<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-12.03.16.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor menegaskan Ibu Kota Nusantara ( IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim akan menjadi sebuah kota terbaik di dunia.  Menurut Isran, proyek pembangunan IKN telah dirancang untuk tujuan pengembangan sebuah pusat pemerintahan dan lengkap dengan pengelolaan lingkungan hidupnya.  ’’Desain IKN ini diakui oleh Arsitektur Kota Kazakhstan ternama asal Jepang Kisho Kurokawa, yang merupakan arsitek kota di Kazakhstan," sebut Isran Noor pada acara talkshow Ekspose Pembangunan Hijau Kaltim yang digagas oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, di Hotel Mercure Samarinda.  Kisho Kurokawa menilai arsitektur IKN yang didesain saat ini jika betul-betul terwujud, maka itu akan menjadi desain arsitektur terbaik seluruh dunia. Menurut Isran, pernyataan itu disampaikan Kisho Kurokawa ketika seminar secara daring diikuti seluruh arsitektur di dunia dan Indonesia baru-baru ini.  Saat itu, lanjut Isran, Kisho Kurokawa berpendapat jika desain arsitektur IKN itu selesai, maka akan menjadi kota yang sangat indah dan terbaik di dunia.  Bahkan, IKN akan menjadi contoh pembangunan terbaik di seluruh dunia, apabila, desain awal pembangunan betul-betul diwujudkan. Saat ini Kota Astana di Kazakhstan masih yang terbaik di dunia. ’’Itu bukan saya yang ngomong. Saya juga membayangkan, juga begitu. Ini benar. Kotanya dalam hutan. Memiliki keanekaragaman hewan dan hayati yang sangat beragam jenisnya. Kalau cuma burung-burung saja, pasti berdatangan asal ada pepohonan,” sebut Isran.  Talkshow menghadirkan Gubernur Jambi, Al Haris, Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Didiet Arief Akhdiat, Sekretaris Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Agus Rusly dan Gubernur Isran Noor. (*)

Gubernur Kaltim Sebut IKN akan Jadi Kota Terbaik di Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-minta-alokasi-100-ribu-formasi-guru-di-cpns-2018_m_199178.jpeg" alt="Guru honorer melakukan aksi damai menuntut pengangkatan menjadi CPNS." width="100%">
<figcaption>Guru honorer melakukan aksi damai menuntut pengangkatan menjadi CPNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka rekrutmen satu juta formasi untuk guru honorer dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini tentunya menjadi sebuah angin segar bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun.  Mengenai hal itu, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengharap jika para guru honorer yang memiliki masa abdi 5 hingga 10 tahun lebih dapat lulus PPPK tanpa mengikuti tes tersebut.  "Dalam melakukan seleksi paling tidak 5-10 tahun, sebaiknya tidak diikutkan tes, diangkat saja langsung," terang dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, Selasa (23/3).  Dia mengatakan hal itu atas dasar pengalaman yang sudah tidak perlu diragukan lagi dalam kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Sebab, apabila mengikuti tes, mungkin saja mereka tidak mampu mengikutinya lantaran berbeda lingkup antara tes dan kemampuannya.  Mereka kan berpengalaman, kalau mereka ditanding dengan yang baru, mereka pasti nggak bisa ngikutin, mereka ketinggalan (pemahaman). Padahal mereka sudah lama mengabdi dan mengajar, itu dia punya pengalaman dan kemampuannya. Kalau di tes bahasa Inggris, Matematika. Udah lah (tidak lulus), apalagi dia beda jurusan," tutur dia.  Sebagai informasi, dalam seleksi PPPK nanti, indikator tes akan disesuaikan dengan bidang studi yang diajarkan. Mendikbud Nadiem Makarim juga mengungkapkan bahwa akan memberikan nilai bonus untuk pengalaman. Sebab, menurutnya pengalaman merupakan hal yang tidak bisa diukur oleh tes saja.  Adapun, syarat untuk mendapatkan afirmasi tersebut adalah peserta dengan usia 40 tahun ke atas. Mereka juga harus aktif dalam mengajar selama tiga tahun terakhir untuk bisa mendapatkan bonus nilai tersebut.  Lalu, guru yang ikut seleksi dalam PPPK yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan afirmasi. Mereka akan lulus 100 persen di kompetensi teknis.  "Bagi peserta yang punya sertifikat pendidik itu mendapat nilai penuh untuk komponen ujian teknisnya. Secara otomatis 100 persen," terang dia dalam dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, Rabu (10/3). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ri1VzxvFouo

