<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-160401055.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi calon pimpinan KPK memasuki tahap tes wawancara. Kemarin (18/9) anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK Ivan Yustiavandana mencecar dua incumbent yang ikut mendaftar lagi. Yakni, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Kepada Johanis, Ivan menanyakan soal ratusan hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tak ditindaklanjuti KPK. Ivan menyebut, PPATK telah mengirimkan 150 HA dan HP. Namun, tak ada yang ditindaklanjuti KPK. Ivan yang kini menjabat ketua PPATK juga menyindir kinerja KPK yang lebih banyak mengamati pejabat. Membuntuti pejabat, lalu mencari "kunci-kuncian" pejabat. Sedangkan HA dan HP lembaganya tak ditindaklanjuti. "Padahal, angkanya bisa ratusan, bahkan triliunan mungkin," terangnya. Tanak menjawab bahwa apa yang ditanyakan Ivan sebenarnya sudah sampai ke pimpinan KPK. Laporan tersebut sudah didisposisikan kepada deputi penindakan yang menjadi tugas dan kewenangannya untuk melakukan penelitian. Tanak mengakui, terkadang lantaran banyak pekerjaan, lupa menanyakan kembali hasil laporan itu. &rsquo;&rsquo;Dan, sekarang kami lagi coba meminta semuanya,&rsquo;&rsquo; paparnya. &rsquo;&rsquo;Ya, harapannya nanti kalau Bapak jadi pimpinan (lagi, Red), semua harus ditindaklanjuti, Pak,&rsquo;&rsquo; kata Ivan. &rsquo;&rsquo;Siap,&rsquo;&rsquo; jawab Tanak. Ivan menyebut, pantulan KPK atas laporan PPATK itu penting. Termasuk penjelasan mengapa laporan yang dikirim tersebut tak bisa dilanjut. Lalu, saat mewawancarai Pahala Nainggolan, Ivan kembali mengulangi soal laporan PPATK yang tak mendapat tindak lanjut. &rsquo;&rsquo;Bapak tahu kasus-kasus belakangan yang ramai ini. Sudah kami cek, laporan sudah banyak di KPK,&rsquo;&rsquo; terang Ivan. Dia menyebutkan, salah satunya adalah kasus pemerasan PPDS yang terjadi di Undip Semarang. Kasusnya dilaporkan PPATK sejak 2022. PPATK juga sudah melaporkan kasus lain dan sudah berlangsung secara sistemis. &rsquo;&rsquo;Apa menunggu bunuh diri dulu, baru kita bereaksi,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Pahala mengakui, KPK selama ini mengandalkan laporan dari PPATK. Sebab, laporan yang dikirim oleh lembaga intelijen keuangan itu sudah setengah jalan. Dia mengingat kasus Rafael Alun, Andhi Pramono, dan Eko Darmanto yang semuanya datang dari PPATK. &rsquo;&rsquo;Dan sangat detail. Sehingga lebih gampang mendorongnya,&rsquo;&rsquo; katanya. (elo/c7/oni)

Ivan Yustiavandana menanyakan soal ratusan hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP) PPATK yang tak ditindaklanjuti KPK.

