<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/06/Istri-Menteri-UMKM-1628547887.png" alt="Agustina Hastarini, istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama sang anak memberikan klarifikasi terkait perjalanan ke Eropa.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Agustina Hastarini, istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama sang anak memberikan klarifikasi terkait perjalanan ke Eropa.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mendalami dugaan penggunaan fasilitas negara maupun penerimaan gratifikasi dalam kegiatan perjalanan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa yang ramai menjadi sorotan publik. Hal ini setelah beredarnya surat permintaan pendampingan kepada KBRI dan Konsulat Jenderal. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari berbagai dokumen yang telah diserahkan oleh Menteri UMKM terkait dengan perjalanan tersebut. "KPK masih mempelajari dokumen-dokumen yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Menteri UMKM. Itu nanti jika memang dibutuhkan informasi ataupun klarifikasi tambahan, KPK akan meminta keterangan-keterangan tersebut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/7). Perjalanan istri Menteri UMKM ke sejumlah negara Eropa sempat menuai polemik, setelah beredar dugaan bahwa fasilitas yang digunakan dalam kunjungan tersebut berasal dari negara. Budi memastikan, KPK mencermati isu ini dan terus mengimbau agar para penyelenggara negara berhati-hati terhadap potensi gratifikasi, serta konflik kepentingan yang bisa terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Terlebih, informasi yang beredar di masyarakat ya, terkait dengan dugaan penerimaan fasilitas begitu, ya itu tentu juga menjadi atensi KPK, karena memang KPK terus mengimbau kepada para pejabat publik, kepada para penyelenggara negara untuk menghindari potensi-potensi gratifikasi, potensi konflik kepentingan," ujarnya. Menurutnya, potensi gratifikasi dan konflik kepentingan tidak hanya terjadi dalam bentuk pemberian langsung kepada pejabat yang bersangkutan, tetapi juga bisa terjadi melalui anggota keluarga, kerabat, atau pihak lain yang memiliki kedekatan dengan pejabat tersebut. "Baik yang modusnya tidak hanya bisa diberikan kepada yang bersangkutan, tapi juga modus-modus seperti itu bisa juga melalui keluarga, kerabat, ataupun pihak-pihak lainnya," tutur Budi. Ia menekankan, pemberian fasilitas yang termasuk dalam kategori gratifikasi bisa meliputi banyak bentuk, bukan hanya barang atau jasa semata. "Termasuk gratifikasi ataupun konflik kepentingan, bentuknya tidak hanya dalam bentuk barang, jasa, tapi juga dimungkinkan dalam bentuk-bentuk fasilitas," tegasnya. Sebelumnya,&nbsp;Agustina Hastarini yang lebih dikenal Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman,&nbsp;mengakui dirinya melakukan perjalanan ke Eropa. Namun, ia mengklaim seluruh biaya perjalanan tersebut ditanggung secara pribadi tanpa menggunakan anggaran negara. "Benar adanya saya melakukan perjalanan ke Eropa, namun perjalanan tersebut dalam rangka menemani putri saya yang masih berusia 12 tahun untuk mengikuti festival Misi Budaya Euro folk 2025 bersama tim sekolahnya untuk mewakili Indonesia," ucap Agustina dalam klarifikasi di media sosial Instagram, Minggu (6/7). Agustina mengklaim, seluruh kebutuhan selama perjalanan seperti penginapan, transportasi, dan konsumsi telah dipersiapkan sejak jauh hari dan dibayar dari dana pribadi. Ia juga menyebut telah menyerahkan semua bukti pembayaran kepada suaminya untuk keperluan pertanggungjawaban publik. "Dalam perjalanan ini sudah saya persiapkan sejak bulan Mei untuk kebutuhan saya seperti hotel, kendaraan saya selama di sini juga makan dan semua SAYA BAYAR DENGAN UANG SAYA PRIBADI dari rekening pribadi saya," tutur Agustina. Ia mengungkapkan, saat sang suami, Maman Abdurrahman mengunjungi KPK, pada Jumat (4/7) telah menyerahkan berbagai bukti pembayaran untuk mengklarifikasi polemik tersebut. "Semua bukti pembayaran yang saya lakukan sudah saya berikan kepada suami saya dan diserahkan juga ke KPK dalam bentuk pertanggungan jawaban publik kami dan keluarga yang juga di hari kemarin, suami saya sudah melakukan klarifikasi dengan membawa bukti-bukti invoice pembayaran saya sejak bulan Mei," pungkasnya. &nbsp;

KPK memastikan mendalami dugaan penggunaan fasilitas negara maupun penerimaan gratifikasi dalam kegiatan perjalanan istri Menteri ke Eropa

