<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-BPJS-Kesehatan-Fachmi-Idris-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1/2020). Rakor tersebut membahas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1/2020). Rakor tersebut membahas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski menuai banyak penolakan, pemerintah mengaku memiliki alasan kuat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Alasan yang paling mendasar adalah kinerja keuangan yang ’’merah’’ karena utang dan defisit membelit.  Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa memerinci, hingga 13 Mei 2020, BPJS Kesehatan masih memiliki utang klaim jatuh tempo ke rumah sakit sebanyak Rp 4,4 triliun. Tahun ini pun BPJS Kesehatan diproyeksi mengalami defisit hingga Rp 6,9 triliun. Belum lagi, ada beban carry over defisit tahun 2019 yang mencapai Rp 15,5 triliun.  Kondisi itu tentu tak bisa dibiarkan. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran beberapa waktu lalu makin membuat BPJS kelimpungan. ’’Perlu ada perbaikan untuk mengatasi defisit,’’ ujar dia dalam virtual conference di Jakarta kemarin (14/5).  Kunta menuturkan, kenaikan iuran pada Juli mendatang diprediksi membuat keuangan BPJS Kesehatan tahun ini surplus hingga Rp 1,76 triliun. Kondisi keuangan yang lebih baik tentu diharapkan dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang meningkat.  Sebaliknya, apabila iuran tak naik, bayang-bayang defisit Rp 6,9 triliun harus dihadapi. Jumlah defisit itu diyakini akan melebar pada 2021. ’’Perlu ada perbaikan dan langkah mengatasi defisit. Kalau kami lihat, kita ingin menuju universal health coverage,’’ imbuh dia.  Dia juga mengingatkan asas keadilan sosial yang menjadi salah satu poin dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Perbaikan ekosistem jaminan kesehatan bagi masyarakat juga terus didorong. ”Dan jelas, keadilan sosial, yang miskin tidak perlu bayar, dan yang kaya bayar sesuai kemampuan,” tuturnya.  Kunta menyebut, untuk mengatasi defisit, pemerintah pun menerbitkan Perpres No 64 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyesuaian tarif. Besarannya, kelas I Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III Rp 42 ribu.  Namun, pada 2020, peserta kelas III hanya perlu membayar Rp 25.500 dengan selisih Rp 16.500 akan dibayar pemerintah sebagai bentuk subsidi iuran. Lalu, pada 2021, peserta kelas III akan membayar Rp 35.000 dengan sisanya Rp 7.000 dibayar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.  Selain itu, pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab iuran seluruh peserta penerima bantuan iuran (PBI). Sedangkan pemerintah daerah akan menanggung sebagian iuran peserta kelas III.  Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, nominal yang harus dibayar peserta kelas III Rp 25.500 itu disebabkan pemerintah memberikan subsidi hingga Rp 3,1 triliun. ”Ini membantu kelas III,” tuturnya. Subsidi itu menjadi bagian tambahan anggaran yang diatur dalam Perpres 54/2020 mengenai postur terbaru APBN 2020.  Askolani juga menyatakan bahwa kenaikan iuran sejatinya telah mempertimbangkan putusan MA. Sebab, pelayanan JKN harus terus bertahan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam jangka panjang. ’’Bukan hanya jangka pendek, supaya ada kesinambungan dan kepastian. Jadi, jangan hanya melihat dari sisi sempitnya,’’ urainya.  Dia juga menggarisbawahi dasar penerbitan Perpres 64/ 2020. Pertama, untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan JKN, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.  Kedua, terkait dengan perbaikan layanan yang lebih baik dari sisi manajemen di RS dan BPJS. Ketiga, sesuai amanat UU, penyesuaian tarif dimungkinkan dua tahun sekali dan pemerintah terus melihat berbagai kemungkinan dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, perpres baru itu sudah membantu mereka yang miskin dan rawan miskin. Meski demikian, tahun depan BPJS Kesehatan punya pekerjaan rumah untuk benar-benar melihat peserta kelas III yang tergolong mampu atau benar-benar miskin. Nanti dipilah mana yang bisa membayar dan mana yang harus menerima bantuan iuran. ”Nanti 2021 secara bertahap dilakukan,” ucapnya.  Selain itu, pada waktu yang sama, BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial harus melihat data PBI yang sudah ada. Dua instansi itu harus memastikan bahwa yang selama ini menerima bantuan iuran dari pemerintah merupakan keluarga miskin. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan BPKP saat mengaudit BPJS Kesehatan tahun lalu.  Dia mengatakan, penyesuaian iuran itu perlu dilakukan. Hal tersebut terkait dengan defisit dan gagal bayar BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Selama ini pembayaran peserta PBI di muka yang dilakukan pemerintah membuat BPJS Kesehatan dapat mengurangi gagal bayar. ”Kalau telat bayar kepada rumah sakit, tidak mudah perbaiki pelayanan,” ujarnya.  Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menyatakan bahwa pihaknya sudah memprediksi peningkatan jumlah peserta kelas III. Untuk itu, Kemenkes telah bersurat kepada daerah agar menambah kapasitas tempat tidur untuk kelas III. ”Kalau sebelumnya hanya 20 persen, kini ditambah sampai 50 persen,” ujarnya. Kemenkes juga tengah menyusun pedoman kebutuhan dasar kesehatan dan standar pelayanan kesehatan. ”Agar dapat terlayani dengan maksimal dan optimal,” ungkapnya.  Protes Terus Muncul  Penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan terus bermunculan. Kemarin giliran serikat pekerja yang menyatakan keberatan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, setidaknya ada tiga alasan yang mendasari penolakan KSPI. Pertama, masyarakat berpotensi terganggu layanan kesehatannya. Pasalnya, kenaikan iuran itu memberatkan mereka.  Terlebih, saat ini banyak yang kehilangan mata pencaharian. Mereka tak lagi memiliki kemampuan membayar iuran. Kalau sudah begitu, berisiko tidak membayar dan menyebabkan status kepesertaannya menjadi nonaktif. ”Negara seharusnya berkewajiban melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran,” ujarnya.  Kedua, KSPI menilai kenaikan tersebut bertentangan dengan UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Di situ disebutkan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN, tetapi badan hukum publik. ”Karena itu, pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari ’pemilik’ BPJS Kesehatan. Yakni, mereka yang membayar iuran,” katanya.  Lagi pula, lanjut dia, MA sudah membatalkan Perpres 75/2019 yang sebelumnya menaikkan iuran. Dia menilai, seharusnya hal itu dijalankan karena sudah diputuskan oleh hukum. Bukan malah mengakal-akali untuk memaksakan kehendak. KSPI meminta pemerintah menaati putusan MA. Namun, jika pemerintah enggan, KSPI berencana mengajukan gugatan kembali ke MA untuk membatalkan perpres tersebut. ”Sehabis Lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA,” tegasnya.  Selain itu, KSPI meminta DPR untuk mengambil sikap politik dengan memanggil menteri kesehatan dan direksi BPJS Kesehatan untuk membatalkan perpres tersebut.  Di sisi lain, parlemen juga setuju dengan tuntutan buruh itu. Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mendesak presiden untuk mencabut Perpres 64/2020. ”Pemerintah tidak peka dan tunaempati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi Covid-19,” kata dia.  Anshory Siregar menyebut pemerintah tidak memberikan contoh yang baik dalam ketaatan hukum. Padahal, keputusan MA sudah sah dan mengikat agar iuran BPJS dikembalikan seperti semula. Ironisnya, sambung dia, kebijakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika DPR sedang memasuki reses sehingga tidak bisa melakukan rapat kerja dengan pemerintah. ”Kami di komisi IX minta agar Perpres 64/2020 harus dicabut dan dibatalkan,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