Guru Hononer Masa Kerja 5 Tahun Lebih Seharusnya Langsung Lulus PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui infrastruktur yang ada di luar Pulau Jawa belum mampu mewujudkan pemerataan pembangunan. Padahal dalam lima tahun terkahir, infrastruktur di luar Pulau Jawa dibangun secara masif.  "Upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan menjadi Indonesia-sentris tidak mudah. Padahal pembangunan di luar Jawa itu sangat luar biasa," ungkap Budi Karya dalam diskusi Transportasi Massal di Ibukota Baru, Seperti Apa? di Jakarta Pusat, Kamis (9/10).  Sejauh ini, sambung Budi Karya, pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa. Daya tarik Pulau Jawa lebih besar dibanding kawasan lain, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya.  Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappanas), kontribusi Jawa terhadap PDB sebesar 58 persen. Jumlah penduduk kurang lebih 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.  "Daya tarik Pulau Jawa ini sangat besar. Gulanya banyak di Jawa, salah satunya adalah jumlah penduduk. Sehingga untuk pemerataan itu sulit," pungkas Budi Karya.  Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor optimistis pemerataan pembangunan akan terjadi saat ibu kota baru dimulai. Terutama untuk kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur.  "Pasti akan membawa dampak besar terhadap kita (Kalimantan Timur). Kita sudah prediksi, termasuk pemerataan pembangunan," ujar Isran.

Menhub Akui Tak Mudah Wujudkan Indonesia-sentris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kaltim-siap-olah-kelapa-sawit-jadi-biodiesel_m_.jpg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. (Dok. Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. (Dok. Kaltim Post)</figcaption>
</figure>PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi calon ibu kota negara baru. Bagaimana respons dan persiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Folly Akbar dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor setelah bertemu Jokowi di Jakarta kemarin (26/8).  ---  Presiden akhirnya menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, apa tanggapannya?  Kita bersyukur, itu bagian dari kontribusi rakyat Kaltim untuk menyiapkan lahan buat kepentingan bangsa dan negara. Sebuah lokasi ibu kota.  Sambutan dan harapan masyarakat sekitar sejauh ini seperti apa?  Pertama, bahagia, berbangga. Ibu kota kan simbol identitas bangsa dan negara. Semua akan merasakan positif.  Apa sih kelebihan Kalimantan Timur dibanding provinsi lainnya di Kalimantan?  Gak ada masalah kelebihan, ini kan bukan soal kontes atau membandingkan.  Sudah sejauh mana persiapannya dan bagaimana dukungan Pemprov Kalimantan Timur?  Kita pasti siap. Lahannya, menurut saya, sudah memenuhi syarat di Bukit Soeharto. Kita siap mendukung dan siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kan fasilitas sudah ada. Ada dua bandara bertaraf internasional di Samarinda dan Balikpapan. Kemudian, ada jalan tol Samarinda–Balikpapan dan sebaliknya. Itu juga fasilitas yang menurut saya ada.  Setelah ditetapkan, apa yang akan dikerjakan pemprov?  Pertama, kita menyiapkan atau membuat payung hukum sementara. Namanya membuat sebuah peraturan gubernur penataan kawasan hukum nonkomersial. Jadi, gak bisa diperjualbelikan. Ini untuk mengantisipasi rencana-rencana orang yang mau berspekulan lahan dan tanah.  Apakah lokasi calon ibu kota tidak terhambat oleh status Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto?  Saya tegaskan bahwa Tahura Bukit Soeharto bukan hutan lindung. Tetapi, hutan produksi, bekas HPH (Hak Pengusahaan Hutan) milik Inhutani. Kawasan hutan lindung terdapat di sisi selatan Tahura Bukit Soeharto. Namanya Sungai Wain dan Bukit Bangkirai. Kalau di Tahura Bukit Soeharto enggak (hutan lindung), tetapi hutan produksi.  Adapun kondisi Tahura Bukit Soeharto saat ini, telah digunakan masyarakat untuk berkebun atau membuka lahan. Aktivitas itu ilegal. Ada juga tambang batu bara. Makanya lubang tambang banyak di sana (Tahura Bukit Soeharto). Kira-kira, kalau (Tahura Bukit Soeharto) dijadikan ibu kota, mirip Canberra (Australia). Eks tambang, ada danau.