KPK Dalami Dugaan Penggunaan Fasilitas Negara dan Penerimaan Gratifikasi Terkait Perjalanan Istri Menteri UMKM ke Eropa

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ro:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/06/katebelece-menteri-umkm-3084635807.jpg" alt="Surat Berkop Kementerian UMKM yang viral karena meminta dukungan dan pendampingan kepada sejumlah Kedubes RI di berbagai negara di Eropa.( Medsos)." width="100%">
<figcaption>Surat Berkop Kementerian UMKM yang viral karena meminta dukungan dan pendampingan kepada sejumlah Kedubes RI di berbagai negara di Eropa.( Medsos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mendesak KPK agar segera bertindak cepat dalam mengusut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara terkait surat Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM) yang meminta pendampingan dari Kedutaan Besar RI (KBRI) dan Konsulat Jenderal untuk kunjungan istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini, ke Eropa. Yudi meminta KPK segera memeriksa pegawai Kementerian UMKM yang bertanggung jawab atas penerbitan surat tersebut. Ia menilai, perlu ada penelusuran mendalam terhadap proses terbitnya surat tersebut. "Pihak-pihak yang harus diperiksa yaitu pihak Kementerian UMKM yang terkait dengan terbitnya surat tersebut. Bagaimana proses pembuatannya, inisiatif siapa, bagaimana berkomunikasi dengan pihak kedubes, selain itu semua pihak yang ditujukan termasuk pihak yang ditembuskan (juga perlu diperiksa KPK) dan termasuk istri dari menteri," kata Yudi kepada wartawan, Senin (7/7). Menurutnya, poin penting yang harus ditelusuri adalah apakah surat tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak kedutaan. Jika tidak ada tindak lanjut, Yudi menyebut hal itu bisa dianggap tidak ada pelanggaran. "Jika tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut maka dipastikan aman. Namun ini harus jadi pelajaran bagi para pejabat jangan sampai terulang lagi ada surat katabelece seperti ini dari instansi resmi," tegasnya. Namun, jika surat tersebut memang ditindaklanjuti oleh pihak KBRI maupun Konsulat Jenderal, maka KPK perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Termasuk dalam hal biaya, jenis pendampingan, serta sumber dana yang digunakan selama perjalanan tersebut. "Jikapun dari uang pribadi mengapa mau keluar uang pribadi untuk surat tersebut. Berharap semua pihak berkata jujur," imbuh Yudi. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya surat permintaan pendampingan dalam kunjungan Agustina Hastarini ke beberapa negara di Eropa. Surat dengan kop resmi Kementerian UMKM itu menuai kritik luas, karena dianggap berpotensi menyalahgunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Sementara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku heran surat pendampingan istrinya selama kunjungan ke Eropa yang mencantumkan permintaan pengawalan dari KBRI dan Konsulat Jenderal bisa tersebar ke publik. Namun ia menegaskan, tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan pribadi tersebut. &ldquo;Saya tidak mengerti, makanya saya juga bingung. Jadi, ini ada dua hal ya, mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah ke KPK dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya,&rdquo; ucap Maman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7). Ia menyebut, langkah dirinya mendatangi KPK merupakan inisiatif pribadinya dalam rangka mengedepankan transparansi. Ia mengklaim, semua dokumen pembiayaan pribadi telah diserahkan langsung ke KPK. &ldquo;Kan ada yang bilang ke saya begini, laporkan ke KPK, tidak usah dilapor-laporkan, saya sendiri datang ke KPK ini,&rdquo; ujar Maman. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, istrinya berada di luar negeri untuk mendampingi anak mereka yang masih duduk di kelas 1 SMP dalam rangka mengikuti ajang misi budaya. Ia menyebut, keberangkatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin sekolah yang juga diikuti oleh 27 siswa lainnya dalam rangka mewakili Indonesia. Ia pun menekankan, semua pembiayaan perjalanan, termasuk tiket pesawat, penginapan, uang makan, hingga transportasi di luar negeri, berasal dari rekening pribadi istrinya.&nbsp; "Saya sampaikan, satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, satu rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya," klaim Maman. &ldquo;Uang makan dan untuk catering istri saya makan di sana dan sewa kendaraan dari rekening istri saya pribadi. Yang ketiga, uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi. Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei. Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun,&rdquo; tambahnya. Sementara terkait isi surat yang mencantumkan kop Kementerian UMKM, lanjut Maman, hal itu akan menjadi bahan evaluasi internal.&nbsp; &ldquo;Ya tentunya, saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kita, ada apa, bagaimana, segala macam," pungkasnya. </div> </div> </div> </div> <div class="panel mb-3 p-2"> <table class="table"> <thead> <tr> <th class="font-medium" colspan="2">&nbsp;</th> </tr> </thead> </table> </div>

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, mendesak KPK agar segera bertindak cepat dalam mengusut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara

