<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Koordinasi-Dinkes-Sidoarjo-dan-USAID-IUWASH-934522063.jpg" alt="Dinkes Sidoarjo bersama USAID IUWASH Tangguh membahas bantuan jamban bagi masyarakat Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Dinkes Sidoarjo bersama USAID IUWASH Tangguh membahas bantuan jamban bagi masyarakat Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo menyebutkan, penanganan masalah rumah yang belum mempunyai akses jamban sehat menjadi prioritas untuk segera ditangani. Kepala Dinkes Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, masih ada sekitar 5.280 di Sidoarjo belum punya jamban sehat. Masalah itu bukan sekadar masalah kesehatan masyarakat, namun juga masalah kemanusiaan. Sehingga harus menjadi prioritas dan segera ditangani. &rdquo;Kami tak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa ribuan rumah di Sidoarjo belum memiliki akses jamban yang layak. Hal itu bukan hanya masalah bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga masalah bagi kemanusiaan yang harus segera ditangani,&rdquo; ujar Fenny seperti dilansir dari Radar Sidoarjo (JawaPos Group). Dia menyebutkan, Dinkes Sidoarjo akan melakukan langkah konkret yaitu dengan berkolaborasi bersama USAID IUWASH Tangguh. Pihaknya telah menerima kunjungan dari pihak USAID IUWASH Tangguh dan akan segera memberi bantuan jamban sehat bagi masyarakat yang membutuhkan di Sidoarjo. &rdquo;Bersama-sama kami merencanakan berbagai langkah untuk memberikan bantuan jamban sehat kepada masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan,&rdquo; terang Fenny Apridawati. Menurut dia, kerja sama antara Dinkes Sidoarjo dengan USAID IUWASH Tangguh diharapkan dapat meningkatkan tersedianya akses jamban sehat di Kabupaten Sidoarjo secara signifikan. Diharapkan proyek pemberian bantuan jamban sehat bagi masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan itu dapat terealisasi tepat waktu. &rdquo;Pemenuhan akses jamban sehat adalah sebuah langkah awal yang penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kami yakin kita bisa mencapai tujuan itu,&rdquo; ucap Fenny Apridawati.

Dinkes Sidoarjo berkolaborasi dengan USAID IUWASH Tangguh tangani 5.280 masyarakat yang belum punya jamban sehat

5.280 Rumah di Sidoarjo Belum Punya Jamban Jadi Prioritas Dinkes 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/Jamban-setengah-miliar-3675843746.jpg" alt="Proyek jamban setengah miliar masih dalam proses pembangunan di SMP 1 Bungoro, Sulawesi Selatan" width="100%">
<figcaption>Proyek jamban setengah miliar masih dalam proses pembangunan di SMP 1 Bungoro, Sulawesi Selatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebuah fasilitas jamban di Pangkep, Sulawesi Selatan menelan anggaran kurang lebih setengah miliar rupiah. Proyek jamban senilai setengah miliar itu dibangun di atas lahan sebuah sekolah, tepatnya SMP 1 Bungoro, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Untuk membangun proyek jamban tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pangkep menggelontorkan dana hampir setengah miliar, tepatnya Rp 495 juta. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://fajar.co.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://fajar.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1699434351099000&amp;usg=AOvVaw0fZMvgQWWK4V3QLVzKXoYw">fajar.co.id</a>, hingga kini proses pembangunan jembatan tersebut masih berlangsung. Terpantau masih terdapat aktivitas pembangunan jamban di tiga lokasi dalam lingkungan sekolah. Anggaran untuk pembangunan jamban tersebut berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2023, dimana targetnya terdapat sembilan bilik jamban di tiga lokasi. Hanya saja pembangunan masih belum rampung. Dari tiga titik pembangunan jamban, baru satu titik yang proses pembangunannya mencapai 75 persen, sementara dua lainnya masih di bawah 50 persen. &ldquo;Iya, masih sementara pengerjaan,&rdquo; kata Penyedia proyek, Azis dilansir dari&nbsp;<a href="http://fajar.co.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://fajar.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1699434351099000&amp;usg=AOvVaw0fZMvgQWWK4V3QLVzKXoYw">fajar.co.id</a>&nbsp;pada Selasa (7/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/013234325/cara-memilih-furniture-rumah-tangga-yang-berkualitas-supaya-perabotanmu-tidak-cepat-rusak">Cara Memilih Furniture Rumah Tangga yang Berkualitas supaya Perabotanmu Tidak Cepat Rusak</a> Tiap satu jamban dibangun dengan ukuran kurang lebih 18 meter persegi, dimana tiap bangunan terbagi atas 3 bilik jamban berukuran 2x3 meter. Proyek jamban setengah miliar ini akan memiliki fasilitas wastafel cuci tangan dan kloset jongkok. Selain itu, di bagian atas bangunan akan disimpan 3 unit bak penampungan air. Sementara itu, pimpinan sekolah, Bahtiar, mengonfirmasi bahwa betul pembangunan jamban menelan biaya Rp495 juta. Menurutnya, biaya itu sesuai dengan perencanaan awal. &ldquo;Kemarin material sudah masuk. Kami minta penyedia tetap komitmen untuk merampungkan sesuai masa kontrak, karena memang penyedia masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan kontrak hingga Desember mendatang,&rdquo; pungkasnya. Direncanakan, proyek setengah miliar ini akan rampung sebelum memasuki tahun baru pada Desember mendatang.*** Penulis:&nbsp;

