<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/IMG-20230525-WA0031_2-2595229008.jpg" alt="Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan." width="100%">
<figcaption>Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah adanya 10 oknum jaksa di Kejari Asahan yang menyalahgunakan jabatan dengan cara meminta uang puluhan juta hingga mobil kepada para terpidana. &rdquo;Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pemberitaan tersebut sampai sejauh ini telah dilakukan klarifikasi atas informasi dan laporan itu,&rdquo; ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Kamis (25/5). Dia mengatakan, klarifikasi itu telah dilakukan kepada pihak yang bersinggungan dengan pemberitaan tersebut. Termasuk klarifikasi terhadap terpidana yang dimaksud dalam pemberitaan. &rdquo;Sampai sejauh ini, belum ditemukan bukti. Bahkan, para terpidana membantah hal tersebut,&rdquo; ucap Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan. Namun demikian, mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang itu mengatakan, apabila ada informasi lain atau bukti, warga dipersilakan menyampaikan ke Kejati Sumut. &rdquo;Kejati Sumut memiliki hotline dan laporan secara tertulis bisa disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),&rdquo; ucap Yos A. Tarigan. Dia mengatakan pemberitaan itu sangat disayangkan karena cenderung menggiring ke opini atau menyampaikan sesuatu tanpa didukung data dan fakta yang kuat. &rdquo;Laporkan dengan data dan fakta yang lengkap, kita akan proses setiap pengaduan yang berkaitan dengan mafia tanah, mafia perkara, atau jaksa nakal. Apabila laporan yang diberikan tidak terbukti akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melaporkan,&rdquo; tutur Yos. Dia menambahkan, proses penanganan sebuah perkara tidak serta merta selesai dalam waktu singkat, akan tetapi butuh proses. &rdquo;Selama proses penanganan perkara ini berlangsung, masyarakat sangat terbuka untuk memberikan sanggah, masukan, atau bukti-bukti baru yang menguatkan,&rdquo; ujar Yos A. Tarigan. Sebelumnya, adanya pemberitaan media online atau daring terkait dugaan 10 oknum jaksa kejaksaan meminta uang bahkan sampai mobil kepada para terpidana.

Kejati Sumut bantah adanya oknum jaksa di Kejari Asahan yang menyalahgunakan jabatan meminta uang hingga mobil kepada para terpidana

Kejati Sumut Bantah Jaksa di Kejari Asahan Minta Uang dan Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/OK-DPD.jpg" alt="Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengapresiasi langkah cepat Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, dalam merespons viralnya oknum jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Sumatera Utara, yang memeras keluarga pelaku tindak pidana narkotika. "Saya apresiasi dan mendukung sikap dan langkah Jaksa Agung dalam rangka untuk langsung menyelesaikan kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara," ucap anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma, saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/5). Atas arahan Jaksa Agung, oknum jaksa pemeras berinisial EKT itu telah dinonaktifkan. Yang bersangkutan bahkan telah dimutasi ke Kejati Sumut untuk menjalani pemeriksaan internal. Menurut Filep, apa yang dilakukan oknum jaksa tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum, termasuk kejaksaan, yang belakangan membaik. Selain itu, mencoreng nama baik lembaga. "Oknum ini tidak hanya membuat satu pelanggaran, tetapi melecehkan institusinya sendiri. Oleh sebab itu, menurut saya, Jaksa Agung harus tegas memeriksa dan kemudian memecatnya sebagai pegawai negeri Kejaksaan Agung dan harus penegakan hukum pidana," tuturnya. "Ini harus dilakukan kepada siapa pun jaksa yang melakukan tindak pidana atau memanfaatkan situasi dari hal-hal yang tidak benar," sambungnya. "Kami harap ada efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung." Lebih jauh, Filep berpendapat, kasus pemerasan tersebut tidak hanya dilakukan EKT. Alasannya, banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasan lainnya, tetapi belum terungkap. Sentor asal Papua Barat ini pun menyarankan kejaksaan melakukan berbagai upaya perbaikan. Misalnya, mengevaluasi kesejahteraan para pegawainya. "Apakah jaksa ini sudah sejahtera? Jangan-jangan karena kesejahteraannya kurang, justru para jaksa memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh uang dari hal-hal yang diilegalkan atau haram," katanya. Kedua, mengevaluasi setiap kasus yang ditangani di setiap daerah. Filep menyarankan pengawasan melibatkan publik. "Keterlibatan publik dalam mengawasi kerja-kerja para jaksa di daerah sangat penting mengingat institusi hukum menjadi salah satu instrumen keadilan yang sangat diharapkan dalam menjaga kualitas negara hukum seperti Indonesia," paparnya. "Jaksa Agung harus terus membina jajarannya. Ini untuk menjaga integritas para jaksa itu," pungkasnya.

