<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/a93d6e2c-0025-4a64-80b3-24468dabbd57-3744552157.jpeg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada saat merilis tersangka. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada saat merilis tersangka. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Komjen Wahyu Widada muncul dalam Surat Keputusan nomor Kep/1186/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan Surat Telegram nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memindahkan Wahyu dari posisi kepala Bareskrim Polri ke Irwasum Polri.&nbsp; Wahyu merupakan jenderal bintang tiga Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dia satu angkatan dengan Jenderal Sigit. Di angkatannya, Wahyu adalah peraih adhi makayasa atau lulusan terbaik. Dengan bekal tersebut, Wahyu meniti karirnya di Korps Bhayangkara.&nbsp; Jenderal kelahiran Sleman, Yogyakarta tersebut pernah menempati sejumlah posisi penting di kepolisian. Diantaranya Kapolsek Metro Pademangan, Kapolres Pekalongan, Kapolres Metro Tangerang, Kapolres Metro Tangerangan Kota, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Banten.&nbsp; Tidak hanya itu, Polri pernah memberikan kepercayaan besar kepada Wahyu sebagai Asisten Kapolri Bidang SDM Kapolri, kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, hingga menjadi kepala Bareskrim Polri. Jabatan-jabatan itu merupakan posisi strategis di struktur Korps Bhayangkara. Uniknya, saat menanggalkan jabatan Asisten Kapolri Bidang SDM, dia digantikan oleh Komjen Dedi Prasetyo. Kini, ketika ditunjuk menjadi Irwasum Polri, Wahyu menggantikan Komjen Dedi Prasetyo. Oleh Jenderal Sigit, Komjen Dedi ditugaskan menjadi wakapolri.&nbsp; &rdquo;Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada,&rdquo; ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada awak media.&nbsp; Selain memindahtugaskan Wahyu dan Dedi, dalam surat keputusan dan surat telegram yang sama, Sigit menunjuk Komjen Akhmad Wiyagus sebagai kepala Baintelkam Polri, Komjen Fadil Imran sebagai Astamaops Kapolri, dan Brigjen Pol Amur Chandra menjadi kepala Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.&nbsp; Tidak hanya itu, Sigit juga mengganti 7 orang kapolda termasuk Kapolda Metro Jaya. Rinciannya Irjen Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Adi Deriyan Jayamarta sebagai Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Djati Wiyoto Adyh sebagai Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Widodo sebagai Kapolda Gorontalo, Irjen Dadang Hartanto sebagai Kapolda Maluku, Brigjen Pol Hengki sebagai Kapolda Banten, dan Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kapolri Jenderal Listyo Sigit memindahkan Komjen Wahyu Widada ke posisi Irwasum Polri dalam rotasi jabatan terbaru.

