<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/irwandi-yusuf-sebut-jokowi-pernah-jadi-anak-buah-prabowo-di-aceh_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/2)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas nama mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf, diusulkan dicegah selama enam bulan ke depan untuk kepentingan peny, idikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Izil Azhar.  "Benar. Agar proses penyidikan perkara dugaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dapat segera dirampungkan, KPK melakukan upaya cegah untuk tidak melakukan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang pihak terkait," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.  Ali menerangkan KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Irwandi Yusuf selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan.  "KPK berharap pihak yang dicegah tetap di dalam negeri dan mengingatkan agar kooperatif hadir saat dilakukan pemanggilan oleh tim penyidik," tambahnya.  Sebelumnya, pada akhir Januari 2023, penyidik KPK dibantu tim Polda Aceh menangkap Izil Azhar alias Ayah Merin di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh.  Izil Azhar merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan sudah masuk daftar pencarian orang alias buron sejak 30 November 2018.  Izil ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara bersama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012 atas dugaan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.  Izil Azhar disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cegah Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Vonis.jpg" alt="Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Penyidik KPK mencecar Irwandi terkait perannya yang merupakan orang kepercayaan dirinya dalam melakukan penerimaan uang.  "Saksi hadir dan didalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan dugaan peran tersangka Izil Azhar sebagai orang kepercayaan dari saksi (Irwandi Yusuf) untuk menerimaan uang dari PT NK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (16/2).  Selain itu, tim penyidik KPK juga mencecar Irwandi terkait keberadaan Izil Azhar selama empat tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO). Dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Aceh, Irwandi telah lebih dulu menjalani proses hukum. Irwandi dipidana dengan hukuman 7 tahun penjara.  "Selain itu juga didalami terkait dengan keberadaan tersangka Izil Azhar selama menjadi DPO KPK," tegas Ali.  Sementara itu, Irwandi usai menjalani pemeriksaan di KPK mengatakan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Izil Azhar tidak berkaitan dengannya. Dia mengeklaim namanya dibawa-bawa agar bisa meminta uang panas tersebut.  "Dia bawa nama aku kayaknya agar keras, agar mudah dikasih," ungkap Irwandi.  Irwandi juga mengklaim, Izil Azhar tidak merasa menjadi buron di Aceh. Menurutnya, mantan anak buahnya itu bisa bebas bepergian di sana.  "Izil enggak buron, status buron tapi di Aceh enggak buron, dari Sabang ke Aceh, Sabang ke Aceh," ucap Irwandi.  KPK sebelumnya menahan Izil Azhar setelah empat tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO). Penahanan terhadap mantan orang kepercayaan eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dilakukan, setelah berhasil diamankan usai masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018 lalu.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak ini menuturkan, Izil Azhar akan ditahan untuk 20 hari pertama dalam kebutuhan penyidikan. Hal ini penting, guna menyelesaikan proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh.  "Menjadi bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan Tersangka IA, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023 di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC," kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).  Johanis menjelaskan, Izil Azhar berhasil ditangkap setelah melakukan koordinasi dengan Polda Aceh. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini ditangkap di Kota Banda Aceh, Selasa (24/1).  Upaya paksa penangkapan ini dilakukan, karena pria yang karib disapa Ayah Merin itu tidak kooperatif menjalani proses hukum di KPK.  "Upaya paksa ini dilakukan, karena yang bersangkutan ketika dipanggil sebagai saksi ditahap penyidikan dan dipersidangan maupun sebagai tersangka tidak kooperatif dan tidak pula disertai alasan hukum yang sah," tegas Johanis  Izil Azhar disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Cecar Eks Gubernur Aceh Soal Uang Panas dan Buronnya Izil Azhar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Mantan-Panglima-GAM-Izil-Azhar-dI-Di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-7.jpg" alt="Mantan Panglima GAM Izil Azhar berjalan keluar Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023) Malam. Izil ditahan KPK terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima GAM Izil Azhar berjalan keluar Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023) Malam. Izil ditahan KPK terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) <a href="https://www.jawapos.com/tag/izil-azhar/">Izil Azhar</a> akhirnya mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK kemarin (25/1). Tersangka dugaan penerimaan gratifikasi Rp 32,45 miliar bersama mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf itu bakal menjalani serangkaian penyidikan di KPK.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan, Izil bakal ditahan sampai 13 Februari mendatang di Rutan KPK. Karyoto menyebutkan, Izil diduga berperan sebagai pengepul uang untuk Irwandi Yusuf. "Gratifikasi utama PN-nya (penyelenggara negara, Red) adalah yang dulu (Irwandi Yusuf, Red)," ujarnya dalam konferensi pers kemarin.  Penangkapan Izil bakal menjadi pintu masuk KPK untuk menelusuri aliran uang <a href="https://www.jawapos.com/tag/gratifikasi/">gratifikasi</a>. "Tracing dari rekening akan ketahuan dia mendapatkan dari siapa dan ke mana larinya," ucapnya.  Penelusuran itu penting lantaran di persidangan Irwandi Yusuf sebelumnya, penerimaan gratifikasi Rp 32,45 miliar yang disebut KPK belum sepenuhnya terbukti. Sebab, Izil yang merupakan saksi mahkota melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2018.  Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, Izil yang merupakan tim sukses Irwandi Yusuf pada pilkada Aceh 2007 lalu ditengarai menjadi perantara gratifikasi dari beberapa pihak. Gratifikasi tersebut diberikan kepada Irwandi selama beberapa tahap.  Pertama, Rp 6,9 miliar diberikan selama delapan kali pada rentang waktu 2009. Kemudian, pada 2010 Izil kembali menyerahkan uang kepada Irwandi sebesar Rp 9,5 miliar. Uang itu diberikan dalam 31 kali tahapan.