Apa yang dilakukan oknum jaksa pemeras itu tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum, termasuk kejaksaan.

Kejagung Berani Pecat Jaksa Pemeras, DPD RI: Agar Ada Efek Jera

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Santoso-Komisi-III-DPR-2778388552.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR, Santoso mengapresiasi langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mencopot Jaksa berinisial EKT karena diduga melakukan pemerasan.&nbsp; "Jika ada jaksa yang melakukan pemerasan sudah sepatutnya dicopot. Karena yang bersangkutan melanggar UU tentang Kejaksaan. Hal itu contoh abuse of power dengan memeras masyarakat dengan&nbsp;jabatannya itu,&rdquo; kata Santoso, Senin (15/5). Sekalipun sudah ada perbaikan dan jumlahnya berkurang, praktik pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat yang berperkara memang belum hilang. Karena kondisi itu, langkah Jaksa Agung yang mencopot oknum jaksa sudah tepat. Hal ini guna menghilangkan kebiasan atau perilaku bermental seperti preman di korps adhyaksa. "Perilaku yang suka memeras orang tentu harus segera ditindak. Karena itu sangat diperlukan tindakan tegas para pimpinan di Kejaksaan Agung termasuk Jaksa Agung terhadap bawahannya yang berperilaku seperti itu," ungkap dia. Semakin gencarnya Kejagung dalam memberantas korupsi diapresiasi Santoso. Namun ini harus diikuti dengan reformasi mental para jaksanya, yang masih menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan ekonomis yang mengarah tindakan korupsi atau gratifikasi. Sebelumnya, berdar viral video di sosial media soal adanya oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) inisial &ldquo;EKT&rdquo; yang meminta sejumlah uang kepada keluarga pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terjadi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).&nbsp; Mersepons hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Ketut Sumedana memasytikan pihaknya telah mencopopt oknum jaksa tersebut.&nbsp; "Saat ini oknum Jaksanya sudah ditarik ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan pengawasan," ujar Sumedana dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Minggu (15/5). Sumedana juga menegaskan, apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan perintah Jaksa Agung, oknum tersebut diproses hukum dan diberikan hukuman yang setimpal. &nbsp;

"Jika ada jaksa yang melakukan pemerasan sudah sepatutnya dicopot. Karena yang bersangkutan melanggar UU tentang Kejaksaan," tegas Santoso.

