<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ismail-Sabri-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ismail Sabri Yaakob agaknya tidak sependapat dengan para kolega satu partainya di UMNO. Perdana menteri (PM) Malaysia itu memandang bahwa pemilu ke-15 tak perlu digelar secepatnya.  Sikap itu merespons pernyataan mayoritas politikus UMNO dan koalisi Barisan Nasional (BN). Mereka ingin pesta demokrasi tersebut digelar tahun ini, bukan September tahun depan seperti jadwal seharusnya.  Ismail mengatakan, dibutuhkan pertimbangan yang lebih rinci dan hati-hati sebelum membubarkan parlemen dan menggelar pemilu. Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai masalah penduduk dan negara. Salah satunya adalah ekonomi global yang melambat.  ’’Tapi, jika mengatakan (pemilu digelar) tahun ini, masih ada terlalu banyak masalah yang sedang berlangsung dan perlu diselesaikan. Itu sebabnya, ini adalah keputusan sulit,’’ ujar Ismail dalam wawancara setahun kepemimpinannya kemarin (21/8). Politikus 62 tahun tersebut menjabat PM Malaysia pada 21 Agustus tahun lalu.  Isu skandal juga membuat Ismail harus berpikir ulang untuk menggelar pemilu. Hal itu terkait kasus proyek pembelian kapal jenis littoral combat ship (LCS). Proyek gagal itu melibatkan beberapa petinggi UMNO. Salah satunya Presiden UMNO sekaligus Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi.  Pemerintah Malaysia membeli enam LCS seharga USD 2,8 miliar (Rp 41,2 triliun) pada Boustead Naval Shipyard (BNS) tanpa tender terbuka pada 2011. Seharusnya kapal-kapal itu mulai dikirim pada 2019, tapi kontraktor gagal memenuhi janji. Padahal, pemerintah Malaysia sudah membayar Rp 19,8 triliun. Saat itu Zahid menjabat menteri pertahanan.  ’’Masalah LCS ini baru saja muncul dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1–2 bulan ke depan,’’ terang Ismail yang juga wakil presiden UMNO, seperti dikutip Free Malaysia Today.  Menurut Ismail, masalah skandal LCS itu sangat mungkin membuat pemilu mundur dari jadwal. Dia tak ingin UMNO mengulang kesalahan yang sama dua kali. Pada pemilu ke-14 lalu, untuk kali pertama UMNO kalah dan digulingkan dari pemerintahan oleh oposisi. Padahal, sejak Malaysia merdeka pada 1957, UMNO selalu berkuasa.  Penyebab utama kekalahan UMNO dan koalisi BN saat itu adalah skandal 1MDB yang menjerat mantan PM Malaysia Najib Razak dan kroni-kroninya. Mayoritas yang terseret adalah politikus UMNO. Ismail berhasil menjabat sebagai PM karena pada waktu yang sama oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan (PH) justru terpecah.

Tak Ingin UMNO Kalah Lagi, PM Malaysia Hati-Hati Gelar Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_ismail_sabri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penduduk Malaysia marah. Pemerintah dituding menerapkan standar ganda dalam penegakan aturan Covid-19. Penyebabnya, perayaan pencapaian seratus hari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Ismail Sabri Yaakob digelar besar-besaran tanpa memperhatikan protokol kesehatan (prokes). Acara itu dihelat selama empat hari di Kuala Lumpur Convention Centre sejak Kamis (9/12).  Berdasar keterangan Kepala Sekretaris Pemerintahan Malaysia Zuki Ali, lebih dari 100 ribu orang datang ke acara tersebut. Meski begitu, denda yang dijatuhkan kepada penyelenggara untuk pelanggaran prokes hanya MYR 1.000 atau setara Rp 3,4 juta.  Itu jauh berbeda dengan denda sebesar MYR 20 ribu atau Rp 67,8 juta yang dikenakan selama pemilihan di Negara Bagian Malaka bulan lalu. Saat itu kampanye fisik dilarang. Denda jutaan ringgit juga dikenakan kepada pihak-pihak yang merayakan pesta secara ilegal di Kuala Lumpur.  ”Apakah mendorong (kenaikan, Red) jumlah kasus Covid-19 juga merupakan bagian dari KPI (indeks kinerja utama) untuk seratus hari ke depan?” sindir Presiden Asosiasi Medis Malaysia Koh Kar Chai seperti dikutip The Straits Times.  