<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pati-tni-duduki-jabatan-sipil-bisa-rusak-jenjang-karier-pns_m_.jpg" alt="Lemhanas memandang rencana memberikan jabatan sipil ke TNI bukanlah ide yang tepat." width="100%">
<figcaption>Lemhanas memandang rencana memberikan jabatan sipil ke TNI bukanlah ide yang tepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana restrukturisasi TNI yang menempatkan perwira nonjob ke jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara menuai pro maupun kontra. Termasuk di antaranya Gubernur Lemhanas RI Letjen (Purn) Agus Widjojo.  Agus menilai, wacana ini berpotensi merusak sistem atau jenjang karir PNS dalam suatu kementerian/lembaga negara.  “Tentara itu dari awal dilatih untuk melaksanakan tugas perang, kalau dia masih aktif kemudian ditugaskan pada tempatnya, tentu tak sesuai,” ungkap Agus di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).  “Kedua ditempat non-TNI kan ada PNS yang mengejar karir, kan kasihan mereka,” sambungnya.  Agus menganggap, satu penyebab banyaknya perwira tak memiliki jabatan alias nonjob karena lemahnya manajemen personalia TNI. Sementara solusi memasukkan TNI ke dalam jabatan sipil dianggap bukan jalan keluar.  “Ketika mencari solusi untuk sebuah persoalan subsistem yang terbatas, kita jangan sampai merusak dan tanpa melihat pertimbangan sistem yang lebih besar. Karena di situ ada kepentingan-kepentingan yang harus kita jaga,” jelas Agus.  Lebih lanjut, menurut Agus, salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan untuk penyelesaian masalah adalah memberikan pensiun dini kepada perwira TNI. Dengan begitu, anggota TNI bisa lebih leluasa untuk mencari pekerjaan.  “Bisakah pemerintah memberikan pensiun dini dengan segala insentif dan segala motivasinya. Kalau itu bisa diberikan maka tempat untuk berbakti di tempat yang baru akan lebih luas,” ujar Agus.  “Bisa di BUMN, bisa diperintahkan bisa di swasta, bisa di korporasi, dan bisa di mana-mana karena dia sudah bukan anggota TNI, bisa di politik pula,” imbuhnya.  Sekadar informasi, isu TNI masuk lembaga sipil dan menjadi dwifungsi kembali merebak setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan menambah 60 pos jabatan baru untuk pati TNI. Namun isu dwifungsi TNI itu sudah dibantah Wapres Jusuf Kalla (JK).  TNI berencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di lingkup internal serta di kementerian dan lembaga. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.  Bahkan, Panglima TNI Marsekal Hadi menyebut akan menempatkan perwira-perwira nonjob ke dalam jabatan kementerian maupun sipil alias melakukan restrukturisasi. Niat tersebut terbentur Undang-undang (UU) TNI Tahun 2004, sehingga dia mesti merevisi UU tersebut.  Namun, wacana itu menuai banyak kritikan karena dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