Pindah Ibu Kota, Gubernur Siapkan Pergub Antisipasi Spekulan Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Gubernur-Kaltim-Isran-Noor-prokal.jpg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. (Prokal.co/JPG)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. (Prokal.co/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor angkat bicara soal ibu kota baru yang sempat dikabarkan akan pindah di wilayahnya. Dia tampak menanggapi santai adanya bantahan Presiden RI Joko Widodo terhadap pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Jalil yang menyebut Kaltim menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.  "Yah nggak apa-apa. Memang. Biasa lah itu. Itu urusan mereka lah," kata Isran, Kamis (22/8) saat ditemui wartawan di rumahnya Loa Bakung, Samarinda, Kaltim, sebagaimana diberitakan Prokal.co (Jawa Pos Group).  Sebelumnya, Isran mengetahui Kaltim disebut ibu kota negara oleh Sofyan Jalil melalui berita media massa. "Dari kalian aku tahu. Kan kalian yang kasih tahu aku," ujar Isran kepada wartawan.  Menurut dia, bisa saja presiden memberikan kewenangan kepada Menteri ATR umumkan lokasi ibu kota negara. "Mungkin juga Bapak Presiden sudah memberikan kewenangan otoritas kepada Menteri ATR Sofyan Jalil," sambungnya.  Isran mengungkapkan, Bappenas kini tinggal menyelesaikan satu hingga dua kajian lagi tentang ibu kota negara yang baru. Pemindahan ibu kota ini juga sudah direncanakan sejak lama. Mulai zaman Soekarno, dilanjutkan era Soeharto hingga era Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya sekarang pada Presiden Joko Widodo akan mulai dibangun.  "Mulai tahun 2017 sudah dilaksanakan Bapak Presiden Jokowi. Cuma, tidak dipublikasi. Jadi ini tidak mendadak, tapi sebuah rencana yang lama. Ini kan dokumen Negara," terang Isran.  Diketahui sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah belum menentukan dan memilih provinsi mana yang bakal menjadi ibu kota yang baru. Apakah pasti di Kaltim atau di provinsi lain di Kalimantan.  Menurut Jokowi, masih ada beberapa kajian yang belum lengkap. "Ya, kita masih menunggu beberapa kajian dulu. Ada dua kajian yang belum disampaikan ke saya," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8).  Jokowi memastikan bahwa belum ada keputusan atau pengumuman apapun terkait lokasi pasti ibu kota baru tersebut. Ia hanya menyebut bahwa Pulau Kalimantan lah yang pasti menjadi pengganti DKI Jakarta.  Saat ditanya mengenai apa saja kajian yang belum disampaikan, presiden enggan menjawab secara detail. "Nanti akan kita umumkan. Tunggu waktunya," kata Jokowi.

Jokowi Bantah Kaltim Ibu Kota Negara, Gubernur: Itu Urusan Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ibukota-Pindah-ke-Kalimantan-Gubernur-Isran-Presentasi-Ini-ke-Bappenas-prokal.jpg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. (Prokal.co/JPG)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. (Prokal.co/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar pemindahan ibu kota negara semakin santer berkembang di masyarakat. Salah satu wilayah yang sedang dijajaki adalah Kalimantan Timur (Kaltim). Malahan kabar terbarunya, Gubernur Kaltim Isran Noor dijadwalkan akan menghadap Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2019 mendatang. Dia akan presentasi dihadapan Jokowi dan Bappenas terkait dengan pemindahan ibu kota tersebut.  "Tanggal 5 diminta presentasi oleh Bappenas. Isinya (pertama) terkait dengan kesiapan masyarakat dan pemerintah. Kedua soal lingkungan dan ketiga soal kondisi keamanan dan ketertiban. Itu saja yang akan disampaikan," ujar Isran diwawancara wartawan usai melantik 115 pejabat Eselon II, III dan IV di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim Jl Gadjah Mada, Rabu (31/7), sebagaimana dikutip dari Prokal.co (Jawa Pos Group).  Menurut Isran, data detail teknis tentang daerah Kaltim yang diperlukan Bappenas sudah disampaikan ke Bappenas. "Soal teknisnya, data itu sudah disampaikan ke Bappenas," katanya.  Isran menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim siap jika daerahnya ditunjuk menjadi ibu kota baru. " Di mana pun ibu kota itu dipindahkan, termasuk di Kaltim, kita pasti siap. Pemerintah dan rakyat pasti siap," tuturnya.  Sebelumnya, Isran juga menyampaikan, jika Kaltim ditunjuk ibu kota negara, maka akan terjadi lompatan tajam anggaran belanja pemerintah di daerahnya. "Berdasarkan perhitungan Bappenas, pembangunan ibu kota negara Rp 460 triliun. Luar biasa besarnya. Rp 460 triliun itu sebuah transaksi ekonomi kita di Kaltim jika menjadi ibu kota," pungkasnya.

