<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/Delegasi-PKS-1397094077.jpeg" alt="Fraksi PKS DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, Kamis, (30/11)." width="100%">
<figcaption>Fraksi PKS DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, Kamis, (30/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Fraksi PKS DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, Kamis, (30/11).&nbsp; Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel.&nbsp; "Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Melalui momentum tersebut, Fraksi PKS mengingatkan bahwa PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. "Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel," tandasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945.&nbsp; "Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini," ungkapnya.&nbsp; Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi Pertama, untuk menghentikan kekerasan,&nbsp; pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina. Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya.&nbsp; Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas&nbsp;semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB. Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. "Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama," pungkas Dr. Salim.

kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-132205-1-2362503391.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Media massa mesti memberikan porsi lebih banyak pada nilai dan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik penting untuk memastikan masyarakat tidak menjadi apatis terhadap proses politik di Indonesia. Terutama generasi milenial. Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini saat beraudiensi dengan Jawa Pos di gedung parlemen kemarin (13/6). Menurut dia, politik bukan hanya soal pragmatis seperti kontestasi elektoral lima tahunan. Namun juga membangun kesadaran tentang pentingnya demokratisasi. Karena itu, pihaknya mendorong agar media massa dalam menyajikan berita politik juga memberikan poin-poin edukasi. Tidak sekadar dinamika dalam proses politik elektoral. &rsquo;&rsquo;Menyadarkan milenial ini agar tertarik dengan politik dan pemilu,&rsquo;&rsquo; lanjut politikus dari dapil Banten II itu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-132206-1620602349.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini bersama jajaran Jawa Pos Media di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6)," width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini bersama jajaran Jawa Pos Media di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6),</figcaption>
</figure> Pada saat bersamaan, lanjut dia, pendidikan politik juga tentu menjadi evaluasi tersendiri bagi parpol. Yakni, ketika parpol tidak mampu meyakinkan atau membangun kesadaran para generasi milenial untuk tertarik dengan politik dan pemilu. Nah, di situlah perlu ada kolaborasi antara parpol dan media massa . Target utamanya jelas, yakni ada regenerasi kepemimpinan politik di masa depan. (byu/c19/hud)

Media massa mesti memberikan porsi lebih banyak pada nilai dan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik penting.

PKS Dorong Media Massa Tingkatkan Pendidikan Politik Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-132205-2868088978.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.</figcaption>
</figure> ANGGOTA DPR RI diminta benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat saat berada di parlemen. Mereka dipilih agar nasib rakyat lebih baik. Maka dari itu, setiap keluhan atau aspirasi dari rakyat mesti didengar. Dengan adanya aspirasi tersebut, arah perjuangan wakil rakyat di DPR lebih terukur. "Kami memiliki hari aspirasi. Hari itu untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil)," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat ditemui JawaPos.com di ruang Fraksi PKS DPR, Jakarta, Selasa (13/6). Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS menyediakan dua hari dalam sepekan untuk menerima rakyat menyampaikan aspirasinya ke DPR. Yaitu, pada Selasa dan Jumat. "Setiap keluhan itu kami tampung dan kami tindak lanjuti berdasar komisi terkait," sambung legislator asal Banten ini. Dalam follow up aspirasi itu, kata Jazuli, ada yang diperjuangkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di komisi, komunikasi langsung dengan lembaga terkait. Baik itu kementerian, lembaga negara, atau pemerintah daerah. Sebab, umumnya keluhan masyarakat itu berasal dari daerah. Kalau persoalan itu levelnya daerah, maka PKS memperjuangkan aspirasi ke pemda terkait. "Semua dituntaskan sesuai dengan tupoksinya," tandas dia.

ANGGOTA DPR RI diminta benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat saat berada di parlemen. Mereka dipilih agar nasib rakyat lebih baik.

