<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Riau-Perumahan-Griya-Setia-Nusa-Pekanbaru-1280x640-4180443323.jpeg" alt="ILUSTRASI Perumahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Perumahan.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian PUPR memastikan potongan gaji sebesar 3 persen untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera belum diterapkan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Menurut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, pemotongan gaji untuk Tapera baru akan diterapkan setelah pemerintah menerbitkan sejumlah aturan baru.</p> <p>Meliputi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur detail iuran Tapera bagi ASN. Sedangkan untuk pekerja swasta masih menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). "Saat ini teman teman BP Tapera belum bisa melakukan pengerahan (pemotongan) dana. Akan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan, mungkin sekarang lagi proses. Terkait dengan bagaimana pekerja yang nanti dibiayai oleh dana APBN dan APBD,&rdquo; kata Haryo Bekti dalam Forum Bakohumas di Jakarta, ditulis Minggu (6/10).</p> <p>&ldquo;Ini semua pekerja yang gajinya lewat APBN dan APBD, nanti akan diatur oleh PMK sehingga BP Tapera bisa melakukan pengerahan dana. Dan untuk yang non APBN APBD akan diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, dia menjelaskan aturan itu sangat diperlukan untuk penerapan iuran Tapera bagi ASN dan pekerja swasta. Hal ini seiring dengan BP Tapera yang secara langsung dikelola dan diawasi oleh berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Menteri PUPR, Menaker, Menkeu, dan Komisioner OJK.</p> <p>Dia juga memastikan, keberadaan iuran Tapera ke depannya bisa berkontribusi pada kepemilikan para pekerja di tanah air. Mulai dari biaya membangun rumah secara langsung jika telah memiliki lahan hingga biaya renovasi rumah.</p> <p>&ldquo;Ini kebijakan-kebijakan seperti ini ke depan akan dikembangkan disamping juga sambil pararel sampai dengan pengerahan ini dilaksanakan, pemerintah tetap memfasilitasi masyarakat dengan FLPP,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Bahkan, kata Haryo, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap diprogramkan oleh pemerintah lantaran Tapera yang belum beroperasi secara penuh.</p> <p>Meski begitu, ia menyebut bahwa sekitar 5-10 tahun ke depan mungkin akan dilakukan evaluasi terkait FLPP. Namun untuk sekarang Haryo menyebut, penerapan FLPP masih terbatas seiring dengan terbatasnya dana negara untuk anggaran itu.</p> <p>&ldquo;Untuk mereka mereka yang sesuai dengan persyaratannya. Ada batasan penghasilan, kemudian juga belum pernah dapat subsidi sebelumnya, knp demikian? karena dana kita terbatas. Kalau dana kita tidak terbatas mungkin semua orang bisa diberikan, tapi karena terbatas tentunya perlu ada kriteria yang bisa di fasilitasi,&rdquo; pungkasnya.</p>

"Semua pekerja yang gajinya lewat APBN dan APBD, nanti akan diatur oleh PMK sehingga BP Tapera bisa melakukan pengerahan dana," katanya.

Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Belum Diterapkan, Tunggu PMK dan Permenaker Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/JKT_Stok-Logo-Bp-TAPERA_Salman-Toyibi2-153226537.jpg" alt="Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Penolakan atas iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) semakin kencang. Kemarin (6/6) ratusan buruh menyampaikan tuntutan dalam aksi di depan istana kepresidenan Jakarta.</p> <p>Serikat buruh mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.</p> <p>&rdquo;Kami meminta di depan istana agar Bapak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut,&rdquo; seru Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.</p> <p>Said menegaskan bahwa program itu harus dibatalkan karena sangat merugikan dan membebani buruh atau pekerja lantaran beberapa tahun terakhir tak ada kenaikan gaji signifikan. Daya beli pekerja pun ikut turun drastis hingga 30 persen.</p> <p>&rdquo;Gaji buruh sudah dipotong hampir 12 persen, pengusaha dipotong hampir 18 persen,&rdquo; beber Said. Upah buruh, antara lain, dipotong untuk jaminan pensiun 1 persen, jaminan kesehatan 1 persen, PPh 21 5 persen, serta jaminan hari tua 2 persen. Lalu, kini ada tapera 2,5 persen. &rdquo;Total (potongan) mendekati 12 persen. Bisa-bisa buruh pulang ke rumah cuma bawa slip gaji,&rdquo; keluhnya.</p> <p>Tidak hanya itu, dalam program tersebut tidak ada jaminan buruh bakal langsung mendapat rumah ketika pensiun. Belum lagi ada kekhawatiran besar terhadap peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana tapera. Mengingat, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sebut saja kasus ASABRI dan taspen.</p> <p>Dia memastikan bahwa aksi demo kemarin hanya awal pergerakan dari para buruh jika Presiden Jokowi keukeuh melenggangkan program tersebut berjalan. &rdquo;Bilamana ini tidak dicabut, akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia,&rdquo; ungkapnya. Aksi itu bakal melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas di 38 provinsi.</p> <p>Ikhtiar lainnya juga bakal diusahakan melalui judicial review aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). <strong>(mia/lum/c7/fal)</strong></p>

