<p><strong>Penerbit:</strong> <strong>PT Jawa Pos Grup Multimedia</strong></p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksi JawaPos.com</strong><strong> :</strong></p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Agustinus Edy Pramana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Ilham Safutra<br><strong>Koordinator Liputan:</strong> Valentinus Bintang Pradewo</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksional:</strong><br><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan.<br><strong>Asisten Redaktur: </strong>Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan<strong><br>Editor Evergreen:</strong> Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari<br><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga.<br><strong>Fotografer: </strong>Dery Ridwansah</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Koordinator Daerah:</strong><br><strong>JP Tangsel :</strong> Hendra Eka Syahputra<br><strong>JP Cirebon :</strong> Latu Ratri Mubyarsah<br><strong>JP Bogor. &nbsp; :</strong> Bayu Putra</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Non Redaksional:</strong><br><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja.<br><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda<br><strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara<br><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta<br><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira<br><strong>SEO &amp; Data Analis:</strong> Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad<br><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Account Executive:</strong><br><strong>Surabaya :</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani.<br><strong>Jakarta.&nbsp; &nbsp; :</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana</p>

redaksi

privacy-policy

<p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3><strong>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</strong></h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol><p><br></p>

pedoman-konten-ai

<p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p>

kontak

<p>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207<br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com<br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p>

info-iklan

<h3><strong>Tentang Kami</strong></h3><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik PT. <strong>JawaPos Group Multimedia dan </strong>Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital PT. <strong>JawaPos Group Multimedia</strong>, <strong>JawaPos.com</strong> mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan <strong>JawaPos.com</strong> sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, <strong>JawaPos.com</strong> juga terhubung dengan ekosistem digital <strong>PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group</strong>, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p>

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/jalan-rusak-di-lampung-1587399835.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Zulkifli Hasan saat meninjau jalan rusak parah di Lampung." /> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPD RI, Amirul Tamim mengusulkan pemerintah pusat agar membuat kebijakan desa wajib menggunakan aspal beton untuk benahi jalan. Hal ini dia sampaikan karena belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah untuk memanfatkan aspal asli Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Amirul, Presiden Jokowi sudah pernah berkunjung ke Buton dan mengungkapkan untuk menyetop impor aspal. "Kan 74 ribu jumlah desa, Pak Presiden tahun ini pernah ke Buton melihat aspal, tetapi hingga hari ini belum ada langkah-langkah untuk bagaimana memberdayakan aspal itu," kata Amirul Tamim dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saran saya mungkin kita bisa mulai dengan dana desa. Katakanlah ada kebijakan pemerintah pusat mewajibkan 74 ribu desa itu untuk (benahi) jalan desanya menggunakan aspal Buton," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut DPD Dapil Sulawesi Tenggara berharap, bahwa 74 ribu desa di Indonesia bisa mengalokasikan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah pusat untuk membenahi jalan. Misalkan dua kilometer per desa, kata dia, sehingga ke depan bisa meminimalkan impor aspal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sudah bisa kita kelola dengan teknologi yang sederhana bu, itu bisa digunakan untuk aspal di desa kalau 74 ribu desa (diwajibkan) dua kilometer satu desa tiap tahun kali 74 ribu, besar juga itu. Sehingga kita tidak perlu menggunakan bahan-bahan (aspal) dari luar," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas akan memberikan waktu selama dua tahun untuk memberhentikan impor aspal. Alasannya karena Indonesia saat ini memiliki deposit aspal di Pulau Beton, Sulawesi Tenggara, mencapai 662 juta ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, dulunya aspal di Buton pernah diolah, tetapi kemudian stop karena alasan aspal impor lebih murah. "Sehingga yang terjadi 95 persen aspal kita ini aspal impor. Padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Dua tahun lagi, saya beri waktu, stop yang namanya impor aspal. Harus semuanya disuplai dari Pulau Buton," kata Jokowi saat membuka Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Jokowi menawarkan kepada para investor untuk membangun industri aspal di Pulau Buton. Menurutnya, stok aspal dalam negeri di Buton masih akan bertahan hingga 120 tahun mendatang. Kondisi ini justru seharusnya memungkinan Indonesia menjadi eksportir aspal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kesempatan bapak-ibu semuanya kalau ingin investasi, segera bangun industri aspal di Buton. Pasarnya jelas ada di dalam negeri dan sebagian bisa diekspor," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Misalkan dua kilometer per desa, kata dia, jalan desa dibenahi dengan aspal beton. Ssehingga ke depan bisa meminimalkan impor aspal.