Hal senada dilontarkan tokoh oposisi Lim Kit Siang. Menurut dia, denda di acara tersebut hanya kian menggarisbawahi bahwa pemerintah kurang serius dalam memerangi pandemi. Saat ini tingkat penularan rata-rata di atas 4 ribu kasus per hari selama tujuh bulan terakhir. Pada Minggu (12/12) untuk kali pertama sejak Mei turun di angka 3.490.  ”Meski begitu, PM Ismail memberikan skor 90 persen untuk kinerja seratus hari Kabinet. Itu menjadikan Malaysia target baru lelucon dan penghinaan dunia,” tegas anggota parlemen untuk wilayah pemilihan Iskandar Puteri tersebut.  Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin mengakui kesalahan. Departemen yang mengorganisasi acara bertajuk Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia itu gagal menerapkan standard operating procedure (SOP) untuk situasi pandemi. Meski begitu, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi lebih dari MYR 1.000. Sebab, sehari sebelum acara, aturan status darurat telah dicabut.  Tapi, pernyataan Khairy tidak beralasan. Sebab, pada Kamis malamnya, polisi menggerebek kelab malam di Kuala lumpur dan mengeluarkan denda MYR 245 ribu (Rp 830,7 juta). Itu sudah termasuk MYR 25 ribu (Rp 84,7 juta) denda kepada pengelola lokasi. Acara pemerintah dan penggerebekan tersebut terjadi di hari yang sama.  ”Kredibilitas kami (pemerintah, Red) telah terkikis. Saya sadar publik marah. Kami mohon maaf atas apa yang terjadi dan akan belajar. Jangan sampai kesalahan kami membuat Anda berhenti menjalankan SOP,” ujar Khairy. Ismail di pihak lain belum memberikan komentar apa pun.

Gelar Perayaan 100 Hari Ismail Sabri Menjabat, Penduduk Malaysia Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_ismail_sabri2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob harus melewatkan momen istimewa. Yakni, pelantikan jajaran menteri kabinetnya pada Senin (30/8). Tokoh Partai UMNO itu harus menjalani isolasi mandiri. Dia kontak dengan seseorang yang dinyatakan positif Covid-19.  ’’Karena itu, PM tidak akan menghadiri upacara penunjukan dan pengambilan sumpah para menteri dan wakilnya di hadapan Yang Mulia Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah sore ini (kemarin, Red),’’ bunyi pernyataan kantor PM (PMO) seperti dikutip Malay Mail.  Tidak dijelaskan secara detail identitas pasien Covid-19 yang kontak dengan Ismail. PM ke-9 Malaysia itu juga tidak bisa menghadiri perayaan peringatan Hari Kebangsaan Malaysia atau hari kemerdekaan hari ini secara langsung di Dataran Pahlawan Negara, Putrajaya. Ismail bakal mengikuti rangkaian acara secara virtual.  Ismail berhasil menjadi PM setelah pendahulunya, Muhyiddin Yassin, gagal mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Politikus 61 tahun itu berhasil mengembalikan kejayaan UMNO. Sejak Malaysia merdeka, UMNO selalu berkuasa dan kadernya menjadi PM. Mereka terguling untuk kali pertama di Pemilu 2018.  Di sisi lain, banyak pengamat yang skeptis dengan kabinet yang disusun Ismail. Sebab, mayoritas nama yang masuk didominasi para pejabat di pemerintahan sebelumnya. Ada kekhawatiran bahwa kabinet baru itu mengulang kegagalan rezim Muhyiddin dalam menanggulangi pandemi. Saat ini kasus penularan baru di Malaysia bisa mencapai 20 ribu per hari.  Total, ada 31 menteri dan 38 wakil menteri yang diambil sumpahnya. Tidak ada wakil PM. Sebagai gantinya, Ismail menunjuk empat orang sebagai menteri senior. Jabatan menteri senior itu dulu dibuat Muhyiddin untuk menjaga agar faksi-faksi di pemerintahannya yang mayoritas Melayu senang karena dapat bagian kursi.  Tak semua menteri dikritik. Penduduk memuji pengangkatan Khairy Jamaluddin sebagai menteri kesehatan yang baru. Dia sebelumnya menjabat menteri ilmu pengetahuan dan bertanggung jawab atas program vaksinasi. Terlepas dari masih tingginya kasus baru, program vaksinasi di Malaysia dianggap berhasil. Sebanyak 62 persen penduduk dewasa di Malaysia sudah divaksin lengkap.

