece telah membuat laporan polisi.  "Bareskrim Lolri telah menerima satu LP yaitu LP nomor 0510/VIII/2021/Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/9).  Saat ini laporan tersebut tengah diteliti oleh penyidik. Sejauh ini diduga Kece dianiaya oleh sesama tahanan. "Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini jadi tahanan di Bareskrim Polri," jelas Rusdi.

Selain Memukul, Irjen Napoleon Lumuri Wajah Muhammad Kece dengan Tinja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231457.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyebut dirinya menjadi koban kriminalisasi dalam kasus tersebut. Hal itu dia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan.  Terkait pledoi Irjen Napoleon, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan tidak merespons banyak. Menurutnya, setiap terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan.  "Ya, jadi setiap orang itu tentunya memiliki hak untuk berbicara mengeluarkan pendapat," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/2).  Ramadhan menjelaskan, Polri menghormati pembelaan yang dibuat oleh Napoleon. Selain itu, Korps Bhayangkara juga tetap menghormati jalannya proses persidangan hingga ada putusan pengadilan.  "Silakan saja siapapun yang ditegakkan secara hukum ada proses hukumnya. Seperti proses-proses ketika setiap puas, melakukan gugatan, itu kita menghargai, itu kita persilakan tentunya melalui mekanisme hukum yang ada," jelasnya.  Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengklaim dirinya telah menjadi korban kriminalisasi akibat kasus dugaan suap penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Dia mengaku menjadi pembicaraan di media sosial.  “Kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melalui medsos yang memicu malpraktik dalam penegakan hukum, berupa masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan yang telah mengenalisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat ghibah. Sehingga memicu malpraktik dalam penegakan hukum,” kata Napoleon saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/2).  Napoleon menyebut, tragedi itu datang saat masuknya Djoko Tjandra secara ilegal ke Indonesia melalui perkebunan perbatasan Kalimantan Utara pada 5 Juni 2020. Dia menyebut, sejak pertengahan Juli 2020 menuding pemerintah terutama aparat penegak hukum telah kecolongan.  “Publikasi sebuah foto selfie Djoko, Anita, dan Prasetijo, publikasi selembar surat jalan yang ditanda tangani Prasetijo dan publikasi selembar surat bebas Covid yang ditanda tangani dokter Pusdokkes Polri di media massa telah menggulirkan tudingan publik kepada Polri, bahwa yang dianggap sebagai biang keladi tercorengnya kewibawaan pemerintah akibat kelemahan aparat penegak hukum terkait dalam perburuan terpidana yang buron selama 11 tahun,” beber Napoleon.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MGnUecnS_sI

Irjen Napoleon Merasa Dikriminalisasi, Begini Respons Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Negeri Sipil (Karo Korwas) Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo mengaku pernah membantu pengusaha Tommy Sumardi untuk bertemu dengan Irjen Napoleon Bonaparte yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Pertemuan antara Tommy dengan Napoleon berlangsung pada Maret 2020.  Prasetijo menyebut, Tommy mendatangi ruangan kerjanya dengan maksud ingin diperkenalkan dengan Irjen Napoleon. Keinginan Tommy akhirnya tercapai pada akhir Maret 2020.  "Saya coba hubungi Kadiv, saya telepon Pak Kadiv, Jenderal mohon izin ini ada sahabat saya mau kenalan apakah diperkenankan untuk bisa kenalan di ruang Jenderal. Ya silakan saja," kata Prasetijo saat bersaksi untuk terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/12).  Prasetijo mengaku, saat itu terjadi pertemuan antara dirinya, Tommy Sumardi dan Napoleon. Tommy sendiri merupakan orang yang menjadi perantara suap antara Djoko Tjandra kepada Prasetijo dan Napoleon.  Tak lama kemudian, Prasetijo mengaku jika dirinya diminta keluar ruangan oleh Tommy Sumardi. Beralasan kalau itu merupakan pembicaraan jenderal bintang tiga. "Saya ngobrol biasa saja, terus beberapa waktu kemudian saya diminta keluar sama Haji Tommy. Pras, ini urusan bintang tiga, bintang satu keluar dulu," beber Prasetijo.  Dalam perkara ini, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra didakwa menyuap dua jenderal polisi senilai SGD 200 ribu dan USD 420 ribu. Pemberian suap itu bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi) Kementerian Hukum dan HAM.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/10/2020/sidang-djoko-tjandra-anita-kolopaking-dan-prasetijo-digelar-daring/">Sidang Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dan Prasetijo Digelar Daring</a>  Dua jenderal Polri yang diduga menerima suap yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu. Selain itu kepada mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Djoko Tjandra diduga menyuap dua jenderal polisi untuk mengupayakan namanya dihapus dari DPO yang dicatatkan pada Ditjen Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.  Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bZJCUcmN-0s