Pemerintah Pusat Diminta Bikin Kebijakan Desa Wajib Gunakan Aspal Beton untuk Benahi Jalan

<p>&nbsp;</p> <p> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/jalan-rusak-di-lampung-1587399835.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Zulkifli Hasan saat meninjau jalan rusak parah di Lampung." /> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah meninjau ruas jalan Sp. Korpri-Purwotani atau jalan akses Tol Itera/Kotabaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau kerusakan pada ruas jalan Simpang Kota Gajah - Simpang Randu, Provinsi Lampung, (5/5).</p> <p>Presiden Jokowi mengatakan, masyarakat harus tahu bahwa penanggungjawab pengelolaan jalan berbeda tergantung jenis jalannya. (Pelaksana kewenangan) jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten/kota oleh bupati dan wali kota.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah," kata Presiden Jokowi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Setelah meninjau secara langsung kondisi jalan daerah di Lampung, Presiden Jokowi mengatakan dirinya sudah memerintahkan Menteri PUPR untuk segera melakukan lelang pekerjaan.</p> <p>"Tapi nanti ada beberapa ruas yang masih menjadi tanggungjawabnya Gubernur dan Bupati. Jangan semuanya ditangani Pemerintah Pusat," ujar Presiden Jokowi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Menteri Basuki mengatakan perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan menigkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Kita akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini, sehingga Juni sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya," tutur Menteri Basuki.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Menurut data tahun 2022, Provinsi Lampung memiliki 99 ruas jalan provinsi sepanjang 1.693 km dengan kondisi mantap 77 persen, serta 6.591 ruas jalan kabupaten sepanjang 17.774 km dengan kondisi mantap 50 persen. Adapun jalan nasional di Lampung sepanjang 1298 km dengan kemantapan 95 persen.</p> <p>Saat ini ada 15 ruas jalan daerah di Lampung yang telah diusulkan untuk dapat ditangani melalui Inpres Jalan Daerah, termasuk ruas Kota Gajah - Simpang Randu yang ditinjau Presiden hari ini. Ruas sepanjang 29 km tersebut merupakan jalan provinsi sebagai penghubung lintas tengah dan lintas timur Trans Sumatra di Provinsi Lampung yang mendukung kawasan pertanian dan tambak udang.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) Lampung Susan Novelia, dan Kepala BBPJN Jawa Tengah - D.I Yogyakarta Rien Marlia.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Anggarannya Rp 800 juta.

