<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/JKT_USIA-PENSIUN-PEKERJA-BERTAMBAH_HANUNG-HAMBARA_08012025-11-1-2013389497.jpg" alt="Sejumlah pekerja berjalan di sekitaran Bundaran HI, Jakarta, Rabu (08/01/2025). Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja swasta dari 56 tahun menjadi 59 tahun lewat Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja berjalan di sekitaran Bundaran HI, Jakarta, Rabu (08/01/2025). Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja swasta dari 56 tahun menjadi 59 tahun lewat Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi menetapkan usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk bisa memperoleh manfaat program Jaminan Pensiun (JP) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Sebelumnya, per 1 Januari 2019 usia pensiun yang bisa memperoleh manfaat JP dari BPJS Ketenagakerjaan berusia 57 tahun. Kemudian, dipertegas bahwa usia tersebut akan terus bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya. "Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun," bunyi poin 3 Pasal 15&nbsp;yang dikutip JawaPos.com, Rabu (8/1). Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menambahkan, kenaikan usia pensiun jadi 59 tahun pada tahun 2025 bukanlah usia berhenti bekerja dari perusahaan. Dia menegaskan, kenaikan usia pensiun itu dimaknai sebagai usia saat peserta mulai dapat menerima manfaat jaminan pensiun (JP). "Usia pensiun dalam PP No. 45 Tahun 2015 dimaknai sebagai usia saat peserta mulai dapat menerima manfaat jaminan pensiun, bukan usia berhenti bekerja dari perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Peraturan Perusahaan (PP)," kata Indah dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1). Untuk diketahui, manfaat pensiun yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki usia pensiun. Dalam aturan itu tertulis bahwa besaran manfaat pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp 300 ribu untuk setiap bulan. Sedangkan paling banyak ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta per bulan. Namun, dalam keterangan tertulisnya Indah menyebut bahwa nilai besaran manfaat pensiun juga mengikuti kenaikan seiring dengan kenaikan usia pensiun. Saat ini nilainya ditetapkan paling sedikit Rp 393.500 dan paling besar senilai Rp 4.718.200 per bulan. "Saat ini besaran iuran JP sebesar 3 persen terdiri dari 2 persen iuran pengusaha dan 1 persen iuran pekerja, dengan manfaat pensiun saat ini terendah sebesar Rp 393.500 dan paling besar senilai Rp 4.718.200," ujar Indah.

Usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk bisa memperoleh manfaat program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan.

Menghitung Kembali Besaran Manfaat Jaminan Pensiun yang Diterima Pekerja per Bulan Ketika Usia Pensiun Naik Jadi 59 Tahun

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000394569-3875188985.jpg" alt="Usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk bisa memperoleh manfaat program Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk bisa memperoleh manfaat program Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah secara resmi menetapkan usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk bisa memperoleh manfaat program Jaminan Pensiun (JP) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, per 1 Januari 2019 usia pensiun yang bisa memperoleh manfaat JP dari BPJS Ketenagakerjaan berusia 57 tahun. Kemudian, dipertegas bahwa usia tersebut akan terus bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015503249/cinlok-begini-perjalanan-asmara-tom-holland-dan-zendaya-dari-2016-hingga-2021">Cinlok, Begini Perjalanan Asmara Tom Holland dan Zendaya dari 2016 hingga 2021</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun," bunyi poin 3 Pasal 15, dikutip JawaPos.com, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, melalui PP itu juga diatur jika pekerja yang telah memasuki usia pensiun, yakni 59 tahun namun masih tetap dipekerjakan. Maka, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun, yaitu 65 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, bisa memilih untuk menerima manfaat JP pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah mencapai usia pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun</div> <div dir="auto">tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun," bunyi poin 4 Pasal 15.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, manfaat pensiun yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki usia pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari besarannya, manfaat pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp 300ribu untuk setiap bulan. Sedangkan paling banyak ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk bisa memperoleh manfaat program Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS.