KPK Sering Abaikan Laporan PPATK, Salah satunya Laporan Pemerasan Mahasiswa PPDS Undip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak&nbsp;modus transaksi keuangan menjelang pemilu. Laporan terkait caleg meningkat dua tahun terakhir. Berikut petikan wawancara dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Apa temuan PPATK mengenai transaksi mencurigakan menjelang pemilu? PPATK telah menginisiasi pembentukan collaborative analysis team (CAT), pertukaran informasi di antara public sector seperti PPATK, Bawaslu, KPU, dan lembaga pengawas pengatur. Juga private sector yang meliputi bank dan nonbank seperti money changer, money remittance, dan penyelenggara e-wallet. Tujuannya adalah mewujudkan pemilu-pilkada berintegritas. Ada banyak temuan dari analisis itu. Misalnya, transaksi keuangan partai politik yang naik 2.400&ndash;4.000 persen dengan total transaksi yang mencapai Rp 80,6 triliun. Catatan ini didapat PPATK setelah menganalisis adanya pembukaan rekening baru yang dilakukan pengurus maupun anggota parpol. Temuan itu wajar atau berpotensi melanggar hukum? Database PPATK memperlihatkan daftar calon tetap (DCT) menjadi pihak terlapor dalam laporan yang disampaikan ke PPATK. Yang meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, laporan disampaikan ke PPATK dalam rangka rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan analisis dan pemeriksaan oleh PPATK serta masih terus dilakukan. Sumbangan finansial ke parpol maupun caleg bukannya sah-sah saja? KPU telah mengimplementasikan ketentuan lewat PKPU Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur dana kampanye peserta pemilu. Selanjutnya, diatur adanya keharusan bagi pasangan calon untuk membuka RKDK yang merupakan rekening pada bank umum untuk menampung dana kampanye dan hanya digunakan untuk kebutuhan kampanye. Ada pula aturan mengenai batas maksimal sumbangan individu atau korporasi. Namun, dari identifikasi PPATK, mayoritas RKDK memiliki saldo kurang dari Rp 100 juta dan mutasi rekening tidak aktif. Di sisi lain, PPATK mengidentifikasi terjadinya peningkatan signifikan dari transaksi penukaran valuta asing, penukaran rupiah atau redenominasi dengan sumber dana bukan dari RKDK, dan penggunaan e-wallet dari DCT. Dari temuan PPATK, apa modus yang digunakan parpol maupun caleg? Banyak modus yang ditemukan PPATK soal transaksi terkait dengan pemilu. Di antaranya, penerimaan setoran tunai dalam jumlah signifikan oleh nominee ke rekening caleg dan penerimaan sumber dana dari luar negeri. Lalu, pemanfaatan rekening lain non-RKDK dan penukaran valuta asing melalui money changer sebagai sumber pendanaan kampanye. Ada juga penyaluran hibah yang bersumber dari APBD ke rekening unit usaha fiktif, penyalahgunaan dana kredit, serta dana kampanye ke RKDK berasal dari terduga tindak pidana. Respons penegak hukum, Bawaslu, dan KPU atas temuan PPATK? Berdasar MoU antara PPATK dengan Bawaslu dan KPU, telah dilakukan pertukaran informasi terkait RKDK, mutasi RKDK yang belum aktif, peningkatan signifikan jumlah calon tetap yang menjadi pihak terlapor, dan peningkatan aliran dana masuk dari luar negeri ke rekening bendahara parpol. PPATK juga telah menyampaikan 2 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan kepada Polri, 3 informasi ke Bawaslu, 2 informasi ke KPK, 3 informasi ke BIN, serta 1 informasi kepada OJK. PPATK siap berkolaborasi dan berkoordinasi. Harapan kita bersama adalah terselenggaranya pemilu/pilkada yang berintegritas. (elo/c14/fal)

PPATK telah menginisiasi pembentukan collaborative analysis team (CAT), pertukaran informasi di antara public sector seperti PPATK, Bawaslu,

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana: Transaksi Keuangan Partai Naik hingga 4.000 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-160401055.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia resmi menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). Keputusan itu diambil dalam sidang yang digelar FATF di Paris, Prancis (25/10). Para anggota secara aklamasi menerima Indonesia sebagai negara ke-40 yang tergabung dalam FATF. "Ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APU-PPT-PPSPM) di Indonesia," ucap Ivan Yustiavandana, kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kemarin (29/10). Keanggotaan Indonesia di FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan. Selain itu, tergabungnya Indonesia dalam FATF dapat meningkatkan efektivitas kerja sama internasional. Yakni, melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) lintas negara/yurisdiksi, termasuk pemulihan aset. (elo/c7/bay)

Indonesia resmi menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).