Penolakan atas iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) semakin kencang. Ratusan buruh menyampaikan tuntutan dalam aksi di depan istana.

Jika PP Tapera Tak Dicabut, Buruh Ancam Demo Lebih Besar dan Bakal Ajukan Judicial Review ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220125-WA0002.jpg" alt="Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat yang akan dipungut pemerintah sebesar 3 persen bagi pekerja belakangan ini menjadi sorotan karena menuai penolakan dari berbagai pihak. Diantaranya, mulai dari pekerja atau buruh hingga pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencananya, kebijakan ini baru akan diterapkan pada tahun 2027. Namun karena menuai pro kontra, pemberlakuan iuran Tapera bisa saja mundur dari rencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan menggelar rapat khusus untuk membahas Tapera yang banyak menuai polemik. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan rapat khusus perlu dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai, penjelasan Bapak (Menteri Basuki) pun rasanya tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan kita rapat khusus terkait Tapera supaya nanti tuntas karena memang kami banyak mendapat pertanyaan seterusnya,&rdquo; kata Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) DPR RI dengan Menteri PUPR, di Jakarta, Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tidak disebutkan kapan, Lasarus menyebut nantinya dalam rapat itu diharapkan bisa ada jalan keluar yang ditetapkan. Salah satu opsinya, yaitu menunda pemberlakuan karena menuai banyak keberatan dari pekerja dan pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahasa saya di media kalau bisa pemerintah tunda dulu, karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit kami jawab di sini, yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotongan pun keberatan, titik temu ini yang menurut saya harus dicarikan jalan keluarnya dulu,&rdquo; jelas Lasarus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karenanya, kami nanti akan mengundang dulu semua pihak. Kami rapat dulu, nanti kita undang dunia usaha, kita undang perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari Tapera, saya kira itu jalan keluarnya,&rdquo; ujar Anggota DPR RI dari fraksi PDIP itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ribuan massa buruh dari berbagai elemen menggelar aksi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6). Dalam aksi itu, buruh menuntut Presiden Joko Widodo mencabut aturan Tapera maksimal dalam waktu satu minggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui program Tapera itu baru diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar aturan soal Tapera dicabut maksimal dalam waktu satu minggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi dari teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan terus berlanjut meluas ke seluruh Indonesia,&rdquo; ancamnya.</div>

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar aturan soal Tapera dicabut.

Heboh Iuran Tapera, Komisi V DPR RI Janji Gelar Rapat Khusus Ajak Buruh hingga Pengusaha

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/Tapera-Anjay-1296614579.jpg" alt="Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (31/5)." width="100%">
<figcaption>Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (31/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyampaikan tidak semua pekerja diwajibkan untuk mendaftar menjadi peserta Tapera. Pasalnya, pemotongan gaji untuk iuran Tapera hanya untuk pekerja yang gajinya di atas UMR saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau melihat substansi dari UU Nomor 4 tahun 2016, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang, pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum, tidak wajib menjadi peserta Tapera," kata Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Heru melanjutkan, perihal target kepesertaan BP Tapera telah melakukan proses membandingkan atau benchmarking kepesertaan di beberapa lembaga existing. Seperti PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam memperhitungkan dari target kepesertaan kami telah melakukan benchmarking kepesertaan ke beberapa lembaga existing seperti PT Taspen untuk klaster ASN, BPJS Ketenagakerjaan untuk segmen swasta dan pekerja mandiri," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal hebohnya aturan baru soal gaji karyawan swasta yang dipotong iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, potongan iuran Tapera bagi karyawan swasta yang baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ditetapkan sebesar 3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran itu terdiri dari 2,5 persen berasal dari gaji pekerja dan sebesar 0,5 persen dari perusahaan pemberi kerja. Terkait itu, Menteri Basuki memastikan potongan sebesar 3 persen itu merupakan tabungan, bukan uang yang dipotong kemudian hilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu emang tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya, itu untuk mendapatkan bantuan membangun rumah," kata Basuki kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Basuki mengatakan bahwa Tapera ini sudah ada sejak 5 tahun lalu. Bahkan pemotongannya tidak dilakukan pada tahun pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu. Tapera yang pertama kali dibentuk, menurut Bu Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu, jadi tidak langsung kena tahun pertama dulu," jelasnya.</div>