 Usia Pensiun Pekerja jadi 59 Tahun untuk Bisa Klaim Pencairan JP BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/dana-pensiun-4252479386.jpg" alt="Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebagian orang mungkin menganggap istilah Jaminan Hari Tua (JHT),&nbsp;Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun adalah suatu hal yang sama. Namun ternyata, ketiga program ini mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga hal ini penting untuk diketahui di tengah gencarnya wacana pemerintah untuk menambah program pensiun baru bagi para karyawan di Tanah Air, meskipun program tersebut belum rilis karena masih menunggu aturan yang diterbitkan pemerintah. Agar tidak keliru, berikut ini JawaPos.com rangkum pengertian dan perbedaan antara JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu JHT?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/9), JHT atau Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun. Tak hanya itu, program ini juga dapat diklaim ketika karyawan tersebut mengalami cacat total atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari manfaatnya, JHT akan diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun, yakni 56 tahun. Selain itu juga diberikan kepada mereka yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di manapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, manfaat JHT yang berupa uang tunai juga dapat diberikan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari besarannya, JHT bisa diberikan kepada karyawan yang telah memasuki masa persiapan masa pensiun. Dimana karyawan itu berhak mencairkan sebesar 10 persen dari total saldo yang dimiliki. Selain itu, bagi peserta yang berencana untuk ikut program kepemilikan rumah, mereka dapat menarik hingga 30 persen dari total saldo JHT mereka, asalkan mereka telah menjadi peserta program JHT selama minimal 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu Jaminan Pensiun?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan pada peserta untuk mempertahankan kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena telah memasuki usia pensiun. Jaminan ini diharapkan bisa membuat para karyawan yang telah memasuki masa pensiun tidak perlu pusing untuk memikirkan keuangan di masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, karyawan akan mendapatkan berupa uang tunai bulanan yang diberikan sejak peserta memasuki usia pensiun sampai dirinya meninggal dunia. Meski begitu, pemberian manfaat ini baru dapat direalisasikan apabila peserta sudah memenuhi usia masa iuran minimum 15 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu&nbsp;Tabungan Pensiun?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Tabungan Pensiun merupakan salah satu produk dana pensiun dengan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Berbeda&nbsp;dari JHT dan Jaminan Pensiun yang biasanya ditampung oleh lembaga khusus dan dipungut iuran bulanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tabungan Pensiun biasanya disiapkan untuk nasabah pensiun sebagai sarana untuk menampung uang pensiun dan gaji pensiun setiap bulannya. Adapun program ini biasanya dimiliki oleh perbankan melalui lembaga khusus, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Tabungan Pensiun sifat iurannya dapat dilakukan secara fleksibel, baik dalam jumlah iuran maupun frekuensi iutan. Dalam masa kepesertaan dana peserta tidak akan dikenakan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, iuran yang disetorkan maupun pengembangan yang diperoleh mendapat fasilitas pajak ditunda selama masa kepesertaan. Kemudian, dana peserta akan dikembangkan dan hasil pengembangannya diperhitungkan secara harian.</div>

JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki pensiun.

Apa itu JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun? Cek Perbedaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengakui adanya wacana regulasi baru terkait tabungan pensiun. Namun, belum ditentukan batas gaji bagi yang diwajibkan ikut. Sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) yang belum terbit. Wacana program tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4/2023 untuk harmonisasi program pensiun. Mengingat, manfaat pensiun yang diterima pekerja saat ini relatif sangat kecil. Sekitar 10&ndash;15 persen dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara, upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum dari International Labor Organization (ILO) memiliki standar ideal 40 persen. Ogi menjelaskan, tujuan pelaksanaan program pensiun itu adalah menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. &rdquo;Setelah usia pensiun, pekerja menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Kemudian dalam ketentuan yang ada, ketika seseorang itu pensiun, maka diperkenankan 20 persen itu bisa ditarik sekaligus pada saat yang bersangkutan pensiun,&rdquo; paparnya. Namun, 80 persen sisanya dilakukan pembayaran berkala bulanan. Baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Untuk program anuitas, di masa yang lalu kurang dari sebulan dicairkan atau di-reedem. Program Berbeda dengan Jaminan Hari Tua Bahwa sebenarnya, lanjut dia, peserta pensiun itu bisa tetap menerima bulanan. Itulah yang OJK harapkan bahwa baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya. Ada pengecualian di sini, OJK menyadari bahwa apabila manfaat pensiunnya itu setelah dikurangi 20 persen tadi lebih kecil daripada Rp 1,6 juta per bulan atau nilai tunainya sekitar Rp 500 juta, boleh dicairkan sekaligus. &rdquo;Kita juga memperhatikan pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah,&rdquo; tutur Ogi. Dengan demikian, program pensiun berbeda dengan tabungan atau jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang pada saat pensiun boleh dicairkan secara tunai. &rsquo;&rsquo;Tapi kalau jaminan pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, prinsipnya adalah dana pensiun. Jadi, itu tidak bisa dicairkan, tapi diterima pensiunnya setiap bulan,&rdquo; tandasnya. (wan/han/c6/dio)

OJK mengakui adanya wacana regulasi baru terkait tabungan pensiun. Namun, belum ditentukan batas gaji bagi yang diwajibkan ikut.