Indonesia Jadi Anggota Ke-40 FATF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-2-1851151330.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana." width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kasus terduga korupsi yang menyeret nama Menteri Pertania, Syahrul Yasin Limpo, masih terus dilakukan penanganan.&nbsp; Baru-baru ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Kamis (12/10). Kepala PPATK menyebutkan, kedatangannya di Istana Merdeka untuk melaporkan penanganan sejumlah kasus yang ditangani termasuk soal Syahrul Yasin Limpo. &ldquo;Soal beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau,&rdquo; kata ujar Ivan kepada wartawan di Jakarta. &ldquo;Lalu menyampaikan perkembangan-perkembangan terakhir terkait fungsi dan tugas kami,&rdquo; lanjutnya dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari laman Antara. Ia menerangkan kasus yang dilaporkan adalah kasus yang tengah berkembang dalam beberapa hari ke belakang termasuk soal kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013069549/syahrul-yasin-limpo-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi-kementan-pihak-keluarga-jamin-syl-jaga-komitmen">Syahrul Yasin Limpo Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Kementan, Pihak Keluarga Jamin SYL Jaga Komitmen</a> Namun saat ditanya wartawan mengenai apakah kasus SYL dilaporkan, ia tidak mengatakan soal pemeriksaan aliran dana kasus SYL. Ivan dalam kesempatan tersebut hanya meminta arahan kepada Presiden terkait sidang Finansial Task Force (FATF) &ldquo;Kita kan mau sidang FATF 23-28 (Oktober) besok, dalam rangka Indonesia menjadi anggota FATF,&rdquo; ujarnya. Dilansir&nbsp;<a href="http://pmjnews.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://pmjnews.com&amp;source=gmail&amp;ust=1697181720774000&amp;usg=AOvVaw1vliHp26El_4q1eiBSEKcR">pmjnews.com</a>, Sebelumnya PPATK sudah mengusut rekening mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ketua PPATK sudah mengirimkan hasil analisisnya sejak bulan lalu. &ldquo;Memang kami sudah kirim hasil analisis sejak bulan lalu,&rdquo; tutur Ketua PPATK. Tidak hanya itu PPATK juga sudah memblokir ribuan rekening yang terkait dengan judi Online sepanjang tahun 2023 di Indonesia. Ivan menyebut pihaknya sudah memblokir lebih dari 1000 rekening terkait Judi Online pada bulan Juli lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013069350/diperiksa-terkait-pemerasan-oleh-pimpinan-kpk-kapolrestabes-semarang-punya-hubungan-keluarga-dengan-syl">Diperiksa Terkait Pemerasan oleh Pimpinan KPK, Kapolrestabes Semarang Punya Hubungan Keluarga dengan SYL</a> Ia menyebut&nbsp; selama beberapa tahun terakhir transaksi judi online setiap tahunnya terus meningkat khususnya tahun ini yang melonjak tinggi. PPATK berkoordinasi bersama Bareskrim Polri untuk mengungkapkan markas judi&nbsp;online&nbsp;di Provinsi Bali. Tugas PPATK dalam hal ini adalah penelusuran dan mengusut harta kekayaan para trasangka dalam aktivitas perjudian online.*** &nbsp;

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemui Presiden Jokowi laporkan teuan kasus SYL.

Temui Presiden Jokowi di Istana, PPATK Melaporkan Sejumlah Kasus yang Berkembang Termasuk Soal SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-160401055.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memantau dugaan transaksi keuangan mencurigakan terkait jaringan judi online. Diprediksi, jumlah transaksi tahun ini lebih besar dibandingkan 2022. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah menerima lebih dari 7.500 laporan transaksi mencurigakan terkait judi online pada 1 Januari&ndash;30 Agustus &rdquo;Saat ini laporan-laporan tersebut sedang dipetakan jaringan mana saja yang terlibat,&rdquo; kata Ivan ketika dihubungi kemarin (13/9). Tahun ini PPATK akan terus menguak labirin jaringan judi online tersebut sampai ke bandar-bandar besar. Atau mereka yang menerima manfaat akhir dari duit taruhan itu. &rdquo;Dan hasil analisis tersebut nanti kami sampaikan ke aparat penegak hukum,&rdquo; tuturnya. Sebelumnya, PPATK menelisik perputaran judi online pada 2017&ndash;2022. Dari menganalisis 887 pihak yang merupakan para bandar judi online, PPATK menemukan perputaran uang fantastis Rp 190 triliun dalam 156 juta transaksi selama rentang lima tahun tersebut. Bukan hanya itu, perputaran uang triliunan tersebut juga melibatkan para pejudi kecil yang aktivitas bertaruhnya di bawah Rp 100 ribu. Mereka adalah para pelajar, mahasiswa, buruh, petani, hingga ibu rumah tangga. Judi kecil-kecilan tersebut tercatat dilakukan 2,1 juta orang. Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menegaskan, segala bentuk perjudian di Indonesia adalah aktivitas ilegal dan melanggar hukum. Karena itu, dia akan terus berjuang keras untuk menutup website maupun aplikasi judi online. &rdquo;Saya dapat laporan jumlah website maupun aplikasi (judi online) turun drastis,&rdquo; katanya kemarin. Dia menyatakan bahwa judi online sudah masuk sebagai extraordinary crime. Karena itu, perlu upaya keras dan kerja sama lintas instansi untuk memberantasnya. Budi menuturkan, kepolisian tetap berada di garda terdepan untuk memberantas perjudian. Sementara itu, Kemenkominfo lebih fokus pada pengawasan platform atau website perjudian. Budi juga menyampaikan bahwa tantangan pemberantasan judi online itu bersifat borderless atau kejahatan lintas batas negara. &rdquo;Mereka itu tidak terikat kewarganegaraan,&rdquo; ujarnya. (elo/wan/c19/ttg)

