<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1815405453461687391" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/20241008_160738-2906461876.jpg" alt="KPK resmi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SHB) sebagai tersangka dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK resmi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SHB) sebagai tersangka dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1815405453461687391-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin muncul ke publik setelah dikabarkan hilang. Kemunculan Sahbirin Noor itu menghebohkan publik, lantaran memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/015299320/mendikdasmen-abdul-muti-usul-double-track-untuk-percepat-renovasi-sekolah">Mendikdasmen Abdul Mu'ti Usul Double Track untuk Percepat Renovasi Sekolah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paman Birin tampak mengenakan pakaian dinas Gubernur Kalsel. Kabar menghilangnya Paman Birin itu setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka&nbsp;kasus dugaan suap&nbsp;pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK untuk segera menjemput paksa Sahbirin Noor. Ia mengingatkan, KPK seharusnya tidak tinggal diam setelah melihat keberadaan Sahbirin Noor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pikir KPK harus berani untuk mengirim tim penyidiknya segera menangkap Gubernur Kalsel, karena keberadaannya sudah terdeteksi dan dilihat khalayak banyak," kata Yudi kepada wartawan, Senin (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi menegaskan, penangkapan terhadap Sahbirin Noor untuk mempertaruhkan marwah KPK. Ia khawatir tidak ditangkapnya Sahbirin Noor akan semakin merobohkan kepercayaan publik terhadap KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini marwah KPK sedang dipertaruhkan, sudah didepan mata dan surat perintah penangkapan ada, ya segera gunakan momentum ini untuk menangkap yang bersangkutan, kalau tidak kepercayaan masyarakat kepada KPK akan semakin menurun," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Yudi juga mengimbau KPK untuk tidak harus menunggu putusan praperadilan. Sebab, penangkapan itu berbeda dengan langkah praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak perlu menunggu hasil putusan praperadilan yang bersangkutan. Sebab itu konteks yang berbeda, nanti apapun hasil praper, tentu konsekuensi hukumnya harus dihormati, namun yang sekarang urgen adalah yang bersangkutan sudah muncul, maka penangkapan butuh segera," ujar Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelummya mengaku&nbsp;telah mencari keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor ke beberapa lokasi. Namun, upaya pencarian itu tidak membuahkan hasil.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," ucap Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (6/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi memastikan, Sahbirin Noor telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tetapi tidak menunjukkan itikas baik. Meskipun KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga merupakan tempat persembunyiannya, antara lain di kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadinya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini SHB tidak dalam status tahanan, namun SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan tidak melakukan aktivitas sehari-hari di kantor sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya," ujar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menduga, Sahbirin Noor telah melarikan diri atau kabur setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), pada Minggu, 6 Oktober 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK juga telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan larangan bepergian Ke luar negeri atas nama Sahbirin Noor per tanggal 7 Oktober 2024," tegas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Budi menekankan praperadilan yang dilayangkan Sahbirin Noor ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak dapat diterima. Hal itu lantaran Sahbirin Noor telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon SHB harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Praperadilan, sebagaimana ketentuan SEMA No. 1/2018," urai Budi.</div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasusnya, KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024-2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai penerima yaitu Sahbirin Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee Ahmad (AMD) dan Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan sebagai pemberi yakni, Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin muncul ke publik setelah dikabarkan hilang. Kemunculan Sahbirin Noor

Sahbirin Noor alias Paman Birin Muncul ke Publik, Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Desak segera Dijemput Paksa