Menteri Basuki: Pekerjaan Perbaikan Jalan Lampung Segera Dimulai

<div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/jokowi-ke-lampung-1382902140.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan meninjau infrastruktur di Lampung yang banyak dikeluhkan warga, salah satunya jalan berlobang." /> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berganti mobil saat melewati jalan rusak di Lampung, Jumat (5/5). Sebab, terdapat indikator yang menyala saat Jokowi menumpangi mobil kepresidenan bermerek&nbsp;Mercedec Benz S600 Guard W221 melewati jalan berlubang di Lampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat melewati jalan bergelombang pada Jumat pagi itu, Presiden pakai mercy. Lalu sampai ada indikator yang menyala pada mobilnya," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Paspempres menyarankan agar Presiden Jokowi berganti mobil. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko perjalanan kepala negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga kata Paspampres sebaiknya tak usah ambil risiko. Sehingga Presiden ganti mobil sejenis Jeep," ungkap Bey.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ternyata Presiden Jokowi tidak melintasi jalur yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dalam kunjungan kerjanya pada hari ini, Jumat (5/5). Kepala negara lebih memilih jalan yang rusak untuk dilewati dengan mobil kepresidenan yang ditumpanginya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden tidak mau menggunakan jalur yang sudah dijadwalkan. Sebab itu kondisinya sudah lebih baik. Bukan baik sepenuhnya diperbaiki, tetapi ada perbaikan sedikit yang tidak permanen," ucap Beym</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi lebih memilih jalur yang belum diperbaiki. Hal ini untuk mengecek langsung terkait kabar jalan rusak di Lampung, setelah viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden mau menggunakan jalur jalan yang memang kondisinya belum diperbaiki. Jadi jalur yang berbeda dari yang dijadwalkan semula," ujar Bey.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bey, itu dilakukan untuk bisa merasakan langsung kondisi jalan rusak di Lampung. Hal itu juga untuk bisa merasakan keluhan masyarakat, atas rusaknya infrastruktur jalan di Lampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya supaya bisa merasakan seperti apa kondisinya melewati jalan rusak di Lampung. Sebab masyarakat kan jenis kendaraannya beda-beda ya, mobil, motor, angkot dan lain-lain. Supaya bisa meresakan bagaimana yang masyarakat keluhkan," ujar Bey.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Usai berkunjung ke Lampung,&nbsp;Presiden Jokowi memastikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di Lampung. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah pusat, khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar, untuk 15 ruas jalan termasuk ini," ucap&nbsp;Jokowi saat meninjau Jalan Raya Seputih Raman, Kabupeten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengungkapkan, tidak semua jalan rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR. Menurutnya, Pemprov Lampung dan pemerintah daerah akan turut membantu.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Saat melewati jalan bergelombang pada Jumat pagi itu, Presiden pakai mercy. Lalu sampai ada indikator yang menyala," ucap Bey.

Lewati Jalan Rusak di Lampung, Presiden Sempat Berganti Mobil karena Indikator Menyala

<div dir="auto"> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/jalan-berlubang-lampung-1710339219.jpg" alt="Sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)." /> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak melintasi jalur yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dalam kunjungan kerjanya pada hari ini, Jumat (5/5). Kepala negara lebih memilih jalan yang rusak untuk dilewati dengan mobil kepresidenan yang ditumpanginya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden tidak mau menggunakan jalur yang sudah dijadwalkan. Sebab itu kondisinya sudah lebih baik. Bukan baik sepenuhnya diperbaiki, tetapi ada perbaikan sedikit yang tidak permanen," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi lebih memilih jalur yang belum diperbaiki. Hal ini untuk mengecek langsung terkait kabar jalan rusak di Lampung, setelah viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden mau menggunakan jalur jalan yang memang kondisinya belum diperbaiki. Jadi, jalur yang berbeda dari yang dijadwalkan semula," ucap Bey.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bey, itu dilakukan untuk bisa merasakan langsung kondisi jalan rusak di Lampung. Hal itu juga untuk bisa merasakan keluhan masyarakat, atas rusaknya infrastruktur jalan di Lampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya supaya bisa merasakan seperti apa kondisinya melewati jalan rusak di lmpung. Sebab masyarakat kan jenis kendaraannya beda-beda ya, mobil, motor, angkot dan lain-lain. Supaya bisa meresakan bagaimana yang masyarakat keluhkan," papar Bey.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai berkunjung ke Lampung,&nbsp;Presiden Jokowi memastikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di Lampung. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Pemerintah pusat, khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar, untuk 15 ruas jalan termasuk ini," ucao Jokowi saat meninjau Jalan Raya Seputih Raman, Kabupeten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengungkapkan, tidak semua jalan rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR. Menurutnya, Pemprov Lampung dan pemerintah daerah akan turut membantu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati jangan semua nya pemerintah pusat," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara menegaskan, terdapat tanggung jawab pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur di daerah. Sebab, roda prekonomian akan tergerak dari baiknya infrastruktur di setiap wilayah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang rusak seperti yang kita lihat sekarang. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur dan jalan di kabupaten itu ada di bupati-nya," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

"Presiden mau menggunakan jalur jalan yang memang kondisinya belum diperbaiki. Jadi, jalur yang berbeda dari yang dijadwalkan semula".

Hayoloh Kecele! Ternyata Presiden Jokowi Tak Lewat Jalur yang Disiapkan Pemprov Lampung