<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Konpres-OTT-Bupati-Kutai-Timur-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Komjen Pol Firli Bahuri mengakui, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar beserta istrinya, Ketua DPRD Encek Unguria murni kinerja era kepemimpinannya. Sebab penyadapan tersebut dilakukan usai revisi UU KPK. "Penyadapan pertama yang kami lakukan pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, itu dalam catatan saya," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7). Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini mengaku, pihaknya memulai penyadapan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kutai Timur. Penyadapan tersebut berlangsung sejak Februari 2020. "Jadi sekitar bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat," beber Nawawi. Nawawi menegaskan, pihaknya terus bekerja di tengah pandemi Covid-19. Terlebih kini kepercayaan publik terhadap KPK mulai tergerus pasca revisi UU KPK. "Di tengah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap KPK, kami ingin katakan bahwa kami terus bekerja," tegas Nawawi. KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka. "KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7). KPK menduga, Ismunandar dan Encek Unguria menerima suap bersama tiga tersangka lain yakni Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Musyaffa, Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini. Suap itu diduga diduga diberikan oleh dua tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Pemberian suap bertujuan untuk mendapat proyek di Kutai Timur pada tahun anggaran 2019-2020. "Ismunandar selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran," jelas Nawawi. Penetapan ini dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Penindakan KPK di tiga lokasi di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur. Dalam giat tersebut, KPK berhasil mengamankan total 16 orang termasuk para tersangka. Serta menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar. Para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) Huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sedangkan pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf A atau B atau PASAL 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bupati Kutai Timur dan Pihak Lain Disadap KPK Sejak Februari 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Konpres-OTT-Bupati-Kutai-Timur-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. KPK menduga, Bupati Kutai Timur, Ismunandar menerima suap terkait pekerjaan proyek infrastrukur bersama-sama dengan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria.  Selain itu, penerimaan suap juga turut melibatkan tiga tersangka lain, yakni Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Musyaffa, Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini.   "KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).  Suap itu diduga diduga diberikan oleh dua tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku rekanan proyek. Pemberian suap bertujuan untuk mendapat proyek di Kutai Timur pada tahun anggaran 2019-2020.  Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini pun menjelaskan kronologis operasi senyap yang dilakukan pada Kamis (2/7) malam. Nawawi menyebut, pihaknya mengamankan 16 orang dalam operasi senyap yang dilakukan di tiga tempat, yakni Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur.  Nawawi menyebut, mulanya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian pada Kamis, 2 Juli 2020 tim KPK bergerak dan membagi menjadi dua tim di area Jakarta dan Sangatta, Kutai Timur untuk menindaklanjuti laporan tersebut.  Ketua Bapeda Musyafa serta asistennya Dedy Febriansyag bersama Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria berada di Jakarta pada pukul 12.00 WIB. Mereka datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan Ismunandar sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021-2024.  Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar serta ajudannya Arif Wibisono menyusul datang ke jakarta. Setelah tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim.   "Tim KPK mengamankan ISM, AW, dan MUS di restoran FX Senayan Jakarta," ucap Nawawi.  Secara simultan, lanjut Nawawi, tim KPK yang berada di Jakarta dan Sangatta Kutim juga turut mengamankan pihak-pihak lain. Tim penindakan turut memeriksa pihak yang diamankan di Kutim dan Samarinda di kantor kepolisian setempat.  Hasil operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta dan rekening tabungan sebagai penampung uang.  "Hasil tangkap tangan tersebut ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 m," pungkasnya.  Tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) Huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.   Sedangkan pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf A atau B atau PASAL 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bupati Kutai Timur dan Istri Ditangkap KPK, Begini Kronologinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Barbuk-OTT-Nyoman-Dery-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti sejumlah uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang meringkus Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Diduga uang yang disita tim satgas KPK senilai Rp 160 juta terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur.  Terkait adanya penyitaan barang bukti, sebelumnya juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolangno. Dia mengaku, tim penindakan KPK turut mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam.  "Diamankan sejumlah uang dan beberapa buku rekening bank," kata Nawawi dikonfirmasi, Jumat (3/7).  Ismunandar bersama istrinya diamankan di sebuah hotel kawasan Jakarta pada Kamis (2/7) malam. KPK juga mengamankan beberapa pihak di Kutai Timur dan Samarinda.   "Ada pihak lainnya kami amankan di Kutai Timur dan Samarinda," ujar Nawawi.  Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pihaknya menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar. Dia diamankan dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan pada Kamis, 2 Juli 2020 malam.  Firli mengatakan, penangkapan tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur.  "Tadi malam ada giat tertangkap tanganya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," ujar Firli, Jumat (3/7).  Kendati demikian, Firli masih belum mau membeberkan lebih jauh soal penangkapan yang dilakukan pihaknya. Dia berjanji akan menyampaikan informasi detail ke publik setelah proses penindakan selesai.  "Mohon dimaklumi juga asas praduga tak bersalah. Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," tukasnya.