Untuk membangun proyek jamban tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pangkep menggelontorkan dana hampir setengah miliar

Fantastis! Sebuah Jamban di Sulawesi Selatan Telan Anggaran Hampir Setengah Miliar Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/menimba-air.jpg" alt="Ilustrasi jamban komunal di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamban komunal di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terus berupaya menghentikan perilaku masyarakat buang air besar sembarangan (BABS). Salah satunya dengan program pengerjaan jamban sehat yang menyasar rumah yang tidak memiliki jamban, tentu berdampak positif bagi kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, Pemkot Surabaya mengebut pengerjaan jamban demi mencapai target Surabaya bebas BABS. Pembangunan jamban di masyarakat Surabaya dikerjakan sejak awal tahun. &rdquo;Dan, hingga Oktober ini sudah terlaksana sebanyak 6 ribu lebih jamban. Targetnya, pengerjaan jamban selesai sebanyak 8 ribu jamban pada November. Melalui program jambanisasi ini, tentunya untuk menekan risiko penyakit pada kelompok rentan, serta untuk menjaga kebersihan lingkungan,&rdquo; kata Hebi. Tahun ini, di Surabaya, ada 11 ribu pembangunan jamban gratis oleh pemkot. Pengerjaan terbagi dua yakni 8 ribu titik pengerjaan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya dan 3 ribu oleh Baznas Surabaya. &rdquo;Namun di luar 8 ribu yang sudah terdaftar program jambanisasi itu, masih ada lagi yang mendaftarkan sebanyak 1.500 warga. Dalam prosesnya kami berkoordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya, serta pihak kecamatan dan kelurahan,&rdquo; ujar Agus Hebi Djuniantoro.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terus berupaya hentikan perilaku warga buang air besar sembarangan (BABS) demi kesehatan lingkungan

Pemkot Surabaya Targetkan 8 Ribu Jamban Kelar Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Untitled-91-640x360-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, mendeklarasikan komitmen untuk stop buang air besar sembarangan atau SBS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, mendeklarasikan komitmen untuk stop buang air besar sembarangan atau SBS. (Istimewa)</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, mendeklarasikan komitmen untuk stop buang air besar sembarangan atau SBS. Ganjar menargetkan Open Defecation Free (ODF) Jateng mencapai 100 persen tahun ini.  Diketahui, Pemprov Jateng telah menyalurkan bantuan stimulan jambanisasi sejak tahun 2015 hingga sekarang tak kurang dari 35 ribu paket jamban. Bantuan tersebut terdiri dari semen, kloset dan pipa paralon. Bantuan jambanisasi tahun lalu juga diberikan sebanyak 7.181 paket untuk membantu warga kurang mampu.  Untuk tingkat ODF Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mencapai 92 persen. Ganjar menyebut, ada 6 kabupaten dan kota yang saat ini dilakukan percepatan penyelesaian ODF, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.  "Ada enam kabupaten yang memang belum ODF, masih BAB-nya sembarangan. Ini sedang kita genjot. Tadi kita lihat komitmen para bupati wali kota bagus," ujar Ganjar di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (29/3).  Ganjar mengatakan target ODF di kabupaten dan kota, yakni Kota Pekalongan 27 desa, Kabupaten Banjarnegara 219 desa, Kabupaten Pekalongan 110 desa, Kabupaten Batang 90 desa, Kabupaten Purworejo 345 desa dan Kabupaten Wonosobo 102 desa.  Adapun upaya yang dilakukan Ganjar, antara lain menggalakkan program jambanisasi, penguatan koordinasi dan integrasi dengan bupati dan wali kota, serta melakukan sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung percepatan capaian ODF 100 persen.  "Kita akan bantu agar masyarakat punya akses jamban, syukur-syukur punya sendiri-sendiri. Akses jamban itu juga kalau toilet ya ada septic tank-nya, bukan dibuang ke sungai atau kolam," jelas Ganjar.  Selain itu, Ganjar menuturkan bahwa penyelesaian persoalan SBS di Jateng masih beriringan dengan program penurunan kemiskinan ekstrem yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah daerah se-Jateng.  Oleh sebab itu, Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah disusun dalam RAPBD 2023 dan diusulkan saat musrenbang beberapa waktu lalu.  "Kalau anggaran APBD-nya sudah ada, segera dieksekusi. Kalau tidak ya sama seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem karena ini juga kita masukkan di sana. Kita carikan BAZNAS, CSR, filantrop dan bantuan dari siapapun agar kita bisa mempercepat itu," pungkas Ganjar.