Gubernur Kaltim Diminta Presentasi soal Persiapan Pemindahan Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lahan-perkebunan-menganggur-gubernur-siap-cabut-hgu-perusahaan-sawit_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun tengah memanen buah kelapa sawitnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun tengah memanen buah kelapa sawitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov Kaltim berencana mengambil langkah tegas kepada perusahaan kelapa sawit yang belum memanfaatkan lahan mereka. Saat ini, hak guna usaha (HGU) lahan kelapa sawit yang telah diterbitkan pemerintah sebanyak 2,4 juta hektare. Namun yang tertanam baru 1,3 juta hektare. Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pemberian izin memiliki masa berlaku. Pemerintah memang perlu melakukan evaluasi. Karena, mungkin saja lahan yang belum tertanam ini menunggu investor atau menunggu modal yang belum ada. &ldquo;Pemberian HGU itu ada batasnya, kalau memang sampai batas yang ditentukan belum tertanam maka lahan harus dikembalikan ke daerah,&rdquo; katanya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Sabtu (2/2). Orang nomor satu di Bumi Etam ini menambahkan, pemerintah melakukan evaluasi. Jika ada ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan kelapa sawit yang menganggurkan lahan tersebut, maka HGU bisa dicabut. &ldquo;Jangankan hanya HGU atau izin, yang sudah berjalan saja bisa saya tutup jika ada indikasi melanggar aturan,&rdquo; tegasnya. Dia menjelaskan, dalam aturan HGU tercatat, jika setelah tiga tahun pemberian izin lahan harus sudah tertanam 30 persen. Memasuki enam tahun harus sudah tertanam seluruhnya. &ldquo;Jadi kalau sudah lewat enam tahun sejak HGU keluar, belum tertanam maka akan dicabut izinnya. Pokoknya kalau melanggar pasti saya tindak, kalau tidak melanggar biarkan dinas terkait yang bekerja,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, pemerintah harus segera mengevaluasi dan melihat perusahaan yang tidak sanggup menanam kelapa sawit. Supaya izin tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan lain yang sanggup mengelola lahan tersebut. &ldquo;Jika dilihat, memang masih banyak perusahaan yang terindikasi tidak memanfaatkan lahan sesuai tujuan HGU,&rdquo; katanya. Menurutnya, masih banyak lahan yang menganggur. Saat ini, pemegang HGU umumnya mendapatkan jangka waktu konsesi hingga 35 tahun dengan luas lahan minimal 5 hektare.&nbsp; Idealnya, realisasi investasi HGU itu sudah dapat dievaluasi dalam kurun waktu enam tahun. Apabila sanggup, pemerintah dapat meminta pernyataan sebagai bentuk kesanggupan pemegang hak mempergunakan lahan sesuai peruntukan. &ldquo;Tapi, nyantanya hingga saat ini perusahaan yang menganggurkan lahan tidak dicabut izinnya. Padahal bentuk ketegasan semacam ini yang kami butuhkan,&rdquo; tutupnya.

