<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-1118371-2730807524.jpg" alt="Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD dan SMP negeri di Kota Surabaya akan dilakukan lewat sistem zonasi melalui jalur afirmasi. Yakni, 15 persen dari kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, dengan penerapan sistem zonasi akan mempermudah wali murid dalam penentuan jarak sekolah. Kebijakan penerimaan ABK di seluruh SD-SMP negeri akan dijalankan pada tahun ajaran baru. &rdquo;Agar tidak terlalu jauh, karena mereka (ABK) perlu pendampingan. Sebab, jarak rumah dengan sekolah juga berpengaruh bagi anak-anak,&rdquo; kata Yusuf, Rabu (10/1). Sudah ada beberapa ruang pendidikan yang menerapkan sekolah inklusi. Saat ini, Dispendik Kota Surabaya mematangkan konsep tersebut, sekaligus melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah lain. &rdquo;Anak-anak butuh fasilitas di ruang pendidikan. Contoh guru SD kelas I, kami bekali masalah psikologis pendampingan anak. Kemudian guru bidang studi kelas VII pada jenjang SMP juga kami libatkan,&rdquo; terang Yusuf Masruh. Dalam waktu dekat, Yusuf mengatakan, akan mematangkan standarisasi bagi guru pendamping khusus (GPK). Nanti GPK juga ada di setiap sekolah. &rdquo;Ada pendampingan dan pemerataan agar seimbang. GPK tidak setiap hari mengampu di sekolah (inklusi), tetapi berdekatan dengan sekolah lain. Jadi bisa mengampu di sekolah terdekat,&rdquo; terang Yusuf Masruh.

Penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus di SD dan SMP negeri di Kota Surabaya akan dilakukan lewat sistem zonasi melalui jalur afirmasi

Anak Berkebutuhan Khusus Diterima di SD dan SMP di Surabaya lewat Jalur Afirmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-14-at-125818-157603166.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Surabaya 2023 jalur afirmasi mulai dibuka pekan lalu (9/6).&nbsp; Diketahui, pendaftaran PPDB SMP Surabaya digelar secara online melalui laman resmi PPDB Surabaya. Ada tujuh jalur PPDB SMP Surabaya tahun ini. Tujuh jalur tersebut yakni jalur afirmasi kategori inklusi, afirmasi kategori keluarga miskin atau pra miskin, perpindahan tugas, prestasi nilai rapor sekolah, jalur prestasi lomba, jalur penghafal kitab suci, dan jalur zonasi. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta agar warga kategori tidak mampu memanfaatkan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau yang biasa dikenal mitra warga. &rdquo;Pemerintah Kota mengalokasikan 5 persen dari pagu masing-masing sekolah untuk mengakomodir warga tidak mampu yang masuk dalam data keluarga miskin (gamis) maupun pra gamis,&rdquo; kata Armuji. Dia menegaskan, warga yang diterima melalui jalur afirmasi akan ditanggung biaya operasional pendidikannya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bahkan memperoleh perlengkapan sekolah gratis berupa seragam, sepatu, dan tas. &rdquo;Komitmen kita agar memberikan ruang bagi siswa yang memiliki niat untuk sekolah namun terhalang biaya , sehingga pemerintah kota hadir,&rdquo; tegas Armuji. Untuk PPDB SMP negeri jalur afirmasi dimulai pada 9 - 14 Juni melalui online. Armuji juga menyampaikan agar apabila ada kesulitan bisa menghubungi posko pengaduan PPDB di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta agar warga kategori tidak mampu memanfaatkan PPDB melalui jalur afirmasi atau mitra warga