PM Malaysia Tak Hadiri Pelantikan Kabinet, Harus Jalani Isoman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_ismail_sabri2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istana Negara Malaysia telah mengumumkan Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri yang baru setelah Raja Sultan Abdullah bertemu dengan raja-raja Melayu di Kuala Lumpur, Jumat (20/8). Pengumuman itu disampaikan juru bicara Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin usai pertemuan.  Raja-raja Melayu tersebut berasal dari sembilan negara bagian, yakni Kesultanan Kedah, Kesultanan Pahang, Kesultanan Perak, Kesultanan Johor, Kesultanan Terengganu, Kesultanan Kelantan, Kesultanan Selangor, Kesultanan Negeri Sembilan dan Kesultanan Perlis. Raja telah menerima surat akuan bersumpah bahwa sebanyak 114 anggota parlemen telah mencalonkan Ismail Sabri Yaakob, anggota parlemen Bera, sebagai perdana menteri Malaysia kesembilan.  Terpilihnya Wakil Presiden UMNO berusia 61 tahun untuk menggantikan Presiden Partai Bersatu Muhyiddin Yassin memberi tanda kembalinya UMNO ke tampuk kekuasaan politik Malaysia. Pengangkatan Ismail sebagai Wakil Perdana Menteri, merangkap Menteri Senior Pertahanan Malaysia, beberapa waktu lalu semula dimaksudkan untuk menguatkan posisi Muhyiddin menghadapi UMNO. Namun, pengangkatan itu malah membawanya ke puncak kekuasaan setelah Muhyiddin mengundurkan diri.  Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi selama ini mengkritik keras kabinet Muhyiddin Yassin sebagai pemerintahan yang gagal karena meningkatnya kasus Covid-19, namun ternyata dia mendukung Ismail Sabri yang merupakan bagian dari pemerintah lama.  Partai orang Melayu ini kembali ke tampuk kekuasaan setelah tiga tahun lalu kalah dalam pemilu melawan koalisi Pakatan Harapan (PKR, Partai Amanah, DAP dan Partai Bersatu sebelum keluar) karena banyaknya tuduhan korupsi, terutama skandal miliaran dolar di dana investasi Malaysia Development Berhad (1MDB). Skandal korupsi ini termasuk yang dikritisi Muhyiddin Yassin sehingga dia dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri oleh Perdana Menteri Najib Razak pada saat itu.  UMNO, yang sebelumnya berkuasa lebih dari 60 tahun, merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Muhyiddin bersama Barisan Nasional (BN), seperti MCA (Partai China) dan MIC (Partai Kongres India), tetapi menolak keras untuk berperan sebagai pihak kedua.  Ismail Sabri terpilih sebagai perdana menteri dengan mengamankan dukungan mayoritas 114 anggota parlemen dari total 222 kursi parlemen yang mendukungnya. Raja Malaysia dalam pernyataan yang disampaikan juru bicara Istana Negara menginginkan siapapun yang menjadi perdana menteri baru untuk menghadapi voting mosi percaya guna menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas.  Anggota parlemen yang mendukung Ismail Sabri sebelumnya diminta untuk bertemu Raja pada Kamis (19/8) untuk memverifikasi dukungan mereka. Mereka termasuk anggota parlemen dari partai politik yang sama yang sebelumnya menjadi koalisi Muhyiddin. Belum diketahui bagaimana seandainya dukungan surat akuan bersumpah yang disampaikan anggota parlemen ke Raja berbeda dengan hasil mosi percaya di parlemen nanti.  Karier Politik  Ismail Sabri bin Yaakob yang lahir di Negara Bagian Pahang, 18 Januari 1960 adalah anggota Parlemen Malaysia untuk daerah pemilihan Bera di Pahang, mewakili partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dalam koalisi Barisan Nasional. Sebelum menjadi Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan pada era Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia.  Ismail Sabri memulai karirnya sebagai pengacara pada 1985, kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Distrik Temerloh pada 1987 dan anggota Dewan Kota Temerloh pada tahun 1996. Pada 1995, dia diangkat sebagai Sekretaris Politik Menteri Kebudayaan, Seni, dan Pariwisata.  Dia juga pernah menjabat sebagai Board Member of the Board of Pahang Tenggara (DARA) pada 1995 serta Tourism Malaysia di tahun yang sama. Sebelum terjun ke dunia politik, ia menjabat sebagai Ketua Kompleks Olahraga Nasional.  Karir politiknya diawali pada 1987 saat dia diangkat menjadi anggota Komite UMNO Cabang Temerloh. Setelah itu pada 1988 dia diangkat sebagai Kepala Penerangan UMNO Cabang Temerloh. Pada 1993, Ismail terpilih sebagai Ketua Gerakan Pemuda Cabang Temerloh, Wakil Ketua Cabang pada 2001 dan menjadi Ketua UMNO Cabang Temerloh pada 2004.  