Pati TNI yang Duduki Jabatan Sipil Bisa Rusak Jenjang Karir PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/atasi-ratusan-perwira-nganggur-panglima-buat-gebrakan-di-tubuh-tni_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto buat gebrakan atasi ratusan perwira tak miliki jabatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto buat gebrakan atasi ratusan perwira tak miliki jabatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah mengambil langkah untuk mengatasi banyaknya perwira tinggi dan menengah yang tidak memiliki jabatan. Hal itu dilakukan sejak dia menjabat pada 2017 silam. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi menerangkan, ketika awal menjabat dan membuat program prioritas, Hadi memerintahkan untuk melakukan kajian mengapa jumlah perwira berlebih. Hasilnya, kelebihan tersebut lantaran adanya perubahan usia pensiun perwira dari 55 tahun menjadi 58 tahun melalui UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sayangnya perubahan itu tidak menyertakan instrumen yang mengatur sistem kepangkatan untuk perwira. Hadi lantas membuat Peraturan Panglima Nomor 40 Tahun 2018 yang isinya menata kembali instrumen yang tidak ada. "Diharapkan dalam lima tahun masalah ini tidak ada lagi," tegas Sisriadi, Rabu (6/2). Hanya saja memang, dalam jangka pendek, kelebihan pati dan pamen sedikit mengganggu.&nbsp;Selain itu, pihaknya juga telah melakukan kajian untuk memanfaatkan jabatan fungsional guna mengurangi para Pati dan Pamen yang nganggur. "Bukan hanya kajian tapi permen (Peraturan Menteri) sebentar lagi keluar. Kami diskusi dengan Kemhan waktu itu kemungkinan jabatan fungsional di lingkungan TNI. Mereka sepakat ada beberapa jabatan fungsional. Sudah ada empat kementerian," jelas Sisriadi. Bahkan, ada tunjungan fungsional yang juga diberikan. Sehingga, para pati dan pamen itu tidak berlomba-lomba mencari pangkat lebih tinggi. "Tapi ada orang-orang yang memupuk keahlian. Ini bagus, sehat untuk organisasi TNI yang tidak homogen karena banyak sekali jabatan," tuturnya. Lebih lanjut Sisriadi menerangkan, sejatinya sudah ada Perpres Nomor 10 tahun 2010 terkait pangkat jabatan. Presiden Susilo Bambang Yudhono kala itu menyetujui adanya organisasi baru di tubuh TNI untuk mengatasi banyaknya perwira yang tidak memiliki jabatan. "Termasuk adanya Komando Wilayah Pertahanan. Perintahnya sudah ada cuma pemerintah nggak cukup anggaran," ungkap dia. Untung saja tahun ini ada peningkatan pendapatan negara sehingga pemerintah berkomitmen untuk membiayai restrukturisasi organisasi TNI yang sudah diamanatkan sejak 2010. Embrionya kata Sisriadi, sudah dibentuk. Semisal, Komando Armada TNI AL yang tadinya hanya 2 menjadi 3 wilayah komando. Lalu, Komando Operasi Angkatan Udara TNI AU yang juga menjadi 3 wilayah komando. Begitu pula dengan Komando Strategi TNI AD menjadi 3 wilayah. Namun, wilayah komando ketiga itu belum diisi para prajurit. "Ada pengembangan organisasi tapi tidak menambah orang, yang ditambah pangkat, senjatanya yang butuh biaya besar. Orangnya tetap saja cuma pangkatnya naik," jelas Sisriadi. Diyakini, dengan keberadaan wilayah komando yang baru itu bisa menyerap puluhan perwira tinggi yang masih menganggur. "Kira-kira bisa menyerap 40-50 Pati. Akan ada Kolonel tambahan 200-250 jabatan kolonel baru. Sehingga orang yang nganggur ini bisa isi kekosongan itu," pungkas Sisriadi.&nbsp;

Atasi Ratusan Perwira Nganggur, Panglima Buat Gebrakan di Tubuh TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/150-pati-dan-500-kolonel-tni-nganggur-ini-penyebabnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Ratusan pati dam kolonel di TNI tak miliki jabatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ratusan pati dam kolonel di TNI tak miliki jabatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengakui banyaknya pejabat tinggi (pati) dan perwira menengah berpangkat kolonel yang menganggur di institusinya. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan.&nbsp; "Sekarang jenderal kelebihan 150 (orang). Lalu 500 (orang) yang kolonel. Tadinya lebih dari itu, terus ada pengembangan jabatan sehingga berkurang," ujarnya di Balai Media TNI, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/2).&nbsp; Ia menerangkan, problem banyaknya pati dan kolonel yang tidak memiliki jabatan ini sudah terjadi sejak 2010 lalu. Namun sayangnya pimpinan TNI terdahulu tidak mengambil langkah-langkah pasti untuk mengurainya.&nbsp; "Mungkin yang dulu-dulu menganggap ini hal tabu untuk diketahui publik. Karena memang kalau diketahui publik sepertinya kami cacat. Cuma padahal masalah ini memang sudah ada," ungkap Sisriadi. Mantan Sesditjen Kuathan Kemhan itu menerangkan, sejatinya ia sudah meramalkan akan terjadinya penumpukan pati dan kolonel itu sejak adanya perubahan usia pensiun perwira dari 55 tahun menjadi 58 tahun melalui UU Nomor 34 tentang TNI. Sementara perubahan itu tidak diikuti dengan&nbsp;perubahan ketentuan kenaikkan pangkat perwira.&nbsp; "Namun diubahnya usia pensiun ada pergeseran diujung. Makanya yang lebih, pati dan kolonel saja," imbuhnya. Ketika pemerintah pada 2012-2013 menetapkan zero growth, sebenarnya kekuatan TNI masih 80 persen dari indeks atau normal.&nbsp;Sehingga jika dilihat struktur jabatan letkol sampai letnan dua, semuanya kurang.&nbsp; "Kurangnya banyak. Cuma di kolonel dan pati malah berlebih. Karena jumlah jabatannya sedikit waktunya panjang. Jadi tadinya 8 tahun saja sekarang 11 tahun untuk menjabat di pati," jelas Sisriadi. Sementara katanya, perwira muda yang sudah memenuhi kualifikasi harus naik jabatan. Untuk itu, banyak pari maupun kolonel yang mengisi jabatan hanya beberapa tahun saja.&nbsp; "Ada yang pensiun, ada yang baru, yang nganggur harus ada karena yang muda harus naik. Karena sudah naik dan memenuhi syarat. Kalau tidak dinaikkan organisasi yang dikorbankan. Kan harus penyegaran," beber Sisriadi.