Dari Izil Azhar, KPK Juga Lacak Aliran Gratifikasi Kasus Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KPK-TSK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Izil Azhar tiba di gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 19.42 WIB.  Pantauan JawaPos.com di lokasi, Izil Azhar terlihat mengenakan rompi oranye dengan topi penutup kepala. Orang kepercayaan mantan Gubenur Aceh Irwandi Yusuf itu hanya diam dengan menundukkan pandangan saat memasuki gedung KPK.  Izil Azhar mendapat pengawalan ketat saat tiba di gedung KPK. Izil Azhar masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2018. Ia berhasil ditangkap di wilayah Banda Aceh, pada Selasa (24/1) kemarin.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, Izil Azhar dipantau keberadaannya oleh tim KPK dengan dibantu kepolisian daerah (Polda) Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaan Izil Azhar sudah diketahui di Banda Aceh sejak Desember 2022.  "DPO sejak 30 November 2018 dimaksud ditemukan dan diamankan di sekitar Banda Aceh. Dengan bantuan tim dari Polda NAD, tim berhasil menemukan DPO KPK atas nama Izil Azhar," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (25/1).  Lembaga antirasuah mengapresiasi kerja sama dengan Polda Aceh tersebut. Sebab, kinerja KPK dengan aparat kepolisian membuahkan hasil dengan menangkap mantan orang kepercayaan eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  "KPK apresiasi jajaran Polda NAD yang telah membantu KPK dalam pencarian dan penangkapan DPO KPK dimaksud," ucap Ali.  Rencananya, pada Rabu (25/1) ini, tim penyidik akan membawa Izil Azhar ke markas antirasuah di Jakarta. Hal ini setelah KPK melakukan pemeriksaan dan tes kesehatan kepada eks pentolan GAM tersebut.  "Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan cek kesehatan dan lainnya. Hari ini dijdwalkan di bawa ke Jakarta," ujar Ali.  Sebagaimana diketahui, Izil Azhar merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011. Ia diduga merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  Mereka diduga menerima gratifikasi senilai Rp 32 miliar. Irwandi sudah diproses hukum dalam kasus ini, dengan dijatuhkan vonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Selain itu, Irwandi Yusuf juga terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Irwandi terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Reporter: Muhamad Ridwan  Caption: Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, yang juga DPO Izil Azhar tiba di gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/1).

Tiba di Gedung KPK, Buron Eks Panglima GAM Izil Azhar Hanya Tertunduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Izil-Azhar-Ditangkap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyatakan Izil Azhar, Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangkap di Banda Aceh diterbangkan ke Jakarta. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Rabu (25/1). "IZ alias AM ditangkap personel Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh di Simpang Lima pada Selasa (24/1). IZ alias AM sudah dibawa KPK ke Jakarta," ujar Joko Krisdiyanto. Perwira menengah Polri itu mengatakan Polda Aceh dalam kapasitas hanya membantu KPK menangkap IZ alias AM. Penangkapan tersebut sesuai permintaan KPK kepada Polri. "Jadi, terkait proses hukum dan hal-hal lainnya akan menjadi kewenangan KPK. Polda Aceh hanya membantu KPK menangkap DPO. Selanjutnya, Polda Aceh menyerahkan DPO tersebut kepada KPK," kata mantan Kapolresta Banda Aceh itu. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, IZ alias AM menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolda Aceh. Kemudian, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, IZ alias AM dinaikkan ke sebuah minibus untuk selanjutnya dibawa ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) di Blangbintang, Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah mobil dengan penumpang polisi berpostur tegap dan berpakaian preman mengawal minibus dinaiki DPO KPK tersebut. Yang bersangkutan diterbangkan menggunakan penerbangan komersial dengan waktu keberangkatan pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Izil Azhar alias Ayah Merin atau berinisial IZ alias AM merupakan tersangka korupsi dalam kasus gratifikasi melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ayah Merin masuk DPO dan menjadi buronan KPK sejak November 2018, sedangkan Irwandi Yusuf divonis bersalah dengan hukum tujuh tahun penjara dalam kasus tersebut. "Kami mengapresiasi Polda Aceh membantu, mencari, dan menangkap Izil Azhar alias Ayah Merin yang masuk daftar buronan KPK terhitung 30 November 2018," kata Ali Fikri.