Komjen Pol Wahyu Widada, Jenderal Bintang Tiga Lulusan Terbaik Akpol 1991 yang Kini Jadi Irwasum Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/IxXaT5ghFmo6oltdj1USt610o1CrLhSTVqWowpz9-1312778324.jpg" alt="Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo meninjau beberapa pos mudik pada Jumat (28/3). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo meninjau beberapa pos mudik pada Jumat (28/3). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo meninjau arus mudik pada Jumat (28/3). Jenderal bintang tiga Polri itu melakukan pantauan udara serta inspeksi POs Terpadu Kilometer 188 Palimanan dan Pos Ramayana Weru. Tujuannya untuk memastikan pelayanan optimal terhadap jutaan pemudik dalam Operasi Ketupat 2025. Komjen Dedi menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2025 bukan sekedar operasi rutin untuk mengawal masyarakat yang hendak merayakan lebaran Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Dia menyatakan, operasi tersebut adalah operasi kemanusiaan yang juga kesempatan untuk mengabdikan diri bagi setiap personel Polri.&nbsp; &rdquo;Ini bukan sekadar operasi rutin, tapi pengabdian untuk memastikan kemenangan dan keberkahan bisa dirasakan seluruh masyarakat, termasuk rekan-rekan anggota yang bertugas,&rdquo; kata Dedi. Mantan kepala Divisi Humas Polri itu pun berpesan kepada para komandan yang bertugas di lapangan untuk terus melakukan monitoring langsung seluruh rantai komando operasi, memberikan motivasi secara door to door kepada personel di lapangan, dan menekankan operasi pada pelayanan proaktif dan humanis.&nbsp; Melalui peninjauan tersebut, Irwasum Polri memastikan dukungan ketersediaan logistik dan kesehatan penunjang pos pengamanan sudah tersedia. Diantaranya pos kesehatan dengan tenaga medis siaga 24 jam, stok makanan dan minuman yang memadai, serta fasilitas istirahat bagi petugas yang bertugas shift panjang. Dalam inspeksinya, Komjen Dedi juga memberikan dukungan moral untuk personel yang bertugas di lapangan. Dia membagikan &nbsp;bingkisan sebagai apresiasi kinerja petugas &nbsp;dan berpesan untuk tetap menjaga kesehatan dan semangat pelayanan. Berdasar hasil evaluasi lapangan di Pos Terpadu Kilometer 188, dia menyebut kepadatan merata di jalur tol dan arteri. Kendaraan yang mendominasi adalah sepeda motor atau kendaraan roda dua. Selain itu, dia masih menemukan truk yang parkir di bahu jalan rawan kecelakaan &nbsp;dan pelanggaran overcapacity kendaraan roda dua. Karena itu, dia meminta anak buahnya lebih intens melakukan patroli di titik rawan kemacetan. Baik jalur arteri maupun tol.&nbsp; Sementara di Pos Ramayana Weru, Dedi memberikan penilaian terhadap fasilitas dan verifikasi kelengkapan layanan medis, tempat istirahat, dan logistik. Dia juga menyapa pemudik sembari berdialog langsung dengan masyarakat dan menyerahkan bantuan sembako secara simbolis &nbsp; &rdquo;Saya minta seluruh anggota yang bertugas di Operasi Ketupat untuk menjaga stamina. Manfaatkan layanan dokkes di pos-pos pelayanan terpadu. Keselamatan kita sama pentingnya dengan keselamatan pemudik yang kita layani,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo meninjau arus mudik 2025, untuk memastikan pelayanan optimal dan dukungan logistik untuk pemudik.

Tinjau Mudik di Dua Lokasi, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo Ingatkan Petugas untuk Menjaga Diri dan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/penahanan_putri_1.jpg" alt="PEMIMPIN SIDANG: Komjen Ahmad Dofiri (kiri) berjalan keluar ruangan setelah memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung Transnational Crime Center Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, kemarin (26/8) dini hari. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PEMIMPIN SIDANG: Komjen Ahmad Dofiri (kiri) berjalan keluar ruangan setelah memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung Transnational Crime Center Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, kemarin (26/8) dini hari. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri memutasi 92 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Jenderal bintang tiga yang turut dalam gerbong mutasi kali ini adalah Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto dan Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri.  Terdapat dua telegram terkait pergantian pati dan pamen Polri tersebut, yakni ST/497/II/KEP/2023 dan ST/498/II/KEP/2023 bertanggal 26 Februari 2023. Dalam telegram itu, Komjen Agung Budi Maryoto yang kini menjabat Irwasum Polri dimutasi menjadi pati Itwasum dalam rangka pensiun. Posisinya digantikan Komjen Ahmad Dofiri yang sebelumnya merupakan Kabaintelkam.  Lalu, posisi Kabaintelkam akan diduduki Irjen Wahyu Widada. Wahyu meninggalkan posisi asisten sumber daya manusia (As SDM) Kapolri yang selanjutnya akan diisi Irjen Dedi Prasetyo. Dedi saat ini adalah Kadivhumas Polri. Brigjen Sandi Nugroho yang kini menjabat Karojianstra akan menggantikan tugas Dedi sebagai Kadivhumas.  Dalam telegram tersebut juga ada mutasi untuk Wakapolda Jatim Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo. Dia diangkat menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama. Posisi Slamet Hadi akan digantikan Kombespol Akhmad Yusep Gunawan, Kapolrestabes Surabaya. Posisi Akhmad Yusep di Polrestabes Surabaya digantikan Kombespol Pasma Royce yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, mutasi tersebut dalam rangka pensiun dan promosi. ”Ini hal alamiah dalam organisasi kepolisian,” ujarnya.  Dengan rotasi, personel bisa melakukan tour of duty. Diharapkan, kinerja personel meningkat.