150 Pati dan 500 Kolonel TNI Nganggur, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-60-jabatan-baru-bagi-pati-panglima-tni-kami-tetap-jaga-piramida_m_.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyiapkan 60 ruang jabatan baru bagi perwira tinggi TNI. Jabatan tersebut bisa diisi mulai dari pangkat kolonel sampai ke jenderal. Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. "Akan ada jabatan untuk pati (perwira tinggi) baru sebanyak 60 ruang. Bisa diisi dari kolonel untuk naik ke jabatan bintang. Jadi ada 60 jabatan bintang baik 1,2, dan 3," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto menambahkan, saat ini sudah ada jabatan seperti komandan korem (danrem). Nantinya, danrem tipe B dinaikkan jadi danrem tipe A, sebanyak 21 danrem. "Otomatis dinaikkan jadi bintang 1, dan dampak ke bawah banyak jabatan kolonel (yang naik) dari letkol," kata Hadi. "Sesuai Perpres tersebut ada juga organisasi baru bernama Kogapilham, dipimpin bintang 3, dan wakilnya bintang 2, dan asisten ada 6, bintang 1. (Hal itu) otomatis menarik kolonel juga di bawah. Itu baru AD. AL ada peningkatan kelas juga seperti Lakesgilut dan meteril ada 88. Sehingga total bisa tarik kolonel kurang lebih 160 kolonel akan ditarik jabatan baru," terangnya. Ia menyampaikan ruang baru bagi jabatan struktural ini tidak lantas menjadikan struktur di TNI menjadi gemuk. Ia tetap akan menambah fungsional jabatan demi menjaga struktur piramida jabatan. "Kita tetap jaga piramida. Katakanlah akan menambah, kita akan tambah fungsional untuk menjaga piramida. Contoh, perwira tinggi ahli bidang hubungan internasional, hankam, sosial, bisa kita tambah," terangnya. Secara kebutuhan, lanjutnya, ia juga mengatakan kalau di dalam perpres ada tuntutan yang harus dilakukan prajurit TNI. Seperti strategi pangkalan terintegrasi di Natuna, Morotai, Saumlaki hingga Biak. "Ada tuntutan, kita buat strategi pangkalan terintegrasi seperti natuna, morotai, saumlaki, biak. ini satu tuntutan tugas yang harus diisi dengan jabatan itu," tuturnya.

Beri 60 Jabatan Baru Bagi Pati, Panglima TNI: Kami Tetap Jaga Piramida

jabatan pati tni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jabatan pati tni

Berita Terkini

Pati TNI yang Duduki Jabatan Sipil Bisa Rusak Jenjang Karir PNS

Atasi Ratusan Perwira Nganggur, Panglima Buat Gebrakan di Tubuh TNI

150 Pati dan 500 Kolonel TNI Nganggur, Ini Penyebabnya

Beri 60 Jabatan Baru Bagi Pati, Panglima TNI: Kami Tetap Jaga Piramida

Download Aplikasi JawaPos.com