PPATK tengah memantau dugaan transaksi keuangan mencurigakan terkait jaringan judi online. Diprediksi, jumlah transaksi tahun ini besar.

PPATK Temukan Lagi 7.500 Transaksi Terkait Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantah meblokir seluruh rekening milik Panji Gumilang maupun Pondok Pesantren Al Zaytun. PPATK menyebut masih ada rekening yang bisa dioperasikan oleh Panji maupun Al Zaytun untuk operasional. "Statemen PG bahwa semua rekening diblokir dan AZ tidak bisa mengelola kegiatannya adalah tidak benar," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Selasa (18/7). Ivan memgungkap, dalam pemantauan PPATK, rekening yang tidak diblokir masih melakukan transaksi keuangan. Hal itu sekaligus membantah Al Zaytun tidak bisa menjalankan operasionalnya. "Rekening operasional masih bisa dipakai dan faktanya dilakukan penarikan dalam jumlah besar hampir tiap hari melebihi estimasi biaya kebutuhan operasional harian atau bulanan," jelasnya. Tak hanya itu, Ivan bahkan menyebut penarikan uang dari rekening yang tidak diblokir jumlahnya fantastis. Namun, dia tak menyebut secara pasti jumlahnya. Hanya saja dalam kisaran ratusan miliar rupiah. "Ratusan M (jumlah penarikannya). Kita tidak tahu apakah dipakai untuk operasional atau untuk hal lain," pungkas Ivan. Diketahui, Bareskrim Polri memutuskan menaikkan status perkara dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Keputusan ini diambil usai adanya pemeriksaan kepada Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren tersebut. "Selesai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro. Penyidik selanjutnya akan melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi, dan 5 saksi ahli. Kemudian pemeriksaan terhadap terlapor Panji Gumilang. "Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti," jelas Djuhandhani.

PPATK menyebut masih ada rekening yang bisa dioperasikan oleh Panji maupun Al Zaytun untuk operasional.

PPATK Ungkap Hampir Setiap Hari Ada Penarikan Ratusan Miliar Rupiah dari Rekening Al Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11603_29304_benny-k-harman-2.jpg" alt="Benny K Harman" width="100%">
<figcaption>Benny K Harman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan maksud Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menghubungi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait laporan transaksi mencurigakan dari Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Padahal, PPATK secara aturan hanya boleh menyampaikan informasi ke Presiden.  Mulanya, Benny mempertanyakan temuan hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu. Ia pun mempertanyakan, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuka data temuan PPATK itu ke publik.  "Saya tanya apakah boleh PPATK atau kepala komite tadi, membuka (data) itu ke publik? Seperti yang dilakukan Pak Menkopolhukam Mahfud Md. Dia menyampaikan secara tegas ke publik," ucap Benny.  "Seingat saya dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah Saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden?" tanya Benny lagi.  Merespons pertanyaan Benny, Kepala PPATK Ivan mengakui telah menyampaikan hasil analisa PPATK ke Presidenn Joko Widodo (Jokowi) melalui Seskab Pramono Anung. Ivan menyebut, dirinya dihubungi langsung Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu.  "Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkab. Pak Seskab Pramono Anung," ungkap Ivan.  "Enggak ke presiden?" timpal anggota komisi III DPR lainnya.  "Enggak, karena beliau (Pranomo Anung) yang telepon," ucap Ivan.  Benny merasa heran dengan jawaban Ivan. Benny menanyakan maksud Pramono Anung menelepon Ivan megenai data transaksi meencurigakan yang lebih dari Rp 300 triliun di Kemenkeu tersebut.  "Siapa yang telepon?" tanya Benny.  "Pak Seskabnya," jawab Ivan.  "Pak Seskab yang telepon saudara atau sebaliknya?" tanya Benny memastikan.  "Beliau (Seskab) yang telepon saya. Saya kan minta waktu," ujar Ivan.  "Pelan-pelan pak, jangan menjawab yang enggak ditanya. Saya tahu PPATK independen. jadi dalam kaitan apa Menseskab menelepon Saudara?," tanya Benny lagi.  Ivan menjelaskan, saat itu PPATK meminta waktu sebelum menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi. "Sebetulnya saya minta waktu untuk menyampaikan karena Pak Mensetneg lagi sakit mau menyampaikan data terkait ini kepada Pak Presiden," urai Ivan.  Benny lantas mengonfirmasi, apakah Ivan yakin jika laporan PPATK yang disampaikannya ke Pramono Anung itu benar sampai ke Jokowi.  "Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden?" tanya Benny dengan suara meninggi.  "Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko?,” jawab Ivan.  "Loh saya, tidak tanya, anda Kepala PPATK. Saudara tadi menyampaikan bahwa anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Seskab dan atas inisiatif beliau," tegas Benny.