Polda Aceh: Izil Azhar Eks Panglima GAM Sudah Dibawa KPK ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah lebih dari empat tahun berstatus buron, eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) <a href="https://www.jawapos.com/tag/izil-azhar/">Izil Azhar</a> akhirnya ditemukan. Tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,45 miliar bersama mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf itu ditangkap di sekitar Banda Aceh kemarin (24/1).  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, Izil masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018. Dia ditangkap tim KPK dengan dibantu Polda Aceh. "Koordinasi antara tim KPK dan Polda NAD (Aceh, Red) dilakukan sejak Desember 2022,” kata Ali.  KPK mengapresiasi jajaran Polda Aceh yang membantu pencarian dan penangkapan Izil di Banda Aceh. Ali menyebutkan, setelah penangkapan itu, Izil bakal dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.  Izil ditengarai sebagai orang kepercayaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/irwandi-yusuf/">Irwandi Yusuf</a>. Sebelumnya, KPK berupaya memanggil Izil sebagai saksi di tingkat penyidikan. Namun, dalam dua kali pemanggilan, Izil selalu mangkir.  Irwandi sendiri bebas sejak Oktober tahun lalu setelah mendekam di Lapas Sukamiskin selama lebih dari dua tahun. Dia mendapat fasilitas pembebasan bersyarat (PB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Eks Panglima GAM Yang Ditangkap KPK Orang Kepercayaan Irwandi Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/konsumsi-sabu-di-rumah-dinas-2-guru-sd-di-batam-ditangkap_m_.jpg" alt="Ilustrasi guru SD ditangkap karena pakai sabu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru SD ditangkap karena pakai sabu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Izil Azhar, akhirnya berhasil ditangkap setelah empat tahun masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu berhasil diamankan di wilayah Banda Aceh, pada Selasa (24/1).  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, Izil Azhar dipantau keberadaannya oleh tim KPK dengan dibantu kepolisian daerah (Polda) Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaan Izil Azhar sudah diketahui di Banda Aceh sejak Desember 2022.  "DPO sejak 30 November 2018 dimaksud ditemukan dan diamankan di sekitar Banda Aceh. Dengan bantuan tim dari Polda NAD, tim berhasil menemukan DPO KPK atas nama Izil Azhar," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (25/1).  Lembaga antirasuah mengapresiasi kerja sama dengan Polda Aceh tersebut. Sebab, kinerja KPK dengan aparat kepolisian membuahkan hasil dengan menangkap mantan orang kepercayaan eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  "KPK apresiasi jajaran Polda NAD yang telah membantu KPK dalam pencarian dan penangkapan DPO KPK dimaksud," ucap Ali.  Rencananya, pada Rabu (25/1) ini, tim penyidik akan membawa Izil Azhar ke markas antirasuah di Jakarta. Hal ini setelah KPK melakukan pemeriksaan dan tes kesehatan kepada eks pentolan GAM tersebut.  "Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan cek kesehatan dan lainnya. Hari ini dijadwalkan dibawa ke Jakarta," ujar Ali.  Sebagaimana diketahui, Izil Azhar merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011. Ia diduga merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  Mereka diduga menerima gratifikasi senilai Rp 32 miliar. Irwandi sudah diproses hukum dalam kasus ini, dengan dijatuhkan vonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Selain itu, Irwandi Yusuf juga terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Irwandi terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Panglima GAM Izil Azhar Ditangkap KPK, Hari Ini Dibawa ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah lebih dari empat tahun berstatus buron, eks panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar akhirnya berhasil ditemukan. Tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,45 miliar bersama mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf tersebut ditangkap di sekitar Banda Aceh, Selasa (24/1).  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan Izil yang masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 30 November 2018 lalu itu ditangkap tim KPK dengan dibantu Polda Aceh. Hanya, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci kronologi penangkapan yang dimaksud.  ”Koordinasi antara tim KPK dan Polda NAD (Aceh, Red) sudah dilakukan sejak Desember 2022,” kata Ali saat dikonfirmasi.  KPK mengapresiasi jajaran Polda Aceh yang telah membantu pencarian dan penangkapan Izil di Banda Aceh. Ali menyebut setelah penangkapan itu, Izil bakal dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidikan terhadap pria yang akrab disapa Ayah Merin itu dipastikan bakal dilanjutkan pasca penangkapan tersebut.  