<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA-293291530.png" alt="VIRDIKA RIZKY UTAMA" width="100%">
<figcaption>VIRDIKA RIZKY UTAMA</figcaption>
</figure> PERISTIWA&nbsp;yang menggugah hati baru-baru ini di Sabang, Aceh, di mana lebih dari 200 pengungsi Rohingya dengan getir ditolak oleh penduduk lokal, membuka mata kita terhadap realitas pahit krisis pengungsi di Asia Tenggara. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri; peristiwa ini bagian dari narasi yang lebih besar dan lebih kompleks yang melibatkan ribuan orang Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar, hanya untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu di negara-negara tetangga seperti Indonesia. Inti dari krisis ini adalah penderitaan yang dialami oleh Rohingya, kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan sistematis di Myanmar. Tindakan keras militer di Myanmar pada tahun 2017 memperburuk situasi mereka, yang menyebabkan eksodus massal. Banyak dari mereka yang berakhir di Bangladesh, tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak. Sebaliknya, yang lainnya mengambil risiko perjalanan berbahaya menyeberangi lautan menuju negara-negara Asia Tenggara, dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Namun, respons dari negara-negara yang berpotensi menjadi tuan rumah, seperti Indonesia, perlu lebih konsisten meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Indonesia bukanlah negara penanda tangan Konvensi Pengungsi PBB, dan status hukum ini sering kali diterjemahkan menjadi keengganan untuk menerima pengungsi. Situasi di Aceh adalah contoh utama dari hal ini. Reaksi awal dari masyarakat setempat &ndash;untuk menolak para pengungsi&ndash; menunjukkan sentimen perlawanan dan kekhawatiran yang lebih luas untuk menerima pengungsi. Reaksi ini sebagian dapat dipahami dalam konteks sejarah Aceh dan kondisi sosial-ekonominya saat ini. Aceh telah mengalami berbagai gejolak, termasuk konflik panjang dan berdarah yang meninggalkan bekas luka yang mendalam. Penduduk setempat, yang masih bergulat dengan dampak dari konflik ini, sering kali melihat masuknya pengungsi sebagai beban tambahan pada sumber daya mereka yang terbatas. Ini adalah skenario di mana kekhawatiran praktis tentang alokasi sumber daya dan keharmonisan sosial meredam empati terhadap penderitaan Rohingya. Selain itu, kejadian di Aceh ini mencerminkan kegagalan geopolitik yang lebih besar. Krisis Rohingya bukan hanya masalah Myanmar, namun telah menjadi masalah regional dengan implikasi internasional. Namun, respons dari komunitas internasional masih kurang. Upaya organisasi seperti UNHCR, meskipun sangat penting, sering kali dibatasi oleh pendanaan dan membutuhkan dukungan internasional yang lebih kuat. Karena itu, beban tersebut jatuh secara tidak proporsional pada negara-negara di garis depan, seperti Indonesia, yang harus siap menangani gelombang pengungsi yang besar. Solusi untuk krisis ini membutuhkan pendekatan multidimensi. Pertama, perlu upaya bersama untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan pengungsian Rohingya di Myanmar. Tekanan internasional terhadap pemerintah Myanmar sangatlah penting, namun perlu dibarengi dengan dukungan terhadap elemen-elemen demokratis di dalam negerinya. Kedua, peran kerja sama regional harus diseimbangkan. Negara-negara Asia Tenggara, melalui forum-forum seperti ASEAN, perlu mengembangkan respons terpadu terhadap krisis pengungsi. Hal ini termasuk tanggap darurat terhadap kedatangan pengungsi dan strategi jangka panjang untuk permukiman kembali dan integrasi. Pendekatan regional juga dapat melibatkan pembagian sumber daya dan keahlian untuk mengelola arus masuk pengungsi dan mendukung komunitas tuan rumah dengan lebih baik. Selain itu, ada kebutuhan penting untuk mendukung komunitas lokal yang menjadi tuan rumah bagi para pengungsi. Di tempat-tempat seperti Aceh, bantuan dan perhatian internasional harus difokuskan pada para pengungsi dan dampak kedatangan mereka terhadap masyarakat setempat. Investasi dalam infrastruktur lokal, penciptaan lapangan kerja, dan inisiatif pembangunan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan yang timbul akibat persaingan sumber daya dan perbedaan budaya. Ada keharusan moral bagi komunitas internasional untuk meningkatkan upayanya. Negara-negara maju, khususnya, bertanggung jawab untuk memberikan lebih banyak dukungan, baik dalam bentuk pendanaan, opsi permukiman kembali, atau tekanan diplomatik terhadap Myanmar. Pendekatan saat ini, yang sering kali melibatkan negara-negara yang saling melempar tanggung jawab satu sama lain, tidak dapat dipertahankan dan hanya akan memperparah penderitaan Rohingya. Karena itu, situasi di Aceh merupakan gejala dari masalah yang lebih besar dan lebih sistemik. Penderitaan Rohingya bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan krisis kemanusiaan global yang menuntut tanggapan yang terkoordinasi dan komprehensif. Hal ini membutuhkan penanganan kebutuhan mendesak para pengungsi dan mengatasi faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mendasari pengungsian mereka. Dunia tidak hanya harus menyediakan tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan, tetapi juga harus bekerja untuk menciptakan kondisi di mana pelarian seperti itu tidak lagi diperlukan. Sebagai penutup, krisis pengungsi Rohingya, terutama yang disoroti oleh kejadian-kejadian baru-baru ini di Aceh, merupakan tantangan dari berbagai sisi yang menguji komitmen masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Situasi ini mengharuskan kita untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi dan menghadapi faktor-faktor politik dan sosio-ekonomi yang mendasari penderitaan mereka. Krisis di Aceh, di mana pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia berjuang dengan sumber daya yang terbatas, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pembagian tanggung jawab yang lebih adil dan peningkatan kerja sama global. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013328595/waspadai-nyamuk-penyebab-demam-berdarah-dbd-saat-musim-hujan-perhatikan-ciri-ciri-berikut-ini">Waspadai Nyamuk Penyebab Demam Berdarah (DBD) saat Musim Hujan, Perhatikan Ciri-ciri Berikut Ini</a> Sangat penting bagi komunitas internasional, termasuk negara-negara dan organisasiorganisasi yang kaya, untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Tanggapan terhadap penderitaan Rohingya sangat penting, yang berfungsi sebagai barometer bagi kemampuan dunia untuk menangani masalah kemanusiaan yang kompleks dalam lingkungan global yang semakin saling terhubung. Tindakan yang diambil sekarang akan memiliki implikasi jangka panjang, menekankan perlunya pendekatan yang kohesif, empati, dan strategis terhadap salah satu krisis kemanusiaan yang paling mendesak saat ini.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;VIRDIKA RIZKY UTAMA,&nbsp;Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