Komisi III DPR Dukung Kebijakan Kejagung Langsung Copot Jaksa Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aplikasi-pakem-negara-tak-bisa-intervensi-agama-dan-kepercayaan_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanudin dipastikan akan bersikap tegas terkait kasus dugaan pemerasaan Rp 10 miliar yang terjadi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kepada pengusaha Agus Hartono. Jika ada jaksa yang terbukti terlibat, maka akan diseret ke ranah pidana.  "Kalau terbukti itu, Jaksa Agung bakal tegas. Siapapun yang melakukan tindakan itu bila perlu dipidanakan. Kalau sudah dipidana enggak mungkin enggak dipecat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis, (8/12).  Ketut mengatakan, ada tiga oknum jaksa yang dilaporkan Agus Hartono diduga melakukan pemerasan Rp 10 miliar. Namun, dia belum mau membeberkan identitas ketiganya. "Sudah beredar semua kok di media," jelasnya.  Menurutnya, saat ini tuduhan itu baru dugaan. Kejagung, khususnya Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) tengah memeriksa sejumlah Jaksa Kejati Jateng, guna memastikan kebenaran pemerasan tersebut.  "Jadi Pak Jamwas dengan jajarannya sudah turun, sudah hampir semua dilakukan pemeriksaan termasuk tim yang melakukan pemberkasan atas perkara AH (Agus Hartono)," imbuhnya.  Ketut mengatakan, upaya klarifikasi itu terdapat kendala, karena Agus selaku pelapor belum memenuhi undangan pemeriksaan. Jamwas Kejagung memerlukan keterangan Agus dan bukti yang akurat untuk mengusut kasus tersebut.  "Orang yang menuduhkan wajib mereka membuktikan, kalau yang sekarang yang mereka panggil enggak datang bagaimana mereka membuktikan. Tentu setelah kita melakukan pemeriksaan kita bukan mengklarifikasi lagi kan, kita akan menilai bukti kebenaran itu," pungkas Ketut.  Sementara itu, Agus Hartono mengaku sudah memenuhi panggilan Kejagung. Dia menduga Ketut belum mendapat laporan terbaru terkait kasus tersebut.  "Perlu saya luruskan, pernyataan Pak Kapuspenkum tidak up to date. Mungkin Pak Kapuspenkum belum dilaporkan stafnya terkait perkembangan terbaru dari kasus saya," ujar Agus.  Agus mengaku sudah diperiksa langsung oleh pihak Jamwas Kejagung. Dia dikonfrontir dengan Koordinator Jaksa Putri Ayu Wardani, pihak yang disebut melakukan percobaan pemerasan Rp 10 miliar. "Pemeriksanya dari Jamwas Bapak Mustaming dan Pak Andri," tandasnya.  Sebelumnya, oknum penyidik perempuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diduga memeras seorang pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono. Melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, dikatakan percobaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari tiga bank milik pemerintah ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 lalu. Atas ulah itu, Kamaruddin meminta agar oknum tersebut diperiksa dan dicopot.  “Yang bersangkutan sebagai jaksa justru meminta sejumlah uang kepada klien saya yang dikriminalisasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit,” kata Kamaruddin, Jumat (25/11) malam.  Kamaruddin meminta agar oknum yang terlibat percobaan pemerasan untuk dinonaktifkan dan diperiksa.  Dikatakannya, oknum jaksa yang dimaksud yaitu ko0rdinator Pidsus Kejati Jawa Tengah, Putri Ayu Wulandari; mantan Kajati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sekretaris Jampidsus Andi Herman; dan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jawa Tengah, Leo Jimmi Agustinus.  Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akan melakukan pemeriksaan secara internal tentang dugaan tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, Bambang Marsana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap oknum jaksa dimaksud.  "Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan akuntabel serta akan memberikan tindakan tegas bila terbukti oknum jaksa dimaksud melakukan perbuatan tercela dalam penanganan perkara,” ucapnya di sela-sela acara pelepasan Atlet Gulat untuk Kejurnas Puan Maharani Cup ke-l di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/10).  Sementara itu, Sesjampidsus Kejaksaan Agung, Andi Herman mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pemerasan senilai Rp 10 miliar oleh Putri Ayu Wulandari kepada Agus Hartono di Kejati Jawa Tengah. Menurutnya, saat kasus tersebut bergulir, dirinya sudah tak lagi menjadi Kajati Jawa Tengah. "Saya enggak tahu," ucap Andi saat dihubungi, Sabtu (26/11).  Andi mengelak dituding sebagai pihak yang memerintahkan Ayu melakukan pemerasan. Dia merasa namanya dicatut oleh Putri Ayu Wulandari selaku Koordinator Jaksa pada Kejati Jateng.  "Saya tidak tahu. Nama saya dibawa-bawa. Kalau mau konfirmasi, ya sama dia (Putri Ayu Wulandari) saja," ujarnya.

