<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/PPPK-3998661582-1-1735868619.jpg" alt="Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PPPK dipastikan bakal mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain itu, THR - seperti halnya yang didapat PNS - juga bakal diterima. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan akan mendapat hak jaminan pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) seperti halnya yang diberikan kepada PNS. Kepastian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini merupakan hasil revisi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sebelumnya tidak mengatur jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK. Berikut adalah beberapa poin penting terkait jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK: Jaminan Pensiun 1. PPPK akan mendapatkan jaminan pensiun setelah mencapai usia pensiun yaitu 58 tahun untuk pria dan 53 tahun untuk wanita. 2. Besaran pensiun PPPK dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji pokok terakhir. 3. Dana pensiun PPPK dikelola oleh PT Taspen (Persero). Jaminan Hari Tua 1. PPPK akan mendapatkan JHT setelah berhenti bekerja, baik karena pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat, maupun meninggal dunia. 2. Besaran JHT dihitung berdasarkan akumulasi iuran yang dibayarkan selama bekerja. 3. Dana JHT PPPK dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan pensiun dan JHT akan memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi PPPK setelah pensiun atau berhenti bekerja. Perlakuan yang sama dengan PNS ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup PPPK. Selain itu, dengan adanya jaminan pensiun dan JHT diharapkan bisa meningkatkan daya tarik profesi PPPK. Adapun implementasi Jaminan Pensiun dan JHT, sejauh ini pemerintah masih menyusun peraturan turunan untuk mengatur teknis pelaksanaan jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK. Diperkirakan jaminan pensiun dan JHT bagi PPPK akan mulai berlaku pada tahun 2024. THR PNS dan PPPK 2024 Lebih Besar Selain jaminan pensiun dan JHT, PPPK juga akan mendapat tunjangan hari raya (THR), seperti halnya PNS. THR untuk PPPK dan PNS pada tahun tahun 2024 diprediksi akan lebih besar dibandingkan tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kenaikan gaji PNS dan PPPK sebesar 8 persen yang mulai berlaku sejak Januari 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, besaran THR PNS dan PPPK dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Berikut adalah beberapa komponen yang dihitung dalam THR: Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan umum Tunjangan jabatan Tunjangan kinerja (50 persen) Contoh Perhitungan THR Misalnya, seorang PNS dengan golongan III/a dengan masa kerja 10 tahun memiliki gaji pokok sebesar Rp 2.576.800 dan tunjangan keluarga sebesar Rp 400.000. Tunjangan jabatannya sebesar 50 persen dari gaji pokok, yaitu Rp 1.288.400. Maka, besaran THR PNS tersebut adalah: (Gaji pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan jabatan) x 50 persen (Rp 2.576.800 + Rp 400.000 + Rp 1.288.400) x 50 persen = Rp 2.131.600 Dengan kenaikan gaji 8 persen, gaji pokok PNS tersebut akan menjadi Rp 2.779.136. Maka, THR PNS tersebut di tahun 2024 akan menjadi: (Gaji pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan jabatan) x 50 persen (Rp 2.779.136 + Rp 400.000 + Rp 1.389.568) x 50 persen = Rp. 2.284.352 Perbandingan THR 2023 dan 2024 Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa THR PNS di tahun 2024 akan mengalami kenaikan sebesar 7,16 persen. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para PNS dan PPPK di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Mekanisme Pencairan THR Pemerintah menargetkan pencairan THR PNS dan PPPK 2024 dapat dilakukan H-10 Hari Raya Idul Fitri. Mekanisme pencairannya akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Kenaikan THR PNS dan PPPK 2024 diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja PNS dan PPPK dalam menjalankan tugasnya.

PPPK dipastikan bakal mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain itu, THR - seperti halnya didapat PNS - juga bakal diterima.