<div id="m#msg-f:1810683406207142519" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/IMG_20240919_141742-1217958630.jpg" alt="Kakak Nikita Mirzani berusaha meyakinkan Lolly untuk lebih tenang. (Instagram: lambe_danu)" width="100%">
<figcaption>Kakak Nikita Mirzani berusaha meyakinkan Lolly untuk lebih tenang. (Instagram: lambe_danu)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Artis Nikita Mirzani melakukan penjemputan paksa kepada anaknya Laura Meizani Nassare Asry alias Lolly di apartemen. Lolly sempat histeris seolah menolak dijemput oleh Nikita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015108741/berikut-sikap-sikap-yang-perlu-diterapkan-dalam-kehidupan-agar-memiliki-jiwa-yang-baik-dan-tenang">Berikut Sikap-sikap yang perlu Diterapkan Dalam Kehidupan Agar Memiliki Jiwa Yang Baik dan Tenang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menggolongkan tidak Nikita sebagai bentuk tanggung jawab kepada anak. Pasalnya, Lolly masih berstatus anak di bawah umur, sehingga masih dalam pengawasan orang tua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu tidak ada penjemputan karena memang ini anak dari NM. Berarti masih di bawah asuhan oleh NM," kata Nurma kepada wartawan, Jumat (20/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan Nikita dinilai sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Setelah dijemput Nikita membawa Lolly ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani visum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk NM karena dia merasa orang tua, memang itu adalah asuhannya, anaknya jadi dia menemui untuk LM untuk membawa atau untuk memeriksakan diri dari LM ke rumah sakit tentunya untuk divisum," jelas Nurma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Nikita&nbsp;Mirzani melaporkan mantan pacar Laura Meizani Nassare Asry alias Lolly, Vadel Badjideh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporan ini&nbsp;Nikita&nbsp;mempersangkakan Vadel telah menghamili Lolly yang masih di bawah umur dan memaksanya melakukan aborsi dua kali. Peristiwa itu terjadi dalam rentan waktu Januari 2024 hingga sekarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan laporan ini. Saat ini laporan masih didalami oleh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkaranya terkait persetubuhan anak dibawah umur dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan," ujar Ade Ary dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangannya,&nbsp;Nikita&nbsp;mengaku mendapat informasi kehamilan Lolly dari salah satu teman anaknya berinisial C.&nbsp;Nikita&nbsp;pun mengajukan 3 orang saksi dalam perkara ini. Mereka adalah C, D dan Y. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Artis Nikita Mirzani melakukan penjemputan paksa kepada anaknya Laura Meizani Nassare Asry alias Lolly di apartemen

Nikita Mirzani Jemput Paksa Lolly, Polisi Sebut sebagai  Kewajiban Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/barang-bukti-1748582564.jpeg" alt="Kapolsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jaksel Kompol David Yunior Kanitero (kedua kanan) menunjukkan barang bukti di Jakarta, Senin (25/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Kapolsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jaksel Kompol David Yunior Kanitero (kedua kanan) menunjukkan barang bukti di Jakarta, Senin (25/3/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, menjemput paksa korban penembakan oleh Gathan Saleh, Mohamad Andika Mowardi (32), karena adanya laporan terkait pengancaman.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014520368/polri-gerebek-pabrik-ekstasi-milik-bandar-narkoba-internasional-fredy-pratama-di-sunter-jakarta-utara-tangkap-6-tersangka">Polri Gerebek Pabrik Ekstasi Milik Bandar Narkoba Internasional Fredy Pratama di Sunter Jakarta Utara, Tangkap 6 Tersangka</a></strong></p> <p>"Kami menjemput dengan surat perintah membawa saksi," kata Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Yunior Kanitero di Jakarta, Jumat.</p> <p>Ia mengatakan bahwa saksi yang dijemput paksa oleh Polsek Mampang Prapatan merupakan korban dari penembakan Gathan Saleh.</p> <p>Menurut dia, saksi dijemput paksa ketika mengikuti rekonstruksi kasus penembakan Gathan Saleh di depan Fourlines Travel&amp; Tourism, Jalan Jatinegara Timur, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Utara. "Dia (Mohamad Andika Mowardi) merupakan terlapor di perkara Polsek Mampang, terkait pengancaman," tuturnya.</p> <p>Ia menambahkan, penjemputan paksa terhadap terlapor tersebut karena setelah dilakukan dua kali pemanggilan tidak datang sehingga terpaksa dijemput paksa. "Terlapor kita panggil sebagai saksi dua kali tidak datang. Akhirnya kita jemput saat rekonstruksi di Jaktim sedang berlangsung," ujarnya.</p> <p>David mengatakan bahwa terlapor ini dilaporkan korban karena mengancam melalui telepon genggam, namun dilakukan secara acak. "Kerjaan dia itu datangin orang, terus ngancem-ngancem, dibilang nanti akan dibongkar rahasianya, padahal dia tidak tahu juga rahasianya apa. Tapi kan hal ini membuat orang tidak nyaman," katanya.&nbsp;</p> <p>Selain itu, kata David, saat dimintai keterangan saksi ini tidak menyambung sehingga petugas melakukan tes urine. Setelah itu saksi dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. <strong>(*)</strong></p>

Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, menjemput paksa korban penembakan oleh Gathan Saleh, Mohamad Andika Mowardi (32)

Polsek Mampang Jemput Paksa Korban Penembakan oleh Gathan Saleh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/1000023354-3220091464.jpg" alt="Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee (kedua dari kiri) dijemput paksa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Jogjakarta, Rabu (24/1)." width="100%">
<figcaption>Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee (kedua dari kiri) dijemput paksa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Jogjakarta, Rabu (24/1).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penjemputan paksa terhadap salah satu tersangka kasus film porno yaitu Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee di daerah Jogjakarta.</p> <p>&rdquo;Telah dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FCN alias Siskaeee oleh tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada hari ini (24/1),&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Rabu (24/1).</p> <p>Ade menjelaskan, tersangka Siskaeee ditangkap di Apartemen Student Castle Kamar B 0221 Jalan Seturan Raya Nomor 1 Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.</p> <p>&rdquo;Penangkapan dilakukan pada pukul 08.25 WIB,&rdquo; ujar Ade Safri Simanjuntak.</p> <p>Ade Safri menambahkan, akan membawa tersangka dari Jogjakarta ke Mako Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk melengkapi dan mengirim berkas perkara ke JPU.</p> <p>Polda Metro Jaya sebelumnya masih mendiskusikan terkait kemungkinan melakukan penjemputan paksa terhadap salah satu tersangka film porno, yaitu Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee.</p> <p>&rdquo;Setelah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari pihak kuasa hukum Saudari S, sampai saat ini penyidik masih mendiskusikan langkah selanjutnya,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa (23/1).</p> <p>Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee telah dua kali tidak memenuhi panggilan pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus film porno di Jakarta Selatan. Pemanggilan Siskaeee diagendakan pihak kepolisian yaitu pada Senin (15/1) dan Jumat (19/1).</p> <p>Sementara itu, kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting menjelaskan ketidakhadiran kliennya karena sebelumnya sudah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didaftarkan pada Senin (15/1). Selain Siskaeee terdapat 10 orang tersangka lain yang telah diperiksa yaitu terdiri atas dua orang pemeran pria dan delapan orang dari pemeran perempuan.</p> <p>Untuk pemeran perempuan yaitu Siskaeee alias S, Anisa Tasya Amelia alias Meli 3GP, Virly Virginia alias VV, Putri Lestari alias Jessica, NL alias Caca Novita (CN), Zafira Sun alias ZS, Arella Bellus alias AB, MS, dan SNA. Kemudian inisial pemeran pria yaitu BP dan AFL.</p> <p class="class-paragraph">Para tersangka dijerat pasal 8 UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh&nbsp;tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.</p>

Polda Metro Jaya jemput paksa salah satu tersangka kasus film porno yaitu Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee di Jogjakarta