Eks Penyidik Minta KPK Segera Kumpulkan Bukti dan Periksa Pegawai Kementerian UMKM soal Kop Surat Perjalanan ke Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/06/katebelece-menteri-umkm-3084635807.jpg" alt="Surat Berkop Kementerian UMKM yang viral karena meminta dukungan dan pendampingan kepada sejumlah Kedubes RI di berbagai negara di Eropa.( Medsos)." width="100%">
<figcaption>Surat Berkop Kementerian UMKM yang viral karena meminta dukungan dan pendampingan kepada sejumlah Kedubes RI di berbagai negara di Eropa.( Medsos).</figcaption>
</figure> &nbsp; BARANGKALI memang benar, dalam sebuah negeri yang terlalu lama diselimuti kabut kekuasaan, banyak pejabat yang tak lagi mampu membedakan, mana urusan negara dan mana urusan keluarga. Termasuk yang viral baru-baru ini. Sebuah surat berkop kementerian diduga dipakai bukan untuk kepentingan publik, melainkan demi memuluskan rencana plesiran istri sang menteri keliling ke beberapa negara di Benua Eropa, lengkap dengan permintaan agar difasilitasi oleh duta besar negara sahabat. Surat itu pun langsung menjadi &lsquo;buah bibir&rsquo;. Ini bukan karena urusan kenegaraan yang strategis, melainkan karena isinya menyentil nalar publik. Sudah terlalu sering jabatan publik dijadikan &lsquo;karpet merah&rsquo; untuk kenyamanan pribadi dan keluarga. Kadung viral, sang menteri pun buru-buru mendatangi lembaga antirasuah. Dia mengklarifikasi jika dirinya tak tahu menahu perihal terbitnya &lsquo;surat sakti&rsquo; itu. Dia juga mengklaim jika plesiran istrinya tak menggunakan uang negara, melainkan uang dari kantong pribadinya. Setali tiga uang, tak lama berselang, sang istri pun membantah tuduhan netizen. Dia mengklaim tak tahu menahu ihwal terbitnya katebelece tersebut dan berbalik mencurigai ada pihak lain yang menerbitkan tanpa sepengetahuannya. Inilah wajah muram dari sebagian elite kita yang tengah diberi Amanah. Alih-alih bersikap bijak, justru mereka menganggap kekuasaan seolah harta warisan. Padahal kekuasaan itu bukan hak milik. Ia adalah titipan. Amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Seperti nasihat bijak orang-orang tua, "yang dititipi semestinya lebih takut, karena tanggung jawabnya dua kali lipat, kepada rakyat dan kepada Tuhan". Mari kita menengok sejenak ke masa lampau. Ada satu nama yang selalu menjadi rujukan dalam soal integritas kekuasaan: Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah dari Bani Ummayah, yang hanya memerintah selama kurang lebih dua tahun, tapi warisannya tentang kepemimpinan yang bersih tetap relevan hingga kini. Suatu malam, ketika Umar tengah bekerja di ruangannya, datanglah sang anak ingin berbicara. Umar pun bertanya, &ldquo;Ini urusan negara atau urusan keluarga?&rdquo; &ldquo;Urusan keluarga,&rdquo; jawab sang anak. Mendengar itu, Umar meniup lampu yang menyala. Ketika anaknya bertanya keheranan, ia menjelaskan, &ldquo;Lampu ini dinyalakan dengan minyak negara. Jika kita berbicara soal keluarga, maka aku akan menyalakan lampu lain yang minyaknya aku beli sendiri.&rdquo; Umar mungkin tidak mengenal istilah good governance. Tapi dalam menjaga amanah yang diembannya, dia lebih hebat dibandingkan dengan banyak pejabat modern yang menggunakannya sekadar jargon. Ia paham bahwa batas antara kepentingan publik dan pribadi bukan garis samar, melainkan pagar tegas yang harus dijaga kehormatannya. Hari ini, sebagian pemimpin kita mungkin tak perlu memadamkan lampu minyak. Tapi mereka perlu memadamkan hasrat untuk menyelundupkan urusan keluarga ke dalam ranah jabatan. Perlu menahan diri dari kebiasaan menjadikan kop surat negara sebagai surat pengantar keistimewaan pribadi. George Orwell, dalam Animal Farm, pernah menulis, "All animals are equal, but some animals are more equal than others.&rdquo; Sebuah sindiran getir tentang bagaimana kekuasaan yang tak diawasi, akan berubah menjadi alat istimewa bagi segelintir orang, termasuk untuk mengistimewakan dirinya dan keluarganya di atas kepentingan rakyat. Di negeri ini, terlalu banyak orang pintar, tapi tak banyak yang tahu malu. Terlalu banyak bicara soal integritas, tapi enggan bersikap tegas saat tergoda kenyamanan pribadi. Kita sudah terlalu lama hidup dengan pejabat yang merasa dirinya raja kecil. Padahal jabatan hanyalah sarana untuk melayani, bukan dilayani. Umar bin Abdul Aziz telah lama wafat. Tapi jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Justru hari ini, bangsa ini butuh pemimpin yang meski tak sempurna, masih bisa membedakan mana yang milik negara, dan mana yang milik keluarga sendiri. Karena bila garis itu terus dibiarkan kabur, jangan kaget jika suatu hari surat dinas untuk antar jemput cucu pun diterbitkan, dengan tembusan ke seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang lagi-lagi diminta bersabar dan bersabar.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *) Aulia Postiera (Penggiat Antikorupsi IM57+ Institute)