Benny Pertanyakan Maksud Pramono Anung Hubungi Kepala PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dengan tegas menyatakan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).  "Itu hasil analisis dan pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan," ujar Ivan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PPATK dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, (21/3).  Penegasan tersebut ia sampaikan ketika menjawab pertanyaan anggota DPR Desmond J Mahesa yang meminta penegasan kepada Ivan mengenai apakah transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun tersebut merupakan TPPU atau bukan.  Lebih lanjut, Ivan mengklarifikasi bahwa transaksi mencurigakan ini tidak seluruhnya terjadi di Kementerian Keuangan, tetapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal.  Ivan juga memberikan contoh, ketika terjadi tindak pidana narkotika, seseorang akan menyerahkan kasus tersebut kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) karena tindak pidana tersebut terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BNN.  Penyerahan kasus ke BNN, tutur Ivan menjelaskan, bukan berarti ada tindak pidana narkotika di BNN. Hal yang serupa pun terjadi di dalam perkara transaksi sebesar Rp 349 triliun ini.  Sebagian besar kasus dalam perkara transaksi Rp 349 triliun ini terkait dengan kasus impor-ekspor dan kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, tutur Ivan, khususnya ekspor dan impor, bisa terjadi transaksi lebih dari Rp 100 triliun.  Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka kasus ini pun diserahkan kepada Kepabeanan (terkait impor dan ekspor), serta kepada Pajak.  “Jadi, sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh berbeda,” kata Ivan.  Sebelumnya, Jumat (10/3), Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Lebih lanjut, Senin (20/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.