Polda Metro Jaya Jemput Paksa Siskaeee di Jogjakarta

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Siskaeee-Dery-Ridwansah-4JPG-2532646131.jpg" alt="Fransiska Candra Novitasari atau Siskaeee menyapa awak media saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Fransiska Candra Novitasari atau Siskaeee menyapa awak media saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div><strong>JawaPos.com -</strong> Polda Metro Jaya masih mendiskusikan terkait kemungkinan melakukan penjemputan paksa terhadap salah satu tersangka film porno, yaitu Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, dikutip dari <em>ANTARA</em>.</div> <p>"Setelah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari pihak kuasa hukum Saudari S, sampai saat ini penyidik masih mendiskusikan langkah selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi&nbsp;Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa.</p> <p>Ade menambahkan, pihaknya tengah mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka Siskaeee.</p> <div>"Tim advokat dari Bidkum Polda Metro Jaya telah mempersiapkan materi gugatan praperadilan kasus <em>a quo. </em>Prinsipnya kami siap menghadapi sidang praperadilan hari Senin, minggu depan," katanya.</div> <p>Polda Metro Jaya dalam pernyataannya menyusul tidak hadirnya Siskaee tersangka film porno untuk menjalani pemeriksaan, hanya menyebutkan sudah menyiapkan langkah-langkah lanjutan.</p> <p>"Dengan tidak hadirnya tersangka S (Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee) pada pemeriksaan pagi ini, maka penyidik sudah memiliki langkah-langkah selanjutnya," kata&nbsp;<br />Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak&nbsp;saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (19/1).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014015531/guru-besar-ipb-sebut-kenaikan-produksi-beras-nasional-2024-berpotensi-hingga-15-juta-ton">Guru Besar IPB Sebut Kenaikan Produksi Beras Nasional 2024 Berpotensi hingga 1,5 Juta Ton</a></strong>&nbsp;</p> <div>Ade Safri juga menjelaskan penyidik telah menerima surat permohonan dari pihak Siskaeee untuk menunda pemeriksaan sampai&nbsp; proses sidang praperadilan. Namun Ade Safri menyebutkan, pihaknya tetap melanjutkan pemeriksaan sesuai jadwal.</div> <p>"Kalaupun ada pertimbangan dari kuasa hukum tersangka S yang mengatakan bahwa menunda pemeriksaan sampai dengan proses sidang praperadilan, mohon maaf penyidikan tetap akan jalan terus sebelum ada putusan dari hakim yang memeriksa atau menangani gugatan sidang praperadilan," katanya.</p> <p>"Jadi kami tetap 'on schedule' (sesuai jadwal) terkait pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Karena tidak hadir kami sudah punya langkah-langkah selanjutnya terhadap tersangka S," katanya.</p>

Polda Metro Jaya masih mendiskusikan terkait kemungkinan melakukan penjemputan paksa terhadap Siskaeee.

Penjemputan Paksa Siskaeee Masih Didiskusikan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220912_213058.jpg" alt="Togar Situmorang selaku pengacara pihak terlapor, Christoper Steffanus Budianto alias Steven, (Dok Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Togar Situmorang selaku pengacara pihak terlapor, Christoper Steffanus Budianto alias Steven, (Dok Pribadi)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pihak Jessica Iskandar menyebut Christopher Steffanus Budianto alias Steven kemungkinan akan dijemput paksa oleh penyidik. Itu setelah 2 kali pemanggilan dilakukan yang bersangkutan belum juga memenuhi agenda pemeriksaan.<br /> <br /> Terkait hal itu, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Steven memberikan jawaban santai. Dia menegaskan Steven sampai sekarang masih berstatus sebagai saksi.<br /> <br /> "Status dari klien kami sampai saat ini hanya sebagai saksi terlapor ya, dari proses yang tadinya lidik naik jadi sidik," kata Togar Situmorang saat ditemui di bilangan Pejaten Jakarta Selatan, Rabu (18/1).<br /> <br /> Togar menduga Steven bakal dijemput paksa termasuk bagian dari upaya provokasi. Togar justru menyebut kuasa hukum Jessica Iskandar kurang etis mengekspose tugas dan tanggung jawab penyidik kepada media.<br /> <br /> Dia pun mengingatkan advokat harus patuh dan tunduk pada kode etik. "Yang namanya pengacara terikat dengan yang namanya kode etik dan rahasia klien. Rahasia klien itu nggak boleh diumbar-umbar di hadapan publik, itu yang esensinya," katanya.<br /> <br /> Terkait Steven belum juga memenuhi panggilan penyidik, Togar mengaku kliennya bukannya tidak mau datang. Namun, dia belum bersedia hadir setelah melihat pelapor kasus ini bukan Jessica Iskandar yang mengaku sebagai korban. Melainkan pelapornya adalah kuasa hukum Jedar yang pertama dan kini sudah tidak lagi menjadi pengacara Jessica Iskandar.<br /> <br /> Steven tidak hadir lantaran tidak mengenal pihak pelapor." Legal standingnya di mana ini? Pelapor tidak kenal dengan terlapor, terlapor tidak kenal dengan pelapornya. Makanya dia membuat surat. Dia sudah meminta perlindungan hukum, karena dia nggak kenal pelapornya," tuturnya.<br /> <br /> Masalah ini berawal dari Jessica Iskandar-Vincent Verhaag mengaku menjadi korban penipuan dari rekan bisnisnya Christoper Steffanus Budianto alias Steven saat melakukan kerja sama rental mobil. Ada 11 mobil yang diserahkan Jedar ke Steven yang kini tak diketahui keberadaanya. Jedar pun mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 9,8 miliar.<br /> <br /> Jessica Iskandar-Vincent lantas membawa masalah ini ke ranah hukum. Steffanus dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan pada 15 Juni 2022. Laporannya terdaftar dengan nomor perkara LP/B/2947/VI/2022/SPKT/P0LDA METRO JAYA.<br /> <br /> Pihak Steven tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, dia melakukan gugatan perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan perkaranya masih berjalan sampai saat ini.