Brigjen Prasetio Disuruh Keluar Saat Napoleon-Tommy Ngobrol 4 Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris pribadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/djoko-tjandra/">Djoko Tjandra</a>, Nurmawan Fransisca mengaku mendapat perintah untuk menyerahkan uang kepada pengusaha Tommy Sumardi. Karyawan Mulia Group itu membeberkan, total menyerahkan uang sebanyak lima kali dalam bentuk pecahan mata uang asing melalui seorang bernama Nurdin, yang juga karyawan Mulia Group.  Menurut Fransisca, pada April 2020 mendapat perintah dari Djoko Tjandra untuk menyiapkan uang senilai USD 100 ribu. Melalui sambungan telepon, Djoko Tjandra meminta agar uang tersebut diserahkan kepada Nurdin.  "Saat itu, Pak Djoko minta siapkan dana untuk kasih ke Nurdin. Pak Djoko juga sebut nama Pak Tommy," kata Fransisca saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/11/2020/saksi-pak-tommy-sampaikan-laksanakan-saja-perintah-jenderal/">Saksi: Pak Tommy Sampaikan Laksanakan Saja Perintah Jenderal!</a></li> </ul> Lantas pada 28 April 2020, Fransisca kembali dihubungi Djoko Tjandra saat hendak menuju kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kepada Fransisca, Djoko Tjandra meminta agar berpindah tujuan menuju Hotel Mulia Senayan untuk bertemu Tommy.  Dalam pertemuannya dengan Tommy, Fransisca mengaku menyerahkan uang senilai SGD 200. Menurutnya, uang itu diserahkan kepada Tommy di dalam ruangan rapat Bisnis Centre.  "Saya ketemu di lobi Hotel Mulia, karena bentuknya uang, saya ajak ke Bisnis Centre. Saya ajak ke ruang meeting. Uang berada dalam amplop terus saya kasih ke Pak Tommy," aku Fransisca.  Fransisca menuturkan, sempat meminjam komputer pada Bisnis Center untuk membuat tanda terima. Bahkan Tommy langsung menghitung uang titipan dari Djoko Tjandra tersebut.  "Dalam pertemuan, dia bilang, 'Sisca, saya Tommy'. Saya bilang, ada titipan dari bapak (Djoko Tjandra). Lalu Pak Tommy hitung," ungkap Fransisca.  Selain itu, Fransisca kembali diperintah oleh Djoko Tjandra untuk menyerahkan uang kepada Tommy Sumardi pada 29 April 2020. Fransisca saat itu bertemu dengan Nurdin dan langsung menyerahkan uang senilai USD 100 ribu.  "Pada 29 April itu sebesar USD 100 ribu dalam pecahan seratus dollar AS. Karena saya ada di kantor, saya ambil dari brankas. Setelah itu saya kasih ke Nurdin untuk kemudian ke Tommy," cetus Fransisca.  Kemudian pada 12 Mei 2020, Djoko Tjandra kembali meminta Fransisca untuk menyerahkan uang senilai USD 100 ribu. Selanjutnya, pada 22 Mei 2020, dia kembali diperintahkan menyerahkan uang sebesar USD 50 ribu.  Uang tersebut kembali diserahkan kepada Nurdin untuk selanjurnya dikirim ke Tommy Sumardi. Setelah menyerahkan seluruh uang yang diperintan Bos Mulia Group, Fransisca langsung mengirimkan bukti tanda terima penyerahan uang melalui email.  "Tanda terima saya scan lalu kirim ke Bapak (Djoko Tjandra) lewat email," tandas Fransisca.  Dalam perkara ini, Irjen Pol Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu atau setara Rp 6,1 miliar dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Uang suap itu diduga dilakukan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri.  Penghapusan red notice dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Saat itu, Djoko Tjandra sedang kabur ke luar negeri untuk menghindari hukuman 2 tahun penjara terkait kasus hak tagih Bank Bali.  Irjen Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=s3QNC_wqZPw

