<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/BANK-PEMBANGUNAN-ISLAM-3788158975.jpg" alt="Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (kedua dari kanan) bersama Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al-Jasser (kedua dari kiri) dalam Sidang Tahunan IsDB di Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (13/05/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (kedua dari kanan) bersama Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al-Jasser (kedua dari kiri) dalam Sidang Tahunan IsDB di Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (13/05/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan saham di Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB) dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3. Langkah tersebut dilakukan lantaran Indonesia ingin menjadi mitra IsDB yang lebih kuat untuk meningkatkan peran IsDB, mewujudkan agenda reformasi dan melaksanakan mandatnya dalam membantu negara-negara anggota, terutama negara-negara anggota miskin dan rentan, serta komunitas Muslim di dunia. "Saya harap dengan adanya kenaikan saham ini, kerja sama antara Indonesia dan IsDB dapat semakin menguat serta membawa kesejahteraan bagi seluruh umat," ujar Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Sidang Tahunan IsDB di Jeddah, Arab Saudi, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Pada Sidang Tahunan Ke-48 IsDB tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, Dewan Gubernur IsDB secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia. Dengan persetujuan tersebut, Indonesia menduduki peringkat pemegang saham IsDB terbesar ke-3 setelah Arab Saudi dan Libya, serta berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Turki. IsDB merupakan bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif tidak saja sebagai satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip Syariah, namun mayoritas anggotanya yaitu negara berkembang sehingga bisa ikut mengedepankan Kerja sama Selatan-Selatan. IsDB juga berkomitmen untuk melakukan reformasi, termasuk untuk meningkatkan pembiayaan murah untuk kebutuhan pembangunan negara anggota yang mayoritas berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dan rendah. Saat menjadi pemegang saham terbesar ke-12, Indonesia mendapatkan penyertaan modal sebesar USD 1.511 juta&nbsp; atau 2,25 persen dari total modal ditempatkan IsDB. Dengan adanya kenaikan saham ini, Sri Mulyani menuturkan Indonesia akan mendapatkan beragam manfaat, baik secara strategis dan ekonomis, mulai dari meningkatkan posisi tawar Indonesia di IsDB hingga meningkatkan potensi pembiayaan IsDB sampai dengan 3,5-4 kali lebih besar. Dengan menjadi pemegang saham terbesar ke-3, Indonesia akan menegaskan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti IsDB. Indonesia juga akan dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas Muslim berpendapatan rendah. Di sisi lain, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di Tanah Air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Hingga Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar 6,3 miliar dolar AS, khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, industri dan pertambangan, melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan, serta pemberian bantuan teknis. Menkeu menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB guna memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat Muslim dan komunitas global. Masyarakat global dan umat Muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerja sama yang lebih baik dan lebih kuat. "Penguatan kerja sama terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini. Hal inilah yang akan diwujudkan melalui peran Indonesia yang akan semakin meningkat sejalan dengan kenaikan posisi saham Indonesia di IsDB," tutur Sri Mulyani.

Indonesia bekerja sama lebih erat dengan IsDB guna memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat Muslim dan komunitas global.