Besaran potongan itu terdiri dari 2,5 persen berasal dari gaji pekerja dan sebesar 0,5 persen dari perusahaan pemberi kerja.

Iuran Tapera Hanya untuk Pekerja yang Gajinya di Atas UMR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/1000222542_2-2157020236.jpg" alt="ILUSTRASI BP TAPERA." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BP TAPERA.</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi buah bibir di kalangan karyawan swasta. Pasalnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera, Presiden Joko Widodo yang meneken aturan itu, memaksa perusahaan untuk memotong gaji pekerja.</p> <p>Dalam aturan itu, iuran Tapera ditetapkan pemerintah sebesar 3 persen dengan rincian sebesar 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen dibebankan ke perusahaan pemberi kerja.</p> <p>Hal yang membuat iuran itu banyak ditolak pekerja hingga serikat pekerja karena kewajiban iuran Tapera itu membuat potongan gaji menjadi tambah banyak. Dari sebelumnya, hanya untuk pajak PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BP Jamsostek.</p> <p dir="ltr">Selain pekerja, penolakan iuran Tapera juga diungkapkan oleh para pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Di tengah banyaknya penolakan soal iuran Tapera, dari pihak pemerintah masih belum ada yang membeberkan secara detail perihal PP 21/2024.</p> <p dir="ltr">Rencananya, penjelasan tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru akan dilakukan pada Jumat, 31 Mei 2024, besok di Kantor Staf Presiden. Meski begitu, sejumlah pekerja saat ini menyoroti gaji komite Tapera yang besar mencapai Rp 43 juta sebulan.</p> <p dir="ltr">Untuk diketahui, iuran Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera yang terdiri dari komite dan komisioner. Dalam hal ini, anggota komite BP Tapera diduduki oleh para pejabat negara ex officio menteri, terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.</p> <p dir="ltr">Sedangkan anggota Komite Tapera lainnya ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Anggota Komisioner OJK Frederica Widyasari, dan satu orang dari profesional. Sementara petinggi lainnya dalam struktur organisasi BP Tapera terdiri dari Komisioner Tapera, Heru Pudyo Nugroho yang tercatat merupakan pejabat eselon Kementerian Keuangan.</p> <p dir="ltr">Kemudian, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Doddy Bursman, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdy Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Lie Simatupang.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014708873/menurut-psikologi-9-tipe-orang-ini-sebaiknya-dihindari-introvert-untuk-menghemat-energi">Menurut Psikologi, 9 Tipe Orang Ini Sebaiknya Dihindari Introvert untuk Menghemat Energi</a></strong></p> <p dir="ltr">Perihal gaji para Komite BP Tapera, Presiden Jokowi mengaturnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja. Insentif juga didapatkan oleh Komisioner Tapera.</p> <p dir="ltr">"Komite Tapera diberikan Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Honorarium sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan," bunyi Pasal 2 aturan tersebut.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Tak hanya gaji, komite dan komisioner Tapera juga mendapatkan insentif dan tunjangan. Terdiri dari, tunjangan hari raya diberikan 1 kali dalam 1 tahun; tunjangan transportasi diberikan setiap bulan; dan tunjangan asuransi purnajabatan diberikan pada saat akhir masa jabatan.</p> <p>Adapun besaran Honorarium Komite Tapera diberikan mulai dari Rp 29-43 juta per bulan. Terdiri dari Ketua Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio diberikan honorarium sebesar Rp 32,5 juta.</p> <p dir="ltr">Lalu, Anggota Komite Tapera unsur profesional diberikan Honorarium sebesar Rp 43,3 juta per bulan. Anggota Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio diberikan Honorarium sebesar Rp 29,2 juta per bulan.</p>

Di tengah isu gaji karyawan bakal dipotong, sejumlah pekerja saat ini menyoroti gaji komite Tapera yang besar mencapai Rp 43 juta sebulan.