OJK Belum Tentukan Batas Gaji Pekerja Wajib Ikut Tabungan Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/2148293924-1-1779901932.jpg" alt="Ilustrasi pensiunan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pensiunan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah sedang menggodok regulasi baru terkait tabungan pensiun. Pemotongan gaji pekerja pun dilakukan untuk tabungan atau iuran. Publik berharap kebijakan baru itu bersifat sukarela atau tidak diwajibkan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, kondisi pensiunan di negara maju tidak bisa disamakan dengan di Indonesia. Pasalnya, gaji di RI masih rendah. Upah minimum yang berlaku masih di bawah rerata dunia. &rdquo;Jadi, tidak bisa dipaksakan uang pensiunan di Indonesia minimal 40 persen dari saat masih aktif bekerja,&rdquo; ujarnya kemarin (8/9). Lina menyebutkan, saat ini gaji pekerja di Indonesia sudah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan. Di dalamnya sudah ada jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua adalah tabungan dana pensiun yang uangnya nanti diterima sekaligus. Sedangkan untuk jaminan pensiun, uangnya diterima rutin setiap bulan saat memasuki usia pensiun. &rsquo;&rsquo;Jadi, kalaupun mau ada iuran untuk pensiun tambahan, sifatnya sukarela saja,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Jadi, lanjut dia, pemerintah jangan memaksakan atau mewajibkan aturan baru tersebut. Sebab, potongan gaji pegawai di Indonesia sudah cukup banyak. Jangan sampai menjadi polemik seperti rencana potongan untuk program Tapera beberapa waktu lalu. Lina menjelaskan, kebutuhan bulanan pekerja tanah air masih sangat tinggi. Bahkan, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih menyedot biaya yang besar. &rdquo;Berbeda dengan di negara maju, yang urusan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sudah diambil alih pemerintah secara penuh,&rsquo;&rsquo; katanya. Dengan pengambilan secara penuh itu, layanan kesehatan dan pendidikan menjadi gratis tanpa syarat. Sementara di Indonesia layanan pendidikan dan kesehatan belum bisa gratis. Kalaupun ada BPJS Kesehatan, masih banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Bahkan untuk penyakit tertentu, ada yang tidak ditanggung. Dia menegaskan, keluarga pekerja di Indonesia dengan perhitungan gaji kisaran UMR atau UMK sudah sangat mepet keuangannya. Belum lagi jika sudah punya tanggungan anak, pengeluaran semakin besar. Maka, iuran tambahan pensiun sebaiknya diserahkan sebagai pilihan untuk masing-masing pekerja atau buruh. (wan/han/c6/dio)

Pemerintah menyiapkan regulasi untuk tabungan pensiun. Rencana itu bersifat wajib dan dipotong langsung dari gaji pekerja/buruh.

