<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Satpol-PP-dan-PKL.jpg" alt="Pertemuan Satpol PP dengan perwakilan PKL Bawah Tol Tambak Asri di kantor Satpol PP Surabaya pada Senin (24/10). Paguyuban PKL Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Satpol PP dengan perwakilan PKL Bawah Tol Tambak Asri di kantor Satpol PP Surabaya pada Senin (24/10). Paguyuban PKL Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menawarkan relokasi kepada puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bawah Jembatan Tol Tambak Asri. Khususnya untuk warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Surabaya.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sudah menawarkan relokasi pada saat pertemuan dengan perwakilan PKL Bawah Tol Tambak Asri pada Senin (24/10). ”Ini untuk mengantisipasi bahaya yang bisa terjadi di masa mendatang,” kata Eddy seperti dilansir dari Antara.  Relokasi yang dimaksud adalah di Sentra Wisata Kuliner (SWK) milik Pemkot Surabaya tidak jauh dari lokasi PKL bawah tol Tambak Asri. Di antaranya SWK Krembangan, SWK Kasuari, dan SWK Indrapura.  ”Ada stan kosong di sana yang bisa ditempati. Tinggal masuk saja. Bahkan sudah kami siapkan rombong gratis,” ujar Eddy.  Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga memberikan gratis sewa untuk tiga bulan pertama. Selanjutnya, pungutan dilakukan dengan biaya sewa yang sangat terjangkau.  Mengenai rencana relokasi, Juru Bicara Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri Daniel Lukas Rorong akan menyampaikan tawaran dari Pemkot Surabaya tersebut kepada para PKL. ”Harapan dari rekan-rekan adalah ingin tetap berjualan dan mencari nafkah di bawah tol. Jadi istilahnya, PKL ingin penataan serta pembinaan, bukan penertiban (penggusuran),” kata Daniel.  Dia memastikan paguyuban sudah mulai membongkar bangunan liar yang diminta dalam edaran Satpol PP Kota Surabaya, sembari adanya diskusi lebih lanjut antar sesama anggota terkait rencana relokasi. ”Jadi selama menunggu, kami mohon tidak ada yang namanya penertiban sebelum ada kata sepakat termasuk solusi terbaik,” tutur Daniel.  Terkait penataan, Daniel lebih mengharapkan tembok yang berada di bawah jembatan tol Tambak Asri bisa dicat warna-warni atau dilukis mural supaya terlihat menarik. Selain itu, ada penataan rombong yang seragam sehingga pengunjung nantinya nyaman.  ”Teman-teman PKL mau ditata. Bahkan punya komitmen ingin berubah lebih baik lagi ke depannya,” ujar Daniel.  Pertemuan akan dilakukan kembali dalam waktu dekat setelah ada pendataan bersama antara pihak Satpol PP Kota Surabaya dan pihak Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri karena ada data PKL yang tidak sinkron.  Sebelumnya, puluhan PKL Bawah Tol Tambak Asri resah karena ada surat edaran dari Satpol PP Kota Surabaya untuk menertibkan bangunan liar di bawah jembatan tol sisi Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Padahal ada sekitar 50 PKL yang sampai saat ini masih aktif berjualan di lokasi tersebut. Ada yang membuka warung kopi, warung makanan, soto rombong, sate ayam, jual pulsa, gorengan, potong rambut, tukang permak kain, sampai tambal ban.

Pemkot Surabaya Tawarkan Relokasi Puluhan PKL Bawah Tol Tambak Asri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PKL-tambak-asri.jpg" alt="Spanduk penolakan penggusuran tanpa solusi terpasang di sekitar bawah tol Tambak Asri, Kota Surabaya. Paguyuban PKL Tambak Asri/Antara" width="100%">
<figcaption>Spanduk penolakan penggusuran tanpa solusi terpasang di sekitar bawah tol Tambak Asri, Kota Surabaya. Paguyuban PKL Tambak Asri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di bawah Jembatan Tol Tambak Asri, Kota Surabaya, minta Pemkot Surabaya tidak asal menggusur tanpa ada solusi.  Juru Bicara (Jubir) Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri Daniel Lukas Rorong mengatakan, pihaknya menerima surat edaran dari Satpol PP Surabaya yang meminta lokasi jualan di bawah Jembatan Tol Tambak Asri di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, dikosongkan paling lambat 21 Oktober.  ”Para PKL resah setelah menerima surat edaran itu. Tapi PKL bisa bernapas lega karena rencana penggusuran lapak mereka ditunda Satpol PP,” kata Daniel Lukas Rorong seperti dilansir dari Antara.  Daniel mengaku pernah berkomunikasi dengan Asisten Dua Pemkot Surabaya Irvan Widyanto dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melalui pesan WhatsApp (WA) untuk meminta solusi terkait hal tersebut. ”Ini karena surat edaran tersebut baru diterima para PKL Bawah Tol Tambak Asri pada 19 Oktober tanpa ada pemberitahuan sebelumnya berupa sosialisasi,” ujar Daniel Lukas Rorong.  Menurut Daniel, ada yang janggal dalam isi surat edaran karena ditujukan kepada pemilik bangunan liar di bawah jembatan tol itu. Padahal, ada sekitar 50-an PKL yang sampai saat ini masih aktif berjualan di sana. PKL tersebut berjualan dengan membuka warung kopi, warung makanan, soto rombong, sate ayam, konter pulsa, gorengan, potong rambut, tukang permak kain, sampai tambal ban.  ”Sebelum pandemi Covid-19, ada 80-an yang tercatat sebagai PKL di sini,” terang Daniel Lukas Rorong.  Meski demikian, Daniel tidak memungkiri ada bangunan liar di bawah jembatan tol Tambak Asri. ”Kalau sasarannya memang bangunan liar, silakan dibongkar. Tapi kalau PKL kena dampaknya juga, ini yang perlu diadakan pertemuan terlebih dahulu untuk mencari solusi,” papar Daniel Lukas Rorong.  Salah seorang PKL setempat, Nurul, berharap tidak ada penggusuran di lapak tempatnya berjualan selama ini. ”Kalau digusur, saya dan suami mau berjualan di mana lagi? Di depan rumah warga, nanti diusir,” kata PKL yang berjualan sate ayam dan daging itu.  Hal senada diungkapkan Giati, yang membuka warung makanan. Dia berharap, jika digusur, paling tidak di relokasi sehingga bisa berjualan kembali.  Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya merelokasi ratusan warga yang menempati bangunan liar di bawah jembatan tol dan Kampung 1001 Malam Jalan Lasem Barat, Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, pada 17 Oktober 2022.  Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, setelah dikosongkan, lahan tersebut akan dibangun rumah pompa untuk mengatasi genangan di kawasan Kecamatan Krembangan dan sekitarnya. Sedangkan warga yang telah lama tinggal di kawasan ini juga dipindahkan ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Sumur Welut.

Puluhan PKL Tambak Asri Minta Pemkot Surabaya Tak Asal Menggusur

Jembatan Tol Tambak Asri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jembatan Tol Tambak Asri

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Tawarkan Relokasi Puluhan PKL Bawah Tol Tambak Asri

Puluhan PKL Tambak Asri Minta Pemkot Surabaya Tak Asal Menggusur

Download Aplikasi JawaPos.com