<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/WhatsApp-Image-2024-09-12-at-080807-1787143545.jpeg" alt="Salah satu diskusi dalam sesi tematik International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). (dok. Bicara Udara)" width="100%">
<figcaption>Salah satu diskusi dalam sesi tematik International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). (dok. Bicara Udara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah polusi udara di Indonesia menjadi sorotan dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). Dalam sesi tematik yang membahas soal kualitas udara, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berembuk untuk mencari solusi terhadap masalah polusi udara yang kian mengkhawatirkan. Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara. Saat ini, inventarisasi sumber emisi baru dilakukan di Jakarta. Padahal polusi udara bersifat lintas batas dan memengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kondisi ini mendorong perlunya pilot project untuk Inventory Emission dan Source Apportionment di kawasan tersebut. IISF 2024 menghadirkan sesi internasional yang berfokus pada pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam mengatasi polusi udara. Dalam sesi ini, para ahli dari berbagai negara berbagi strategi sukses mereka. Tanushree Ganguly, Direktur Air Quality Life Index (AQLI) dari Energy Policy Institute di University of Chicago menyampaikan bahwa akses publik terhadap data penting untuk mengawal kebijakan udara bersih.&nbsp;"Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah, dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat. Tanpa masyarakat bergerak, pemerintah tidak akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perbaikan kualitas udara," jelas Tanushree dikutip Kamis (12/9). Dalam kesempatan yang sama Sigit Reliantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengimbau agar urgensi terhadap data jangan sampai menjadi noise yang tidak menjadi tindakan. &ldquo;Saya usul agar kita memprioritaskan penanganan polusi udara pada daerah-daerah yang sudah teridentifikasi sebagai hotspot seperti Palembang karena kebakaran hutan, ujung Suralaya karena energi, dan area urban greater Jakarta yang lebih kompleks&rdquo; ujar Sigit. Lebih lanjut, Sigit mengusulkan agar penanganan polusi udara Jakarta bersifat lintas daerah yakni Jabodetabek bahkan Karawang. Menurutnya, penanganan polusi udara di greater Jakarta perlu menjadi perhatian diantaranya dari aspek kebijakan berbasis bukti, perencanaan skenario, ketegasan pada penindakan sumber polusi, serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, Ratna Kartadjoemena, co-founder Bicara Udara menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain. "Kita perlu belajar dari pengalaman global dalam mengatasi polusi udara untuk mempercepat implementasi kebijakan udara bersih di Indonesia," ujarnya. ISF 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat komitmen dan kerjasama untuk mengatasi polusi udara, dengan harapan dapat menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara efektif di seluruh negeri. Acara ISF ini juga didukung oleh Bicara Udara, sebagai sustainably partner yang mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan.