Potongan Gaji Pekerja Sudah Banyak, Pengamat Minta Tabungan Pensiun Bersifat Sukarela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/PPPK-3998661582-1-1735868619.jpg" alt="Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PPPK dipastikan bakal mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain itu, THR - seperti halnya yang didapat PNS - juga bakal diterima. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan akan mendapat hak jaminan pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) seperti halnya yang diberikan kepada PNS. Kepastian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini merupakan hasil revisi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sebelumnya tidak mengatur jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK. Berikut adalah beberapa poin penting terkait jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK: Jaminan Pensiun 1. PPPK akan mendapatkan jaminan pensiun setelah mencapai usia pensiun yaitu 58 tahun untuk pria dan 53 tahun untuk wanita. 2. Besaran pensiun PPPK dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji pokok terakhir. 3. Dana pensiun PPPK dikelola oleh PT Taspen (Persero). Jaminan Hari Tua 1. PPPK akan mendapatkan JHT setelah berhenti bekerja, baik karena pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat, maupun meninggal dunia. 2. Besaran JHT dihitung berdasarkan akumulasi iuran yang dibayarkan selama bekerja. 3. Dana JHT PPPK dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan pensiun dan JHT akan memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi PPPK setelah pensiun atau berhenti bekerja. Perlakuan yang sama dengan PNS ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup PPPK. Selain itu, dengan adanya jaminan pensiun dan JHT diharapkan bisa meningkatkan daya tarik profesi PPPK. Adapun implementasi Jaminan Pensiun dan JHT, sejauh ini pemerintah masih menyusun peraturan turunan untuk mengatur teknis pelaksanaan jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK. Diperkirakan jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK akan mulai berlaku pada tahun 2024. THR PNS dan PPPK 2024 Lebih Besar Selain jaminan pensiun dan JHT, PPPK juga akan mendapat tunjangan hari raya (THR), seperti halnya PNS. THR untuk PPPK dan PNS pada tahun tahun 2024 diprediksi akan lebih besar dibandingkan tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kenaikan gaji PNS dan PPPK sebesar 8 persen yang mulai berlaku sejak Januari 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, besaran THR PNS dan PPPK dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Berikut adalah beberapa komponen yang dihitung dalam THR: Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan umum Tunjangan jabatan Tunjangan kinerja (50 persen) Contoh Perhitungan THR Misalnya, seorang PNS dengan golongan III/a dengan masa kerja 10 tahun memiliki gaji pokok sebesar Rp 2.576.800 dan tunjangan keluarga sebesar Rp 400.000. Tunjangan jabatannya sebesar 50 persen dari gaji pokok, yaitu Rp 1.288.400. Maka, besaran THR PNS tersebut adalah: (Gaji pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan jabatan) x 50 persen (Rp 2.576.800 + Rp 400.000 + Rp 1.288.400) x 50 persen = Rp 2.131.600 Dengan kenaikan gaji 8 persen, gaji pokok PNS tersebut akan menjadi Rp 2.779.136. Maka, THR PNS tersebut di tahun 2024 akan menjadi: (Gaji pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan jabatan) x 50 persen (Rp 2.779.136 + Rp 400.000 + Rp 1.389.568) x 50 persen = Rp. 2.284.352 Perbandingan THR 2023 dan 2024 Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa THR PNS di tahun 2024 akan mengalami kenaikan sebesar 7,16 persen. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para PNS dan PPPK di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Mekanisme Pencairan THR Pemerintah menargetkan pencairan THR PNS dan PPPK 2024 dapat dilakukan H-10 Hari Raya Idul Fitri. Mekanisme pencairannya akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Kenaikan THR PNS dan PPPK 2024 diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja PNS dan PPPK dalam menjalankan tugasnya.

PPPK dipastikan bakal mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain itu, THR - seperti halnya didapat PNS - juga bakal diterima.

PPPK Dapat Jaminan Pensiun dan Hari Tua, THR 2024 Juga Lebih Besar Dibanding Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertanyaan yang banyak dicari adalah terkait besaran gaji PPPK Kesehatan dan Teknis serta apakah penerima PPPK berhak atas dana pensiun. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah mengumumkan kelulusan tahapan pendaftaran untuk tahun 2023 melalui laman rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. PNS diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan status PPPK ditentukan melalui perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Terdapat perbedaan pada masa kerja keduanya. PNS memiliki masa kerja hingga umur 58-60 tahun, sementara PPPK memiliki jangka waktu sesuai dengan perjanjiannya. Selain perbedaan status dan masa kerja, proses seleksi untuk menjadi PNS dan PPPK juga berbeda. Menurut informasi dari BKD Sulteng, PNS menjalani Seleksi Kompetensi Dasar, melibatkan Tes Intelegensi Umum, Tes Wawasan Kebangsaan, dan Tes Karakteristik Pribadi. Sementara itu, PPPK melewati berbagai Seleksi Kompetensi yang mencakup uji kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis, dan wawancara. Hasil seleksi PPPK Kesehatan, Guru, dan Teknis telah diumumkan pada 6-22 Desember 2023. Tahapan selanjutnya melibatkan Pengisian DRH NI PPPK (16 Desember 2023-14 Januari 2024) dan Usul Penetapan NI PPPK (15 Januari-13 Februari 2024). Gaji untuk PPPK Teknis, Guru, dan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan PPPK. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), berikut adalah rincian gaji PPPK untuk setiap golongannya berdasar laporan <a href="https://umsu.ac.id/artikel/calon-pendaftar-wajib-tahu-daftar-gaji-pns-pppk-2023/#:~:text=Gaji%20Gaji%20PPPK%20golongan%20I,masa%20kerja%20maksimal%2027%20tahun).">UMSU</a>. 1. Golongan I - Masa Kerja 0 tahun: Rp 1.794.000 - Masa Kerja paling tinggi 26 tahun: Rp 2.686.200 2. Golongan II - Masa Kerja 3 tahun: Rp 1.960.200 - Masa Kerja maksimal 27 tahun: Rp 2.843.900 3. Golongan III - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.043.200 - Masa Kerja maksimal 26 tahun: Rp 2.964.000 4. Golongan IV - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.129.500 - Masa Kerja maksimal 27 tahun: Rp 3.089.000 5. Golongan V - Masa Kerja 0 tahun: Rp 2.325.600 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 3.879.700 6. Golongan VI - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.539.700 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.043.800 7. Golongan VII - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.647.200 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.214.900 8. Golongan VIII - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.759.100 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.393.100 Uang Pensiun Pada awalnya, PPPK tidak dijamin mendapatkan hak atau dana pensiun seperti yang diinformasikan oleh BKN Jogjakarta. Namun, perubahan terjadi melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Surat tertanggal 31 Oktober 2023 tersebut mengungkapkan adanya jaminan pensiun untuk para pegawai PPPK. Jaminan pensiun ini diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian mereka, sebagai perlindungan penghasilan pada hari tua, dan sebagai hak yang mereka peroleh. Meski demikian, perincian mengenai jumlah uang pensiun untuk PPPK masih belum diatur secara rinci. Nominalnya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, dan saat ini masih dalam proses penyusunan.