Steven Dikabarkan Bakal Dijemput Paksa, Kuasa Hukum Tak Khawatir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Yayanti. Dia merupakan saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat AKBP Bambang Kayun Bagus P.S sebagai tersangka.<br /> <br /> "Hari ini, tim penyidik dalam perkara tersangka BK (Bambang Kayun) melakukan perintah membawa seorang saksi Yayanti (swasta) dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Rabu.<br /> <br /> Terkait alasan jemput paksa ini, sebelumnya, tim penyidik telah memanggil secara patut, namun yang bersangkutan mangkir. Karena keterangan saksi tersebut dinilai sangat dibutuhkan agar perbuatan tersangka menjadi jelas dalam proses pembuktian, maka tim penyidik pun menjemput paksa saksi Yayanti.<br /> <br /> KPK kembali menegaskan kepada siapa pun yang dipanggil tim penyidik baik sebagai saksi maupun tersangka agar kooperatif memenuhi panggilan karena merupakan kewajiban hukum.<br /> <br /> "Bila tidak hadir tanpa alasan sah, KPK tidak segan menjemputnya sebagaimana ketentuan hukum acara pidana," ucap Ali.<br /> <br /> Bambang Kayun merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).<br /> <br /> Sebelumnya, KPK telah memanggil Bambang Kayun untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (23/12). Namun, ia tidak menghadiri panggilan tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya<br /> <br /> KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Bambang Kayun.<br /> <br /> "KPK mengingatkan agar yang bersangkutan kooperatif hadir dan segera memenuhi panggilan selanjutnya dari tim penyidik," kata Ali dalam keterangannya pada Senin (26/12).<br /> <br /> Bambang Kayun diduga menerima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah.<br /> <br /> KPK secara resmi akan menyampaikan identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan setelah proses penyidikan dinyatakan cukup.<br /> <br /> Bambang Kayun juga telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Namun, hakim menolak permohonan praperadilan Bambang Kayun.

