<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/JKT_PROFIL-BRORON_HANUNG-HAMBARA_25092025-1-3855758732.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga (Bro Ron) ketika mengisi podcast di studio Jawa Pos Jakarta, Kamis (24/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga (Bro Ron) ketika mengisi podcast di studio Jawa Pos Jakarta, Kamis (24/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencabutan izin penerbangan internasional komersial Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dinilai penuh dengan kejanggalan. Apalagi izin untuk bandara itu hanya berumur dua bulan. Hal itu berdasar surat&nbsp;Keputusan Menteri (KM) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau ke Luar Negeri pada Agustus. Lantas surat itu dianulir melalui Kepmenhub KM 55/2025 pada Oktober 2025.&nbsp; Menurut Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga, pencabutan keputusan itu penuh dengan kejanggalan. Meski dicabut pada Oktober, tetapi dokumen KM&nbsp; Perhubungan 55/2025 baru dapat diakses publik pada November 2025, setelah ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Dia mempertanyakan pihak yang mendorong keluarnya izin tersebut sejak awal. Apalagi Bandara IMIP Morowali memang langsung mengirim surat keberatan kepada Kemenhub dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. &ldquo;Menurut saya dicabut karena 1 bulan setelah KM 38 keluar, pihak bandara IMIP mengirim surat keberatan dan memang tidak ada rencana melakukan atau menerima penerbangan internasional,&rdquo; kata Ronald kepada JawaPos.com, Jumat (5/12). Pria yang biasa disapa Bro Ron itu&nbsp;menilai munculnya izin internasional pada Agustus lalu bukan berasal dari permohonan pihak bandara. Dia meminta pemerintah menjelaskan siapa yang sebenarnya menggerakkan proses tersebut.&nbsp;"Patut dipertanyakan siapa yang melakukan gerakan ini padahal pihak IMIP tidak bernah mengajukan status khusus bandara (internasional),&rdquo; tukas Ronald. Sebelumnya, PT IMIP rupanya pernah melayangkan surat kepada Direktur Jenderal Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berisi penolakan untuk melayani penerbangan internasional komersial. Government Reations Manager PT IMIP Askurullah menyampaikan ketidaksiapan Bandara Khusus IMIP untuk melakukan penerbangan komersial internasional. "Sesuai dengan fungsi tersebut, saat ini Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) belum berkenan dan belum memiliki rencana untuk melakukan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri," kata Askurullah dalam surat yang diperoleh JawaPos.com, Kamis (4/12).&nbsp; Dalam surat itu juga, Askurullah memastikan Bandara Khusus IMIP dibangun dan dioperasionalkan hanya untuk menunjang kelancaran aktivitas Kawasan Industri. Khususnya dalam mendukung mobilisasi tenaga kerja, barang, serta kegiatan operasional internal perusahaan.&nbsp;

Waketum PSI Ronald Aristone Sinaga (Bro Ron) menyoroti pencabutan izin penerbangan internasional di Bandara IMIP. Dia mempertanyakan.

Bro Ron Soroti Kejanggalan Pencabutan Izin Penerbangan Internasional di Bandara IMIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/izin-penerbangan-dicabut-warga-perbatasan-terisolasi_m_171094.jpeg" alt="Pesawat MAF jenis Cessna saat memberikan layanan ke masyarakat Malinau" width="100%">
<figcaption>Pesawat MAF jenis Cessna saat memberikan layanan ke masyarakat Malinau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) terancam terisolasi. Selama ini mereka terakses dengan pusat kota dengan penerbangan Mission Aviation Fellowship (MAF). Kini penerbangan itu dicabut izinnya oleh Kemenhub. Apalagi selama ini warga di perbatasan yang tidak dijangkau penerbangan bersubsidi dengan pesawat milik maskapai Susi Air itu hanya bergantung pada MAF. Terutama untuk membawa warga yang sakit berobat ke ibu kota Kabupaten Malinau dan Nunukan. Misalnya, Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, Malinau, yang masih sulit diakses melalui jalur darat. Warga setempat, menurut Ketua Lembaga Adat Dayak Kaltara Henoch Merang, hanya bergantung pada transportasi udara, yaitu MAF. "Karena hanya pesawat MAF yang selama ini bisa mendarat di Long Sule. Begitu juga di Long Nawang (Kecamatan Kayan Hulu, Malinau) cuma MAF yang mendarat," ungkapnya saat ditemui di sela-sela aksi damai menyikapi dibekukannya izin MAF yang berlangsung di depan DPRD Bulungan kemarin (27/11). Dengan tidak beroperasinya MAF, lanjut dia, warga di Desa Long Sule maupun desa lain yang selama ini hanya dilayani MAF menjadi terisolasi. Padahal, kata Henoch, Kaltara yang merupakan provinsi baru harus ada semangat untuk membangun. Bukan malah mundur. "Apalagi perbatasan itu sudah tertinggal, minim pembangunan. Kalau tidak ada MAF, semakin tertinggal," sesalnya. "Bagaimana mau membangun perbatasan kalau penerbangan aja susah," sambungnya. Tokoh masyarakat adat Dayak lainnya, Apuy Laing, juga menyesalkan dibekukannya izin penerbangan MAF yang puluhan tahun melayani warga pedalaman dan perbatasan. "(Pembekuan izin MAF, Red) ini mengakibatkan keprihatinan. Seharusnya ada solusi dari pemerintah," tegasnya. Apuy menegaskan bahwa warga tidak membela perusahaan, tapi kelanjutan penerbangan MAF demi membela masyarakat pedalaman dan perbatasan. Jika pemerintah tidak memperpanjang izin penerbangan MAF, kata dia, jangan bermimpi dengan program membangun perbatasan. Julius, perwakilan warga lainnya, tidak mempermasalahkan jika pemerintah membekukan izin MAF. Hanya, dia meminta ada solusi cepat yang diberikan pemerintah terhadap warga pedalaman dan perbatasan. "Kami nggak peduli dengan alasan dicabutnya izin MAF. Yang kami minta apa solusinya," ucapnya. Terpisah, Agus, 35, warga Desa Long Sule, yang sudah sebulan tertahan di Malinau membenarkan kondisi sulit yang dialami akibat tidak terbangnya MAF. "Selama ini kami memang bergantung sama MAF karena tarifnya terjangkau dibanding Susi Air. Terutama tarif di luar subsidi," ungkapnya. Dia memerincikan, untuk tarif maskapai Susi Air bersubsidi, satu penumpang dikenai tarif Rp 455 ribu dan barang Rp 31 ribu per kilogram. Sedangkan tarif MAF subsidi hanya Rp 350 ribu per orang, barang Rp 28 ribu per kilogram. "Selama pembekuan MAF, baru dua kali maskapai Susi Air bersubsidi masuk. Dengan total penerbangan enam rute, hanya mampu mengangkut 81 orang. Ada 45 orang yang tidak bisa masuk dan tidak bisa merayakan Natal di kampung halamannya," katanya.&nbsp;

Izin Penerbangan Dicabut, Warga Perbatasan Terisolasi

izin penerbangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin penerbangan

Berita Terkini

Bro Ron Soroti Kejanggalan Pencabutan Izin Penerbangan Internasional di Bandara IMIP

Izin Penerbangan Dicabut, Warga Perbatasan Terisolasi

Download Aplikasi JawaPos.com