<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/WhatsApp-Image-2024-09-12-at-080807-1787143545.jpeg" alt="Salah satu diskusi dalam sesi tematik International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). (dok. Bicara Udara)" width="100%">
<figcaption>Salah satu diskusi dalam sesi tematik International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). (dok. Bicara Udara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah polusi udara di Indonesia menjadi sorotan dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). Dalam sesi tematik yang membahas soal kualitas udara, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berembuk untuk mencari solusi terhadap masalah polusi udara yang kian mengkhawatirkan. Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara. Saat ini, inventarisasi sumber emisi baru dilakukan di Jakarta. Padahal polusi udara bersifat lintas batas dan memengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kondisi ini mendorong perlunya pilot project untuk Inventory Emission dan Source Apportionment di kawasan tersebut. IISF 2024 menghadirkan sesi internasional yang berfokus pada pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam mengatasi polusi udara. Dalam sesi ini, para ahli dari berbagai negara berbagi strategi sukses mereka. Tanushree Ganguly, Direktur Air Quality Life Index (AQLI) dari Energy Policy Institute di University of Chicago menyampaikan bahwa akses publik terhadap data penting untuk mengawal kebijakan udara bersih.&nbsp;"Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah, dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat. Tanpa masyarakat bergerak, pemerintah tidak akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perbaikan kualitas udara," jelas Tanushree dikutip Kamis (12/9). Dalam kesempatan yang sama Sigit Reliantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengimbau agar urgensi terhadap data jangan sampai menjadi noise yang tidak menjadi tindakan. &ldquo;Saya usul agar kita memprioritaskan penanganan polusi udara pada daerah-daerah yang sudah teridentifikasi sebagai hotspot seperti Palembang karena kebakaran hutan, ujung Suralaya karena energi, dan area urban greater Jakarta yang lebih kompleks&rdquo; ujar Sigit. Lebih lanjut, Sigit mengusulkan agar penanganan polusi udara Jakarta bersifat lintas daerah yakni Jabodetabek bahkan Karawang. Menurutnya, penanganan polusi udara di greater Jakarta perlu menjadi perhatian diantaranya dari aspek kebijakan berbasis bukti, perencanaan skenario, ketegasan pada penindakan sumber polusi, serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, Ratna Kartadjoemena, co-founder Bicara Udara menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain. "Kita perlu belajar dari pengalaman global dalam mengatasi polusi udara untuk mempercepat implementasi kebijakan udara bersih di Indonesia," ujarnya. ISF 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat komitmen dan kerjasama untuk mengatasi polusi udara, dengan harapan dapat menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara efektif di seluruh negeri. Acara ISF ini juga didukung oleh Bicara Udara, sebagai sustainably partner yang mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan.

Polusi udara bersifat lintas batas dan memengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Hari Udara Bersih Internasional, Perlu Ada Integrasi Data dan Inventarisasi Sumber Emisi di Wilayah Aglomerasi Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Snapinstaapp_379171592_6978995855458543_8450924300396373951_n_1080-1011257696.jpg" alt="Wapres Maruf Amin" width="100%">
<figcaption>Wapres Maruf Amin</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Seiring kabar berpindahnya ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara, membuat tugas Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur akan semakin berat. Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur sendiri akan dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin, sesuai penuturan Masduki Baidlowi, juru bicara Wapres pada Rabu (20/9). Hal ini juga sesuai dengan Rancangan Undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta pasal 44 ayat 1, tentang pembangunan Jabodetabekpunjur dan Dewan Kawasan. Wapres Ma&rsquo;ruf Amin sendiri menuturkan bahwa peralihan Ibu Kota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan mepertimbangkan aspek sosiologis dan historis Jakarta yang memiliki banyak kompleksitas di dalamnya. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kompleksitas permasalahan di Jakarta akan membawa dampak tidak hanya bagi masyarakat di kota Jakarta saja, tetapi juga masyarakat di daerah sekitar Jakarta. &ldquo;Misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir dan juga jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di dunia, semacam global lah,&rdquo; katanya dikutip dari&nbsp;<a href="http://wapresri.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://wapresri.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695362564772000&amp;usg=AOvVaw3hpun8WZx0UMAnThsEFBJp">wapresri.go.id</a>. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012973438/dki-ganti-nama-jadi-dkj-warga-jakarta-siap-siap-harus-cetak-ulang-e-ktp">DKI Ganti Nama jadi DKJ, Warga Jakarta Siap-siap Harus Cetak Ulang e-KTP</a> Oleh karena kompleksitasnya itu, dalam Rancangan UU Daerah Khusus Jakarta, Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur dibentuk. Menurutnya, Dewan Kawasan ini bertugas membuat perencanaan tiap-tiap kota di kawasan daerah Jakarta terhubung satu sama lain dan tidak tumpang tindih, sehingga tidak menyebar ke daerah-daerah di luar kawasan. &ldquo;Jadi dibuat semacam Dewan Regional yang mengharmonisasikan perencanaan Jabodetabek dan juga bahkan dimasukkan Cianjur,&rdquo; kata Wapres Ma&rsquo;ruf Amin. Menurut Juru Bicara Wapre Masduki Baidlowi, tugas lain dari Dewan Kawasan ini adalah, membangun kawasan Jabodetabekpunjur ke arah pembangunan visi misi&nbsp;go green. Selain itu, pembangunan dengan manajemen yang integratif antara daerah di kawasan Jabodetabekpunjur harus dilakukan, mengingat banyaknya masalah yang kompleks di sana. &ldquo;Kita melihat ada masalah lalu lintas, permukiman, banjir dan lainnya. Semuanya rumit... dengan manajemen kawasan insya Allah itu bisa ditangani,&rdquo; tuturnya.***