Kejagung Akan Pidanakan Jaksanya, Jika Terbukti Melakukan Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pinangki-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahadiansyah mengatakan, kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapatkan peningkatan kepercayaan publik.  Hal itu karena memiliki kinerja baik dalam penegakan hukum serta pembenahan-pembenahan di internal Kejagung dalam melakukan reformasi birokrasi. Menurut Trubus, penilaian itu tercermin dari data Survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum dalam tugasnya memberantas tindak pidana korupsi menyatakan berkinerja baik.  Sementara itu, kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan, tercatat pada bulan Juli 2020, sebesar 68 persen naik menjadi 71,3 persen pada bulan Oktober 2020.  “Hal yang patut kita apresiasi artinya memang Kejaksaan Agung sudah melakukan pembenahan-pembenahan internal, reformasi birokrasi institusinya, memang ini banyak kasus-kasus yang ditangani, tapi menurut saya memang survei ini juga mengindikasikan bahwa persepsi publik terhadap Kejaksaan Agung sudah mulai membaik,” kata Trubus, Rabu (4/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/09/2020/kejaksaan-agung-periksa-jaksa-pinangki-telusuri-dugaan-pencucian-uang/">Kejaksaan Agung Periksa Jaksa Pinangki Telusuri Dugaan Pencucian Uang</a> <div class="single-meta"></div></li> </ul> Menurut Trubus, meskipun hasil survei menunjukan kenaikan, Kejaksaan Agung didorong agar terus konsisten menjalankan tugasnya secara profesional dan tetap melakukan pembenahan serta bertindak transparan terhadap setiap kasus yang ditanganinya.  “Artinya Kejaksaan Agung harus terus berbenah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.  Kejaksaan Agung periode ini, lanjut Trubus, dinilai sudah menunjukan tata kelola yang akuntabel, koordinasi antar institusi penegak hukum berjalan dengan relatif baik dalam penanganan sebuah kasus seperti halnya kasus Jaksa Pinangki maupun kasus Kebakaran Gedung Kejagung.  “Kemudian juga koordinasi dengan berbagai lembaga itu relatif baik, apa lagi kemudian kasus yang gedung kebakaran itu ternyata memang semata-mata disebabkan oleh human eror, human eror yang tidak ada kaitanya dengan persoalan kasus hukum,” terangnya.  Lebih lanjut, Trubus berharap agar Kejagung lebih optimal dalam hal penanganan-penanganan perkara dan lebih transparan, selain itu juga, memberantas para mafia-mafia atau ‘Jaksa Nakal’ yang dapat mencoreng citra Korp Adhiyaksa tersebut.  “Jadi masih sering selama ini kan di Kejagung ada kesan mafia-mafia perkara yang menyebabkan tercoreng, ini sekarang mulai mereda dalam arti memang pembenahan-pembenahan yang dilakukan  dibawah kepemimpinan Pak Burhanuddin ini banyak mengalami kemajuan kalau menurut saya,” tuntasnya.  Sebelumnya, Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara virtual pada Minggu (25/10). Melalui siaran persnya, Burhanuddin mengatakan, bahwa secara umum kinerja penegak hukum dalam membantu kinerja pemerintah sudah maksimal.  Dia menyontohkan, kinerja Kejaksaan Agung RI misalnya peningkatan kepercayaan publik. Pada bulan Juli 2020, sebesar 68 persen kemudian naik menjadi 71,3 persen.  “Lagi-lagi terkait kemampuan kejaksaan dalam menangani kasus yang heboh. Yang kontroversial, dua hal yang saya catat yaitu dalam mengungkap kasus digaan korupsi  PT Asuransi Jiwaseraya (Persero) dan PT Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia),” ungkapnya.  Dari kinerja penegak hukum tersebut, Burhanuddin mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan kepada seluruh lembaga hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi dalam membantu kinerja pemerintah.  Masyarakat harus membantu semua penegak hukum agar berjalan secara baik. Kalau Kepolisian dan Kejaksaan berhasil memulihkan dengan baik, tidak menurunkan kepercayaan KPK dalam memberantas korupsi.  "Ini tiga lembaga sebagai ujung tombak masyarakat dalam menegakkan hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi,” ungkapnya‎.