Pada pemilihan umum 2008, Ismail bertarung menggunakan tiket Barisan Nasional. Ia bertarung di daerah pemilihan Bera, negara bagian Pahang. Ia berhasil memenangkan pemilihan dengan suara 18.051. Kandidat lawannya adalah Mazlan Aliman dari Partai Islam Se-Malaysia yang hanya mendapatkan 14.230 suara.  Pada 20 Desember 2018, ia diangkat untuk menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden UMNO yang baru setelah sang petahana, Ahmad Zahid Hamidi, diangkat sebagai Presiden (de facto) sejak 18 Desember 2018.  Ia diangkat sebagai pemimpin oposisi di parlemen sejak 2019 hingga 2020. Ismail terpilih kembali sebagai anggota parlemen daerah pemilihan Bera pada 2008 dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Abdullah Badawi.  Pada April 2009, ia menjadi Menteri Perdagangan Domestik, Kooperatif dan Konsumerisme dalam kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak. Setelah pemilihan umum 2013, ia diangkat sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro (2013–2015). Ketika terjadi perombakan kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan (2015-2018). Pada 12 Maret 2019, Ismail dilantik sebagai Ketua Oposisi Malaysia menggantikan Ahmad Zahid Hamidi.  Petisi Menolak Ismail Sabri  Tidak semua rakyat Malaysia setuju dengan terpilihnya Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sebuah petisi online penolakan digalang melalui Change.org yang hingga Kamis malam (19/8) sudah memperoleh 302.819 dukungan.  Penggagas petisi tersebut, Kyle Mohd, mengatakan Ismail Sabri dianggap ikut bersalah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang buruk sehingga menyebabkan infeksi skala besar. "Banyak komentar tidak pantas membuktikan bahwa dia hanya pembohong dan pelawak politik," kata penulis petisi tersebut.  Petisi tersebut juga membeberkan sejarah Ismail Sabri yang dinilai pro Melayu. Pada 2015, Ismail Sabri memicu badai protes atas unggahannya di Facebook yang mendesak konsumen Melayu untuk memboikot bisnis Tiongkok yang memonopoli dan mengambil untung yang mendiskriminasi pengusaha non-Tiongkok.  Orang Melayu, kata Ismail, perlu menggunakan kekuatan konsumen untuk mencegah pencurian keuntungan oleh etnis Tionghoa Malaysia yang menguasai lebih dari 90 persen ekonomi Malaysia. "Saya pikir reaksi orang Melayu atau Tionghoa yang berpikiran lurus yang percaya pada persatuan Malaysia akan menilai menjijikkan. Dan saya pikir, atau setidaknya berharap, bahwa para pemilih Tiongkok akan mengingat apa yang dia katakan tentang pemungutan suara," tulis petisi ini.  Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM) saat itu Irjen Polisi Khalid Abu Bakar menyatakan bahwa Ismail akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan 1948 dan setelah itu dia menghapus unggahannya. Pada tahun yang sama Ismail Sabri kembali memicu kontroversi ketika ia mengusulkan untuk mendirikan "Low Yat 2", sebuah mal gadget dan digital yang diharapkan hanya menampung pedagang Melayu.  Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), partai komponen Barisan Nasional, mengkritik usulan tersebut. Presiden MCA Liow Tiong Lai mengatakan bahwa pendirian Low Yat 2 hanya akan merusak hubungan rasial, dan menggambarkan proposal untuk mal khusus bumiputera sebagai "pendekatan antagonis". MCA menyarankan Ismail Sabri untuk mendekati masalah dari sudut pandang multi-rasial dan berhenti membuat pernyataan seperti "pedagang Cina adalah pencatut" dan "Low Yat 2 khusus Melayu".  Rekannya sesama anggota UMNO waktu itu, Saifuddin Abdullah, juga mengkritik proposal tersebut, dengan mengatakan bahwa proposal Ismail Sabri tidak akan bermanfaat bagi orang Melayu dan Malaysia pada umumnya, menunjukkan bahwa memiliki area bisnis di mana pedagang dipisahkan oleh etnis hanya akan menjadi bumerang.  Pada 8 Desember 2015, Ismail Sabri meresmikan pembukaan Mal Digital MARA all-Melayu di Medan Mara, Kuala Lumpur. Meski pedagangnya semua orang Melayu, Ismail menghimbau kepada kaum minoritas untuk mendukung mal tersebut. Sampai tahun 2020, mal tidak beroperasi dengan baik. Mara Digital Mall Kuantan ditutup pada 2018, sementara Mara Digital Mall Johor berhenti beroperasi pada 2019. Kedua mal itu ditutup dalam rentang waktu tiga bulan.