OTT Bupati Kutai Timur, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Bupati-Kutim-Ismunandar-Prokal.jpg" alt="Bupati Kutai Timur Ismunandar" width="100%">
<figcaption>Bupati Kutai Timur Ismunandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan belasan orang dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) yang turut meringkus Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Operasi senyap tersebut dilakukan pada tiga tempat berbeda.  "Penangkapan terduga pelaku korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur dilakukan KPK di beberapa tempat, diantaranya di Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (3/8).  Ali menyampaikan, sebanyak tujuh orang di amankan di Jakarta. Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama sang istri, dan Kepala Bappeda yang diamankan dari sebuah hotel di Jakarta termasuk di antaranya.  "Untuk beberapa pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah berada di Gedung KPK sebanyak tujuh orang dan masih dalam pemeriksaan tim KPK, diantaranya Bupati Kutim beserta istrinya," ucap Ali.  Sementara itu, sebanyak delapan orang diamankan dalam giat operasi senyap yang berlangsung di Kutai Timur dan Samarinda. Mereka telah diperiksa di Polresta Samarinda sebelum dibawa ke Gedung KPK.  "Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda akan segera dibawa ke Jakarta dan perkiraan tiba di Jakarta pada siang ini," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pihaknya menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar. Ismunandar diamankan dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan pada Kamis (2/7).  Firli mengatakan, penangkapan tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur.  "Tadi malam ada giat tertangkap tanganya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," ujar Firli, Jumat (3/7).  Kendati demikian, Firli masih belum mau membeberkan lebih jauh soal penangkapan yang dilakukan pihaknya. Dia berjanji akan menyampaikan informasi detail ke publik setelah proses penindakan selesai.  "Mohon dimaklumi juga asas praduga tak bersalah. Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," tukasnya.

KPK Amankan Belasan Orang Terkait OTT Bupati Kutai Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangkit-listrik-mangkrak-di-sangatta-bakal-dilego-sebagai-besi-tua_m_215588.jpeg" alt="MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya." width="100%">
<figcaption>MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mangkrak sejak 2010, hingga kini Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB) Kabo Jaya di Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur belum dapat investor. Pemerintah daerah setempat pun sempat berencana melego pembangkit listrik berkapasitas 18 megawatt (MW) itu sebagai besi tua. PLTGB yang dibangun sejak era Bupati Kutim Isran Noor pada 2010 itu, kini sudah nampak berkarat dan berlumut. Rumput liar tumbuh tinggi di sekelilingnya dan menjadi pemandangan biasa bagi warga. Bahkan, sesekali seolah seperti objek wisata. Pemkab Kutim sebenarnya sudah melakukan evaluasi proyek ini. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kejelasan dari PT Kutai Mitra Energi Baru (KMEB), perusahaan daerah (BUMD) yang bertanggung jawa atas proyek tersebut. KMEB diketahui adalah pengganti PT Kutai Timur Energi (KTE), anak BUMD PT Kutai Timur Investama (KTI). Bupati Kutim Ismunandar pun seolah pasrah dengan kondisi proyek ini. Belum banyak yang bisa dilakukan Pemkab Kutim atas proyek tersebut. "Jadi, saat ini, ya stagnan dulu," ucap pria yang akrab disapa Ismu itu, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Sabtu (26/5). Ismu menjelaskan, pihaknya masih melakukan audit likuidasi terhadap KMEB. "Nanti kalau sudah ada hasilnya baru bisa tentukan langkah. Yang jelas, proses audit likuidasi sudah mendekati tahap akhir," ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, proyek ini tak akan dilanjutkan. Selain alasan belum ada investor yang berminat, sebenarnya pasokan listrik di Sangatta sudah cukup, bahkan berlebihan. Hal itu dikarenakan jaringan listrik di Kutim sudah masuk sistem Mahakam. "Kecuali ada pihak yang mau berinvestasi di PLTGB Kabo (maka proyek akan dilanjutkan)," ujarnya. Namun, sambung Ismu, sejauh ini belum ada investor yang mau meminang proyek tersebut. Penanam modal datang dan pergi, tak ada yang siap. "Kami juga tak mau menjual kucing dalam karung," imbuh dia. Sebelumnya, PLTGB Kabo sempat dilirik beberapa investor. Namun hingga kini belum ada kabar kepastiannya. Pada Maret 2017, Ismu pernah menyatakan siap menjual bangunan PLTGB Kabo dalam bentuk besi tua, lantaran sebagian besar sudah berkarat. Hal itu dilakukan bila nantinya benar-benar tak ada kepastian pembangunan. Sebagai informasi, saat proyek ini terhenti, ada tiga kontraktor yang menggugat Pemkab Kutim dan KMEB, lantaran belum dibayar. Ketiga kontraktor itu adalah Direktur CV Profil Kencana (perusahaan jasa konstruksi) Ridiyanto, Direktur CV Pasdol Paula (perusahaan bangunan arsitektur dan pekerjaan sipil) Andi Beddu Salim, dan Direktur PT Pelayaran Dalam Negeri Buga Nusa Mahakam (perusahaan pelayaran) Andy Wijaya. Mereka menggugat dengan alasan Pemkab dan KMEB dinilai wanprestasi atau ingkar janji.

Pembangkit Listrik Mangkrak di Sangatta Bakal Dilego Sebagai Besi Tua

ismunandar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ismunandar

Berita Terkini

Bupati Kutai Timur dan Pihak Lain Disadap KPK Sejak Februari 2020

Bupati Kutai Timur dan Istri Ditangkap KPK, Begini Kronologinya

OTT Bupati Kutai Timur, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

KPK Amankan Belasan Orang Terkait OTT Bupati Kutai Timur

Pembangkit Listrik Mangkrak di Sangatta Bakal Dilego Sebagai Besi Tua

Download Aplikasi JawaPos.com