Tak Patuhi Panggilan KPK, Saksi Suap AKBP Bambang Kayun Dijemput Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak ragu menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Terlebih, KPK sudah melayangkan surat pemanggilan sebanyak dua kali, namun tidak ada langkah kooperatif dari Lukas Enembe.<br /> <br /> "Ya, apapun yang menjadi ketentuan kalau dipanggil sekali dua kali, ya terhadap pihak lain kan dikenakan jemput paksa. Ya, jangan ada juga (KPK ragu)," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).<br /> <br /> Legislator Partai Gerindra ini menekankan, jika KPK kalah dengan Lukas Enembe akan menjadi preseden buruk penegakan korupsi di Indonesia. Namun, dia meyakini KPK akan melakukan upaya paksa terhadap Lukas Enembe.<br /> <br /> "Tapi, saya yakinlah teman-teman KPK tahu solusinya untuk menegakkan hukum ya dengan pas dengan benar," tegas Habiburokhman.<br /> <br /> Sebelumnya, Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas berasalasan sakit sehingga tidak hadir dalam pemeriksaan penyidik KPK.<br /> <br /> "Hari ini, Senin 26 September 2022, KPK sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE Gubernur Papua, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan.<br /> <br /> "Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim prnyidik KPK," sambungnya.<br /> <br /> Meski pihak kuasa hukum Lukas Enembe telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut, dengan alasan kondisi kesehatannya. Namun, sampai dengan hari ini KPK belum mendapatkan informasi yang benar dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Lukas Enembe.<br /> <br /> KPK berharap peran kuasa hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien. Bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta, sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan.<br /> <br /> "Masyarakat tentu masih ingat, berbagai modus para pihak yang berperkara di KPK, yang berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan dalih kondisi kesehatan, yang justru difasilitasi oleh kuasa hukum ataupun tim medisnyan," beber Ali.<br /> <br /> Oleh karena itu, KPK tidak segan untuk mengenakan pasal pasal 221 KUHP ataupun pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum atau Obstruction of Justice.<br /> <br /> Tim penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/9). Kedatangannya ke KPK untuk menyampaikan surat ketidakhadiran Lukas Enembe, agar kliennya tidak dianggap rekayasa dengan penyakit yang diderita.<br /> <br /> "Saya mewakili Pak Gubernur Lukas Enembe, karena beliau berhalangan hadir karena sakit, sekaligus saya ingin mendiskusikan kepada penyidik KPK agar bagaimana bisa memastikan. Karena ini menyangkut kepentingan publik supaya tidak ada seolah-olah bahwa ada rekayasa terhadap penyakit pak Gubernur," ujar Stefanus di Gedung Merah Putih KPK.<br /> <br /> Dia menyatakan, mengajak tim dokter yang merawat Lukas Enembe untuk memastikan tidak ada rekayasa terkait penyakit yang diderita kliennya itu. Bahkan, Stefanus meminta agar tim penyidik KPK datang ke Papua, untuk melihat kondisi Lukas Enembe.<br /> <br /> "Saya mengajak tim dokter KPK untuk sama-sama kita ke Papua untuk memastikan melihat kondisi pak Gubernur, supaya jangan ada dusta di antara kita," tegas Stefanus.<br /> <br /> Dia pun menekankan, pihaknya tidak ada niat untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Dia pun menegaskan, kondisi Lukas Enembe yang sedang sakit bukan direkayasa.<br /> <br /> "Saya tidak mau narasi-narasi yang dibangun publik seolah-olah bahwa jangan sampai ada kesan kami menghalang-halangi penyidikan, itu yang penting. Saya kira pengalaman-pengalaman penyidikan sebelumnya ada orang yang tidak sakit, jadi sakit, itu jadi problem. Tapi, Pak Gubernur ini memang sakit beneran," pungkas Stefanus.