Gaji Karyawan Swasta Bakal Dipotong Iuran Tapera 3 Persen, Warga Soroti Gaji Komite BP Tapera , Ternyata Capai Rp 43 Juta Sebulan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/suharso-monoarfa-2214291721.jpeg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) itu awalnya digagas bersifat sukarela.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 ini menyebutkan, Tapera bisa diikuti oleh masyarakat yang belum memiliki rumah. Ia pun menyamakan program tersebut dengan Tabungan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tabungan ini sebenarnya sifatnya akuristik. Sukarela terbuka buat masyarakat apalagi bagi mereka yang belum punya rumah dan mereka ingin menabung. Hampir mirip tabungan haji,&rdquo; kata Suharso kepada awak media di Bali, ditulis Kamis (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014707283/hotman-paris-minta-dilakukan-tes-kebohongan-di-kasus-pembunuhan-vina-cirebon">Hotman Paris Minta Dilakukan Tes Kebohongan di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tabungan haji pada suatu ketika bisa diambil untuk melaksanakan haji, demikian juga untuk perumahan ini," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan, iuran Tapera ini direncanakan&nbsp; agar masyarakat bisa mendapat dana murah dalam bentuk tabungan untuk pembiayaan rumah. Terlebih, kata Suharso, hingga saat ini backlog perumahan atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, semakin besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gini loh waktu itu saya Menteri Perumahan Rakyat ada gagasan bagaimana kita bisa mendapatkan dana murah dalam bentuk tabungan dari seluruh masyarakat termasuk pemerintah," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengapa? Karena perumahan itu adalah perumahan dasar dan terjadi backlog perumahan yang sangat besar, dari tahun ke tahun kita tidak bisa kejar," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyebut, fokus dari kehadiran Tapera untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memiliki rumah. Rumah yang dibangun diharapkan dekat dengan pusat perkotaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persoalan di sana bukan hanya pengadaan rumah, tapi juga ada soal tanah masa masyarakat makin jauh-jauh dari pusat aktivitas. Itu yang juga kita perhitungan," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada tanggal 20 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui aturan itu, potongan gaji karyawan swasta akan bertambah satu, yaitu iuran simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sebelumnya, potongan yang berlaku hanyalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan terbaru, Pemerintah mewajibkan karyawan swasta untuk membayar iuran Tapera sebesar 3 persen. Dengan rincian, sebesar 2,5 persen dibayarkan oleh pekerja, sedangkan 0,5 persen dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja.</div>

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan Tapera itu awalnya digagas bersifat sukarela.

Menteri Bappenas Sebut Awalnya Iuran Tapera Bersifat Sukarela, Mirip Tabungan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/Ketua-MPR-Bamsoet-Buka-Turnamen-Robotik-Indonesia-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-290567780.jpg" alt="Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo membuka Turnamen Robotik Indonesia 2024 di GOR Padepokan silat TMII, Jakarta, Jumat (17/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo membuka Turnamen Robotik Indonesia 2024 di GOR Padepokan silat TMII, Jakarta, Jumat (17/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta kebijakan iuran tapera dikaji ulang secara mendalam. Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Bukan malah memotong pendapatan masyarakat tanpa mengetahui manfaatnya.</p> <p>Selama ini, lanjut dia, pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara masif. Masyarakat tidak mengetahui manfaat dari pemotongan gaji bulanan mereka. Sehingga wajar timbul pro-kontra.</p> <p>Agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat, Bamsoet &ndash;sapaan karibnya&ndash; meminta penerapan tapera ditunda. &rdquo;Supaya tidak menjadi pro-kontra, ditunda dulu dan dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui manfaatnya,&rdquo; bebernya.</p> <p>Di sisi lain, potongan tapera sebanyak 2,5 persen yang ditanggung para pekerja, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, belum bisa berlaku. Sebab, belum ada peraturan menteri (permen) yang mengatur lebih detail terkait mekanisme tapera.</p> <p>Tapera baru diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Nah, dalam PP tersebut banyak hal yang belum diatur. &rdquo;Misalnya bagi yang sudah punya rumah buat apa ikut dipotong gajinya. Lalu, kalau punya tanah apakah bisa dibangunkan rumah,&rdquo; paparnya.</p> <p>Meski disebutkan PP berlaku mulai 20 Mei 2024, selama belum ada permen, regulasi itu masih tertahan. &rdquo;Pasti tapera ngendon. Kalau saya menyimpulkan, presiden ingin mendengarkan rakyatnya protes apa saja,&rdquo; ujarnya.</p> <p><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/014706349/bp-tapera-beda-dengan-bpjs-rumah-adalah-kebutuhan-privat-yang-tidak-harus-disediakan-negara">BP Tapera Beda dengan BPJS, Rumah Adalah Kebutuhan Privat Yang Tidak Harus Disediakan Negara</a></strong></strong></p> <p>Menurut pakar hukum tata negara Bvitri Susanti, PP Tapera bisa dicabut. Terdapat dua jalan. Pertama, meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk mencabut PP Tapera.</p> <p>Langkah kedua dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung. &rdquo;Terlepas ini memiliki dasar hukum berupa UU, tapi juga bicara soal kewajaran sebuah aturan yang memiliki dampak pemungutan,&rdquo; katanya. <strong>(han/lum/idr/mia/c17/fal)</strong></p>