Pertanyaan yang banyak dicari adalah terkait besaran gaji PPPK Kesehatan dan Teknis serta apakah penerima PPPK berhak atas dana pensiun.

Besaran Gaji PPPK Kesehatan dan Teknis 2023, Bagaimana dengan Jaminan Pensiun PPPK?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/honorer-gresik-2662948885.png" alt="BISA TENANG: Para tenaga honorer di Pemkab Gresik yang telah lulus seleksi PPPK saat akan diberi SK pengangkatan PPPK 2023 ini." width="100%">
<figcaption>BISA TENANG: Para tenaga honorer di Pemkab Gresik yang telah lulus seleksi PPPK saat akan diberi SK pengangkatan PPPK 2023 ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah kembali memberikan angin segar kepada para aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Setelah jaminan kenaikan gaji berjenjang, kini ada sinyal untuk memberikan jaminan pensiun. Sebagai informasi, munculnya status PPPK pada 2019 lalu sempat menjadi polemik. Salah satunya terkait jaminan pensiun. Meski dinyatakan ASN, PPPK tak dapat uang pensiun layaknya pegawai negeri sipil (PNS). Saat itu, skema PPPK pun menuai penolakan keras. Nah, dalam uji publik revisi UU Nomor 5/2014 tentang ASN, muncul bahasan mengenai kesejahteraan PPPK. Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan PPPK akan digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. PPPK diberi jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Alex Denni menyebutkan, perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan ASN itu dilakukan secara menyeluruh. Amanatnya juga dipersiapkan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Alex mengatakan, revisi UU 5/2014 merupakan jawaban atas dinamika perubahan global yang memengaruhi manajemen sumber daya manusia aparatur. Secara garis besar, terdapat tujuh kluster pembahasan dalam RUU ASN. Meliputi penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. &rdquo;Di revisi UU ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman,&rdquo; katanya. (mia/c6/fal)

Pemerintah kembali memberikan angin segar kepada para ASN dengan status PPPK. Setelah jaminan kenaikan gaji berjenjang, kini ada pensiunan.