Legislator Gerindra Minta KPK Tak Ragu Jemput Paksa Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/medina-zein-abd-rahman-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Razman Arif Nasution memberikan penjelasan kenapa dirinya tidak mendampingi Medina Zein saat ia dijemput paksa dan dilakukan penahanan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejari Jakarta Selatan pada Kamis (7/7).<br /> <br /> Razman membenarkan dirinya memang tidak ada disaat Medina Zein dijemput paksa dan ditahan. Kendati demikian, Razman menolak dirinya disebut menelantarkan klien. Dia tidak dapat menemani Medina Zein kala itu lantaran sedang pulang kampung. "Saya di Singkwang, di kampung ziarah dan saya juga menangani kasus bupati," kelit Razman saat ditemui di Jakarta Selasa (12/7).<br /> <br /> Meski tidak mendampingi Medina Zein, Razman mengaku dirinya tetap memastikan kliennya diperlakukan dengan baik. Apalagi perempuan yang dilaporkan sejumlah orang atas sejumlah kasus itu mengalami gangguan mental mengidap penyakit bipolar.<br /> <br /> "Jam 7 pagi penyidik Polda Metro dan Lukman Azhari telepon saya. Kita bicara dengan penyidik begini, begini. Oke silakan.  Saya bilang tolong cek apakah dia sakit apa nggak, oke.Terus ditahan ya sudah," katanya.<br /> <br /> Sebelum dilakukan pelimpahan berkas, Media Zein memang sempat dilakukan pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Hal itu atas permintaan pengacaranya untuk memastikan kondisi kesehatannya. Kondisi Medina dalam keadaan sehat, penyidik pun melakukan pelimpahan berkas dan tersangka.<br /> <br /> Usai menerima berkas dan tersangka, pihak kejaksaan lantas menitipkan Medina Zein ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Razman juga mengatakan, Medina Zein akan kembali menjalani pemeriksaan di RS Pori Kramat Jati supaya diketahui apakah ia sudah siap menghadapi persidangan atas kasus yang membelitnya. Jika kondisi kesehatannya dinyatakan siap, maka persidangan pun akan dimulai dalam waktu dekat.<br /> <br /> Sekedar informasi, sosialita Uci Flowdea melaporkan Medina ke Polda Metro Jaya usai berseteru karena dugaan penjualan tas branded palsu. Perseteruan itu berlanjut ancaman akan membawa bom ke rumah Uci.<br /> <br /> Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/5025/X/2021/SPKT/ Polda Metro Jaya tertanggal 11 Oktober 2021. Dilaporkan dengan Pasal 335 KUHP dan Pasal 27 Ayat 4 juncto Pasal 45 UU ITE. Medina Zein juga dilaporkan Marissya Icha terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan.<br /> <br /> Laporan itu dibuat pada 5 September 2021 di Polda Metro Jaya. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B4517/IX/2021/SPKT Polda Metro Jaya. Medina Zein dilaporkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Ini Penjelasan Razman yang Absen saat Medina Zein Dijemput Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KPK-Jempuit-paksa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Hadinoto Soedigno (HS). Upaya paksa ini dilakukan lantaran Hadinoto kerap mangkir dalam pemeriksaan KPK.<br /> <br /> ’’Jumat, 4 Desember 2020, KPK telah jemput paksa HS selaku tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait PT Garuda Indonesia,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (4/12).<br /> <br /> Hadinoto nampak dijemput paksa oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut. Dia mengenakan kemeja berwarna biru dengan topi dan masker yang menutupi wajahnya dibawa penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. ’’Tersangka dijemput paksa penyidik di rumahnya, di Jati Padang, Jakarta Selatan,’’ ucap Ali.<br /> <br /> Hadinoto sebelumnya telah dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis (3/12) kemarin. Namun mantan pejabat PT Garuda Indonesia itu mangkir dari panggilan penyidik. ’’Yang bersangkutan sebelumnya telah dipanggil secara patut menurut hukum namun mangkir dari panggilan penyidik KPK,’’ ujar Ali.<br /> <br /> Ali menuturkan, saat akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap tersangka. Tidak menutup kemungkinan, lembaga antirasuah tersebut akan menahan Hadinoto, lantaran dianggap tidak kooperatif. ’’Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,’’ tandas Ali.<br /> <br /> Sementara itu, Hadinoto sendiri telah dijerat sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2019. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Hadinoto sudah beberapa kali diperiksa tim penyidik namun belum dilakukan penahanan.<br /> <br /> Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno, dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.<br /> <br /> Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno sebesar EUR1,2 juta dan USD180 ribu atau setara Rp20 miliar. Dalam penyidikan, KPK menyebut uang suap yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah dan Hadinoto tidak hanya berasal dari perusahaan AirBus SAS dan Rolls-Royce.<br /> <br /> Hasil pengembangan penyidikan, Emirsyah dan Soetikno kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang (TPPU). Emirsyah diduga membeli rumah di Pondok Indah senilai Rp5,79 miliar.<br /> <br /> Keduanya juga diduga mengirimkan uang ke rekening perusahaannya di Singapura sebanyak USD680 ribu atau setara Rp9,57 miliar dan EUR1,02 juta setara Rp15,78 miliar. Aliran uang itu salah satunya untuk melunasi apartemennya di Singapura SGD 1,2 juta (Rp12,26 miliar). Uang itu diduga dari hasil suap pengadaan pesawat di perusahaan pelat merah tersebut. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=c1eXOa5voFY

KPK Jemput Paksa Eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jemput paksa

Berita Terkini