Polusi udara bersifat lintas batas dan memengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Hari Udara Bersih Internasional, Perlu Ada Integrasi Data dan Inventarisasi Sumber Emisi di Wilayah Aglomerasi Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BATERAI-EV.jpg" alt="ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam gelaran Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024, titik balik paradigma dalam pengelolaan mineral kritis&nbsp;(critical minerals)&nbsp;menjadi salah satu topik yang didiskusikan oleh para pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholders). Dulu, industri pertambangan identik dengan kerusakan lingkungan. Hutan-hutan yang terdeforestasi, air yang tercemar, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas ini memang kerap menuai protes dari masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Banyak tambang menjadi sumber konflik sosial yang berkepanjangan, dengan masyarakat lokal yang kerap terpinggirkan oleh eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Kendati memiliki risiko ekologi dan sosial, tak bisa dimungkiri bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Memberikan penerimaan negara yang signifikan hingga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di tengah pembicaraan dampak positif dan negatif pertambangan, dunia kini memasuki era baru yang sangat bergantung pada mineral kritis sebagai komponen vital dalam transisi energi global menuju energi bersih. Indonesia sebagai 'rumah' mineral kritis Mengutip definisi dari Kementerian ESDM, mineral kritis diartikan sebagai kategori mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional, namun mempunyai potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Jenis ini mencakup beberapa mineral seperti nikel, litium, dan kobalt yang tak hanya menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), tetapi juga memainkan peran penting dalam teknologi terbarukan lainnya seperti panel surya dan turbin angin. Dari laporan ANTARA&nbsp;yang dikutip Senin (9/9), dalam beberapa sesi diskusi IISF 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sering menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan global akan mineral kritis kian meningkat. Hal tersebut seiring kampanye besar-besaran negara maju untuk meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia, dengan kekayaan nikel yang melimpah, justru memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global mineral ini. Negara ini punya potensi besar dalam pengembangan&nbsp;rare earth elements&nbsp;yang menjadi kunci bagi teknologi keberlanjutan masa depan. Menurut Luhut, sudah saatnya Indonesia tidak hanya dikenal sebagai produsen nikel utama, namun juga sebagai pionir pengelolaan pertambangan keberlanjutan di antara negara berkembang. Saat sesi plenari IISF 2024, Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap potensi besar mineral kritis di Indonesia. "Memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah adalah berkah bagi Indonesia, namun juga harus diiringi dengan pengelolaan yang benar," ujar Bernardus. Keberkahan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak, agar mineral tersebut dapat memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi perekonomian, masyarakat, maupun lingkungan. Pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan bisa dimulai dengan membangun kemitraan lintas sektor, terutama industri teknologi. Harus diakui bahwa perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola mineral kritis secara berkelanjutan. Dalam hal ini, contoh yang dilakukan Vale Indonesia dengan menggandeng Ford Motor Co. dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dalam pembangunan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Kemitraan ini memungkinkan Indonesia tidak hanya menambang, tetapi juga mengolah mineral dengan teknologi canggih sehingga memberikan nilai tambah pada hasil tambang dan memperluas akses ke pasar internasional. Reklamasi sebagai solusi jangka panjang Tidak selesai sampai di situ, tantangan besar masih mengintai. Dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan persetujuan dari pemerintah sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional tambang. Masyarakat sekitar sering kali menjadi korban tidak langsung dari kegiatan tambang. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa proyek tambang dapat beroperasi dengan adil dan bertanggung jawab. Menjawab tantangan ini, Vale Indonesia berusaha menunjukkan bahwa pertambangan yang bertanggung jawab adalah mungkin. Hingga kini, perusahaan telah berhasil mereklamasi 67 persen dari lahan yang dibuka untuk tambang. Langkah reklamasi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dengan harapan bahwa lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara ekologis. Banyak perusahaan tambang saat ini yang mulai menyadari bahwa rehabilitasi lahan tidak hanya dilakukan di dalam area konsesi tambang, tetapi juga di luar area tersebut. Pendekatan ini menjadi contoh bahwa sektor pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, meskipun kegiatan tambang tidak dapat menghindari dampak negatif sepenuhnya. Meskipun demikian, hal lain yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana reklamasi dapat berjalan secara progresif dan terus berkelanjutan. Perusahaan tambang bisa menebang pohon dalam proses operasi mereka, yang terpenting adalah komitmen mereka untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah dirusak. Upaya seperti ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan tambang lain di Indonesia. Pengawasan pemerintah dan tantangan sosial Dalam pengelolaan mineral kritis, peran pemerintah sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Co-Chief Operating Officer dan Direktur Social Performance di International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin, Pemerintah harus tetap memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan mengikuti standar sosial dan lingkungan yang ketat. "Kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan sangat penting," kata Danielle. Tanpa keterlibatan aktif Pemerintah dan masyarakat lokal, menurut dia, sangat sulit memastikan bahwa proyek pertambangan berjalan konsisten dengan standar keberlanjutan. Dalam sesi diskusi tematik ISF 2024, sudut pandang Pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Menjadi aspek hal yang krusial untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. "Sebenarnya jika benar-benar dipikirkan dengan pendekatan pragmatis, jika perusahaan pertambangan memiliki paradigma yang lebih luas, maka mereka dapat melihatnya biodiversitas sebagai manfaat ekonomi jangka panjang daripada akumulasi kekayaan ekonomi jangka pendek," kata Kartika atau yang akrab disapa Tiko itu. Ia bercerita saat ini sudah ada langkah-langkah inovatif perusahaan tambang di Indonesia yang mulai menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Bentuk pengawasan yang dilakukan salah satunya melalui penerbitan lisensi pertambangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Apabila perusahaan ingin melakukan operasional pertambangan, maka harus tetap komit pada kontrak lisensi tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi ujung tombak dalam memastikan operasional tambang yang berkelanjutan. Director of the Project on Critical Minerals Security di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gracelin Baskaran setuju bahwa pendekatan yang tepat dapat memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif secara ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan. "Perusahaan tambang yang baik selalu memiliki rencana konservasi keanekaragaman hayati yang baik pula," katanya. Bagaimanapun, mineral kritis bakal menjadi tulang punggung masa depan. Namun di satu sisi, Indonesia menyadari bahwa eksploitasi mineral harus dilakukan dengan bijak. Keberlanjutan menjadi tujuan utama, di mana setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus pada pelestarian alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Titik balik ini menjadi cerminan harapan bahwa industri pertambangan, meskipun sarat dengan tantangan dapat berubah menjadi kekuatan yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Harus diakui, perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis.