Kapolri Mutasi Pati Polri, Komjen Ahmad Dofiri Jadi Irwasum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Irwasum-Polri-Komjen-Pol-Agung-Budi-Maryoto-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto seusai penyerahan berkas Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Penembakan Brigadir J di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Polri menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM ters" width="100%">
<figcaption>Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto seusai penyerahan berkas Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Penembakan Brigadir J di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Polri menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM ters</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi tidak dikenakan penahanan meskipun menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia hanya dikenakan wajib lapor seminggu dua kali ke Bareskrim Polri.  Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, keputusan tidak menahan Putri sudah dipertimbangkan dengan baik oleh penyidik.  "Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita," kata Agung kepada wartawan, Jumat (2/9).  "Di samping itu penyidik juga telah melakukan pencekalan terhadap ibu PC dan pengacara menyanggupi ibu PC akan selalu kooperatif dan ada wajib lapor," imbuhnya.  Sementara itu, terkait alasan kemanusiaan karena suami Putri juga telah dikenakan penahanan. "Ya kondisi bapaknya (Sambo, Red) kan juga sudah ditahan," jelasnya.  Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Chandrawathi.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J.  "(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri. Meskipun ybs mengajukan banding.

Polri Jelaskan Alasan Soal Istri Sambo Putri Chandrawathi Tak Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus" width="100%">
<figcaption>Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo telah mengajukan banding atas vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan padanya. Vonis itu diputuskan oleh Polri usai Sambo terlibat pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, banding Sambo masih diproses oleh internal Polri. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada publik.  "Masih berproses, jadi nanti kalau sudah ada tentu kita akan laksanakan sidang, tapi nanti ada tahapan waktunya 21 hari," kata Agung kepada wartawan, Jumat (2/9).  Agung mengatakan, proses banding membutuhkan waktu. Sehingga tidak langsung diambil keputusan. "Jadi berdasarkan Perpol Nomor 7 tahun 2022 kita menunggu," jelasnya.  Sebelumnya, Ferdy Sambo resmi dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Dengan begitu pangkatnya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) resmi dicabut.  Keputusan ini diambil usai Ferdy Sambo menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Dofiri. Dalam sidang ini Ferdy dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  "Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8).  Pimpinan sidang menilai yang dilakukan Sambo adalah perbuatan tercela. Oleh karena itu, secara administrasi, Sambo juga dihukum penempatan khusus selama 21 hari.

Kata Irwasum Polri Soal Update Banding Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama Jajaran petinggi Polri memberikan keterangan pers usai pemanggilan tim forensik Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (25/7). Komnas HAM memanggil tim forensik yang melakukan autopsi jenazah Brigadir Nopr" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama Jajaran petinggi Polri memberikan keterangan pers usai pemanggilan tim forensik Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (25/7). Komnas HAM memanggil tim forensik yang melakukan autopsi jenazah Brigadir Nopr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komnas HAM mengakhiri penyelidikan dan pemantauan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atau Yosua. Hasil dari penyelidikan dan pemantauan itu berupa rekomendasi dan telah diserahkan ke Tim Khusus (Timsus) Polri.  "Saya Ketua Komnas HAM dan Pak Irwasum sebagai Ketua Timsus ingin menyampaikan kepada publik bahwa semua kami akhiri," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (1/9).  Taufan memastikan pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua yang melibatkan mantan Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pengawasan itu sangat penting, agar proses persidangan nantinya berjalan optimal.  "Tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM yaitu melakukan pengawasan proses selanjutnya sampai nanti di persidangan. Teman-teman media juga sangat diharapkan kontribusinya untuk melakukam pengawasan. Ini penting sekali buat keadilan ditegakkan di negeri yang kita cintai ini," tegas Taufan.  Taufan tak memungkiri awal pengusutan kasus itu menimbulkan disinformasi di publik. Namun, kini kasus pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua berjalan optimal.  "Sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi. Adanya alat-alat bukti dan lain-lain yang dihilangkan yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice," ucap Taufan.  Dalam kesempatan yang sama, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto menyatakan, rekomendasi dari Komnas HAM akan ditindaklanjuti oleh tim khusus (Timsus) Polri.  "Rekomendasi kepada kami, Polri terutama Bareskrim dan tentu Polri, akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan persidangan," ujar Agung.  Dia pun memastikan, proses pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara transparan. Terlebih, Polri telah menetapkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka.  "Pak Kapolri pada saat pembentukan timsus ini menekankan untuk ungkap kasus ini harus transparansi, buka apa adanya, pendekatan scientific crime investigation," pungkas Agung.