Dalam sebuah negeri yang terlalu lama diselimuti kekuasaan, banyak pejabat yang tak lagi mampu membedakan mana urusan negara dan pribadi

Surat Sakti untuk Bekal Plesiran Istri Menteri

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/empat-pejabat-pupr-kembalikan-uang-suap-proyek-spam-segini-jumlahnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mempelajari dokumen-dokumen terkait dugaan penggunaan kop surat Kementerian Koperasi dan UKM (UMKM) dalam rangka perjalanan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini, ke Eropa. Hal ini disampaikan usai audiensi antara Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan jajaran KPK, pada Jumat (4/7). &ldquo;Hari ini KPK menerima audiensi dari Menteri UMKM. Diterima oleh Deputi Informasi dan Data dan juga Direktur Humas bersama tim. Audiensi diinisiasi oleh Pak Menteri,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7). Budi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Menteri Maman menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan isu yang tengah ramai diperbincangkan di publik, khususnya terkait surat yang dibubuhi kop Kementerian UMKM dengan maksud meminta pendampingan KBRI dan Konsulat Jenderal. &ldquo;Terkait dengan isu yang ramai diperbincangkan di media. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut,&rdquo; ujarnya. Menurut Budi, KPK secara umum mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar berhati-hati terhadap potensi gratifikasi maupun konflik kepentingan. Ia menegaskan, bentuk gratifikasi tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi juga fasilitas dan perlakuan yang bisa diberikan kepada keluarga atau pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara. &ldquo;Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya. Dan modusnya juga bisa juga tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga, kerabat, atau pihak-pihak terkait lainnya,&rdquo; papar Budi. Meski demikian, Budi menyatakan bahwa KPK belum bisa menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dari beredarnya penggunaan kop surat Kementerian UMKM. &ldquo;Bahasanya bukan diselidiki ya, tapi akan dipelajari dokumen-dokumen itu,&rdquo; jawabnya. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa validitas klaim pembayaran perjalanan pribadi yang disebut-sebut berasal dari dana pribadi Menteri UMKM juga masih akan dikonfirmasi.&nbsp; &ldquo;Nanti sambil ditanyakan ke Pak Menteri pembayarannya seperti apa,&rdquo; tegasnya. Sementara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku heran surat pendampingan istrinya selama kunjungan ke Eropa yang mencantumkan permintaan pengawalan dari KBRI dan Konsulat Jenderal bisa tersebar ke publik. Ia menegaskan, tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan pribadi tersebut. &ldquo;Saya tidak mengerti, makanya saya juga bingung. Jadi, ini ada dua hal ya, mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah ke KPK dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya,&rdquo; klaim Maman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7). Ia menyebut, langkah dirinya mendatangi KPK merupakan inisiatif pribadinya dalam rangka mengedepankan transparansi. Ia mengklaim, semua dokumen pembiayaan pribadi telah diserahkan langsung ke KPK. &ldquo;Kan ada yang bilang ke saya begini, laporkan ke KPK, tidak usah dilapor-laporkan, saya sendiri datang ke KPK ini,&rdquo; ujar Maman. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, istrinya berada di luar negeri untuk mendampingi anak mereka yang masih duduk di kelas 1 SMP dalam rangka mengikuti ajang misi budaya. Ia menyebut, keberangkatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin sekolah yang juga diikuti oleh 27 siswa lainnya dalam rangka mewakili Indonesia. Ia pun menekankan, semua pembiayaan perjalanan, termasuk tiket pesawat, penginapan, uang makan, hingga transportasi di luar negeri, berasal dari rekening pribadi istrinya.&nbsp; "Saya sampaikan, satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, satu rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya," pungkasnya. </div>

KPK menyatakan akan mempelajari dokumen-dokumen terkait dugaan penggunaan kop surat Kementerian Koperasi dan UKM (UMKM)

KPK Akan Dalami Dugaan Penggunaan Kop Surat Kementerian UMKM untuk Plesiran ke Eropa