Ismail Sabri Yaakob, dari Wakil Muhyiddin Kini jadi Perdana Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_ismail_sabri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah telah menunjuk Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri yang baru. Itu artinya dalam tiga tahun terakhir, kursi perdana menteri di Malaysia dijabat oleh tiga orang. Ismail Sabri menjadi perdana menteri ketiga Malaysia dalam kurun tiga tahun.  Ismail Sabri akan dilantik pada Sabtu (21/8) setelah menerima dukungan dari 114 anggota parlemen. Istana mengonfirmasi hal itu. Suara itu melebihi dari 111 yang dibutuhkan untuk suara mayoritas.  Sebelumnya, Muhyiddin Yassin mengundurkan diri pada Senin (16/8) setelah baru 17 bulan berkuasa. Muhyiddin telah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen karena pertikaian dalam koalisi politik yang berkuasa.  Penunjukan Ismail Sabri, yang merupakan wakil perdana menteri di bawah Muhyiddin dan merangkap sebagai menteri pertahanan, bertujuan untuk menjaga koalisi yang berkuasa tetap utuh. Ismail Sabri merupakan Wakil Presiden UMNO. Hal ini sekaligus memberi tanda kembalinya UMNO ke tampuk kekuasaan politik Malaysia.  UMNO adalah partai dominan dalam koalisi yang memerintah Malaysia selama lebih dari 60 tahun. Tapi, kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum 2018 karena skandal keuangan yang melibatkan dana negara 1MDB.  Partai tersebut kembali berkuasa pada 2020 setelah pengunduran diri mendadak Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang memungkinkan Muhyiddin untuk membentuk koalisi yang berkuasa saat ini. Muhyiddin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anggota parlemen dalam koalisi yang bukan dari UMNO akan mendukung Ismail sebagai perdana menteri baru.  Beberapa anggota parlemen UMNO, termasuk Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan mantan Perdana Menteri Najib Razak, saat ini menghadapi tuduhan korupsi. Baik Zahid dan Najib telah membantah melakukan kesalahan.  Sementara itu, analis politik mengatakan Ismail Sabri akan menjadi pilihan yang buruk karena sebelumnya merupakan wakil Muhyiddin. Dia serta Muhyiddin dikritik karena dianggap salah dalam menangani wabah Covid-19. Penunjukan Ismail Sabri dinilai tidak akan mengakhiri ketidakpastian politik yang dihadapi Malaysia sejak Pemilu 2018.  "Situasi politik di Malaysia adalah resep untuk ketidakstabilan," kata kepala praktik untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan pada konsultan risiko Eurasia Group Peter Mumford, mengatakan kepada <a href="https://www.cnbc.com/2021/08/20/malaysia-king-appoints-ismail-sabri-yaakob-as-new-prime-minister.html">CNBC</a>.  Malaysia memiliki banyak partai politik dan tidak ada yang memegang lebih dari 20 persen kursi parlemen. Menurutnya salah satu jalan keluar utama dari kekacauan politik saat ini adalah digelarnya pemilihan umum.  "Dan, jika pemilihan itu menghasilkan partai atau koalisi yang memiliki mayoritas yang jelas, maka pemerintahan bisa lebih stabil," imbuh Mumford.

Kursi Panas Perdana Menteri Malaysia, Dalam 3 Tahun Dijabat 3 Orang