Jazuli Juwaini: Hari Aspirasi untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210807-WA0001.jpg" alt="Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (foto: istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah selesai melaksanakan acara Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi Seluruh Indonesia pada Sabtu (26/3) dan menghasilkan sejumlah keputusan penting dan strategis.  Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan konsolidasi nasional pihaknya merekomendasikan lima poin yang menjadi fokus perhatian dalam membingkai seluruh kerja anggota legislatif dari pusat hingga daerah.  "Ada lima kesepakatan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada publik. Pertama, Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam meperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat. Karena itu dalam kesempatan ini, Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak Angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng," ujar Jazuli kepada wartawan, Sabtu (26/3).  Kedua menurut Jazuli, anggota legislatif PKS baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi lokomotif kemenangan PKS di Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing. "Karena itu semua anggota legislatif baik dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai," katanya.  Ketiga, seluruh anggota legislatif berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara. Dengan ini agggota legislatif PKS di berbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila; Persatuan Indonesia.  Keempat, Fraksi PKS harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal.  Kelima, Fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi dan memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD Negara RI tahun 1945.  "Karena itu Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, karena mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat," pungkasnya. (*)  &nbsp;

Konsolidasi Nasional Fraksi PKS, Sepakat Perjuangkan Hak-Hak Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/timur_dapur-umum_robertus-riksy6-1621.jpg" alt="PERMAKANAN: Menteri Sosial, Tri Rismaharini mnegecek kondisi dapur umum di Convention Hall, Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Senin (5/7/2021). Dapur umum yang didirikan Oleh Kementrian Sosila RI tersebut sebagai bantuan makanan bagi para Relawan, saat" width="100%">
<figcaption>PERMAKANAN: Menteri Sosial, Tri Rismaharini mnegecek kondisi dapur umum di Convention Hall, Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Senin (5/7/2021). Dapur umum yang didirikan Oleh Kementrian Sosila RI tersebut sebagai bantuan makanan bagi para Relawan, saat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai tempat memaksa rumah sakit dan tenaga kesehatan bekerja ekstra. Bahkan kondisinya sangat kritis karena puskesmas dan rumah sakit tidak lagi dapat menangani dan menampung pasien Covid-19 bergejala sedang dan berat, IGD penuh, persediaan obat-obatan, infus, dan oksigen menipis, sementara dokter dan tenaga kesehatan kelelahan.  Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendesak pemerintah memitigasi segera sistem kesehatan dengan langkah ekstra ordinary agar tidak kolaps yang berdampak pada gagalnya perlindungan negara untuk menyelamatkan rakyat.  Jazuli menilai PPKM Darurat Jawa-Bali yang diberlakukan Pemerintah mulai 3-20 Juli harus menjadi golden moment untuk memitigasi lonjakan Covid 19. Pemerintah harus benar-benar hadir, sistem kesehatan harus benar-benar mampu menyelamatkan nyawa rakyat sebagai prioritas tertinggi negara saat ini.  "Yang terjadi di lapangan sudah mengarah ke sana, banyak rumah sakit sudah tidak lagi mampu menampung pasien padahal kondisi pasien kritis, oksigen dan obat-obatan menjadi langka, dokter dan paramedis banyak sekali terpapar dan sangat kelelahan. Bahkan penanganan jenasah covid pun antri untuk dibawa ke liang lahat. Tolong pemerintah hadir, selamatkan rakyat Indonesia," ujar Jazuli kepada wartawan, Selasa (6/7).  Jazuli Juwaini memaparkan fakta lapangan rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan yang tidak lagi sanggup melayani pasien Covid-19, oksigen yang langka, serta obatan-obatan yang sulit didapat.  Akibatnya angka kematian harian rakyat akibat Covid-19 meningkat tajam lebih dari 500 orang perhari termasuk lonjakan kematian isolasi mandiri. Di Yogyakarta bahkan diberitakan 63 pasien Covid-19 meninggal dalam sehari sebabnya antara lain karena rumah sakit kehabisan oksigen, pasokan oksigen terlambat. "Sekali lagi ini darurat, pemerintah harus mengambil langkah ekstra ordinari," tegasnya.  Fraksi PKS DPR RI, lanjut Jazuli, merekomendasikan langkah darurat untuk menyelamatkan rakyat sebagai berikut, Pertama, mendesak pemerintah membuka lebih banyak lagi rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan dengan memanfaatkan gedung-gedung pertemuan, gelanggang olah raga, kantor-kantor pemerintahan, dan tempat-tempat lain yang representatif serta memenuhi pasokan kelengkapan standar perawatan Covid 19.  Kedua, mendesak pemerintah menjamin ketersediaan oksigen serta memasok tabung-tabung oksigen ke berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan Covid 19. "Banyak rumah sakit kehabisan stok oksigen yang harus direspon cepat dan tidak boleh telat. Perbanyak pasokan dan stasiun pengisian osigen, bisa bekerjasama dengan industri," ungkapnya.  Ketiga, mendesak pemerintah menjamin ketersediaan obat-obatan pasien Covid-19 dan memenuhi pasokan obat-obatan yang diperlukan untuk pasien di berbagai rumah sakit dan apotek-apotek rujukan. (*)