Tersisa 6 Kabupaten, Gubernur Jateng Targetkan ODF Capai 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/menimba-air.jpg" alt="Ilustrasi jamban komunal di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamban komunal di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, turut mendukung konsep Kota Layak Anak (KLA) dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasar data Dinas Kesehatan Surabaya, terdapat 26 kelurahan dari 6 kecamatan di Kota Pahlawan belum berstatus ODF. Artinya, 25 kecamatan lainnya sudah berstatus open defecation free (ODF). ”Enam kecamatan ini, kami kejar supaya bisa menjadi ODF. Informasi dari Dinkes ada sekitar 6.000 titik yang belum berstatus ODF. Saat ini, DLH sedang mengerjakan itu. Untuk Januari, kita sudah mengerjakan 714 jamban dan sudah selesai,” kata Hebi sapaan akrabnya. Hebi menjelaskan, target pelaksanaan Jamban Sehat Individu 2023 adalah sebanyak 8.000 titik. Pihaknya menargetkan 1.000 pengerjaan jamban selesai dalam kurun waktu satu bulan. Sebab, dalam sehari pihaknya mampu melakukan 30-40 pengerjaan jamban. ”Karena target sehari harus menyelesaikan 30-40 pengerjaan jamban. Dalam prosesnya kami juga berkoordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya, serta pihak kecamatan dan kelurahan. Melalui program jambanisasi ini, tentunya untuk menekan risiko penyakit pada kelompok rentan, serta untuk menjaga kebersihan lingkungan,” jelas Agus Hebi Djuniantoro. Pada proses pelaksanaannya, mantan Kabag Perekonomian Surabaya itu menerangkan, terdapat beberapa evaluasi mengenai kendala yang dialami DLH Kota Surabaya. Kendala non teknis adalah persoalan luas ukuran rumah. Dia menyatakan, hal itu menyebabkan para anggota keluarga harus mengungsi atau menginap sementara di Balai RW selama proses pengerjaan jamban. Maupun, sudah adanya water closet (WC) atau toilet, namun saluran pembuangan kotoran tersebut langsung menuju ke sungai. ”Kemudian, jika ada anggota keluarga yang sedang sakit atau anak-anak. Maka kami berkoordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya agar warga tersebut bisa menginap dan melakukan perawatan. Karena paling lama pengerjaan jamban dilakukan selama dua hingga tiga hari,” terang Agus Hebi Djuniantoro. Sedangkan kendala pada sisi teknis adalah kekurangan tenaga pekerja untuk melakukan pengerjaan jambanisasi, hingga akses mobilisasi bahan material untuk pengerjaan. Sebab, terdapat kesulitan untuk membawa bahan material, yakni harus memasuki gang sempit yang berdampak pada pengangkutan bahan material. ”Namun secara keseluruhan, warga menyambut baik program atau pengerjaan jambanisasi untuk penerapan PHBS agar berstatus ODF. Karena program ini gratis, jadi warga tidak dipungut biaya sepeserpun,” tambah Hebi.