Berpindahnya ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara, membuat tugas Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur akan semakin berat.

Makin Berat! Tugas Dewan Kawasan Jabodetabekpunjur Akan Dipimpin Wapres Usai Jakarta Bukan Ibukota Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/TPA-Sampah-Rawa-Kucing-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Sejumlah pemulung mencari barang bekas ditumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/11/2021/). TPA Rawa Kucing kini telah melebihi kapasitas daya tampung, akibatnya rembesan sampah TPA Rawa Kucing terus" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pemulung mencari barang bekas ditumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/11/2021/). TPA Rawa Kucing kini telah melebihi kapasitas daya tampung, akibatnya rembesan sampah TPA Rawa Kucing terus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Project Manager Office (PMO) Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) mengungkap banyaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jabodetabekpunjur yang sudah overload.  "Saya udah datengin TPA-TPA itu udah gak muat. Di Cipecang, Tangerang. Di Cipayung, Depok, dan seterusnya," kata Direktur PMO TKPR Jabodetabekpujur Wisnubroto Sarosa kepada wartawan, dikutip Kamis (8/12).  Hal ini menurut Wisnu jadi persoalan serius yang perlu ditanggulangi bersama oleh tiap daerah di Jabodetabekpunjur. Ia mengatakan, sejauh ini hanya ada satu TPA, yaitu Bantargebang di Bekasi yang punya cukup teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah. Itu pun dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta.  Oleh karena itu, selain mendorong agar TKPR Jabodetabekpunjur mampu mengatasi masalah tersebut dengan kolaborasi dan sinergitas, ia juga mengatakan bahwa peran dari komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan penting untuk menanggulangi masalah sampah.  "Ada hampir 3000 bank sampah di Jabodetabek ini. Banyak sekali. Dan itu dari ibu-ibu yang mengumpulkan dan memilah-milah itu lumayan mengurangi residu sampah-sampah yang akhirnya dibuang," terangnya.  Selain itu, Wisnu juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus mengembangkan pengelolaan sampah. Terbaru, ada teknologi yang mengubah sampah menjadi Refuse Derived Foel (RDF).  "Sampah-sampah tertentu dipadatkan, bahannya itu, peletnya itu dijual ke pabrik semen. Sekarang pabrik semen itu menggunakan pembakaran itu dr batu bara. Nah dia udah hitung, daripada saya impor batu bara dari Kalimantan, pakai sampah aja," jelasnya.  Sementara itu, Ketua TKPR Jabodetabekpunjur Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, ia akan mengajak seluruh pejabat terkait untuk meninjau secara langsung TPA-TPA yang ada di Jabodetabekpunjur agar dapat diidentifikasi masalah utamanya.  "Diharapkan kita dapat mengunjungi lapangan bersama Bu Menteri LHK, Pak Menteri PUPR, Pak Kepala Bappenas dan para kepala daerah terkait, untuk sama-sama kita lihat beberapa TPA di Jabodetabekpunjur yang mengalami overload untuk kita carikan solusinya," tandasnya.