IISF 2024 jadi Momentum Titik Balik Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/IMG_20230825_081135-482133954.jpg" alt="Ilustrasi pohon mengering tanpa daun di kawasan Benoa, Denpasar, Bali." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pohon mengering tanpa daun di kawasan Benoa, Denpasar, Bali.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kesehatan adalah fondasi bersama yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan perekonomian untuk tumbuh pesat. Untuk itu, sektor kesehatan perlu mengambil tindakan untuk mendorong keberlanjutan sebagai hal yang mendasar guna membangun masa depan yang sehat bagi manusia, masyarakat, dan bumi. Terutama terkait perubahan iklim. Diungkapkan Esra Erkomay, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, perubahan iklim sendiri juga memperburuk tingkat kesehatan, termasuk adanya peningkatan penyakit kronis. Sektor kesehatan juga kontributor signifikan terhadap perubahan iklim, yang bertanggung jawab atas sekitar 5 persen dari emisi gas rumah kaca (GRK) global. Untuk itu, diperlukan langkah nyata walaupun kecil untuk membentuk lingkungan yang berkelanjutan dari sektor kesehatan. Sebagai pelaku di dunia kesehatan, AstraZeneca, ungkap Esra, telah memiliki program AZ Forest, kami telah menanam lebih dari 7,5 juta pohon di lahan seluas 19.000 hektar dan lebih dari 21.000 keluarga petani serta kesempatan peningkatan keterampilan yang diberikan, yang berdampak pada 71.000 petani. Pihaknya pun telah menandatangani perpanjangan Memorandum Saling Pengertian dengan Kemenko Marves untuk memperluas komitmen kami untuk menanam hingga 20 juta pohon di sekitar Sungai Citarum. Sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Reboisasi dan Revitalisasi Lahan Kritis di Indonesia, hari ini AstraZeneca menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melalui penyediaan bibit pohon dan penyususan studi kelayakan terkait percontohan karbon. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-210332-1865769345.jpeg" alt="Para pembicara dalam sesi diskusi bertema" width="100%">
<figcaption>Para pembicara dalam sesi diskusi bertema</figcaption>
</figure> &ldquo;Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci utama karena kita tidak dapat menyelesaikan masalah perubahan iklim sendirian,&rdquo; ujar Esra dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 untuk menyelenggarakan sesi bertemakan &ldquo;Championing environmental protection and biodiversity restoration for healthy people, society and the planet&rdquo; baru-baru ini. &ldquo;Penting bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama dan mendorong kolaborasi multisektor. Oleh karena itu, mari kita saling menginspirasi untuk mengambil tindakan berani, mendorong kolaborasi, dan berinovasi dalam solusi yang memperjuangkan perlindungan lingkungan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Bersama- sama, kita dapat membangun dunia yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan untuk semua,&rdquo; tutup Esra. Dalam kesempatan yang sama, Nani Hendiarti, Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakankolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Keterlibatan sektor swasta menggarisbawahi dedikasi kuat bangsa kita terhadap keberlanjutan. "Pada kesempatan ini, saya juga ingin mendorong semua pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi penta-helix, antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media, untuk memastikan keberlanjutan dapat dicapai secara komprehensif. Hanya dengan sinergi yang kuat semua upaya akan berjalan dengan baik dan membawa manfaat jangka panjang,&rdquo; papar Nani. ISF 2024 menjadi ajang penting yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai sektor untuk mendorong diskusi tentang keberlanjutan dan aksi iklim.

sektor kesehatan juga kontributor signifikan terhadap perubahan iklim, yang bertanggung jawab atas sekitar 5 persen dari emisi GRK.