PPPK Dapat Jaminan Pensiun dan Hari Tua, THR 2024 Juga Lebih Besar Dibanding Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertanyaan yang banyak dicari adalah terkait besaran gaji PPPK Kesehatan dan Teknis serta apakah penerima PPPK berhak atas dana pensiun. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah mengumumkan kelulusan tahapan pendaftaran untuk tahun 2023 melalui laman rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. PNS diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan status PPPK ditentukan melalui perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Terdapat perbedaan pada masa kerja keduanya. PNS memiliki masa kerja hingga umur 58-60 tahun, sementara PPPK memiliki jangka waktu sesuai dengan perjanjiannya. Selain perbedaan status dan masa kerja, proses seleksi untuk menjadi PNS dan PPPK juga berbeda. Menurut informasi dari BKD Sulteng, PNS menjalani Seleksi Kompetensi Dasar, melibatkan Tes Intelegensi Umum, Tes Wawasan Kebangsaan, dan Tes Karakteristik Pribadi. Sementara itu, PPPK melewati berbagai Seleksi Kompetensi yang mencakup uji kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis, dan wawancara. Hasil seleksi PPPK Kesehatan, Guru, dan Teknis telah diumumkan pada 6-22 Desember 2023. Tahapan selanjutnya melibatkan Pengisian DRH NI PPPK (16 Desember 2023-14 Januari 2024) dan Usul Penetapan NI PPPK (15 Januari-13 Februari 2024). Gaji untuk PPPK Teknis, Guru, dan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan PPPK. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), berikut adalah rincian gaji PPPK untuk setiap golongannya berdasar laporan <a href="https://umsu.ac.id/artikel/calon-pendaftar-wajib-tahu-daftar-gaji-pns-pppk-2023/#:~:text=Gaji%20Gaji%20PPPK%20golongan%20I,masa%20kerja%20maksimal%2027%20tahun).">UMSU</a>. 1. Golongan I - Masa Kerja 0 tahun: Rp 1.794.000 - Masa Kerja paling tinggi 26 tahun: Rp 2.686.200 2. Golongan II - Masa Kerja 3 tahun: Rp 1.960.200 - Masa Kerja maksimal 27 tahun: Rp 2.843.900 3. Golongan III - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.043.200 - Masa Kerja maksimal 26 tahun: Rp 2.964.000 4. Golongan IV - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.129.500 - Masa Kerja maksimal 27 tahun: Rp 3.089.000 5. Golongan V - Masa Kerja 0 tahun: Rp 2.325.600 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 3.879.700 6. Golongan VI - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.539.700 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.043.800 7. Golongan VII - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.647.200 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.214.900 8. Golongan VIII - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.759.100 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.393.100 Uang Pensiun Pada awalnya, PPPK tidak dijamin mendapatkan hak atau dana pensiun seperti yang diinformasikan oleh BKN Jogjakarta. Namun, perubahan terjadi melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Surat tertanggal 31 Oktober 2023 tersebut mengungkapkan adanya jaminan pensiun untuk para pegawai PPPK. Jaminan pensiun ini diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian mereka, sebagai perlindungan penghasilan pada hari tua, dan sebagai hak yang mereka peroleh. Meski demikian, perincian mengenai jumlah uang pensiun untuk PPPK masih belum diatur secara rinci. Nominalnya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, dan saat ini masih dalam proses penyusunan.

Pertanyaan yang banyak dicari adalah terkait besaran gaji PPPK Kesehatan dan Teknis serta apakah penerima PPPK berhak atas dana pensiun.

Besaran Gaji PPPK Kesehatan dan Teknis 2023, Bagaimana dengan Jaminan Pensiun PPPK?

jaminan pensiun PPPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan pensiun PPPK

Berita Terkini

PPPK Dapat Jaminan Pensiun dan Hari Tua, THR 2024 Juga Lebih Besar Dibanding Tahun Lalu

Besaran Gaji PPPK Kesehatan dan Teknis 2023, Bagaimana dengan Jaminan Pensiun PPPK?

Download Aplikasi JawaPos.com