Penyelidikan Berakhir, Komnas HAM Serahkan Rekomendasi ke Timsus Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Irwasum-Polri-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, bersama Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo dan tim forensik hadir memenuhi panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini terkait penyelidikan kasus kematian Brigadir J.  "Saya datang memenuhi undangan atau panggilan dari Komnas HAM yang jadwalnya pukul 13.00 WIB," kata Irwasum Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto saat tiba di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (25/7) dikutip dari Antara.  Komjen Pol. Agung menjelaskan bahwa kedatangannya bersama Kadiv Humas Polri dan tim forensik untuk menjabarkan arahan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, agar penyidikan kasus kematian Brigadir J berjalan transparan.  Kedatangannya sekaligus mengantarkan tim forensik. Tim ini akan dimintai keterangan oleh Komnas HAM.  Terkait dengan apa saja hal yang akan dibahas, Komjen Pol. Agung mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan kepada Komnas HAM.  Ia mengatakan bahwa tim forensik yang datang juga lengkap, khususnya pihak-pihak yang melaksanakan otopsi. Tim tersebut juga akan menyampaikan sesuai dengan kompetensinya.  Ketika awak media menanyakan apakah akan membahas soal luka-luka di tubuh Brigadir J, Komjen Pol. Agung mengatakan bahwa hal itu tergantung pada Komnas HAM sebagai pihak yang mengundang.  "Itu nanti yang bertanya dari Komnas HAM. Tim akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan kompetensi dan secara objektif," kata dia.