Kontributor atas Perubahan Iklim, Sektor Kesehatan Bertanggung Jawab 5 Persen dari Emisi Gas Rumah Kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-2151171-3285985177.jpg" alt="Pijar Foundation meluncurkan 12 Rencana Aksi Kolaborasi untuk keseimbangan ekonomi dan iklim dalam ISF 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pijar Foundation meluncurkan 12 Rencana Aksi Kolaborasi untuk keseimbangan ekonomi dan iklim dalam ISF 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Krisis iklim menempatkan dunia dalam titik kritis. Indonesia menjadi salah satu yang paling terdampak. Indonesia juga ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, jauh di atas rata-rata sekarang 5 persen. Dalam momentum Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Pijar Foundation meluncurkan 12 Rencana Aksi Kolaborasi untuk keseimbangan ekonomi dan iklim. OSF diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Rencana Aksi Kolaborasi itu diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarinves), diwakili Rachmat Kaimuddin selaku Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi. Rencana Aksi Kolaborasi itu telah disusun sejak 2022, melibatkan 150 pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan komunitas masyarakat dari 30 kota/kabupaten se-Indonesia. Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil menyatakan, Indonesia perlu menyusun Rencana Aksi Kolaborasi yang menyesuaikan konteks negara berkembang dan ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen. &rdquo;Agar tak hanya menjadi wacana, Indonesia perlu mengakselerasi aksi-aksi kolaborasi konkret untuk mewujudkan Rencana Aksi Kolaborasi yang telah disusun tersebut,&rdquo; kata Cazadira Fediva Tamzil. Rencana Aksi Kolaborasi itu mendorong, antara lain kolaborasi multisektor dalam pengembangan talenta, akselerasi pendanaan, dan penyempurnaan kebijakan publik. Salah satu bentuk ide konkret adalah platform koordinasi ekonomi-iklim yang mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Peluncuran Rencana Aksi Kolaborasi Pijar Foundationditutup dengan acara diskusi yang sekaligus diwarnai peluncuran Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia, kolaborasi dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dan start up produk ramah lingkungan. Tema diskusi berputar pada bagaimana strategi bisnis dapat sejalan dengan agenda lingkungan.

Pijar Foundation luncurkan 12 Rencana Aksi Kolaborasi untuk keseimbangan ekonomi-iklim dalam Indonesia International Sustainability Forum