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta kebijakan iuran tapera dikaji ulang secara mendalam. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan daya beli

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Kebijakan Iuran Tapera Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/sri-mulyani-menteri-basuki-350917506.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono masuk dalam jajaran pengurus BP Tapera yang sedang ramai. (IG Sri Mulyani)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono masuk dalam jajaran pengurus BP Tapera yang sedang ramai. (IG Sri Mulyani)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada 20 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini, nantinya gaji karyawan swasta akan dipotong sebesar 3 persen setiap bulannya untuk membayar simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, iuran sebesar 3 persen akan dipotong dari Gaji Pekerja dan perusahaan pemberi kerja dengan rincian masing-masing sebesar 2,5 persen dan sebesar 0,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014704981/tepis-isu-kedekatan-dengan-nayunda-nabila-eks-mentan-syl-saya-70-tahun-ada-hal-apa">Tepis Isu Kedekatan dengan Nayunda Nabila, Eks Mentan SYL: Saya 70 Tahun Ada Hal Apa?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, aturan ini hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara yang gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kini simpanan Tapera juga diperuntukkan bagi pekerja mandiri, termasuk mereka yang bekerja di badan usaha milik swasta. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri,&rdquo; bunyi Pasal 15 dalam aturan tersebut, dikutip Rabu (29/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip laman resmi Tapera, ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono masuk dalam jajaran pengurus BP Tapera yang sedang ramai dibicarakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, setiap dana yang diperoleh BP Tapera akan dikumpulkan dan diinvestasikan atau dilakukan pemupukan dana dalam rangka meningkatkan nilai dana Tapera milik Peserta oleh Bank Kustodian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, iuran dana Tapera akan diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang/sukuk negara, surat utang/sukuk daerah, surat berbarga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan amanat UU Tapera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut ini daftar pengurus BP Tapera terdiri dari Komite serta Komisioner dan Deputi Komisioner:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komite Tapera</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah</div> <div dir="auto">Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi</div> <div dir="auto">dan seorang profesional.</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>Komisioner &amp; Deputi Komisioner</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A (Komisioner)</div> <div dir="auto">Sugiyarto, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D (Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana)</div> <div dir="auto">Doddy Bursman, S.E., M.M (Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana)</div> <div dir="auto">Sid Herdy Kusuma, B.Sc., M.B.A (Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana)</div> <div dir="auto">Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H (Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono masuk dalam jajaran pengurus BP Tapera yang sedang ramai.

