<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/IMG-20250920-WA0056-1173993435.jpg" alt="Kemacetan Parung Panjang yang di sebabkan truk tambang di kawasan Jalan Moh Toha, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kemacetan Parung Panjang yang di sebabkan truk tambang di kawasan Jalan Moh Toha, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ahmad Gozali, Sekretaris Jende&shy;ral Asosiasi Transporter Ta&shy;ngerang-Bogor (ATTB) mendesak sekaligus menantang Pemprov Jawa Barat untuk serius membangun jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang Bogor dan sekitarnya. Jalur khusus tambang itu diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang. Supaya tidak terjadi lagi ketegangan antara truk tambang dengan masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. ATTB mengatakan, apabila Pemprov Jawa Barat keberatan terkait pendanaan untuk pembangunan jalan khusus tambang yang menelan angka cukup besar, Gubernur Dedi Mulyadi dan jajarannya tidak perlu pusing memikirkan anggaran.&nbsp; Pasalnya, sudah ada investor yang siap untuk membiayai pembangunan jalan khusus tambang. Asalkan regulasinya dibantu atau difasilitasi pemerintah Provinsi Jabar. "Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sanggup membiayai jalan khusus tambang, sudah ada investor yang siap bangun," kata Ahmad Gozali dalam kunjungannya ke kantor JawaPos.com, Senin (6/10). Saat diberi penegasan soal pengakuannya sudah ada investor yang siap untuk membiayai jalan, Gozali mengaku pernyataannya ini dapat dipertanggung jawabkan.&nbsp; Bahkan, pihak investor sudah melakukan kalkulasi estimasi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan khusus tambang, dan siap dibangun selama ada political will dari Pemprov Jawa Barat. "Sebenarnya investor sudah siap bangun sejak beberapa tahun lalu, cuma ada tarik menarik kepentingan akhirnya tidak jadi," kata Gozali. Kesiapan untuk jalur khusus tambang bukan hanya dari sisi investor. ATTB mengaku pihaknya mewakili pengusaha transportasi pertambangan juga siap untuk membayar setiap kali melintasi jalan khusus tambang. "Pengusaha siap bayar Rp 100 ribu (setiap kali melintas)," tegas Ahmad Gozali.

Ahmad Gozali dari ATTB mendesak Pemprov Jabar untuk membangun jalan khusus tambang, investor siap biayai jika regulasi difasilitasi.