Wakil Wali Kota Surabaya Minta Warga Tidak Mampu Manfaatkan PPDB Jalur Afirmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654254486813.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK negeri pada 2022 memiliki beberapa tahap dan jenis.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, tahap pertama adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, serta jalur prestasi lomba atau kompetisi. Pendaftaranya ketiga jalur itu mulai 20 sampai 24 Juni.  Untuk pendaftaran tahap pertama total akan menerima 25 persen kursi dari jumlah keseluruhan. Yakni, jalur afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi lomba 5 persen.  ”Jalur afirmasi dibagi lagi persentasenya. Khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu kuota 7 persen, anak buruh 5 persen, dan anak penyandang disabilitas 3 persen,” kata Khofifah pada Jumat (3/6).  Dia juga memastikan kuota untuk pendaftar PPDB jalur pindah tugas orang tua bakal dibagi. Kuota bagi siswa yang ikut pindah tugas orang tua sebesar 2 persen, guru dan tenaga kependidikan 2 persen, anak tenaga kesehatan 1 persen.  Bagi peserta PPDB jalur prestasi hasil lomba atau kompetisi dibagi menjadi 2 persen untuk anak yang memiliki prestasi dari bidang akademik dan 3 persen untuk bidang non akademik.  ”Prestasi non akademik ini bisa dari kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan pemerintah atau pihak swasta, di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional,” ujar Khofifah.  PPDB tahap dua diperuntukan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan. Pendaftaran tetap dilakukan secara online mulai 25 sampai 27 Juni.  Seleksinya dilakukan berdasar rata-rata nilai rapor semester 1–5 SMP/sederajat dengan bobot 70 persen ditambah nilai akreditasi sekolah asal dengan bobot 30 persen.  ”Jadi nilai rapor semester 1 sampai 5 akan dirata-rata dan diakumulasikan dengan akreditasi sekolah asal calon peserta didik. Jika terdapat sisa kuota pada tahap 2, secara otomatis akan ditambahkan pada tahap 4 atau jalur zonasi SMA,” papar Khofifah.  Sementara tahap 3 merupakan jalur zonasi SMK memiliki kuota sebesar 10 persen. Tahap itu pun dilaksanakan secara online mulai 28 sampai dengan 30 Juni.  ”Jika terdapat sisa kuota pada tahap ini, secara otomatis akan ditambahkan pada tahap 5 atau jalur prestasi nilai akademik SMK,” jelas Khofifah.  Untuk tahap 4, kata Khofifah, adalah jalur zonasi SMA dengan kuota sebesar 50 persen. Tahap itu dilaksanakan secara online mulai 1 sampai dengan 3 Juli.  Perlu diketahui, dalam proses PPDB tahap 3 dan 4 diperuntukan bagi peserta yang berasal dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan dan seleksi dilakukan berdasar jarak rumah ke sekolah.  Terakhir, pada tahap 5 merupakan jalur prestasi nilai akademik SMK dengan kuota 65 persen yang dilaksanakan secara online mulai 4 sampai 6 Juli. Jalur prestasi itu untuk siswa dari dalam/luar zona dan seleksinya dilakukan berdasar rata-rata nilai rapor semester 1–5 SMP/sederajat dengan bobot 70 persen ditambah nilai akreditasi sekolah asal dengan bobot 30 persen.  Sebelumnya, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Timur (Jatim) resmi dimulai, Kamis (2/6).

Rincian Jalur dan Tahap PPDB SMA/SMK di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5.png" alt="Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menggratiskan biaya operasional peserta didik MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jalur afirmasi atau mitra warga di SD dan SMP swasta. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No. 49 Tahun 2020.  Penerima hibah biaya pendidikan daerah harus membebaskan biaya pendidikan bagi MBR.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta kepada orang tua murid, baik yang masuk melalui MBR jalur afirmasi atau mitra warga agar melapor ketika ada pungutan biaya di sekolah. Baik itu biaya uang gedung, daftar ulang, uang kegiatan, SPP, maupun sumbangan.  ”Warga Surabaya kalau ada yang mengalami hal ini tolong segera disampaikan, baik melalui aplikasi (WargaKu), Dinas Pendidikan (Dispendik), atau MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah),” tutur Eri pada Senin (16/8).  Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memastikan, Pemkot Surabaya telah membuat kesepakatan bersama lembaga pendidikan swasta jenjang SD dan SMP. Intinya, lembaga pendidikan swasta dilarang menarik biaya apapun kepada peserta didik MBR jalur afirmasi atau mitra warga.  ”Sekolah swasta sudah ada perjanjian dengan Pemkot Surabaya bahwa murid MBR di sana, tidak ada lagi biaya, karena semuanya sudah ditanggung Pemkot Surabaya,” jelas Eri.  Eri mengaku sempat mendapat informasi dari adanya pungutan biaya salah satu SMP swasta. Bahkan, laporan tarikan biaya itu diterimanya langsung dari salah satu orang tua siswa MBR.  ”Kemarin ada laporan langsung ke saya dari warga yang masuk daftar MBR tetapi anaknya diminta uang gedung dan lain-lain. Sehingga hari ini (16/8) saya perintahkan Dispendik untuk menindaklanjuti,” kata Eri.  Eri meminta seluruh sekolah untuk melakukan evaluasi. Dia meminta tidak ada lagi permintaan sumbangan maupun uang gedung pada siswa MBR.  ”Kejadian ini jangan sampai terulang lagi di sekolah-sekolah lain, baik itu sumbangan maupun uang gedung apapun kita sepakati tidak ada, baik dari siswa jalur mitra warga atau MBR,” ujar Eri.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho menjelaskan, informasi adanya tarikan biaya kepada siswa MBR hanya miskomunikasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Itu lantaran saat awal pendaftaran, orang tua tersebut tidak melaporkan data MBR kepada sekolah.  ”Karena pada awal, orang tua itu tidak menyampaikan data MBR ke sekolah. Sehingga, sekolah menganggap orang tuanya regular. Setelah clear, pihak sekolah tetap berprinsip kalau siswa MBR gratis,” kata Tri Aji Nugroho.  Oleh sebab itu, pihaknya berpesan kepada orang tua peserta didik agar turut menyampaikan data MBR kepada pihak sekolah saat awal pendaftaran. Sebab, terkadang pihak sekolah belum tentu tahu kondisi orang tua tersebut kategori MBR atau reguler.  ”Karena kadang sekolah tidak tahu kondisinya jika orang tua itu berstatus MBR. Tapi Insya Allah sekolah sudah paham, kalau itu siswa MBR pasti gratis, jangan sampai ditarik SPP atau uang gedung,” tutur Tri.  Sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah membuka ruang pengaduan masyarakat, khususnya bagi orang tua peserta didik MBR. Apabila mengalami tarikan biaya dari pihak sekolah, dapat melaporkan melalui beberapa kanal komunikasi yang telah tersedia.  ”Jika mengalaminya, silakan bisa langsung melaporkan ke kami di kantor Dinas Pendidikan. Bisa juga melalui media sosial, ataupun whatsapp,” ucap Tri.

