<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220117-WA0008.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka awalnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik kepada pendiri Kaskus Andrew Darwis.  Hakim Ketua Elfian menilai Titi dan Jack Boyd tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Sehingga harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan.  "Menyatakan Terdakwa I Titi Sukmawijaya Empel dan Terdakwa II Jack Boyd Lapian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 311 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 310 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menuntut Terdakwa I Titi Sukmawijaya Empel dan Terdakwa II Jack Boyd Lapian karena tidak terbukti bersalah dengan tuntutan dibebaskan dan memulihkan hak-hak sebagai terdakwa," kata Elfian dalam persidangan, Senin (17/1).  Hakim memutuskan hak dan harkat martabat Jack dan Titi harus dipulihkan. Dalam pertimbanganya, hakim menilai pernyataan Jack Lapian dan Titi Sumawijaya bukan merupakan pencemaran nama baik. Melainkan sebagai upaya untuk menyampaikan atau memviralkan laporan polisi Titi Sumawijaya terhadap Andrew Darwis agar segera diproses di Polda Metro Jaya.  "Apa yang dilakukan terdakwa satu dan terdakwa dua bukanlah dimaksudkan untuk mencemarkan atau melakukan penghinaan terhadap saksi Andrew Darwis," ucap Elfian.  "Perbuatan terdakwa satu dan dua ditunjukkan agar laporan polisi tersebut menjadi viral dan segera diproses buat kepentingan terdakwa satu yang memperjuangkan haknya sebagai korban yang kehilangan tanah bangunan, di daerah Melawai Jakarta Selatan," imbuhnya.  Majelis hakim dalam putusannya membebaskan kedua terdakwa Titi Sumawijaya dan Jack Boyd Lapian yang tidak memenuhi unsur yang didakwa. Sementara itu, Titi merasa bersyukur atas putusam yang dijatuhkan Majelis Hakim. Dia menganggap putusan ini memberikan keadilan baginya.  "Alhamdulillah keputusan hakim sudah memperjelas dan membuktikan kami tidak terbukti bersalah, keadilan dalam persidangan hari ini telah ditegakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Hakim dan Jaksa yang telah memberikan keadilan buat saya," pungkas Titi.

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Jack Lapian-Titi Divonis Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/jack-boyd-lapian-ist.jpg" alt="Jack Boyd Lapian ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jack Boyd Lapian ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jack Boyd Lapian resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri. Selain Jack, polisi juga menetapkan status tersangka kepada seorang wanita, Titi Sumawijaya Empel.  Seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), penetapan tersebut didasarkan atas laporan polisi nomor LP/B/097/XI/2019/Bareskrim tertanggal 13 November 2019 dengan pelapor Andrew Darwis, pendiri Kaskus. Kasus ini bermula saat Titi mempolisikan Andrew Darwis ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen pinjam-meminjam uang sebesar Rp 15 miliar  Dalam proses utang-piutang tersebut, Titi menjaminkan sertifikat gedung di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang kini jadi tempat karaoke. Disebutkan, dalam utang-piutang pada Desember 2018 itu, Titi hanya menerima Rp5 miliar dari DW yang disebut-sebut orang kepercayaan Andrew Darwis.  Dalam perjanjian, Titi diberi tenggat waktu hingga 13 tahun untuk mengembalikan pinjaman itu. Namun sebulan kemudian, sertifikat yang dijaminkan Titi berubah menjadi bukan lagi atas namanya. Andrew Darwis sendiri telah membantah tudingan itu dan mengaku tak mengenal Titi.  “Klien kami baru mengetahui nama tersebut sejak adanya laporan polisi dan orang tersebut tidak pernah meminjam uang kepada klien kami,” kata Abraham Srijaya, kuasa hukum Andrew, Selasa (17/9).  Abraham mengatakan Andrew mengenal DW (David Wira) sejak pertengahan 2018. Namun dia menegaskan DW bukan tangan kanan Andrew sebagaimana disebutkan oleh Titi dan kuasa hukumnya, Jack Boyd Lapian. Abraham juga menyatakan bahwa kliennya tak mengetahui adanya pinjam-meminjam antara Titi.  “Klien kami sama sekali tidak mengetahui terkait adanya pinjam-meminjam yang melibatkan tanah dan bangunan yang dibeli dari Susanto Tjiputra,” jelasnya. Atas pelaporan tersebut, Andrew merasa nama baiknya telah dicemarkan dan balik mempolisikan Titi dan Jack ke Bareskrim Polri.  Untuk diketahui, Jack Boyd Lapian dikenal sebagai Sekjen Cyber Indonesia. Namanya kerap kali muncul sebagai pelapor terhadap sederet nama tokoh dari barisan oposisi pada pilpres lalu. Di antaranya Rocky Gerung yang dipolisikan dalam kasus dugaan penodaan agama terkait pernyataan “kitab suci adalah fiksi”. Selain Rocky, Jack juga tercatat pernah mempolisikan Fadli Zon, Ahmad Dhani, Ferdinand Hutahaean hingga Anies Baswedan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Bermasalah dengan Bos Kaskus, Penyebab Pelapor Anies Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-reaksi-pelapor-anies-soal-rencana-polisi-berikan-waktu-60-hari_m_200343.jpeg" alt="Pelapor Gubernur DKI Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Pelapor Gubernur DKI Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya kini menahan proses penyidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Itu dilakukan karena penyidik menunggu tanggapan Pemprov DKI Jakarta atas rekomendasi Ombudsman RI. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian selaku pelapor kasus mengaku ikut saja dengan rencana penyidik. "Menurut saya bagus dan saya setuju saja. Saya berikan waktu 60 hari," kata dia seperti dikutip JPNN.com Group Jawa Pos, Jumat (30/3). Dia yang juga pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu enggan mencabut laporan terhadap Anies. Dia ingin Polda Metro Jaya tetap melanjutkan kasus tersebut. Sebab dugaan pelanggaran hukum dari pembuatan kebijakan itu dinilai cukup jelas. "Apalagi rekomendasi dari Dirlantas juga diabaikan," sambung dia. Sekalipun Pemprov DKI membuka Jalan Jatibaru Raya, laporan tersebut tetap tidak dicabut. Menurutnya, pembukaan Jalan Jatibaru tak menghilangkan pelanggaran pidana yang dituduhkan.