PPATK: Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terindikasi TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menjelang Pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengungkapkan potensi pendanaan pemilu dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, PPATK berupaya mencegah potensi tersebut.  ”Kami melihat potensi itu (duit TPPU untuk pendanaan pemilu, Red) ada,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR kemarin (14/2). Sayang, Ivan belum bisa menyebut berapa angka pasti uang hasil money laundering yang mengalir untuk pendanaan pemilu. Dia hanya menyebut di kisaran triliunan rupiah.  Ivan menjelaskan, salah satu pidana asal TPPU adalah dari sektor kejahatan sumber daya alam (SDA).  Misalnya, pertambangan. Namun, terkait siapa aktor politik di balik penggunaan duit TPPU, Ivan belum bisa menyebutkan.  ”Hasil pidana asalnya triliunan (rupiah, Red) terkait dengan banyak tindak pidana. Orang-orang tertentu yang kami duga sebagai political person itu ada, banyak juga. Saya tidak bisa sebutkan,” ujarnya kepada wartawan seusai raker dengan Komisi III DPR.  Di hadapan Komisi III DPR, Ivan menjelaskan, PPATK sudah jauh-jauh hari melakukan riset bersama KPU dan Bawaslu terkait aliran uang TPPU yang dipakai untuk pendanaan pemilu. Bahkan, fakta itu berkorelasi dengan beberapa kasus yang ditangani KPK bersama PPATK. ”Faktanya berkorelasi dengan temuan PPATK,” ungkapnya.  Ivan menyebutkan, temuan fakta TPPU untuk pendanaan pemilu ada di berbagai tingkatan. Mulai pilkada di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. ”Tidak di dalam segmen tertentu,” ujarnya.  Untuk mencegah pendanaan pemilu dari TPPU, Ivan memastikan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Ivan menegaskan, secara prinsip, pihaknya ingin mencegah uang-uang dari sumber ilegal masuk proses pemilu. ”Ini (pendanaan pemilu dari TPPU, Red) sudah berlangsung beberapa tahun, beberapa kali putaran pemilu, di periode sebelumnya,” imbuhnya.  Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, temuan PPATK terkait dengan penegakan hukum. Karena itu, hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti. ”Dalam konteks kepemiluan, transaksi mencurigakan terkait pemilu, pilkada, penegakan hukumnya kan Bawaslu,” ujarnya.  Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, temuan PPATK menjadi warning. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan PPATK guna mendapat informasi lebih jauh. ”Apakah kemudian ada indikasi akan digunakan pada masa kampanye,” ujarnya. Pria lulusan Utrecht University itu menerangkan, karena tahapan belum masuk ke masa kampanye, pihaknya belum bisa menelusuri lebih dalam. Sebab, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada dana yang digunakan saat kampanye berlangsung.  Saat ini indikasi tersebut masih umum. Karena itu, kewenangan penelusuran ada di aparat penegak hukum. Baik PPATK maupun aparat penegak hukum lainnya. ”Begitu masuk kampanye, kewenangannya di Badan Pengawas Pemilu salah satunya,” tuturnya. Dalam penggunaan dana kampanye nanti, Bawaslu akan mengecek sumber pendanaannya. Sebab, UU Pemilu membatasi sumber dana kampanye harus jelas, termasuk terkait legalitasnya. ”Salah satunya tidak boleh dari hasil kejahatan,” terangnya.  Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman juga mengungkapkan dugaan aliran dana besar untuk menunda pemilu. Menurut dia, dana itu tidak ditampung di bank sehingga tidak mudah dilacak. Dana tersebut bisa langsung digunakan. Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah dana jumbo yang digunakan untuk kepentingan penundaan pemilu itu.

PPATK Temukan Triliunan Modal Kampanye Diduga Berasal dari Hasil TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi di rekening milik almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. PPATK menyebut ada indikasi transaksi di rekening korban pembunuhan tersebut yang dicurigai hasil tindak pidana.  Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, penghentian sementara transaksi rekening Yosua sudah disampaikan kepada penyedia jasa keuangan atau perbankan. Namun, PPATK tidak menyebutkan nama bank yang dimaksud. Termasuk besaran nominal transaksi keseluruhan yang ditransaksikan melalui rekening tersebut. ”Penghentian transaksi (Yosua, Red) tidak menghalangi adanya transaksi kredit atau dana masuk ke rekening nasabah yang dihentikan,” ujarnya kepada Jawa Pos dalam keterangan tertulis kemarin (25/11).  Pemblokiran tersebut dilakukan sejak 18 Agustus. Ivan menegaskan, penghentian itu merupakan tindak lanjut dari kewenangan PPATK yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Sidang dengan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Yosua sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo, mantan Kadivpropam dan atasan Yosua, serta istrinya, Putri Candrawathi, di antara enam tersangka yang diadili.  Lebih lanjut, Ivan menjelaskan, dalam penghentian sementara transaksi, umumnya penyedia jasa keuangan mencantumkan nilai nominal tertinggi pembekuan yang bisa dilakukan. Yakni, Rp 100 triliun. Ivan menegaskan, jumlah tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai nilai saldo dalam rekening yang dibekukan.  Penjelasan mengenai batas tertinggi nominal pembekuan itu sekaligus membantah adanya transaksi nyaris Rp 100 triliun dalam rekening Yosua. Informasi tersebut sempat beredar di kalangan masyarakat dalam bentuk potongan dokumen.  ”Itu (transaksi Rp 100 triliun) plafon tertinggi pembekuan. Praktik lazim di perbankan selalu menggunakan nilai tertinggi yang hampir mustahil,” terang mantan deputi bidang pemberantasan PPATK itu.  Batas atas pembekuan tersebut merupakan sistem yang ada di perbankan. ”Karena asumsinya tidak mungkin nasabah punya uang di atas sebesar itu (Rp 100 triliun, Red),” imbuhnya.

PPATK Bekukan Rekening Brigadir Yosua, Dicurigai Hasil Tindak Pidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ivan Yustiavandana

Berita Terkini