<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/WhatsApp-Image-2025-03-27-at-082639-1242377247.jpeg" alt="Herbalife Indonesia resmi memperoleh Sertifikasi Syariah dari DSN-MUI, memastikan produk dan model bisnisnya sesuai dengan prinsip Islam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Herbalife Indonesia resmi memperoleh Sertifikasi Syariah dari DSN-MUI, memastikan produk dan model bisnisnya sesuai dengan prinsip Islam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Herbalife Indonesia, perusahaan terkemuka di bidang kesehatan dan kebugaran, kini semakin mengukuhkan posisinya di pasar Indonesia dengan memperoleh Sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Nasional &ndash; Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pencapaian ini membuktikan bahwa seluruh sistem operasional, model bisnis, dan strategi pemasaran Herbalife sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Oktrianto Wahyu Jatmiko, Director &amp; General Manager Herbalife Indonesia, menyampaikan bahwa sertifikasi ini merupakan pencapaian penting, terlebih karena bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. &ldquo;Sertifikasi Syariah ini melengkapi Sertifikasi Halal yang telah diperoleh untuk semua produk Herbalife. Ini memberikan jaminan tambahan kepada konsumen di Indonesia bahwa produk Herbalife tidak hanya halal tetapi juga dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,&rdquo; ujarnya. Sertifikat Syariah dari DSN-MUI diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi sejumlah kriteria ketat. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam proses sertifikasi ini antara lain model bisnis dan pemasaran yang sesuai dengan etika Syariah, kepatuhan terhadap regulasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta keanggotaan dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Herbalife Indonesia saat ini memasarkan lebih dari 30 produk nutrisi dan kesehatan yang didistribusikan melalui jaringan wirausaha independen. Dengan diperolehnya Sertifikat Kepatuhan Syariah, sistem penjualan berjenjang yang diterapkan oleh perusahaan ini telah diakui sesuai dengan standar Syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan konsumen Muslim di Indonesia terhadap produk dan sistem bisnis Herbalife. Selain menjamin kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Herbalife juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat. Perusahaan ini mendorong konsumsi nutrisi seimbang, olahraga teratur, serta gaya hidup aktif yang didukung oleh komunitas yang positif. &ldquo;Waktu sertifikasi ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, periode ketika umat Muslim di seluruh dunia meningkatkan ibadah mereka dan fokus pada kesejahteraan fisik dan spiritual. Tonggak ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat komitmen kami dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif melalui nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan komunitas yang mendukung,&rdquo; tambah Oktrianto. Dengan sertifikasi ini, Herbalife Indonesia semakin mengukuhkan dirinya sebagai merek yang tidak hanya menawarkan produk kesehatan berkualitas tinggi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan solusi nutrisi yang tidak hanya sehat tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat Muslim Indonesia.

Herbalife Indonesia resmi memperoleh Sertifikasi Syariah dari DSN-MUI, memastikan produk dan model bisnisnya sesuai dengan prinsip Islam.

Sertifikasi Syariah DSN-MUI jadi Jaminan Halal dan Kepatuhan Bisnis Sesuai Prinsip Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/busana-muslim-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak hanya kuliner, mayoritas masyarakat di Indonesia yang beragama muslim juga mulai memilih fashion dengan jaminan halal. Hal itu akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemakainya.  Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam Halal Award 2022 mengatakan sertifikat halal mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) atau yang saat ini dikenal dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan sangat baik. Dan hal itu saat ini sudah menjadi komitmen oleh setiap brand atau perusahaan  "Komitmen perusahaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, baik yang baru memulai kerjasama ataupun yang sudah menjalankan kerjasama sejak lama. Hal ini memberikan banyak warna dalm perjalanan sertifikasi halal sampai hari ini,” ungkap President Director of LPPOM MUI Muti Arintawati kepada wartawan, Kamis (7/7).  Di sisi lain, Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Sholahuddin Al Aiyub, menekankan bahwa industri merupakan pilar penting pada permasalahan halal. Kesadaran industri akan meondorong pemenuhan akan kebutuhan halal. Tentu hal ini akan menambah berkah yang berarti Az-ziyadah fil Khairah.  “Kami memotivasi kepatuhan perusahaan pada nilai halal, terutama pada aspek sertifikasinya. Dengan menerapkan prinsip halal, maka akan menambah kebaikan dan industri pun terus berkembang, karena merupakan bagian dari keberkahan,” katanya.  &nbsp;  Mengapa Kuliner dan Fashion Halal Penting?  &nbsp;  Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar menjelaskan selain memberi rasa aman, Indonesua memang sudah diproyeksikan untuk menjadi destinasi atau kiblat produk halal dunia. Sehingga hal itu dapat menjadi tolok ukur daya saing pelaku UMKM industri halal dalam mengembangkan karyanya agar mereka dapat bangkit dan semakin kreatif dalam mengembangkan ide.  "Bisnis penjualan dapat terus meningkat serta dapat membangkitkan kembali perekonomian," ujar Sapta.  Halal Partnership dan Audit Services Director of LPPOM MUI Muslich mengatakan ada beberapa syarat untuk memberikan jaminan halal pada produk kuliner dan fashion. Salah satunya jaminan pada wadah, proses, bahan baku, hingga packaging.  "Semua rangkaian itu dinilai dan harus selesai sebelum akhirnya Komisi Fatwa memberi rekomendasi. Wadah ada di kriteria bahan. Bahan baku, bahan tambahan, packaging, ada pelumas, hingga semua prosesnya itu juga menjadi syarat sertifikasi halal," kata Muslich.  Untuk fashion, kata Muslich, jaminan halal penting untuk memberikan jaminan bahan yang dipakai suci bagi pemakainya. Pasalnya, dalam hal pembuatan sebuah produk fashion, kata dia, terdapat rangkaian yang harus menjamin bahwa semuanya halal dan suci.  "Misalnya pewarnaannya, prosesnya apakah menggunakan bahan material dari animal. Tak semua yang dari hewan itu jadi tak suci ya, tetapi bagaimana prosesnya. Itu mengapa halal penting untuk fashion," ungkapnya.

Ini Alasan Pentingnya Jaminan Halal Pada Kuliner dan Fashion

jaminan halal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan halal

Berita Terkini

Sertifikasi Syariah DSN-MUI jadi Jaminan Halal dan Kepatuhan Bisnis Sesuai Prinsip Islam

Ini Alasan Pentingnya Jaminan Halal Pada Kuliner dan Fashion

Download Aplikasi JawaPos.com