Begini Reaksi Pelapor Anies Soal Rencana Polisi Berikan Waktu 60 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/laporan-anies-baswedan-belum-ditindaklanjuti-begini-penjelasan-polisi_m_163420.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri belum menindaklanjuti laporan Koordinator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian. Ia melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pidatonya menyinggung soal pribumi di Balai Kota pada Senin (16/10) malam. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, saat ini penyidik belum mengetahui laporan Jack Boyd Lapian yang disampaikan ke <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/27/159662/pekan-depan-syahrini-kembali-dipanggil-bareskrim-polri" target="_blank">Bareskrim Polri</a> terkait dugaan ucapan rasis oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Jadi laporan belum (disampaikan ke penyidik) penerima laporan, nanti laporan disalurkan ke penyidik yang menangani," kata Irjen Pol Setyo Wasisto saat dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Rabu (18/10). Menurut Setyo, saat ini laporan masih dalam sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT), sehingga penyidik Dittipidum Bareskrim Polri belum menerima laporan tertuduh Anies Baswedan. "Saya sudah telepon ke Direktorat Tindak Pidana Umum, tapi belum ada dan belum dia terima, belum disalurkan berarti," ucap Setyo. Lebih lanjut, Setyo menuturkan, nantinya penyidik akan segera menindaklanjuti laporan tersebut jika sudah diterima. "Kalau (sudah) disalurkan baru ditindaklanjuti," jelas Setyo. Sebelumnya diketahui, Koordinator Gerakan Pancasila, Jack Boyd Lapian melaporkan Anies Baswedan terkait kata-kata 'pribumi' yang dianggapnya dapat memecah-belah Pancasila. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan LP/ 1072/X/2017/ tanggal 17 Oktober 2017. Saat melaporkan Anies, Jack didampingi tiga anggota Banteng Muda Indonesia (BMI) DPD DKI Jakarta dengan memakai almamater merah berlambang banteng pada dada bagian kirinya. Jack mengatakan, makna kata pribumi yang disebut Anies diduga bisa memecah-belah keberagaman di Indonesia. Ia pun mempertanyakan makna pribumi yang dimaksud Anies. "Petaka di sini dikatakan Pak Anies pribumi. Pribumi yang mana? Pribumi Arab? Cina? Siapa? Karena saya lihat ini memecah-belah Pancasila. Pada Pancasila tak ada lagi apa bahasamu, apa ras, semua menjadi satu," ucap Jack di Bareskrim Polri, Selasa (17/10). Jack menuduh, Anies melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pada laporannya tersebut, Jack menyerahkan barang bukti berupa berkas lampiran dan video pidato Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/10) malam.

Laporan Anies Baswedan Belum Ditindaklanjuti, Begini Penjelasan Polisi

jack boyd lapian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jack boyd lapian

Berita Terkini

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Jack Lapian-Titi Divonis Bebas

Bermasalah dengan Bos Kaskus, Penyebab Pelapor Anies Jadi Tersangka

Begini Reaksi Pelapor Anies Soal Rencana Polisi Berikan Waktu 60 Hari

Laporan Anies Baswedan Belum Ditindaklanjuti, Begini Penjelasan Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com