<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-134127971.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku kena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Akibatnya, suara Menkeu serak dan nyaris hilang saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui, saat Sri Mulyani diminta memaparkan terkait asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal RAPBN 2024 oleh Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, Kamis (31/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih pimpinan, suara saya hilang karena maraton. Jadi kalau diizinkan Pak Wakil Menteri yang akan berbicara,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja bersama Gubernur BI, Kepala Bapennas, dan Plt Kepala BPS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012900916/kasus-ispa-tinggi-karena-polusi-udara-menkes-sebut-sudah-siapkan-740-faskes-di-jabodetabek">Kasus ISPA Tinggi karena Polusi Udara, Menkes Sebut Sudah Siapkan 740 Faskes di Jabodetabek</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani juga bahkan tidak ikut menanggapi sejumlah pertanyaan dari seluruh fraksi DPR RI. Meskipun telah diberi kesempatan oleh Pimpinan Rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suara saya masih belum Pak, jadi belum bisa maaf. Tadi pengen bicara tapi belum bisa pak maaf," ujar Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat peserta rapat menyeletuk, apakah Sri Mulyani terkena ISPA. Menkeu pun memperjelas dengan menjawab bahwa benar dirinya terkena ISPA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yes, ISPA, saya mohon maaf," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012765306/menkeu-sri-mulyani-ri-butuh-200-miliar-dolar-as-untuk-pembangunan-berkelanjutan">Menkeu Sri Mulyani: RI Butuh 200 Miliar Dolar AS Untuk Pembangunan Berkelanjutan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, mengutip akun Instagram resmi @smindrawati, Menkeu mengaku bahwa suaranya serak bahkan nyaris hilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ehmm...suara saya ilang... Kondisi suara saya serak dan nyaris hilang saat rapat bersama Komisi XI hari Kamis," tulis dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam unggahan itu, Menkeu membeberkan penyebab dirinya mengalami serak karena padatnya agenda di akhir-akhir ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani mengaku maraton selalu berbicara dengan waktu cukup lama dari rapat ke rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sejak Selasa saya maraton rapat di Sidang Paripurna DPR menyampaikan 2 pidato - Jawaban Pemerintah atas 2 RUU yaitu RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 dan RUU APBN 2024,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Selasa siang diterusjan rapat di Badan Anggaran DPR menyampaikan presentasi materi RUU APBN dan RUU APBN 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rabu saya kembali ke DPR Komisi XI menyampaikan pertanggunghawaban pelaksanaan Kemenkeu BA 15 tahun 2022. Kamis pagu jni kembali rapat DPR di Komisi XI mengenai Asumsi Dasar Ekonomi dan Arah Kebijakan Fiskal RAPBN 2024,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, dia memastikan bahwa kehadirannya di rapat tersebut tetap menyimak dan mencatat tanggapan yang diberikan oleh seluruh fraksi yang hadir. Bahkan ia mengaku karena tidak bicara dan hanya dian membuatnya jauh lebih fokus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena nggak bicara dan diam, ternyata malah lebih fokus. Saya juga dapat bonus diberi permen anti serak oleh Menteri Bappenas sipaya besok sudah bisa bersuara kembali. Tetap jaga kesehatan semuanya, seperti #APBNKita yang kerja keras namun harus tetap dijaga sehat,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku kena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Akibatnya, suara Menkeu serak dan hilang.

Suara Sri Mulyani Hilang Saat Rapat di DPR, Mengaku Kena ISPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/JKT-1-PASIEN-ISPA-MENINGKAT-AKIBAT-POLUSI-UDARA-FED-8JPG-1484855156.jpg" alt="Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Plt Kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan bahwa kasus ISPA yang menjangkiti balita di ibu kota mencapai 41 ribu kasus. Banyaknya kasus ini merupakan dampak dari&nbsp;polusi udara yang makin mengkhawatirkan belakangan ini.</p> <div dir="auto">"Balita, kenaikan itu Juni-Juli masih sama 41 ribu," katanya kepada wartawan, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ani menuturkan, jumlah kasus ISPA mencapai 156.000 kasus, dimana 41.000 diantaranya diidap oleh balita.&nbsp;Pada&nbsp;Agustus saja, lanjutnya, masih dalam pendataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski total kasus ISPA sudah ada di angka puluhan ribu dalam satu bulan untuk balita, ia mengatakan bahwa jumlah itu masih terbilang terkendali. "Kalau kita mah terhadap ISPA dari dulu udah siap ya, dari sejak Covid dulu kita udah ada klinik poli sendiri, sampai sekarang poli dipermanenkan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi di setiap Puskesmas itu ada poli ISPA. Mereka begitu batuk pilek masuknya langsung ke situ, siap temen-temen kalau terkait pelayanan kesehatan," pungkas Ani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ada kenaikan kasus ISPA terhadap balita di Jakarta seiring polusi udara yang tak juga semakin membaik belakangan ini sejak memasuki bulan kemarau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang dimilikinya, Heru mengatakan kenaikan ISPA mencapai 24-31 persen. "ISPA ada kenaikan sedikit, 24-31 persen khususnya balita," katanya kepada wartawan, Selasa (29/8).</div>