Pak Gubernur KDM, ATTB Sebut Calon Investor Jalan Tambang Sudah Ada, Kalau Serius Mau Bikin Jalur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0789-1636847152.jpg" alt="SAMPAIKAN TUNTUTAN: Pendemo mendesak pemerintah membangun jalan khusus tambang di Parung Panjang. Aksi demo di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11)." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN TUNTUTAN: Pendemo mendesak pemerintah membangun jalan khusus tambang di Parung Panjang. Aksi demo di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah insiden kecelakaann lalu lintas antara truk dengan beberapa mobil pribadi yang menewaskan seorang sopir pada Selasa (14/11) lalu, ajakan demontrasi untuk menuntut penertiban operasional truk di Parung Panjang makin masif. Pasalnya, sebelum kejadian itu ada beberapa kasus serupa yang menelan banyak korban jiwa. Hanya saja kecelakaan Selasa malam itu membuat lalu lintas di jalan Parung Panjang Raya tidak bergerak sama sekali. Perjalanan warga tertahan dari perbatasan Kabupaten Tangerang-Kabupaten Bogor. Tertahan di perbatasan, perjalanan yang semestinya ditempuh 20 menit berubah dua jam. Pasalnya, tidak ada satu pun kendaraan bisa bergerak. Lalu lintas terkunci. Satu truk dan melintang di jalan. Beberapa mobil terperosok ke drainase akibat benturan keras dengan truk setelah kecelakaan. Hal itu membuat badan jalan tertutup. Sementara, di belakangnya sudah ada puluhan truk yang sudah terlanjur ambil badan jalan untuk melintas ke arah Tangerang. Begitu juga dari arah Tangerang, perjalanan pengendara tertahan karena lajur jalan tertutup habis. Tidak bisa buka tutup. Sebab dari arah berlawanan truk sudah terlanjur masuk tetapi tidak bisa melaju. Mirisnya lagi korban pada malam tidak bisa langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sebab, ambulans yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Ambulans tertahan kemacetan dari arah jembatan perbatasan Bogor-Tangerang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0739-2105197022.jpg" alt="AKSI DAMAI: Massa saat berunjuk rasa di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11)." width="100%">
<figcaption>AKSI DAMAI: Massa saat berunjuk rasa di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11).</figcaption>
</figure> Senin pagi (20/11) sekitar pukul 10.00, ratusan warga sudah hadir di depan kantor Kecamatan Parung Panjang untuk menggelar aksi damai. Mereka datang atas seruan dari sejumlah kelompok masyarakat, baik secara langsung maupun lewat daring media sosial. Ada peserta aksi juga yang berseragam sekolah. Masa itu dikomandoi oleh kelompok yang menamakan diri Parungpanjang Bersatu. Ketua Parungpanjang Bersatu Tb. Ule Sulaeman mengatakan, ada empat tuntutan dari masyarakat Parung Panjang atas operasional truk tambang yang belakangan ini semakin semrawut. Pertama, laksanakan secepatnya perubahan peraturan bupati (perbup) nomor 120 tahun 2021 tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Yaitu tentang penerapan jam operasional truk yang dimulai dari pukul 22.00 hingga 05.00. Kemudian pemasangan beberapa portal yang dijaga langsung oleh jajaran dinas perhubungan (dishub). Kedua, perbaiki jalan rusak akibat dilintasi truk-truk besar dengan tonase melebihi kapasitas. Kondisi jalan di Parung Panjang sangat memiriskan. Hancur dan rusak parah. Ada lobang besar. Jangan mobil kecil, truk aja berusaha menghindari lobang itu karena saking besarnya lobang tersebut. Ketika hujan jalan berlumpur, kala panas terik sangat berdebu. "Ketiga, jalan tambang yang dijanjikan oleh (gubernur Jawa Barat kala itu) Ridwan kamil enam tahun lalu harus segera direalisasikan. Pemprov harus punya harga diri dengan janjinya. Harus punya integritas dan keberanian," tantang Tb. Ule. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013298713/bupati-bogor-atur-truk-di-parung-panjang-petugas-diminta-konsisten-jalani-perintah-perbup">Bupati Bogor Atur Truk di Parung Panjang, Petugas Diminta Konsisten Jalani Perintah Perbup</a> Menurut Ule, tidak ada solusi jangka panjang selain jalan tambang. Alasannya, tambang pasir dan batu di perbukitan kawasan Parung Panjang dan sekitarnya selalu ada dan terus berlangsung. Hasil-hasil tambang itu menjadi material utama untuk proyek strategis nasional dan proyek-proyek swasta lainnya. Tuntutan keempat, kata Ule, masyarakat meminta Pemkab Bogor dan jajaran lainnya untuk menugaskan aparatur yang yang berintegritas keberanian untuk membenahi permasalahan Parung Panjang. Terutama masalah jalan provinsi yang menjadi jalan tambang selama puluhan tahun. Massa mengancam jika tuntutanya tidak direspons dengan baik oleh pemerintah, maka dua minggu mendatang mereka hadir lagi dalam jumlah lebih banyak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0822-2629215988.jpg" alt="Camat Parung Panjang Icang Aliudin (berkacamata) diamankan petugas dari anakistis pendemo di Parung Panjang, Senin (20/11)" width="100%">
<figcaption>Camat Parung Panjang Icang Aliudin (berkacamata) diamankan petugas dari anakistis pendemo di Parung Panjang, Senin (20/11)</figcaption>
</figure> Aksi damai Senin siang sempat berlangsung ricuh beberapa menit. Massa menuntut Camat Parung Panjang Icang Aliudin menemui mereka dan mendengarkan aspirasi. "Kemarin di medsos menantang warga hadir dan bertindak. Kini kami hadir, tapi Camat tidak memperlihatkan batang hidung," ujar salah seorang peserta aksi. Berselang beberapa waktu lama, Icang memang hadir. Namun, kehadirannya tidak membuat masa jadi tenang malah memicu anarkistis. Massa kesal dengan cara omongan Camat yang mengajak warga jadi preman untuk melawan sopir truk. Sebetulnya, persoalan Parung Panjang sudah menjadi perhatian dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Sehari sebelum demo, Minggu (19/11) Bey Machmudin hadir bersama Bupati Bogor Iwan Setiawan ke Parung Panjang untuk mencari solusi atas persoalan jalan rusak dan operasional truk di Parung Panjang. Pertemuan itu hanya menguatkan solusi yang diputuskan Iwan Setiawan, yaitu merevisi Perbup nomor 120 tahun 2021 tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Salah satu isinya, yakni truk boleh keluar dari kantong parkir dan melintas di Jalan Parung Panjang Raya pada pukul 22.00 hingga 05.00. Setelah itu truk tidak boleh melintas. Mereka pun harus parkir di kantong-kantong parkir. Bukan di badan jalan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0849-1487734638.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI: Ratusan warga hadir di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk ketegasan petugas terhadap truk nakal." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI: Ratusan warga hadir di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk ketegasan petugas terhadap truk nakal.</figcaption>
</figure> Sementara, terkait demo Senin (20/11) Bey Machmudin tidak memberikan komentar. Pesan yang dikirimkan JawaPos.com tidak dibalas. Panggilan telepon pun tidak direspons hingga berita ini dirilis. Dikutip dari laman Pemrov Jabar, Jabarprov.go.id, Bey Machmudin menegaskan bahwa terkait adanya dugaan "permainan" atau pungutan liar oleh oknum aparat terhadap sopir truk, pihaknya sudah menyiapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jabar. Satgas itu akan bertindak cepat, jika ada bukti pungli di kawasan Parung Panjang. "Kami ada Satgas Saber Pungli. Jadi, silakan dikirimkan kepada kami buktinya, nanti tim akan bergerak cepat. Ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang akan segera menindaklanjuti," ujarnya.