Irwasum Hingga Tim Forensik Polri Penuhi Panggilan Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ferdy-sambo-komnas_1.jpg" alt="Ferdy Sambo (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ferdy Sambo (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aroma kejanggalan dalam kasus saling tembak sesama anggota kepolisian di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo semakin menguat.  Polri serta satgas khusus (satgasus) yang dibentuk belum juga memiliki jawaban atas serangkaian keganjilan kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) malah menolak bergabung dengan satgasus dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan independen.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan, setelah dibentuk pada Selasa (12/7), satgasus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kemarin (13/7). Namun, hasil olah TKP tersebut belum bisa diumumkan. ”Akan diumumkan secara periodik,” ujarnya.  Nanti semua hasil penyelidikan Bareskrim dikombinasikan dengan berbagai hasil dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Misalnya, hasil otopsi jenazah. ”Semua hasil itu akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti penyidik,” terangnya.  Bagaimana dengan berbagai kejanggalan yang muncul dalam kasus tersebut? Dia menyatakan bahwa pembentukan satgasus itu justru bertujuan menjawab keraguan tersebut. Misalnya, alasan rilis kasus itu baru dilakukan tiga hari seusai kejadian. Dia menuturkan bahwa Polri berfokus dulu untuk menangani kasus tersebut. Misalnya, mendatangi dan melakukan olah TKP. ”Kami mengutamakan penanganan kasus,” tegasnya.  Yang juga menjadi tanda tanya adalah istri Kadiv propam memiliki sopir dari anggota kepolisian. Padahal, pada era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Wakapolri telah mengeluarkan telegram larangan ajudan untuk setingkat Kapolres. Istri Kadiv propam bahkan bukan anggota Polri. Menjawab pertanyaan tersebut, Ramadhan menjelaskan bahwa Brigadir Yosua bukan ajudan, melainkan sopir. ”Tapi, dasar aturan ibu Bhayangkari memiliki sopir anggota kepolisian masih dicari,” katanya.  Setelah Karopenmas memberikan update perkembangan kasus Brigadir Yosua, kemarin sekitar pukul 19.00 giliran satgasus yang jumpa pers. Sayangnya, tidak satu pun kejanggalan tersebut yang terjawab. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi Maryoto menyatakan, langkah pertama satgasus adalah melakukan olah TKP. Selanjutnya, satgasus mengotopsi jenazah Brigadir Yosua dan menambah pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi berkas.  Dalam kasus itu, satgasus menekankan akan menangani kasus tersebut secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sayangnya, pada saat yang sama dalam konferensi pers tersebut wartawan justru tidak diperkenankan bertanya.  Menindaklanjuti munculnya berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut, Komnas HAM memutuskan akan melakukan penyelidikan secara independen atau terpisah dari satgasus. Mereka menolak menjadi bagian dari satgas. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, Komnas HAM bekerja sendiri sesuai dengan standard operating procedure (SOP) dan mekanisme internal. ”Kami bukan bagian dari tim khusus itu,” tegasnya.  Komnas HAM, dengan pengalaman dan mekanisme internal, akan berupaya menjawab berbagai kecurigaan masyarakat. Dengan demikian, Komnas HAM bisa memenuhi harapan masyarakat. ”Terutama dari keluarga korban,” ujarnya.  Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, walau penyelidikan dilakukan terpisah, Komnas HAM tetap membutuhkan koordinasi dan aksesibilitas dalam kasus tersebut. Dalam pertemuan dengan Irwasum sudah dipastikan, Polri membuka lebar-lebar pertukaran informasi dan akses dalam kasus tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD sebagai ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan atensi serius terhadap peristiwa saling tembak di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Lewat keterangan resmi kemarin siang, Mahfud menyampaikan bahwa penanganan kasus itu harus dikawal. ”Karena banyak kejanggalan yang muncul dari penanganan maupun penjelasan Polri,” terang dia.  Mahfud menilai, penanganan kasus itu menjadi pertaruhan kredibilitas Polri dan pemerintah. Mengingat, selama satu tahun belakangan, penilaian publik terhadap kerja-kerja Polri selalu baik. Kepada Sekretaris Kompolnas Benny J. Mamoto, Mahfud sudah meminta Kompolnas menelisik kasus tersebut. Juga membantu Polri agar perkara yang memakan satu korban jiwa itu menjadi terang benderang. Dia pun mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Orang-orang yang dipilih Kapolri dalam satgasus, lanjut Mahfud, sangat kredibel.  Namun, Komisioner Kompolnas Irjen (pur) Benny Mamoto justru mengapresiasi langkah Polri yang membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur eksternal sebagai wujud transparansi. Walau begitu, memang perlu menjelaskan satu per satu isu yang terkait dengan fakta di lapangan. ”Hingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Mahfud MD: Penanganan Kasus dan Penjelasan Polri Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-ribuan-laporan-yang-masuk-ke-satgas-saber-pungli-isinya-hoax_m_.jpg" alt="Tim Satgas Saber Pungli memperlihatkan hasil uang pungutan yang didapatkan oknum petugas kepada masyarakat." width="100%">
<figcaption>Tim Satgas Saber Pungli memperlihatkan hasil uang pungutan yang didapatkan oknum petugas kepada masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Saber Pungli terus beraksi. Hingga pertengahan Oktober ini, dari 12.372 laporan masyarakat, 7.435 kasus sudah mereka tangani. Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno menuturkan, sebenarnya laporan masyarakat ke Satgas Saber Pungli mencapai 36 ribu aduan. Namun, yang bisa ditindaklanjuti hanya 12.372 laporan. "Kebanyakan yang tidak bisa ditindaklanjuti itu hoax," ungkapnya. Satgas Saber Pungli lalu memelototi 12.372 laporan tersebut. Hasilnya, 7.439 kasus ditangani, baik melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun metode lain. "Sudah ada yang penyidikan hingga penuntutan," paparnya. Dia menyampaikan, lebih dari 12 ribu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/09/2018/kepling-lakukan-pungli-dengan-modus-tahan-buku-tabungan" target="_blank">kasus pungli</a>. Mereka berasal dari berbagai instansi. Mulai kementerian hingga pemerintah daerah. ''Semoga dengan ini pungli bisa berhenti,'' ujar jenderal berbintang tiga tersebut. Jumlah barang bukti uang yang disita mencapai Rp 330 miliar. Penyitaan tertinggi terjadi di Kalimantan Timur (Rp 298 miliar) dan terendah di Kalimantan Utara (Rp 32 juta). ''Ini sesuai perintah Presiden Jokowi. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/09/2018/dibilang-lakukan-pungli-puluhan-hakim-polisikan-ky" target="_blank">Pungli kecil</a> hanya Rp 10 ribu pun harus ditindak,'' tegasnya. Menurut dia, bukan hanya penindakan yang tancap gas. Upaya pencegahan juga dilakukan. Satgas Saber Pungli telah melakukan hingga 23 ribu kali sosialisasi se-Indonesia. ''Kami sosialisasikan dari kementerian hingga pemda,'' jelasnya. Sasaran sosialisasi adalah lembaga yang paling banyak dilaporkan. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan perizinan dan KTP. Menurut dia, salah satu kendala adalah persidangan yang harus dilakukan di pengadilan tipikor. Padahal, mendatangkan saksi dan tersangka membutuhkan biaya besar. ''Banyak kan penindakan di kabupaten. Kalau semua ke tipikor, biayanya ya besar,'' ujarnya. Karena itu, kini muncul wacana baru. Untuk pungli berskala kecil, penindakan cukup dilakukan secara internal. Hukumannya bisa semacam hukuman administratif yang diputuskan langsung oleh atasan. ''Sedang dipikirkan,'' tandasnya.&nbsp;

20 Ribuan Laporan yang Masuk ke Satgas Saber Pungli Isinya Hoax!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#irwasum polri

Berita Terkini