Peristiwa yang menggugah hati baru-baru ini di Sabang, Aceh, di mana lebih dari 200 pengungsi Rohingya dengan getir ditolak

Krisis Rohingya dan Ujian Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230107-WA0035.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) <a href="https://www.jawapos.com/tag/maruf-amin/">Ma'ruf Amin</a> menyebut populasi umat Islam di Indonesia sudah mencapai 87 persen. Sehingga, upaya islamisasi sudah tidak diperlukan lagi. Yang paling penting adalah santrinisasi kelompok Islam abangan.  Pesan tersebut disampaikan Ma'ruf saat menghadiri haul Al-Maghfurlah KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51 di Kota Bogor pada Sabtu (7/1) malam. "Kita umat Islam tak perlu repot-repot. Tak usah mengislamkan orang," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/wapres-maruf-amin/">Ma'ruf Amin</a> di podium.  Dia mengatakan tugas yang penting saat ini ada dua. Pertama, memberdayakan para santri. Sehingga, bisa ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara. Di antaranya dengan menjadikan pesantren sebagai pusat ekonomi umat, selain sebagai lembaga pendidikan agama.  Ma'ruf menuturkan pesantren harus menjadi basis ekonomi. Menjadikan para santri dan umat Islam pada umumnya menjadi kuat dan mandiri. Sehingga, bisa mendukung upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera.  "Lalu yang kedua, santrinisasi bagi yang belum jadi santri," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu. Ma'ruf mengatakan banyak orang Islam yang belum mengerjakan ajaran Islam atau disebut juga sebagai Islam abangan.  Dia menegaskan sudah 87 persen bangsa Indonesia itu Islam. "Tinggal bagaimana mensantrikan yang (Islam) abangan. Tidak perlu Islamisasi, tapi santrinisasi," paparnya.  Ma'ruf lantas menyinggung soal sosok almarhum KH. TB. Muhammad Falak Abbas. Menurut dia, Muhammad Falak Abbas adalah ulama kharismatik. Kemudian juga tokoh ulama yang diakui keilmuannya. Selain itu juga tokoh nasionalis, yang sering berdiskusi dengan sejumlah tokoh, termasuk Presiden Soekarno.

Wapres Mengajak Santrinisasi untuk Kelompok Islam Abangan

Islam abangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Islam abangan

Berita Terkini

Krisis Rohingya dan Ujian Kemanusiaan

Wapres Mengajak Santrinisasi untuk Kelompok Islam Abangan

Download Aplikasi JawaPos.com