Ada Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri Basuki, Ini Daftar Pengurus BP Tapera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lewat-beleid-ini-jokowi-kucurkan-rp-25-triliun-ke-bp-tapera_m_.jpg" alt="BP Tapera dapat kucuran modal Rp 2,5 triliun." width="100%">
<figcaption>BP Tapera dapat kucuran modal Rp 2,5 triliun.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dicanangkan pemerintah belum disosialisasikan secara baik. Ia mengutarakan, masih banyak masyarakat yang belum paham dan mendapat informasi yang kurang akurat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat memahami tapera ini dengan baik," kata Saleh kepada JawaPos.com, Rabu (29/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saleh mengutarakan, peserta Tapera seharusnya mereka yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari upah minimum. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014703003/peringati-hari-lanjut-usia-nasional-pt-kai-mendapatkan-penghargaan-dari-pemerintah-provinsi-jawa-timur">Peringati Hari Lanjut Usia Nasional, PT KAI Mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum. Sementara, mereka juga merupakan rakyat yang membutuhkan perumahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"FPAN mendesak pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah ini. Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua," ucap Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyatakan, terdapat waktu paling lama tujuh tahun untuk mendaftar jadi peserta terhitung sejak aturannya ditetapkan. Selama masa itu, pemerintah didesak untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari pengamatan saya, sejauh ini masih banyak hiruk pikuk dan kebisingan terkait program ini. Meskipun presiden mengatakan bahwa ini sangat baik untuk jangka panjang, namun saat ini masih saja ada kicauan yang bernada negatif. Terutama di media-media sosial," ujar Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, para pekerja banyak yang mungkin menolak program Tapera ini. Karena itu, Saleh mendesak pemerintah untuk melakukan dialog dengan mereka. Namun, jika tetap menolak, pemerintah diminta untuk tidak memaksakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Niatnya kan untuk kebaikan para pekerja dan masyarakat kelas bawah. Karena itu, mereka harus didengar. Kalau ada yang perlu ditampung, pemerintah harus berlapang dada untuk mempertimbangkannya," ucap Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Tapera dinilai menambah beban tambahan bagi para pekerja. Karena, para pekerja sendiri sudah banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban untuk menjadi peserta jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, gaji yang sudah sedikit, akan bertambah sedikit lagi. Belum lagi, beban 2,5 persen yang menjadi kewajiban pengusaha akan berdampak pada penurunan insentif-insentif yang akan diterima para pekerja," pungkasnya.</div>

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, Tapera yang dicanangkan pemerintah belum disosialisasikan dengan baik.

Fraksi PAN DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Tapera untuk Para Pekerja

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/1000222542_2-2157020236.jpg" alt="ILUSTRASI BP TAPERA." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BP TAPERA.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) secara tegas menolak pemberlakuan aturan baru Pemerintah yang mewajibkan karyawan swasta dan perusahaan pemberi kerja untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menilai iuran Tapera hanya sebagai tambahan beban. Terlebih, setiap gaji pekerja wajib dipotong sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen dari pemberi kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014701880/harga-emas-antam-naik-tipis-rp-5000-jadi-rp-1338000-per-gram-kalau-dijual-laku-segini">Harga Emas Antam Naik Tipis Rp 5.000 Jadi Rp 1.338.000 Per Gram, Kalau Dijual Laku Segini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shinta menilai, iuran Tapera tidak diperlukan bagi karyawan untuk pembiayaan perumahan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan regulasi PP No.55/2015 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana sesuai PP tersebut, maksimal 30 persen atau Rp 138 Triliun, maka aset JHT sebesar Rp 460 Triliun dapat digunakan untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan Pekerja,&rdquo; kata Shinta dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (29/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, dana MLT yang tersedia sangat besar, namun masih sangat sedikit pemanfaatannya. Padahal, untuk mendapatkan fasilitas perumahan karyawan swasta bisa memanfaatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari sumber dana program Jaminan Hari Tua (JHT) tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun fasilitasnya, terdiri dari pinjaman KPR sampai maksimal 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMO) sampai dengan Rp 150 juta dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sampai dengan 200 juta serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, APINDO telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat perluasan program MLT bagi kebutuhan perumahan pekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam diskusi tersebut, khusus pekerja swasta dapat dikecualikan dari Tapera dan mendapatkan fasilitas perumahan dari BP Jamsostek. APINDO juga melakukan sosialisasi kepada Developer melalui DPP Real Estate Indonesia (REI) dan juga menginisiasi Kick Off penandatangan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 2 Bank Himbara, yakni BTN dan BNI serta 4 Bank lainnya, yaitu Bank Jabar, Jateng, Bali, dan Aceh dalam rangka perluasan manfaat program MLT Perumahan Pekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini terdapat 5 bank yang sedang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan, yakni Bank Sumatera Utara, Bank Sulutgo, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, dan Bank Jawa Timur," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menunjukkan program MLT JHT BPJS Ketenagakerjaan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, APINDO terus mendorong penambahan manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program Tapera dan Tapera sebaiknya diperuntukkan bagi ASN, TNI/Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, jika pemerintah tetap akan menerapkan iuran Tapera diharapkan dengan dana yang terkumpul dari ASN, TNI/POLRI untuk manfaat mereka yang sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengingat pekerja yang telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk program perumahan," pungkasnya.</div>

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) secara tegas menolak pemberlakuan aturan baru Pemerintah yang mewajibkan iuran Tapera.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Iuran Tapera

Berita Terkini