BPJS Kesehatan Bisa Defisit Rp 6,9 T Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-november-2018-bpjs-kesehatan-batam-baru-terima-53-persen-iuran_m_.jpg" alt="Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Batam, baru menerima 52,96 persen atau Rp 58.097.046.355 dari total iuran BPJS hingga November 2018. Penerimaan itu dikategorikan cukup rendah, padahal 2018 menyisakan hitungan hari lagi. Seharusnya, jumlah total yang diterima pihak BPJS Kota Batam sebesar Rp 109.703.559.704. Dari beberapa kategori pembayaran yang ada, kategori pembayaran secara mandiri cukup mendominasi. Mereka yang telah membayar dari kategori mandiri hanya 40 persen dari keseluruhan peserta mandiri di Batam, sementara 60 persen sisanya belum melakukan pembayaran. Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi mengatakan, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah, peralihan dari peserta penerima upah yang dibayarkan melalui perusahaan, pindah ke mode pembayaran mandiri karena pemutusan hubungan kerja. Mereka yang sebelumnya bisa membayar iuran melalui gaji dari tempat mereka bekerja, tidak lagi bisa membayar karena sudah tidak lagi bekerja. "Kalau dulu dibayar perusahaan, karena tidak lagi mendapat pekerjaan mereka tidak bisa membayar secara mandiri," kata Irfan ketika ditemui di Kantor BPJS Kesehatan Kota Batam, Batam Centre, Batam, Rabu (19/12). Irfan melanjutkan, apa yang terjadi menjadi catatan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Batam. Dimana angka ini berada jauh di banding daerah lainnya, termasuk pada rata-rata penerimaan secara nasional di angka 60 persen. Terkait dengan persoalan ini, kata Irfan, solusi yang diwacanakan pemerintah untuk memberikan support melalui dana hasil cukai rokok, belum ada kejelasan. Sehingga kondisi ini perlu dicari solusi yang lebih menggembirakan. Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan Kota Batam berada di angka 1.016.334 dari sekitar 1,7 juta penduduk Batam. "Jumlah kepesertaan ini dinilai sudah cukup banyak dan diharapkan akan terus bertambah di masa mendatang," tandasnya.

Hingga November 2018, BPJS Kesehatan Batam Baru Terima 53 Persen Iuran

iuran peserta bpjs

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iuran peserta bpjs

Berita Terkini

BPJS Kesehatan Bisa Defisit Rp 6,9 T Lagi

Hingga November 2018, BPJS Kesehatan Batam Baru Terima 53 Persen Iuran

Download Aplikasi JawaPos.com