Darurat Covid-19, Fraksi PKS Minta Pemerintah Selamatkan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Jazuli-Juwaini-baru-yes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini meminta aparat kepolisian segera menangkap Jozeph Paul Zhang yang mengaku nabi ke-26, menghina Nabi Muhammad SAW serta dan menista ajaran Islam.  "Pertama, kami mengecam keras pernyataannya yang menghina Nabi Muhammad SAW serta menista keyakinan dan ajaran umat Islam. Kedua, kami meminta aparat kepolisian bergerak cepat menangkap dan memproses yang bersangkutan dengan dugaan melakukan penistaan terhadap agama," tegas Jazuli, Minggu (18/4).  Dia mengingatkan, respons cepat aparat merupakan hal penting agar tidak ada pihak yang memancing di air keruh menggunakan isu sensitif keyakinan beragama sehingga bisa memicu konflik horizontal atau antar umat beragama.  "Apalagi pernyataan yang bersangkutan diunggah melalui media sosial dan jelas-jelas provokatif terhadap ajaran Islam. Yang bersangkutan juga menantang berbagai pihak untuk melaporkan pernyataannya yang insinuatif tersebut kepada aparat. Maka aparat harus segera bertindak agar kedamaian bangsa tetap kondusif," ujar dia.  Anggota Komisi I DPR dari Dapil Provinsi Banten itu pun mengimbau agar masyarakat, khususnya umat Islam tetap tenang dan tidak terprovokasi. Apalagi saat ini umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan.  "Kita serahkan semua pada aparat dan proses hukum yang berlaku karena kita yakin penistaan agama dan keyakinan di republik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan konstitusi. Dan tidak ada tempat bagi penista agama," jelas dia.  Untuk itu, Jazuli turut mengharapkan agar masyarakat menjunjung nilai dan etika kebangsaan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9Mf4JekEzv4

Ketua Fraksi PKS Minta Polisi segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Profil-Jazuli-Juiwaini-eca1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyampaikan kritik tajam atas Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki lima sebagai daftar investasi positif (DPI). Kebijakan ini menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.  "Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor, bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah," ungkap Jazuli kepada wartawan, Senin (1/3).  Semestinya, lanjut Jazuli, kita semua konsisten dengan pengamalan sila-sila Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.  "Terkait sila pertama semua agama melarang minuman keras karena madhorotnya jelas dirasakan. Terkait sila kedua, minuman keras jelas mengancam sendi-sendi kemanusiaan yang beradab dan bermartabat karena merusak kesehatan fisik, mental, akal, dan pikiran generasi bangsa," tegasnya.  Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, selama ini miras masuk dalam daftar bidang usaha tertutup, yang artinya terbatas dengan syarat ketat. Dengan ketentuan ini saja pelanggaran penjualan dan peredaran miras terjadi dimana-mana, dan menjadi faktor utama kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan kamtibmas.  "Di samping pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah semestinya menimbang ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa. Persoalan fundamental dan elementer seperti ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama," katanya.  Lebih lanjut, Jazuli mendorong aparat keamanan sebagai penanggung jawab kamtibmas menyajikan data kepada Pemerintah dan kementerian terkait tentang bahaya miras di masyarakat, tentang tingginya tingkat kriminalitas dan gangguan kamtibmas yang disebabkan miras.  "Tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras. Tugas kita bersama membantu aparat untuk menjaga kamtibmas. Mungkin Pemerintah khilaf, dan menjadi kewajiban kami di Fraksi PKS untuk mengingatkan agar kebijakan ini dibatalkan," pungkasnya.