Dalam perkara gratifikasi tersebut, Izil ditengarai sebagai orang kepercayaan Irwandi Yusuf. Bahkan, Izil disebut-sebut menjadi saksi mahkota yang bisa membuat terang perkara yang dimaksud. Sebelumnya, KPK sudah berupaya memanggil Izil sebagai saksi di tingkat penyidikan. Namun, dalam dua kali pemanggilan, Izil selalu mangkir.  Sementara itu, Irwandi Yusuf sendiri sudah menghirup udara bebas sejak Oktober tahun lalu setelah mendekam di Lapas Sukamiskin selama lebih dari dua tahun. Irwandi mendapat fasilitas pembebasan bersyarat (PB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).  Pasca bebas, Irwandi kini kembali terjun ke dunia politik, tepatnya menjadi petinggi Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Empat Tahun Buron, Eks Panglima GAM Izil Azhar Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar. Ia masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, sejak 2018 dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011.  "Benar, Selasa (24/1) dengan bantuan tim dari Polda Nangggroe Aceh Darussalam, tim berhasil menemukan DPO KPK atas nama Izil Azhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannnya, Selasa (24/1).  "DPO sejak 30 November 2018 dimaksud ditemukan dan diamankan di sekitar Banda Aceh," sambungnya.  Ali menjelaskan, tim berhasil menangkap Izil Azhar serelah berkoordinasi dengan Polda Aceh sejak Desember 2022. KPK menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan aparat kepolisian, sehingga berhasil menangkap Izil Azhar.  "Sebelumnya koordinasi antara tim KPK dan Polda NAD sudah dilakukan sejak Desember 2022. KPK apresiasi jajaran Polda NAD yang telah membantu KPK dalam pencarian dan penangkapan DPO KPK dimaksud," ucap Ali.  Untuk kebutuhan proses penyidikan, Izil Azhar akan dibawa ke markas antirasuah di Jakarta. KPK akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, untuk kemudian dilakukan proses penahanan.  "Berikutnya DPO tersebut segera akan dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, Izil Azhar merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011. Ia diduga merupakan orang kepercayaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.  Mereka diduga menerima gratifikasi senilai Rp 32 miliar. Irwandi sudah diproses hukum dalam kasus ini. Irwandi divonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.  Selain itu, Irwandi Yusuf juga terbukti menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Irwandi terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tangkap Izil Azhar, Eks Panglima GAM yang jadi DPO Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-duga-mantan-panglima-gam-masih-ada-di-indonesia_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca pengajuan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Izil Azhar atau Ayah Merin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memburunya. Mantan panglima GAM ini merupakan tersangka dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf. Juru bicara KPK Febri Diansyah menduga saat ini Izil masih berada di Indonesia. Namun, untuk persisnya, pihaknya masih terus melakukan pencarian terhadap keberadaan Ayah Merin ini . "Keberadaan, sejauh ini identifikasi yang dilakukan, dia masih berada di dalam negeri. Karena KPK sudah melakukan pelaranagan ke luar negeri dengan melalui Kemenkumham atau imigrasi pada 28 November 2018 sampai 28 Mei 2019," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (27/12). Febi juga menyatakan belum menerima catatan dari pihak imigrasi bahwa Izil sudah melakukan pergerakan ke luar dari Indonesia. "Ada hambatan, sejauh ini belum mendapatkan informasi soal itu," ujarnya. Di sisi lain, mantan aktivis ICW ini juga mengimbau agar masyarakat Aceh bisa bekerja sama untuk bisa menginformasikan keberadaan Izil. "Karena kami percaya masyarakat Aceh sangat memahami. Tapi kami percaya masyarakat Aceh punya cocern korupsi di Aceh," ujarnya. "Apalagi ada pihak yang diperkaya dengan puluhan miliar, tentu merugikan masyarakat Ace," imbuh Febri. Dia juga meyakini kasus yang ditangani lembaganya terkait perkara yang membelit Izil maupun Irwandi sudah kuat di mata hukum. "Kalau ada yang masih mempertanyakan, apakah kasus ini bukti kuat atau tidak, pada sidang di Tipikor sudah membuktikan secara kuat dugaan terhadap Irwandi Yusuf terbukti," pungkasnya. Pada kasus ini, Izil dan Irwandi Yusuf diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. KPK menyebut gratifikasi itu berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2011.

KPK Duga Mantan Panglima GAM Masih Ada di Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izil azhar

Berita Terkini