Lahan Perkebunan Menganggur,  Gubernur Siap Cabut HGU Perusahaan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-didukung-gerindra-isran-noor-tetap-doakan-ah-jadi-cawapres_m_226472.jpg" alt="Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto (AH) saat bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto (AH) saat bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur (Cagub) peraih suara tertinggi berdasarkan pleno KPU Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan, dirinya tetap akan mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapresnya Joko Widodo (Jokowi). Meskipun saat pilkada, mantan Bupati Kutai Timur itu didukung oleh Partai Gerindra. &ldquo;Sebagai teman, saya tetap mendukung Pak Airlangga Hartanto untuk menjadi cawapres Jokowi,&rdquo; ujar Isran Noor dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (9/7). Terkait dengan partai Gerindra yang mengusungnya memperoleh suara terbanyak di Pilgub Kalimantan Timur, Isran mengatakan jika hal itu bukanlah masalah besar. "Tak ada masalah. Gerindra dan Pak Prabowo juga saya dukung.&nbsp; Tinggal masyarakat yang menentukan. Tapi soal pilihan pribadi, itu hanya ada dalam hati saya. Dukung Jokowi atau Prabowo itu rahasia," pungkasnya. Sebelumnya Cagub Jatim, Khofifah Indar Parawangsa, yang memperoleh perolehan suara tertinggi sudah menyatakan dukungannya untuk mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.&nbsp;

Meski Didukung Gerindra, Isran Noor Tetap Doakan AH Jadi Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangkit-listrik-mangkrak-di-sangatta-bakal-dilego-sebagai-besi-tua_m_215588.jpeg" alt="MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya." width="100%">
<figcaption>MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mangkrak sejak 2010, hingga kini Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB) Kabo Jaya di Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur belum dapat investor. Pemerintah daerah setempat pun sempat berencana melego pembangkit listrik berkapasitas 18 megawatt (MW) itu sebagai besi tua. PLTGB yang dibangun sejak era Bupati Kutim Isran Noor pada 2010 itu, kini sudah nampak berkarat dan berlumut. Rumput liar tumbuh tinggi di sekelilingnya dan menjadi pemandangan biasa bagi warga. Bahkan, sesekali seolah seperti objek wisata. Pemkab Kutim sebenarnya sudah melakukan evaluasi proyek ini. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kejelasan dari PT Kutai Mitra Energi Baru (KMEB), perusahaan daerah (BUMD) yang bertanggung jawa atas proyek tersebut. KMEB diketahui adalah pengganti PT Kutai Timur Energi (KTE), anak BUMD PT Kutai Timur Investama (KTI). Bupati Kutim Ismunandar pun seolah pasrah dengan kondisi proyek ini. Belum banyak yang bisa dilakukan Pemkab Kutim atas proyek tersebut. "Jadi, saat ini, ya stagnan dulu," ucap pria yang akrab disapa Ismu itu, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Sabtu (26/5). Ismu menjelaskan, pihaknya masih melakukan audit likuidasi terhadap KMEB. "Nanti kalau sudah ada hasilnya baru bisa tentukan langkah. Yang jelas, proses audit likuidasi sudah mendekati tahap akhir," ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, proyek ini tak akan dilanjutkan. Selain alasan belum ada investor yang berminat, sebenarnya pasokan listrik di Sangatta sudah cukup, bahkan berlebihan. Hal itu dikarenakan jaringan listrik di Kutim sudah masuk sistem Mahakam. "Kecuali ada pihak yang mau berinvestasi di PLTGB Kabo (maka proyek akan dilanjutkan)," ujarnya. Namun, sambung Ismu, sejauh ini belum ada investor yang mau meminang proyek tersebut. Penanam modal datang dan pergi, tak ada yang siap. "Kami juga tak mau menjual kucing dalam karung," imbuh dia. Sebelumnya, PLTGB Kabo sempat dilirik beberapa investor. Namun hingga kini belum ada kabar kepastiannya. Pada Maret 2017, Ismu pernah menyatakan siap menjual bangunan PLTGB Kabo dalam bentuk besi tua, lantaran sebagian besar sudah berkarat. Hal itu dilakukan bila nantinya benar-benar tak ada kepastian pembangunan. Sebagai informasi, saat proyek ini terhenti, ada tiga kontraktor yang menggugat Pemkab Kutim dan KMEB, lantaran belum dibayar. Ketiga kontraktor itu adalah Direktur CV Profil Kencana (perusahaan jasa konstruksi) Ridiyanto, Direktur CV Pasdol Paula (perusahaan bangunan arsitektur dan pekerjaan sipil) Andi Beddu Salim, dan Direktur PT Pelayaran Dalam Negeri Buga Nusa Mahakam (perusahaan pelayaran) Andy Wijaya. Mereka menggugat dengan alasan Pemkab dan KMEB dinilai wanprestasi atau ingkar janji.

Pembangkit Listrik Mangkrak di Sangatta Bakal Dilego Sebagai Besi Tua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#isran noor

Berita Terkini