Pengamat: Gencar Berantas Jaksa Nakal, Kinerja Kejagung Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Kapuspenkum-Kejagung-Mukri-Imam-Solehudin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah pusat. Itu pula yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di pembukaan Rakornas Indonesia Maju di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Menurut dia, penegak hukum korup bisa mengganggu pembangunan investasi di daerah.   Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan, lembaganya mendukung penuh visi misi presiden dalam hal peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, para pimpinan akan menindak tegas jajarannya yang bermain-main dengan kedudukannya.  "Pimpinan Kejaksaan RI menyatakan tidak akan mentolelir dan akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan RI," kata Mukri saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (14/11).  Mukri menuturkan, pimpinan Kejaksaan Agung tak ingin pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan malah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh Kepala Daerah baik itu Gubernur, Walikota, maupun Bupati tidak memenuhi permintaan oknum kejaksaan yang nakal.  "Tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan atau barang termasuk intimidasi, intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di Iingkungan Pemerintah Daerah," imbuhnya.  Pemerintah daerah diminta berbuat tegas kepada oknum Kepala Kejaksaan tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Pegawai Kejaksaan atau pihak-pihak lain yang mengatasnamakan personil Kejaksaan RI. Bagi yang merasa diperas atau diminta proyek untuk segera membuat laporan kepada Kejaksaan RI.   Laporan yang dibuat harus disertai dengan data identitas pelapor, identitas terlapor, kronologis kejadian serta data pendukung yang relevan. Hal itu dibutuhkan untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penanganan pengaduan.  "Kami akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor sepanjang laporan diIakukan berdasarkan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Mukri.

Kejagung Minta Kepala Daerah Laporkan Oknum Kejaksaan yang Minta Jatah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT-JAKSA-AGUNG-KE-KPK-ali1.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) berjabat erat komando usai memberikan keterangan, Jumat (8/11/2019) di gedung KPK Jakarta. Kunjungan Jaksa AGung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) berjabat erat komando usai memberikan keterangan, Jumat (8/11/2019) di gedung KPK Jakarta. Kunjungan Jaksa AGung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyambut gembira jika semakin banyak pihak yang mengawasi kinerja anak buahnya. Selain itu, dia berjanji mengevaluasi program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).  Burhanuddin pun pasrah bila ada jaksa-jaksa yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, penangkapan tersebut adalah bentuk seleksi alam untuk masa depan lebih baik.  ”Kami juga akan membina nanti apa yang sudah terjadi (untuk) jadikan contoh agar (ada efek, Red) jera bagi yang lain,” katanya di sela-sela kunjungan ke gedung KPK di Jakarta kemarin (8/11).  Khusus terkait TP4, Burhanuddin mengakui bahwa tim pengawasan pengadaan barang dan jasa yang merupakan produk jaksa agung sebelumnya itu terindikasi banyak kebocoran. Kebocoran itulah yang ditengarai dimanfaatkan oknum-oknum jaksa nakal untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok. ”Saya akan coba buat analisis (soal TP4),” ungkap mantan Jamdatun (jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara) tersebut.  Burhanuddin menyatakan, pihaknya akan meminta pendapat pakar sebagai bahan pertimbangan membubarkan atau tetap melanjutkan TP4 di masa mendatang. Pertimbangan itu juga penting untuk menentukan apakah TP4 tetap dilanjutkan dengan mengubah nama dan meningkatkan pengawasannya. ”Tentunya saya tidak bisa sendiri,” tuturnya.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan bahwa pihaknya berupaya membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya dengan menyerahkan oknum jaksa nakal yang tertangkap KPK seperti kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.  ”Itu bukan diambil alih, tapi kami koordinasikan dan kami menyerahkan kepada Kejaksaan Agung. Ada beberapa pertimbangan. Satu karena Kejagung sanggup untuk melaksanakan,” ujar Laode.  Sementara itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai evaluasi terhadap Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tersebut merupakan langkah awal cukup baik yang diambil periode baru Kejagung. Apalagi melihat beberapa kasus yang sempat muncul di kalangan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2019/jaksa-agung-tak-akan-bela-anak-buahnya-yang-tersandung-perkara-di-kpk/">jaksa</a> selama berjalannya TP4D. Namun bukan berarti menghilangkan program. ”Program ini harus ada kesinambungan karena mempertaruhkan trust atau kepercayaan masyarakat,” tutur Ketua Komjak Barita Simanjuntak kemarin.  Barita menilai program TP4D harus dilihat dari dua arah. Di satu sisi, masyarakat perlu mengapresiasi karena penyelenggara pemerintah dan proyek strategis nasional mengalami percepatan dan bisa dicapai tepat waktu. Triliunan rupiah anggaran juga dapat terserap dengan lebih efisien dan tepat sasaran.  Di sisi lain, tetap ada dugaan penyalahgunaan jabatan dan faktor-faktor <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2019/sambangi-kpk-jaksa-agung-ingin-tingkatkan-penanganan-korupsi/">pelanggaran hukum</a> lainnya. ”Ada dugaan praktik cawe-cawe dan faktor nonhukum yang memengaruhi. Misalnya biaya-biaya tinggi di luar anggaran atau oknum organisasi tertentu,” lanjutnya.  Evaluasi itu, menurut Barita, harus menjadi titik balik untuk perbaikan TP4D dan memaksimalkan manfaat program tersebut. ”TP4D ini bentuk pencegahan sehingga harus lebih responsif terhadap program pemerintah. Bukan menghilangkan, tetapi upgrade program itu,” imbuhnya.  Kejagung perlu melihat berbagai aspek dalam evaluasi tersebut. Bukan hanya pada penegakan hukum saja, tetapi juga pada penyelenggara negara.