ratusan warga sudah hadir di depan kantor Kecamatan Parung Panjang untuk menggelar aksi damai. Masa itu dikomandoi Parungpanjang Bersatu.

Tidak Ada Solusi selain Jalan Khusus Tambang di Parung Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-103906-2097767183.jpeg" alt="MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir." width="100%">
<figcaption>MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persoalan operasional truk yang memicu ketegangan antara warga dengan sopir truk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Dilansir dari laman Pemrov Jabar, Jabarprov.go.id, Bey Machmudin melakukan pengecekan langsung ke Jalan Parung Panjang, Minggu (19/11). Bey Machmudin mengaku datang ke Parung Panjang untuk merespons keluhan masyarakat Bogor terkait kesemrawutan di Jalan Parung Panjang. Sebab jalan yang menghubungkan Jawa Barat dengan Banten itukerap dilintasi truk-truk besar hingga berpotensi terjadinya kecelakaan. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres itu menuturkan, pihaknya akan memberlakukan jadwal khusus untuk truk-truk besar. Truk itu hanya boleh melintas di Jalan Parung Panjang dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Pembatasa itu untuk menekan volume kendaraan besar melintas di Jalan Parung Panjang. Tak hanya memberlakukan jadwal khusus, Bey menegaskan, truk besar juga dilarang parkir di luar waktu yang disepakati. "Parkir pun tidak boleh di sini. Warga mengeluhkan kadang-kadang mereka mencuri start, jam lima atau enam sore, mereka datang ke sini untuk parkir. Itu juga mengganggu. Mohon diperhatikan betul," ungkapnya. Terkait adanya dugaan adanya "permainan" atau pungutan liar oleh oknum aparat terhadap sopir truk, Bey mengaku sudah menyiapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jabar. Satgas itu menegaskan akan bertindak cepat, jika ada bukti pungli di kawasan Parung Panjang. "Kami ada Satgas Saber Pungli. Jadi silakan dikirimkan kepada kami buktinya, nanti tim akan bergerak cepat. Ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang akan segera menindaklanjuti," ujarnya.