Anak Buah Djoko Tjandra Akui Serahkan Uang Dolar ke Tommy Sumardi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/tommy-sumardi/">Tommy Sumardi</a> mengaku keberatan disebut memiliķi kedekatan dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Tommy mengklaim tidak menyebut nama siapa-siapa saat pertemuannya dengan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte.  "Minta izin meluruskan saja, ini menyangkut petinggi di Senayan dan kepolisian yang disebut. Nomor satu saya datang ke situ ketemu beliau dikenalkan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Begitu saya datang itu, tidak menyebut nama siapa-siapa dan tidak meminta Prasetijo keluar," kata Tommy menanggapi kesaksian <a href="https://www.jawapos.com/tag/irjen-napoleon/">Irjen Napoleon</a> di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/11/2020/irjen-napoleon-sebut-tommy-sumardi-dapat-restu-kabareskrim/">Irjen Napoleon Sebut Tommy Sumardi Dapat Restu Kabareskrim</a></li> </ul> Perantara suap penghapusan red notice Djoko Tjandra ini mengaku keberatan dengan pernyataan Napoleon di persidangan. "Keberatan," tegas Tommy.  Tommy menegaskan, tidak pernah menyeret nama petinggi Polri dan Senayan untuk mengurus red notice Djoko Tjandra. Namun, dia tak menampik menjadi perantara suap untuk menghapus red notice <a href="https://www.jawapos.com/tag/djoko-tjandra/">Djoko Tjandra</a>.  "Karena saya tidak bisa menzalimi orang. Mengenai yang beliau katakan bahwa saya itu datang ke sana, mengarang-ngarang cerita seakan beliau ini ada tindak pidana ini, emangnya saya gila yang mulia, saya masuk penjara gara-gara ini. Jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan BAP, itu keterangan yang sebenar-benarnya yang mulia," tandas Tommy.  Dalam kesaksiannya, Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan soal kedekatan pengusaha Tommy Sumardi dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.  Napoleon menyebut, Tommy mendatangi ruangannya di TMMC Polri pada April 2020 bersama Brigjen Prasetijo, karena diklaim mendapat restu dari Kabareskrim Polri Listyo Sigit. Bahkan saat itu, Tommy menawarkan diri untuk menelepon Kabareskrim.  "Lalu dia bercerita, terdakwa yang mengatakan, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa terdakwa pada saya, menceritakan kedekatan beliau, bahwa ke tempat saya ini sudah atas restu Kabareskrim polri. Apa perlu telepon beliau? Saya bilang tidak usah," kata Napoleon bersaksi di persidangan.  Selain itu, Tommy pun mengaku menelepon Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dia pun membenarkan, Aziz Syamsuddin sempat berbicara dengan Tommy.  "Saya bilang siapa yang Anda telepon mau disambungkan pada saya? Terdakwa mengatakan bang Azis, Azis siapa? Aziz Syamsuddin. Oh, Wakil Ketua DPR RI? Ya. Karena dulu waktu masih Pamen saya pernah mengenal beliau, jadi saya sambung, assalamualaikum, selamat siang pak Azis, eh bang apa kabar. Baik," ujar Napoleon.  Napoleon mengaku sempat membicarakan permintaan Tommy terkait red notice Djoko Tjandra ke Aziz Syamsuddin. Namun, politikus Golkar itu tidak menanggapinya.  "Ini di hadapan saya datang Pak Haji Tommy Sumardi, dengan maksud tujuan ingin mengecek status red notice. Mohon petunjuk dan arahan pak. Silakan saja, Pak Napoleon. Baik, kemudian telepon ditutup, saya serahkan kembali," pungkasnya.  Dalam perkara ini, pengusaha Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap terhadap Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Uang tersebut dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri. Didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Tommy Sumardi Bantah Kesaksian Napoleon Soal Dekat dengan Kabareskrim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irjen napoleon

Berita Terkini