Pemkot Surabaya Gratiskan Biaya Sekolah Swasta Siswa MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pkh1.jpg" alt="Ilustrasi pemasangan label penerima PKH di dinding rumah warga. Altas Maulana/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemasangan label penerima PKH di dinding rumah warga. Altas Maulana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peserta penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sulawesi Selatan melalui jalur afirmasi (keluarga tidak mampu) harus menyertakan surat keterangan penerima bantuan sosial PKH (program keluarga harapan) dari dinas sosial wilayah masing-masing. Kartu PKH merupakan bukti untuk menegaskan pendaftar sebagai keluarga miskin sehingga jalur afirmasi dalam PPDB itu dilalui sesuai ketentuan.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Basir seperti dilansir dari Antara di Makassar menjelaskan, PPDB dengan jalur afirmasi bagian dari jalur nonzonasi yang juga melingkupi perpindahan tugas orang tua dan prestasi akademik. Jalur itu hanya berlaku di sekolah menengah atas (SMA) pada PPDB pada 22–26 Juni.  ”Pada penentuan warga miskin, ini adalah wewenang Dinsos. Untuk memastikan hal itu tentu merujuk pada surat keterangan yang diterbitkan Dinsos yang datanya terintegrasi pada penerima bansos PKH,” kata Basir.  Hal itu, kata dia, termasuk bagi warga miskin baru sebagai dampak pandemi Covid-19 beberapa bulan terakhir. ”Jika memang ada buktinya dari Dinsos, silakan disertakan pada masa PPDB jalur afirmasi. Karena dengan penjelasan itu, panitia akan mengecek ke Dinsos, kategori miskin itu ya harus punya kartu miskin,” terang Basir.  Menurut Basir, pada PPDB Sulsel kali ini ada jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Kedua jalur itu membutuhkan sinergi dengan instansi lain. Yakni Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengenai hal itu, kata dia, juga telah dilakukan sosialisasi di berbagai sekolah. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua juga harus disertakan bukti pindah lewat SK tugas dari atasan bertugas. Hal itu untuk menjadi dasar perpindahan orang tua.  ”PPDB dimulai sesuai jadwal dan berjalan alhamdulillah lancar, panitia bekerja memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, meski memang ada hal-hal yang harus diberikan penjelasan seperti dua jalur ini,” ujar Basir.  Berkenaan dengan pendaftaran PPDB jalur afirmasi, Anti, seorang pendamping PKH di Kecamatan Biringkanaya, Makassar mengaku, telah meminta sekitar 50 surat keterangan penerima PKH kepada Dinsos. ”Dua hari kemarin cukup banyak yang minta suket (surat keterangan) PKH, informasinya memang untuk digunakan mendaftar sekolah. Baru kali ini para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) minta itu, tahun lalu sih tidak ada,” tutur Anti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Peserta PPDB Jalur Afirmasi Harus Sertakan Surat Keterangan PKH Dinsos

jalur afirmasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalur afirmasi

Berita Terkini

Anak Berkebutuhan Khusus Diterima di SD dan SMP di Surabaya lewat Jalur Afirmasi

Wakil Wali Kota Surabaya Minta Warga Tidak Mampu Manfaatkan PPDB Jalur Afirmasi

Rincian Jalur dan Tahap PPDB SMA/SMK di Jatim

Pemkot Surabaya Gratiskan Biaya Sekolah Swasta Siswa MBR

Peserta PPDB Jalur Afirmasi Harus Sertakan Surat Keterangan PKH Dinsos

Download Aplikasi JawaPos.com