12 Rencana Aksi Kolaborasi Ekonomi-Ekspor dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/ISF-1727837757.jpg" alt="Naoto Minemura selaku Presiden Direktur PT Ajinomoto Indonesia dan Faisal Muslim selaku Vice President Enterprise Solution, PT PLN (Persero), meneken MoU di event ISF 2024, pada Kamis (5/9). (ist)" width="100%">
<figcaption>Naoto Minemura selaku Presiden Direktur PT Ajinomoto Indonesia dan Faisal Muslim selaku Vice President Enterprise Solution, PT PLN (Persero), meneken MoU di event ISF 2024, pada Kamis (5/9). (ist)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi terciptanya udara bersih di Indonesia. Komitmen ini sesuai dengan inisiatif Health Provider, yang merupakan inisiatif keberlanjutan terintegrasi dari Grup Ajinomoto Indonesia, yang meliputi aktivitas dalam menunjang kesehatan bagi manusia dan juga kesehatan bagi bumi (lingkungan). Salah satu upaya dari Ajinomoto Health Provider adalah berperan aktif dalam mendukung Net Zero Emission (NZE) atau pengurangan emisi karbon. Menurut Direktur Ajinomoto, Samsul Bakhri, permasalahan kualitas udara saat ini masih menjadi salah satu masalah pencemaran lingkungan yang besar di Indonesia selain sampah plastik, sampah makanan, dan pengelolaan limbah. Berdasarkan laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2023 yang dirilis pada Maret 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-14 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, dengan konsentrasi PM2,5 (particulate matter) mencapai 37,1 &mu;g per meter kubik. "Setelah sebelumnya pada Oktober 2023 mengganti batu bara dengan biomassa sebagai bahan bakar mesin boiler di pabrik sehingga lebih ramah lingkungan, kali ini Ajinomoto menambah sumber energi ramah lingkungannya dengan bekerja sama bersama PT PLN (Persero) untuk penggunaan listrik dengan Renewable Energy Certicate (REC)," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9). Dimulainya kerja sama antara Ajinomoto dan PLN ini ditandai dengan momen penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Naoto Minemura selaku Presiden Direktur PT Ajinomoto Indonesia dan Faisal Muslim selaku Vice President Enterprise Solution, PT PLN (Persero) pada Kamis (5/9) di acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Jakarta. Ia melanjutkan, sebelum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersertifikat dari PLN, pabrik Ajinomoto di Mojokerto maupun Karawang sebelumnya telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi jumlah buangan emisi. "Sebelum ini, guna mengurangi jumlah buangan emisi, di pabrik Karawang dan Mojokerto sudah menggunakan panel surya pada beberapa gedung kantor maupun produksi. Kemudian, di pabrik Mojokerto kami juga sudah menggunakan bio-massa sebagai bahan bakar untukmenjalankan mesin-mesin boiler yang ada di pabrik. Total penggunaan EBT kami saat ini kurang lebih 30 persen," ucap Samsul. Dengan adanya REC kerja sama dengan PLN ini, penggunaan EBT Ajinomoto Indonesia untuk mengurang emisi karbon meningkat menjadi lebih dari 45 persen. Menurutnya, ini adalah salah satu langkah penting untuk mencapai target dekarbonisasi perusahaan sebesar 60 persen pada 2030. "Kami juga terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang dapat membantu mengurangi GHG (Greenhouse Gases) melaluipenggunaan energi terbarukan," lanjutnya. Kontribusi Ajinomoto Indonesia dalam mengurangi dampak lingkungan termasuk ke dalam salah satu inisiatif perusahaan yang disebut sebagai Ajinomoto Health Provider. "Di bidang lingkungan kami sebagai Ajinomoto Health Provider juga mengolah limbah yang ada dari proses produksi produk MSG menjadi produk samping bernilai tambah (co-products) seperti AJIFOL (pupuk daun), AMINA (pupuktanah), dan FML (tambahan nutrisi pakan ternak), yang bermanfaat di bidang pertanian dan peternakan. Proses ini Ajinomoto lakukan sebagai praktik siklus-bio guna menciptakan proses produksi yang ramah lingkungan," pungkasnya. &nbsp;

Pabrik Ajinomoto di Mojokerto maupun Karawang sebelumnya telah melakukan beberapa upaya pengurangan emisi karbon, yaitu dengan panel surya.