Indonesia Resmi Jadi Pemegang Saham Terbesar Ketiga di IsDB

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/Sri-Mulyani-IsDB-832517743.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Indonesia akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Indonesia akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Indonesia resmi menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank (IsDB). Hal ini sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Tahunan IsDB ke-48, pada tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Dewan Gubernur IsDB secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan persetujuan tersebut, Indonesia menduduki peringkat pemegang saham IsDB terbesar ke-3 setelah Arab Saudi dan Libya, dan berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, UAE, dan Turki," dikutip dari Siaran Pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, IsDB merupakan bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif&nbsp;tidak saja sebagai satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip Syariah, namun mayoritas anggotanya adalah negara berkembang sehingga bisa ikut mengedepankan Kerjasama Selatan-Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IsDB juga berkomitmen untuk melakukan reformasi, termasuk untuk meningkatkan pembiayaan murah untuk kebutuhan pembangunan negara anggota yang mayoritas berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dan rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Indonesia akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis Syariah. Terutama, memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi negara anggota, termasuk dalam mendukung pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas&nbsp;</div> <div dir="auto">global," ujar Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khususnya, kata Sri Mulyani, perlu membangun kembali kerja sama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal inilah yang akan diwujudkan melalui peran Indonesia yang akan semakin meningkat sejalan dengan kenaikan posisi saham Indonesia di IsDB," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dijelaskan dengan menjadi pemegang saham terbesar ke-3, Indonesia tidak saja akan menegaskan posisinya di panggung global. Dalam hal ini, Indonesia bisa ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti IsDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sisi lain, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam," tandasnya.</div>

IsDB juga berkomitmen untuk melakukan reformasi, termasuk untuk meningkatkan pembiayaan murah untuk kebutuhan pembangunan negara anggota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/grafis-pansela.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyelesaian proyek pembangunan jalur pantai selatan (pansela) ditargetkan selesai lebih cepat. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa-Bali tengah mengupayakan proses pembebasan lahan segera tuntas.  Sebab, penyelesaian lahan proyek jalur pansela sangat diperlukan untuk memperoleh dana pinjaman agar tahap konstruksi bisa berlanjut. ’’Masalah lahan ini sudah dibahas. Saat ini kami masih menunggu perkembangan dari pemerintah,’’ kata Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan BBPJN Jawa-Bali Ayu Permitasari, Rabu.  Mengacu rencana awal, pembebasan lahan proyek jalur pansela diproyeksikan bisa selesai tahun ini. Namun, kepastiannya akan dibahas dalam koordinasi lanjutan. ’’Tentu mengundang semua pihak. Bukan hanya pemerintah daerah, melainkan juga pemilik lahan seperti Perhutani dan PTPN,’’ tambah Ayu.  Dia menjelaskan, belum tuntasnya lahan sangat berimbas pada progres pembangunan jalur pansela. Sebab, selama ini sebagian pendanaan proyek itu berasal dari pinjaman luar negeri seperti dari IDB (Islamic Development Bank). Sementara itu, agar pinjaman itu bisa didapat, lahan proyek harus sudah siap.  Sejauh ini, persoalan pembebasan lahan proyek jalur pansela memang cukup kompleks. Selain negosiasi dengan warga, mayoritas lahan itu dalam pengelolaan Perhutani maupun PTPN. Dengan demikian, diperlukan izin penggunaan lahan tersebut.  Mengacu informasi, saat ini masih ada 468.800 hektare lahan yang belum dibebaskan. Lokasi tersebar di enam wilayah. Mulai Trenggalek sampai Banyuwangi.  Sementara itu, sebagian lahan yang belum dibebaskan milik Perhutani. Luasnya 381.642 hektare. Selain itu, ada sebagian lahan lainnya yang merupakan milik masyarakat dan PTPN.  Saat ini pembangunan jalur pansela sudah memasuki lot 9 (ruas Balekambang–Kedungsalam). Panjang lot itu mencapai 18,06 kilometer. Jika diakumulasi, panjang jalur pansela yang telah selesai pengerjaan fisiknya sudah mencapai 337,66 kilometer atau setara 53,80 persen.  Sementara itu, ruas jalan yang saat ini dalam proses konstruksi sepanjang 52,97 kilometer. Hingga akhir 2023, panjang jalan pansela ditargetkan mencapai 390,74 kilometer atau setara 62,24 persen.  PERKEMBANGAN PROYEK JALUR PANSELA JATIM  - Rencana panjang jalan: 677,4 kilometer  - Sudah selesai: 337,6 kilometer  - Yang sedang dikerjakan: 52,9 kilometer

Percepat Pembebasan Lahan Jalur Pansela, Ditargetkan Tuntas Tahun Ini