Pemkot Surabaya Targetkan Bangun 1.000 Jamban Tiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/FENNY-APRIDAWATI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perilaku warga Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah Sidoarjo, sejauh ini masih cukup banyak. Dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, sedikitnya terdapat 7.015 warga yang belum mempunyai jamban memadai. Data itu hasil verifikasi tentang data akses jamban di setiap kecamatan.  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo Sri Andari mengatakan, memang belum semua warga bisa menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Berdasarkan data yang dilakukan, Kecamatan Krian menjadi wilayah terbanyak BABS.  Dari 33.254 rumah di Kecamatan Krian, sudah ada sebanyak 1.945 rumah yang memiliki jamban ideal. ‘’Artinya, masih ada 1.345 orang yang belum,’’ ujarnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo (16/12).  Meski sudah ada jamban ideal, perilaku warga juga mesti ikut diubah. Menurut Sri Andari, jika tidak diubah maka warga tetap akan tetap BABS. “Mungkin karena masih ada jamban di sungai, itu yang membuat mereka tidak berubah,” katanya.  Sementara itu, Kepala Dinkes Sidoarjo Fenny Apridawati menyatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari perilaku BABS. Diakui, sejauh ini perilaku BABS di Sidoarjo masih cukup tinggi. Namun, sebetulnya secara fisik rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 97 persen.  Dari sebanyak 353 desa se-Kabupaten Sidoarjo, kondisi desa yang ODF ada 194 desa. Jadi, masih ada 159 desa yang belum ODF. Fenny menjelaskan, perilaku BABS banyak ditemukan di desa dengan septic tank dialirkan ke sungai. Bahkan, masih belum mempunyai jamban sehat sama sekali.  Menurut Fenny, jika di sebuah desa terdapat satu RT atau lebih dengan septic tank masih dialirkan ke sungai atau tidak mempunyai jamban sehat, maka termasuk kategori BABS. ‘’Artinya, mereka masih dikatakan belum ODF,’’ ungkap mantan kepala Dinasker itu.

Warga Kecamatan Krian, Paling Banyak BABS di Kabupaten Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinsos-surabaya-target-selesaikan-1000-jamban_m_195997.jpeg" alt="ILUSTRASI: Rumah tak layah huni." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Rumah tak layah huni.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui pelaksanaan program terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Tahun ini targetnya adalah penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.038 unit dan 1.000 unit jamban. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan RSDK Dinas Sosial Dinsos Kota Surabaya Agus Rosid mengatakan, anggaran tiap unit rumah akan dibedakan berdasarkan kluster. Antara Rp 5 juta, Rp 15 juta, Rp 25 juta, hingga Rp 30 juta. "Nantinya kami intervensi berdasarkan kluster. Jadi masing-masing rumah kami lihat dulu berdasarkan tingkat kerusakan," ucap Rosid di Surabaya, Rabu (14/3). Lama waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan. Untuk anggaran sebesar Rp 5 juta pengerjaan akan dilaksanakan selama enam hari, Rp 15 juta akan dikerjakan selama 12 hari, Rp 25 juta akan dikerjakan selama 16 hari, dan Rp 30 juta nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 hari. Sedangkan untuk pengadaan jamban akan dianggarkan sebesar Rp 3 juta per unit. "Lama pengerjaannya (untuk jamban, red) empat hari," imbuh Agus rosid. Berdasar data Dinsos Kota Surabaya, tahun 2016 silam telah diselesaikan sebanyak 1.184 unit RTLH. Setahun berselang, Dinsos menuntaskan 1.444 unit RTLH plus perbaikan 187 unit jamban. Untuk program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM). Yaitu, kelompok masyarakat di tingkat kelurahan yang melaksanakan tugas perbaikan rumah. Dalam pengerjaanya, UPKM akan didampingi satgas dari Dinsos. "Nanti, keluarga penerima juga akan dilibatkan mulai dari perencanaan. Begitu pula saat pembangunan selesai, warga penerima juga akan dilibatkan dengan melakukan pengawasan dari hasil pembangunan," ungkap Rosid. Karena jumlah kuotanya yang terbatas, akan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pelaksana. Terdiri dari usulan, verifikasi administrasi dan verifikasi di lapangan. Dari hasil peninjauan di lapangan, Dinsos juga akan melihat status tanahnya apakah jelas. "Kalau misal status tanahnya berada di atas saluran irigasi atau dalam status sengketa, maka otomatis tidak akan kami loloskan," kata Rosid. Selanjutnya baru dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan dengan melibatkan semua unsur. Yakni, LPMK, RT, RW, PKK dan pihak dari kelurahan. Rosid berharap keluarga penerima program RSDK tahun 2018 bisa lebih meningkatkan sumber pendapatan. Sedangkan dari sisi perbaikan jamban, pemkot berharap tidak ada lagi warga Surabaya yang buang air besar di sungai. Sehingga tidak ada lagi sungai yang tercemar karena limbah manusia.