Teken MoU Renewable Energy Certificate dengan PLN di IISF 2024, Ajinomoto Indonesia Komit Tingkatkan Penggunaan EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/Neta-ISF-1416221146.jpg" alt="Lima unit Neta X disediakan untuk acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024." width="100%">
<figcaption>Lima unit Neta X disediakan untuk acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;PT Neta Auto Indonesia dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 menyediakan 5 unit kendaraan listrik Neta X untuk mendukung operasional forum tersebut. Langkah ini sejalan dengan misi Neta untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan memperkuat kolaborasi global demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Fajrul Ilhami - External Affairs &amp; Product Director menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung Indonesia International Sustainability Forum 2024 dan berterima kasih atas kesempatan untuk berkontribusi dalam forum yang penting ini. "Forum ini adalah wadah untuk berbagi aspirasi dan strategi menuju keberlanjutan masa depan, selaras dengan visi dan misi kami yang berkomitmen akan masa depan lebih hijau di Indonesia," ujar Fajrul dalam pernyataan resminya, Selasa (3/9). Fajrul menambahkan, pihaknya percaya bahwa kolaborasi ini akan menciptakan sinergi positif, dalam membantu transisi energi Indonesia ke arah yang lebih ramah lingkungan. Penyerahan simbolis 5 unit Neta X dilakukan pada Senin (1/9) di Aquatic Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Neta menyerahkan salah satu line-up terbaru yang sudah diperkenalkan sebelumnya yaitu Neta X. Mobil yang bermain disegmen medium SUV listrik dibekali dengan beragam fitur dan teknologi terdepan. Bukan hanya untuk kenyamanan dan keamanan berkendara namun juga dirancang untuk mendukung mobilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Unit-unit Neta X akan digunakan untuk mendukung transportasi para peserta dan delegasi. Kolaborasi antara NETA dan ISF tidak hanya mempertegas komitmen kedua belah pihak terhadap keberlanjutan, tetapi juga menjadi langkah konkret menuju terciptanya ekosistem yang lebih hijau. Indonesia International Sustainability Forum 2024 merupakan platform global yang menyatukan para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi ide mengenai strategi dekarbonisasi. Menghadapi tantangan keberlanjutan, dan merancang masa depan yang lebih baik. M. Firdaus Manti selaku Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi partisipasi Neta dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024. "Dukungan ini tidak hanya mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat upaya kolektif kita untuk mendorong transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan di Indonesia," ujarnya. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan dekarbonisasi dan keberlanjutan yang lebih luas.

PT Neta Auto Indonesia dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 menyediakan 5 unit kendaraan listrik Neta X

Baru Meluncur, Neta X Jadi Mobil Transportasi Peserta dan Delegasi ISF 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/apel-2494577006.jpg" alt="Apel Pasukan Gabungan dilaksanakan oleh Polri bersama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (2/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Apel Pasukan Gabungan dilaksanakan oleh Polri bersama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (2/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri menyelenggarakan operasi khusus dengan sandi Operasi Tribrata Jaya pada awal September 2024. Korps Bhayangkara melaksanakan operasi tersebut untuk mengawal dan mengamankan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada Selasa (3/9) sampai Jumat (6/9). Sebelum menggerakan pasukan dalam operasi tersebut, Apel Pasukan Gabungan dilaksanakan oleh Polri bersama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (2/9). Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo memimpin Apel Gelar Pasukan Gabungan tersebut. Dia hadir dalam apel itu bersama Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Agus Hariadi. "Operasi terpusat dengan sandi Operasi Tribrata Jaya 2024 akan dilaksanakan selama enam hari. Mulai tanggal 3 September sampai 8 September 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya," terang dia.&nbsp; Jenderal bintang tiga Polri itu menyatakan bahwa, Polri bersinergi dengan TNI dalam agenda tersebut. Total TNI-Polri mengerahkan 9.030 pasukan dalam pengawalan dan pengamanan kunjungan pemimpin gereja katolik dunia tersebut. "Agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif kami bersinergi dengan TNI serta komponen pengamanan lainnya," terang Imam. Dia pun memastikan operasi pengamanan sudah disusun dengan rapi.&nbsp; Kepada ribuan personel Polri yang ditugaskan dalam Operasi Tribrata Jaya 2024, Komjen Imam meminta mereka untuk mengikuti arahan dan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. "Sebelum pelaksanaan operasi, kami telah melaksanakan latihan pra operasi. Baik secara parsial maupun gabungan antara Polri bersama TNI dan unsur terkait lainnya," beber dia.&nbsp; Lewat Komjen Imam, Jenderal Sigit mengingatkan agar tidak ada satu pun personel Polri yang memandang sebelah mata segala potensi ancaman dan gangguan. "Kita tidak boleh underestimate, waspada setiap potensi ancaman sekecil apa pun yang dapat mengganggu jalannya kegiatan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus," terang dia. Perlakuan serupa juga berlaku untuk personel yang bertugas mengamankan jalannya International Sustainable Forum (ISF) 2024.

"Operasi terpusat dengan sandi Operasi Tribrata Jaya 2024 akan dilaksanakan selama enam hari. Mulai tanggal 3 September," kata Imam Widodo.

Amankan Kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia, Polri Gelar Operasi Tribrata Jaya Selama Enam Hari

ISF 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ISF 2024

Berita Terkini