Persoalan operasional truk yang memicu ketegangan antara warga dengan sopir truk di Parung Panjang, direspons Pj Gubernur Jawa Barat.

Respons Masalah Kesemrawutan Truk di Parung Panjang, Pj Gubernur Jabar Siapkan Tim Saber Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/ridwan-kamil-di-bogor-2697418563.jpeg" alt="Gubernur JabarRidwan Kamil (kanan) dan tokoh masyarakat Bogor sekaligus Wakil Ketua DPD Golkar Jabar Ade Rohandi dalam peninjauan jalan tambang di Kabupaten Bogor" width="100%">
<figcaption>Gubernur JabarRidwan Kamil (kanan) dan tokoh masyarakat Bogor sekaligus Wakil Ketua DPD Golkar Jabar Ade Rohandi dalam peninjauan jalan tambang di Kabupaten Bogor</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Masyarakat Kabupaten Bogor khususnya wilayah barat yang meliputi Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang serta para pengusaha tambang patut berbahagia. Hasl itu karena rencana jalan tambang yang digagas sejak tahun 2013 silam akan segera terwujud. Didampingi oleh Wakil Ketua Umum Kadin Mulyadi Jayabaya sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan, Minggu 29 Mei 2023 Gubernur Jawa Barat Riduan Kamil meninjau persiapan pembangunan jalan tambang sepanjang 11 Km di Kabupaten Bogor tersebut. Hadir pula PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan dan unsur muspida kabupaten bogor. Serta tokoh masyarakat dan juga Wakil Ketua Partai Golkar Jawa Barat sekaligus salah satu penggagas jalan tambang saat dia menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten Bogor 2014-2019, Ade Ruhandi yang akrab disapa Jaro Ade. Dalam pidatonya, Riduan Kamil menyambut baik dan mendukung rencana pengerjaan jalan tambang tersebut. &rsquo;&rsquo;Pembanguna ini penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mereduksi potensi kecelakaan dikarenakan lalu lintas operasi tambang,&rsquo;&rsquo; ungkap mantan Wali Kota Bandung tersebut. &nbsp; Mulyadi Jayabaya dan Group juga berharap jalan tersebut bisa tembus langsung akses tol sehingga mobilisasi lebih efektif dan efisien. Sementara PLT Bupati menilai dengan adanya jalan tambang maka biaya perawaran jalan pemkab bisa lebih efisien.&nbsp; Disisi lain Jaro Ade yang juga hadir menyoroti soal potensi lapangan pekerjaan yang terbuka jika memiliki jalan tambang, "Maka segala bentuk upaya pengelolaan dan mobilisasi akan terukur meningkatkan PAD, serta menciptakan lapangan kerja,&nbsp; kondusifitas usaha dapat menarik investor dengan tetap memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dan daerah,&rsquo;&rsquo; jelas dia. (*)

Masyarakat Kabupaten Bogor khususnya wilayah barat yang meliputi Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang  patut berbahagia

Ridwan Kamil Tinjau Pembangunan Jalan Tambang, Tokoh Masyarakat Bogor Sambut Gembira

jalan tambang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalan tambang

Berita Terkini

Pak Gubernur KDM, ATTB Sebut Calon Investor Jalan Tambang Sudah Ada, Kalau Serius Mau Bikin Jalur

Tidak Ada Solusi selain Jalan Khusus Tambang di Parung Panjang

Respons Masalah Kesemrawutan Truk di Parung Panjang, Pj Gubernur Jabar Siapkan Tim Saber Pungli

Ridwan Kamil Tinjau Pembangunan Jalan Tambang, Tokoh Masyarakat Bogor Sambut Gembira

Download Aplikasi JawaPos.com