Dinsos Surabaya Target Selesaikan 1.000 Jamban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/duh-ribuan-rumah-orang-kaya-tak-punya-jamban_m_149263.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ternyata, banyak orang mampu atau kaya di Kabupaten Tegal yang belum memiliki jamban. Bahkan, jumlahnya mencapai 65 ribu kepala keluarga (KK). Ironianya, jumlah itu lebih banyak dibandingkan orang tidak mampu yang tidak memiliki jamban. "Kalau keluarga tidak mampu, hanya 47 ribu keluarga yang tidak mempunyai jamban," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Bakhrun, kemarin. Bakhrun mengaku, data itu diperolehnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal saat rapat koordinasi dengan Komisi IV, beberapa waktu lalu. Jumlah total keluarga di Kabupaten Tegal yang tidak memiliki jamban sebanyak 112 ribu. Dari jumlah itu, 65 ribu keluarga yang kehidupannya di atas rata-rata belum memiliki jamban. "Kami heran, kenapa keluarga kaya justru tidak memiliki jamban," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Kemungkinan, lanjut dia, keluarga mampu yang belum berjamban sudah terbiasa buang air besar (BAB) di sungai atau pekarangan. Padahal, kebiasaan itu sangat mengganggu kesehatan dirinya dan masyarakat sekitar. Kondisi itu harus disikapi Pemkab Tegal dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Kalau memang tidak mampu buat jamban, pemkab sudah menyediakan program untuk pengentasan keluarga yang tak berjamban," ucapnya kepada Radar Tegal (Jawa Pos Group). Dia mengungkapkan, pemkab telah membuat kegiatan jambanisasi untuk keluarga miskin yang masuk dalam kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM). Program itu dilakukan dengan membangun jamban di setiap keluarga. Bantuan pembuatan jamban dianggarkan Rp1,8 juta per keluarga. Tahun ini, Pemkab Tegal menganggarkan sekitar Rp21,75 miliar untuk membangun sekitar 11 ribu jamban. "Bantuan ini akan dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut, sehingga tersisa sekitar 15 ribu keluarga yang belum berjamban pada tahun 2020," ungkap Bakhrun. Untuk menyelesaikan program bebas BAB sembarangan, Bahrun menyarankan agar keluarga yang belum berjamban dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Utamanya, bagi desa-desa yang warganya belum berjamban. Namun dibutuhkan aturan agar desa-desa yang keluarganya belum berjamban bisa melaksanakan program tersebut. "Paling parah di Desa Harjosari, Kecamatan Suradadi sekitar 1.273 keluarga yang belum berjamban," tandasnya.

Duh, Ribuan Rumah Orang Kaya Tak Punya Jamban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/butuh-bantuan-daerah-ini-separuh-warganya-belum-punya-jamban_m_145818.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Penajam Paser Utara (PPU) rupanya masih banyak yang belum memiliki jamban atau WC. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan PPU Ammas Alie mengungkapkan, sebanyak 39 persen rumah penduduk belum dilengkapi jamban. Hal tersebut menandakan bahwa warga PPU, masih banyak yang membuang tinja sembarang baik itu di kebun maupun di sungai. &ldquo;Membuang kotoran dengan menggunakan jamban sehat baru 61 persen. Sementara 39 persen belum punya jamban,&rdquo; kata Ammas Alie dikutip dari Balikpapan Post (Jawa Pos Group), Jumat (21/7). Dia mengungkapkan, dari 54 desa/keluarahan yang ada di PPU, baru 12 desa/kelurahan penduduknya 100 persen menggunakan jamban sehat. &ldquo;Dari 12 desa/keluarhan itu, tiga desa di Kecamatan Babulu, Empat desa/kelurahan di Kecamatan Penajam dan lima desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku. Sementara di Kecamatan Waru belum ada desa/kelurahan 100 persen warganya memiliki jamban sehat,&rdquo; terangnya. Kurangnya kesadaran warga akan kebersihan lingkungan sehingga, fasilitas sanitasi terabaikan. Pemprov Kaltim medorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan taraf hidup sehat warga. Jadi, pada tahun ini PPU ditargetkan minimal 10 kelurahan/desa yang warganya 10 persen memiliki jamban. &ldquo;2017 ini targetnya 10 kelurahan/desa yang terverifikasi 10 persen punya jamban. Sementara 2018 targetnya 20 kelurahan/desa dan 2018 ditarget 24 kelurahan/desa,&rdquo; tuturnya. Untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya memiliki jamban sehat, Dinas Kesehatan mengistruksikan seluruh puskesmas untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi. &ldquo;Kami sudah beri pelatihan kepada petugas puskesmas. Upaya itu dalam rangka percepatan mewujudkan kabupaten sehat. Karena salah satu indikator, kabupaten sehat adalah, jamban,&rdquo; jelasnya. Dinas Kesehatan PPU, kata Ammas Alie, akan bekerja sama dengan Baznas PPU untuk membangun jamban atau WC untuk warga. Namun, bantuan pembuatan WC tersebut hanya untuk warga kurang mampu. Baznas telah menyediakan bantuan untuk 200 rumah warga miskin yang belum memiliki WC. &ldquo;Bantuan pembangunan jamban itu khusus untuk warga kurang mampu. Syaratnya hanya butuh surat keterangan tidak mampu dari pihak RT,&rdquo; tandasnya.