Ani Ruspitawati menuturkan, jumlah kasus ISPA mencapai 156.000 kasus, dimana 41.000 diantaranya diidap oleh balita.

Dalam Sebulan, 41.000 Balita di DKI Terserang ISPA Dampak Polusi Udara Buruk

<p><strong><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/jakarta-ispa-2160323307.jpg" alt="Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023).</figcaption>
</figure> </strong></strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Saat pandemi Covid-19 sudah tidak terlalu mengkhawatirkan, pada bulan Mei 2022 masyarakat dipersilahkan untuk melakukan aktivitas&nbsp;seperti sedia kala. Sepertinya hal ini membuat pemerintah mendapatkan tugas lama mereka yaitu, menangani polusi yang ada di beberapa kota di Indonesia.</p> <div>Tentu saja hal ini bukan hanya menjadi isu nasional, namun juga sudah menjadi berita internasional. Beberapa media menyoroti tentang kualitas buruk yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia, diantaranya South China Morning Post, TVP World, Reuters, ABC News, CNA.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada hari Senin, 14 Agustus 2023 melalui situs IQAir,&nbsp;Tangerang Selatan, Jakarta, Pontianak, Kota Tangerang, Kabupaten Serang menjadi lima wilayah dengan kualitas udara paling tidak sehat di Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012673412/kasus-ispa-meningkat-polusi-udara-viral-pemprov-dki-jakarta-baru-kepikiran-buat-pergub">Kasus ISPA Meningkat Polusi Udara Viral, Pemprov DKI Jakarta Baru Kepikiran Buat Pergub </a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan dalam peringkat dunia, Jakarta, Indonesia menempati posisi kedua setelah kota Kuwait dan disusul oleh Dubai, Uni Emirat Arab serta &nbsp;Karachi, Pakistan sebagai kota kualitas udara terburuk.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012684448/atasi-polusi-udara-jakarta-pns-dki-akan-wfh">Atasi Polusi Udara Jakarta, PNS DKI Akan WFH</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal ini bisa terjadi dikarenakan seluruh sektor industri sudah bisa beraktivitas dengan normal tanpa adanya WFH (<em>Work From Home</em>) atau jam serta kapasitas terbatas untuk masyarakat berkumpul di suatu tempat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan kembalinya semua aktifitas dan perputaran ekonomi secara normal, membuat kendaraan roda dua dan empat kembali melalang buana tanpa henti. Ini membuat polusi kembali mengelilingi daerah tersebut, hingga membuat udara kembali menjadi tidak sehat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka acara Fun Ride yang digelar oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Minggu (13/8) ia mengatakan,&nbsp;"Saya hanya mengingatkan saja bahwa kontribusi kendaraan bermotor, bahan bakar fosil terhadap polusi udara itu lebih dari 50 persen. Terlebih masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas normal setelah pandemi Covid-19, akhirnya membuat polusi di Jakarta meningkat."&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Sedangkan dalam peringkat dunia, Jakarta, Indonesia menempati posisi kedua setelah kota Kuwait dan disusul oleh Dubai

Polusi di Beberapa Kota Semakin Mengkhawatirkan, Indonesia Jadi Sorotan Media Asing

ISPA Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ISPA Jakarta

Berita Terkini

Suara Sri Mulyani Hilang Saat Rapat di DPR, Mengaku Kena ISPA

Dalam Sebulan, 41.000 Balita di DKI Terserang ISPA Dampak Polusi Udara Buruk

Polusi di Beberapa Kota Semakin Mengkhawatirkan, Indonesia Jadi Sorotan Media Asing

Download Aplikasi JawaPos.com