TPA di Jabodetabekpunjur Disebut Banyak yang Overload

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Waduk-Brigif-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Waduk Brigif yang berada di kawasan Cimpedak, Jagakarsa, Jakarta, Lokasi yang disebut sebagai ‘ruang limpah’ ini menjadi salah satu dari empat waduk yang dibuat untuk pengendalian banjir di Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Waduk Brigif yang berada di kawasan Cimpedak, Jagakarsa, Jakarta, Lokasi yang disebut sebagai ‘ruang limpah’ ini menjadi salah satu dari empat waduk yang dibuat untuk pengendalian banjir di Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah dua tahun berlalu sejak pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Tim itu merupakan bentuk implementasi dari Perpres 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.  Dalam kurun waktu tersebut, Ketua TKPR Jabodetabekpunjur Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menemukan tiga kendala dalam membereskan misi-misi isu strategis di daerah-daerah tersebut.  "(Yaitu) Tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih," katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TKPR Jabodetabekpunjur di Golden Ball Room Hotel Sultan, Rabu (7/12).  Hadi mengatakan, hal itu terbukti dari banyaknya permasalahan di lapangan terkait masalah bentrokan kewenangan. Ia mencontohkan dengan pengelolaan situ-situ untuk mengatasi banjir di Jabodetabekpunjur.  "Ada overlap tiga pemangku kepentingan: Pemprov selaku pemilik aset, Kementerian PUPR selaku pengelola sesuai amanat UU Sumber Daya Air, dan Pemkot/Pemkab," ujarnya.  Dalam prakteknya, ketika akan mengelola kawasan tersebut, terjadi kebingungan dan birokatis yang panjang untuk melakukan perbaikan di situ-situ tersebut.  "Ini perlu kita selesaikan secara kolaboratif agar masalah-masalah terkait kewenangan ini menjadi tuntas," jelasnya.  Kendala lainnya, Hadi mengatakan limitasi resource envelope di tingkat pusat dan daerah juga jadi masalah dalam melakukan percepatan pengentasan isu prioritas di Jabodetabekpunjur.  "Kita sadar bahwa Pemerintah Pusat memiliki banyak kebutuhan untuk mengentaskan permasalahan di seluruh penjuru tanah air yang berakibat pada relatif terbatasnya resource envelope yang dikhususkan untuk Kawasan Perkotaan Jabodetabek," paparnya.  Sementara itu, ia mengatakan bahwa secara kapasitas fiskal, sejauh ini hanya Pemprov DKI Jakarta yang memiliki dana cukup memadai untuk mengatasi isu-isu strategis di daerahnya.  "Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Jabodetabekpunjur memiliki keterbatasan fiskal yang cukup signifikan. Untuk menjadi perhatian bagi seluruh Kepala Daerah, hal ini akan sangat berkaitan dengan politik anggaran pada tiap-tiap daerah itu sendiri," ungkapnya.  Masalah yang ketiga atas sulitnya pengentasan isu strategis di Jabodetabekpunjur adalah investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  "Kita harapkan ke depan, terutama Pemerintah Daerah dapat mampu menyusun investasi dan intervensinya secara lebih selaras dalam kerangka satu-kesatuan regional Jabodetabekpunjur, baik secara vertikal dengan Pemerintah Pusat, maupun secara horizontal dengan Pemerintah Daerah lainnya di Jabodetabekpunjur," tegasnya.  "Sejatinya untuk tujuan inilah TKPR Jabodetabekpunjur hadir. Hadir mewujudkan kolaborasi dan koordinasi antara tiap-tiap pemangku kepentingan," tandasnya.  Seperti yang diketahui sebelumnya, TKPR Jabodetabekpunjur dibentuk untuk mengatasi tujuh isu strategis di masing-masing daerah tersebut yang saling terhubung satu dengan lainnya.  Tujuh isu tersebut antara lain banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi, permukiman kumuh, pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara, mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu, dan terakhir penyediaan air baku dan air minum.

3 Masalah yang Hambat Pengentasan Banjir, Macet, hingga Sampah