Angin Segar, Pemerintah Bakal Revisi UU ASN, PPPK Bisa Mendapat Jaminan Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/WhatsApp-Image-2023-07-28-at-155522-2049405170.jpeg" alt="Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Forum dialog itu dalam rangka harmonisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek), yakni Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), serta memberikan pemahaman Jamsostek. "Kami berharap semua peserta dapat memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial, serta dapat berkontribusi memberikan pandangan dan masukan terkait harmonisasi program JHT dan JP dalam rangka memberikan perlindungan secara utuh bagi pekerja di masa tua," ujar Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri saat membuka dialog dan edukasi Jamsostek di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/7). Indah Anggoro Putri mengatakan harmonisasi program JHT dan JP dilaksanakan sesuai amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk meningkatkan perlindungan, layanan dan manfaat program bagi peserta Jamsostek. "Hasil evaluasi akan menjadi bahan perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan program Jamsostek, " ujarnya. Indah menambahkan UU P2SK merevisi beberapa pasal dalam UU SJSN, antara lain adanya perubahan akun pada program JHT menjadi dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan. "Akun utama harus lebih besar dari pada akun tambahan dan peserta dapat mencairkan dana JHT pada akun tambahan apabila terdapat kondisi mendesak, " katanya. Indah meyakini partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan yakni Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha dan pemberi kerja, serta Pemda terhadap perumusan maupun evaluasi kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya. "Partisipasi menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang sesuai dan tepat sasaran," katanya. Ditjen PHI Jamsos Kemnaker lanjut Indah, saat ini sedang melakukan serap aspirasi revisi PP 35 dan PP 36 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja ke beberapa kota di Indonesia. Setelah di kota Solo, serap aspirasi dilanjutkan ke kota Palangka Raya, Balikpapan, Jambi, dan kota lainnya.

Kemnaker menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait.

Lindungi Pekerja di Masa Tua, Kemnaker Harmonisasikan Program JHT dan JP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/internal-kpk-panas-banyak-pegawai-kritis-disingkirkan-oleh-pimpinan_m_.jpg" alt="Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu." width="100%">
<figcaption>Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesuaikan sistem pemberian hak pensiun bagi pegawainya usai resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN). Jaminan pensiun pegawai KPK kini diatur oleh PT. Taspen.  "KPK dan PT. Taspen membahas terkait kerja sama ke depan. Selain itu, terkait dengan Taspen yang menjadi kepanjangan pemerintah dalam melakukan pembayaran hak-hak pegawai ASN," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/1).  Alex menjelaskan, pegawai KPK sebelum beralih status menjadi ASN terdiri dari beberapa unsur, yaitu pegawai tetap bukan ASN, pernah menjadi ASN, dan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD). Sehingga, ada perbedaan dan perlu pembahasan lebih lanjut terkait kondisi tersebut.  Terlebih sejak beralih status kepegawaian sebagai ASN, KPK belum membayar kewajiban iuran kepesertaan Taspen. Hal tersebut, karena setelah peralihan menjadi ASN ada sejumlah peraturan-peraturan turunan yang sampai saat ini belum selesai. ’’Pertama terkait penggajian yang sampai saat ini masih menganut pola yang lama sehingga penggajian berdasarkan penggolongan dan pangkat ASN belum dilakukan,” ucap Alex.  Namun demikian, hal itu tidak mengurangi hak-hak pegawai KPK sebagai ASN. Meskipun kewajiban iuran kepesertaan belum dapat dilakukan, Alex menyampaikan bahwa Taspen telah melakukan perhitungan terkait iuran terhutang yang akan dikompensasikan dalam pembayaran hak yang akan diterima pegawai.  Saat ini tercatat total 1.552 pegawai KPK dimana 222 pegawai di antaranya merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), 34 PNYD yang mutasi menjadi PNS KPK, 5 orang pimpinan dan 5 orang Dewan Pengawas. Sehingga, total tercatat 1.286 pegawai KPK yang alih satus sebagai ASN dan otomatis menjadi peserta Taspen.  Oleh karena itu, Direktur Utama PT Taspen Kosasih memastikan, pihaknya sebagai perwakilan pemerintah akan memenuhi kewajiban negara terkait hak-hak pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun pegawai KPK baru bergabung beberapa bulan, seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab pihaknya untuk memberikan hak-hak kepada insan KPK sebagai pegawai ASN akan dipenuhi.  ’’Kami Taspen selalu siap untuk melayani seluruh ASN. Tidak usah khawatir karena pemerintah Indonesia sudah menjamin kesejahteraan ASN. Untuk itu kami sudah menyampaikan apa yang menjadi hak dari para ASN khususnya yang pensiun atau meninggal dalam tugas,” tegas Kosasih.  Dalam kesempatan ini, PT Taspen juga menyerahkan dana santunan terhadap ahli waris dari dua pegawai KPK yang meninggal dunia, yakni Yudy Kurnia dan Trilaksana Djunaedi Elangsaputra. PT Taspen juga menyerahkan dana pensiun kepada pegawai KPK Agung Kusnandar. (*)  &nbsp;

Jaminan Pensiun Pegawai KPK Kini Ditanggung Taspen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan pensiun

Berita Terkini