PKS: Batalkan Perpres Legalisasi Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rizieq-ditahan-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Aparat Kepolisian untuk bertindak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus hukum Rizieq Shihab. Hal ini juga diserukan oleh berbagai pihak mulai dari kalangan MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh nasional dan sejumlah pakar hukum.  "Aparat Kepolisian sedang disorot dalam kasus ini. Rakyat menuntut aparat berlaku profesional dan proporsional dalam koridor hukum positif yang objektif. Lebih dari itu aparat diminta tidak menciderai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum," ungkap Jazuli lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/12).  Terlebih lagi perjalanan kasus ini diwarnai insiden penguntitan aparat yang berujung meninggalnya 6 orang Laskar FPI pengawal Rizieq yang menuai kritik dari aktivis dan organisasi pro demokrasi dan hak asasi manusia. Ditambah lagi delik kasusnya sendiri tentang pelanggaran protokol kesehatan yang masih debatable padahal yang bersangkutan juga telah dikenakan sanksi denda sesuai peraturan. Juga pengenaan delik pidana lain tentang penghasutan mengacu pada Pasal 160 dan 216 KUHP.  Intinya, kata Anggota Komisi I DPR ini, aparat dituntut untuk dapat menjawab keraguan, kritik, dan pertanyaan publik tersebut. Untuk itu asas profesionalitas dan proporsionalitas harus benar-benar ditunjukkan aparat.  "Jika masalahnya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan, apakah tuntutan serupa ditegakkan untuk pelanggar lainnya yang publik melihat banyak terjadi di berbagai tempat. Lalu jika dituntut dengan pidana penghasutan bagaimana penjelasannya karena publik juga bertanya-tanya?" jelas Jazuli.  Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi langkah Rizieq dan FPI yang telah berkomitmen menempuh koridor hukum. HRS dengan kesadaran penuh datang memenuhi panggilan polisi, diikuti tersangka lain. Sebelumnya, HRS juga telah menyatakan permintaan maafnya secara terbuka akibat kerumunan yang terjadi serta meminta pendukungnya untuk tetap tenang mengikuti proses hukum.  Menurut Jazuli Juwaini, Fraksi PKS terus mengawal kasus ini. Terhadap peristiwa meninggalnya 6 orang Laskar FPI Fraksi PKS meminta klarifikasi Kapolri dan mendorong terbentuknya tim pencari fakta independen termasuk investigasi melalui Komnas HAM yang tengah berjalan.  Sementara terkait penahanan Rizieq Shihab, Fraksi PKS telah menugaskan Anggotanya di Komisi III untuk menjamin penangguhan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Rfb97J26abI

PKS Minta Polri Profesional Tangani Kasus Hukum Rizieq Shihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Jazuli-Munas-PKS.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden aparat kepolisian dengan Laskar FPI. Apalagi sampai menyebabkan enam orang Laskar FPI merenggang nyawa.  Jazuli menuturkan, Fraksi PKS akan meminta DPR memanggil Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya. Di sisi lain, Fraksi PKS juga meminta pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik secara luas untuk menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus itu.  ’’Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai,’’ ungkap Jazuli kepada wartawan, Rabu (9/12). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2020/koalisi-masyarakat-sipil-minta-bentuk-tpf-selidiki-bentrok-fpi-polisi/">Koalisi Masyarakat Sipil Minta Bentuk TPF Selidiki Bentrok FPI-Polisi</a></li> </ul> Menurut Anggota Komisi I DPR ini semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan SOP.  Dalam perkembangannya kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dan versi FPI. Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian enam orang anggota Laskar FPI.  ’’Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel,’’ katanya.  Dalam konteks ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif. Fraksi PKS sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.  ’’Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional serperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia,’’ katanya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2020/kasus-tewasnya-6-simpatisan-rizieq-shihab-diambil-alih-bareskrim-2/">Kasus Tewasnya 6 Simpatisan Rizieq Shihab Diambil Alih Bareskrim</a></li> </ul> Oleh karena itu, suluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.  ’’Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum,’’ papar Jazuli. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DhUoWz_YiCY

Buntut Tewasnya Anggota Laskar FPI, PKS Akan Minta DPR Panggil Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Jazuli-Juwaini-baru-yes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah introspeksi diri setelah 59 negara memboikot WNI masuk negaranya. Jazuli mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya harus terus bekerja keras menyelamatkan rakyat.  "Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi Covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas ke sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspons serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah Covid-19 di dalam negeri," ujar Jazuli kepada wartawan, Rabu (9/9).  Menurut Jazuli, prioritas pemerintah yang terlalu condong ke ekonomi justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Makanya, boikot dari 59 negara ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar bisa bekerja lebih baik.  "Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit," ungkapnya.  Anggota Komisi I DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19. "Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap," tuturnya.  Diketahui 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya akibat pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya adalah Malaysia, Hungaria, Uni Emirat Arab, Jepang, Brunei Darussalam, Australia dan Afrika Selatan.

59 Negara Boikot WNI Masuk Negaranya, PKS: Prioritaskan Nyawa Rakyat!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jazuli juwaini

Berita Terkini