Jaksa Agung Persilakan KPK Tangkap Anak Buahnya yang Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peras-sejumlah-kades-oknum-jaksa-gadungan-ini-diinterogasi-lalu_m_153339.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - MH, seorang oknum pegawai Kejaksaan Negeri Barito Utara (Batara) Kalimantan Tengah, kini tak bisa berbuat apa-apa. Ini terjadi setelah aksi nakalnya menyamar sebagai jaksa untuk memeras sejumlah kepala desa, dilawan oleh para kades dan camat setempat. Ihwal adanya kejadian ini, awalnya, ia mengaku sebagai jaksa dan meminta-minta uang ke sejumlah kades. Melihat perilaku yang tak terpuji tersebut, para kades geram begitu juga Camat Gunung Timang Syahmiludin. Hal ini lantaran ada beberapa kades yang takut dan akhirnya memberikan sejumlah uang kepada MH. &ldquo;Berdasarkan pengakuan dari para kades, oknum tersebut menghubungi dengan mengatasnamakan Jaksa Gunawan. Sementara sebagian kades ini tidak memahami tugas dan fungsi kejaksaan, sehingga mereka pun langsung ketakutan,&rdquo; ujar Syahmil, Jumat (25/8) seperti dilansir Kalteng Pos (JawaPos Group). Adapun kades-kades yang pernah dihubunginya yakni Kades Batu Raya I, Batu Raya II, Tongka, Payang Ara, Sangkorang, Rarawa, Jaman dan Kandui. &rdquo;Malam tadi (Kamis, 24/8) kades dihubungi dan ditunggu di Hotel Walet. Setelah yang bersangkutan datang langsung di interogasi Camat Gunung Timang,&rdquo; kata Bambang Ali Topan, Kades Tongka. Saat dinterogasi, awalnya, MH mengaku bernama Jaksa Gunawan. Setelah diancam akan dilaporkan ke kejaksaan dan kepolisian, pelaku bersujud dan memohon agar tidak dilaporkan. Akhirnya mengaku bukan dari kejaksaan dengan menyebutkan nama aslinya berinisial MH. Oknum itu dilepas karena yang bersangkutan mengaku istrinya sedang sakit di rumah, sehingga memunculkan rasa iba atau perrasaan kasihan dari para kades dan Camat Gunung Timang. Terpisah, Kajari Batara, Basrulnas menegaskan, jika tidak ada jaksa bernama Gunawan di lembaga yang dipimpinnya. &ldquo;Lihat saja di papan struktur kejaksaan,&rdquo; jelasnya. Dia pun tidak mengira kalau pelakunya adalah seorang oknum pegawai di kejaksaan. &ldquo;Nanti yang bersangkutan akan diperiksa apalagi dia membawa-bawa nama jaksa,&rdquo; tegasnya. Dia mengimbau kepada para kades, apabila ada yang membawa nama oknum jaksa dan melakukan pemerasan agar dilaporkan saja. Apalagi kalau sampai menjadi korban. &ldquo;Ini negara hukum harus dilaporkan, bila ada tindakan tidak menyenangkan. Oknum yang bersangkutan pernah menjadi bendahara, karena ditemukan ada ketidak beresan akhirnya dipindah ke bagian lain,"pungkasnya.