Butuh Bantuan, Daerah Ini Separuh Warganya Belum Punya Jamban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/suka-bab-sembarangan-dinkes-surabaya-targetkan-bangun-15-ribu-jamban_m_119993.jpeg" alt="Kriteria Jamban Sehat; Sumber: www.sanitasi.or.id" width="100%">
<figcaption>Kriteria Jamban Sehat; Sumber: www.sanitasi.or.id</figcaption>
</figure> Surabaya memang kota besar dan modern. Tapi, ternyata masih ada sebagian warga yang belum terbiasa dengan budaya hidup bersih. Menurut data dinas kesehatan (dinkes), di antara 164 kelurahan, baru 50 yang dinyatakan bebas buang air besar (BAB) sembarangan. INDIKATOR bebas BAB sembarangan bukan hanya memiliki jamban. Namun, juga cara memperlakukan jamban dan pembuangannya. &rdquo;Misalnya, memiliki jamban, tetapi pembuangannya langsung ke sungai atau selokan, itu tidak termasuk,&rdquo; tutur Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita. Memang, tidak semua daerah di Surabaya terdapat warga yang BAB sembarangan. Hal tersebut paling banyak ditemukan di Surabaya Utara dan Timur. Menurut Feni, sapaan Febria, sekitar 15.000 jamban dibutuhkan warga metropolis. Dinkes Surabaya memiliki skenario baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahun ini dinkes akan menyelesaikan kebutuhan jamban di kota ini. Jamban yang akan dibangun adalah jamban sehat dengan beberapa kriteria yang disesuaikan (lihat grafis). Untuk mencegah warga BAB sembarangan, dinkes bekerja sama dengan beberapa pihak. Misalnya, untuk membangun jamban sehat, mereka menggandeng beberapa perusahaan yang memiliki dana program corporate social responsibility. Feni menuturkan, dinas sosial juga berperan penting untuk membiasakan warga hidup sehat. Karena itu, dinkes bekerja sama dengan dinsos untuk rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK). &rdquo;Untuk program itu ada dananya. Jadi, masyarakat dibantu,&rdquo; ungkap dokter gigi tersebut. Dinkes tidak hanya membangun sarana. Ada 63 puskesmas yang bertanggung jawab mengedukasi lingkungan sekitarnya. Forum Kota Sehat juga digandeng pemkot. Setiap keluarga akan didampingi agar memahami tentang sanitasi yang baik. Dengan demikian, kebiasaan BAB sembarangan bisa berkurang. &rdquo;Ada juga keluarga yang tidak berkenan dengan jamban sehat ini,&rdquo; keluh Feni. Alasan penolakan terbanyak adalah lahan. Banyak warga yang menempati bangunan yang bukan lahannya. Ada juga yang memiliki lahan sempit. &rdquo;Kalau yang punya lahan dan tidak mampu, pasti kami bantu,&rdquo; tuturnya. Solusi lain bagi yang kesulitan lahan adalah dibuatkan jamban komunal. Tentu harus berbagi dengan warga lain. Sanitasi yang buruk, menurut Feni, akan berpengaruh pada kesehatan. Kotoran yang dibuang sembarangan bisa memengaruhi mutu air dan tanah. Salah satu risikonya adalah muntaber. (lyn/c7/oni/sep/JPG)

Suka BAB Sembarangan, Dinkes Surabaya Targetkan Bangun 15 Ribu Jamban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jamban

Berita Terkini