Peras Sejumlah Kades, Oknum Jaksa Gadungan Ini Diinterogasi Lalu...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jleb-politisi-ppp-ini-ibaratkan-jaksa-nakal-kaya-tikus-di-dalam-rumah_m_151224.jpeg" alt="Kantor Kejaksaan Agung RI" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Agung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah mengibaratkan jaksa nakal ini seperti tikus di dalam rumah.&nbsp; Namun, Mantan Ketua Panja RUU Kejaksaan Agung itu masih yakin jaksa nakal itu jumlahnya tidak seberapa. Karena masih banyak jaksa yang handal seperti Baharuddin Lopa. Cuma memang ada oknum-oknum.&nbsp; &ldquo;Ya kayak tikus dalam rumah. (Tapi) enggak banyak juga. Jaksa yang kayak itu kan bisa dihitung jari," kata anggota Komisi III DPR ini, Selasa (15/8). Beberapa waktu terakhir, Kejaksaan memang tengah disorot. Pasalnya, banyak jaksa yang ditangkap KPK karena terlibat suap.&nbsp; Bahkan, yang teranyar, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya ditangkap KPK atas dugaan penerimaan suap untuk menghentikan pengusutan dugaan kasus korupsi dana desa. Karena yakin jumlah jaksa nakal sedikit, Dimyati tidak setuju kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dipangkas.&nbsp; Menurut legislator asal Banten itu, kewenangan tersebut tetap diperlukan agar jaksa paham alur penyelidikan perkara. Karena, jika kewenangan jaksa melakukan penyidikan dihapus, dia khawatir akan berbahaya.&nbsp; "Sekarang saja ini di penyidikan kalah di pra peradilan, apalagi di penuntutan. Kewenangan sudah bagus. Hanya perlu diperkuat pengawasannya," katanya.

Jleb, Politisi PPP Ini Ibaratkan Jaksa Nakal Kaya Tikus di Dalam Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buahnya-terus-ditangkap-kpk-jaksa-agung-diminta-revolusioner_m_148925.jpeg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bukan hanya instrospeksi diri, Jaksa Agung diminta untuk revolusioner di bidang pengawasan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. "Jaksa agung perlu inisiatif yang lebih dalam. Revolusioner," sebutnya saat ditemui di The Stone Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/8). Pengawasannya bisa dengan membuka hotline atau kotak pengaduan masyarakat tentang perilaku jaksa yang suka meminta uang terhadap sebuah perkara yang ditangani Kejaksaan. Namun pengaduan itu tetap harus di pilah. "Bikin hotline ke masyarakat dan hanya diketahui oleh tim kejaksaan secure. Jaksa yang baik kan banyak. Punya tim, itu yang pilah. Kalau ada yang mencurigakan, itu diawasi terus," saran Arsul. Jika ada pengaduan dan gerak-gerik oknum kejaksaan itu benar mencurigakan, selanjutnya kata dia dibentuk satgas khusus untuk melakukan OTT internal sendiri. "Misal ada masyarakat diperas oleh kejaksaan, malah transaksinya didorong berjalan dengan jaminan yang menyerahkan itu tidak bisa dikenai pasal suap dong. Jadi harus dilindungi. Kemudian ditangkap sendiri," jelas sekretaris jenderal PPP itu. Nah, yang melakukan OTT katanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). "Jadi sudah saatnya Jaksa Agung dilevel pengawasan (jamwas) itu dilakukan OTT sendiri dari pada di-OTT KPK terus," singgung Arsul. (dna/JPG)

Anak Buahnya Terus Ditangkap KPK, Jaksa Agung Diminta Revolusioner

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaksa nakal

Berita Terkini