<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/Aksi-Unjuk-Rasa-Terkait-Rencana-Investasi-Kebijakan-JETP-Dery-Ridwansah-5-1875992374.jpg" alt="Aktivis yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menggelar aksi teatrikal terkait Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Aktivis yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menggelar aksi teatrikal terkait Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komitmen pendanaan internasional untuk program transisi energi Indonesia dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) kembali meningkat. Pada Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi JETP yang digelar Jumat (5/12), pemerintah menyampaikan bahwa dukungan pendanaan naik dari USD 20 miliar pada 2022 menjadi USD 21,4 miliar pada 2025. Kenaikan tersebut dinilai sebagai bukti kuatnya kepercayaan global terhadap arah kebijakan energi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, transisi energi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang. Arah itu selaras dengan Asta Cita, terutama penguatan ketahanan energi dan pangan melalui pembangunan ekonomi hijau. "Komitmen JETP untuk Indonesia telah tumbuh dari USD 20 miliar (2022) menjadi USD 21,4 miliar (2025) yaitu USD 11,4 miliar publik dari IPG dan USD10 miliar dari GFANZ, ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional," ungkap Airlangga di Jakarta. Hingga November 2025, Indonesia telah memobilisasi USD 3,1 miliar dari komitmen JETP, sementara USD 5,5 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi untuk proyek konkret. Selain itu, Britain and Northern Ireland juga turut menyampaikan dua studi kerangka Just Framework yang berisi langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi Indonesia. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada Jepang atas dukungannya melalui Sekretariat JETP serta seluruh donor IPG yang terlibat dalam penyusunan JETP Progress Report 2025 yang kini memasuki tahap finalisasi. Dalam pipeline transisi energi, pemerintah menyoroti dua proyek prioritas yang dianggap mampu memberi dampak signifikan, yaitu Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan program dedieselisasi. Kedua proyek ini membutuhkan dukungan erat antara pemerintah, mitra internasional, lembaga keuangan, dan pelaku industri. "Ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan Lintas Kementerian untuk mengakselerasikan. Jadi dengan demikian task force ini akan mempercepat, kita akan akselerasi JETP 2.0 agar dana ini benar-benar bisa mempercepat arahan Presiden Prabowo dalam mengakselerasi NDC Indonesia" tutupnya.

Dukungan pendanaan untuk transisi energi Indonesia dalam kerangka JETP meningkat dari USD 20 miliar menjadi USD 21,4 miliar.

Indonesia Masih Dipercaya Lanjutkan Transisi Energi, Komitmen Pendanaan JETP Naik jadi USD 21,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/diskusi-iesr-3389668945.jpg" alt="Diskusi IESR bersama media bertajuk" width="100%">
<figcaption>Diskusi IESR bersama media bertajuk</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Pada 2022, Indonesia menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, yang salah satu targetnya puncak emisi 290 juta ton CO2 dan bauran energi terbarukan 34 persen pada tahun 2030. Komitmen ini mencerminkan peluang investasi besar untuk mempercepat transisi energi. Ketersediaan data proyek energi terbarukan, perencanaan, dan informasi pelelangan menjadi faktor kunci dalam menarik investasi bersih.&nbsp; Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong ketersediaan data potensi proyek energi terbarukan sehingga dapat memantik penurunan emisi yang signifikan. Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menuturkan bahwa meskipun potensi teknis energi terbarukan Indonesia mencapai lebih dari 3.700 GW, pemanfaatannya, terutama PLTS dan PLTB masih jauh dari optimal. Melalui kajiannya terbaru, 'Unlocking Indonesia's Renewable Future', IESR menganalisa potensi proyek energi terbarukan berdasar regulasi tarif yang berlaku saat ini, seperti Perpres 112/2022 serta ketersediaan infrastruktur jaringan listrik seperti gardu induk dan transmisi. Kajian ini mengidentifikasi potensi pengembangan proyek energi terbarukan hingga 333 GW, yang dapat dipasok oleh PLTS, PLTB, dan PLTM. "Melihat potensi ini, tentu saja ada kontradiksi dengan realitas pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa kita bisa bergerak lebih cepat dalam memanfaatkan energi terbarukan ini, khususnya PLTS dan PLTB," jelas Deon dalam diskusi, Selasa (25/3). Koordinator Riset Kelompok Data dan Pemodelan, IESR Pintoko Aji mengungkapkan bahwa dalam kajian tersebut, 333 GW potensi pengembangan energi terbarukan terdiri dari PLTB daratan (onshore) (167 GW), PLTS di daratan (ground-mounted) (165,9 GW), dan PLTM (0,7 GW). Angka tersebut didapatkan dari hasil simulasi finansial dan skema private-public partnership pada 1.500an lokasi yang berpotensi secara teknis. Dari jumlah tersebut, 205,9 GW atau sekitar 61 persen dari total potensi yang layak secara finansial diindikasikan memiliki tingkat pengembalian Equity Internal Rate of Return/EIRR di atas 10 persen, yang menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan. "Misalnya saja sumber daya minihidro banyak di wilayah Sumatera, sementara potensi tenaga angin terbesar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di sisi lain, energi surya memiliki potensi menjanjikan di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk mewujudkan potensi ini, pembangunan infrastruktur yang mendukung, terutama dalam hal transmisi dan distribusi energi, sangat diperlukan," tegas Pintoko.&nbsp; Sementara itu, Ketua Pakar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Herman Darnel Ibrahim menegaskan, dengan tantangan transisi energi yang semakin mendesak, energi surya menjadi sumber daya yang dominan dan berperan penting untuk masa depan energi Indonesia. Pengembangan teknologi energi surya saat ini sudah matang dan semakin kompetitif, terutama dibandingkan dengan pembangkit tenaga nuklir maupun gas.&nbsp;

Indonesia berkomitmen mencapai Net Zero Emission 2060, mendorong investasi energi terbarukan dan transisi energi.

Transisi Energi, Kajian IESR: Ada Potensi 333 GW PLTS, PLTB, dan PLTM yang Layak Finansial untuk Dikembangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/IMG_2203-2847362499.jpeg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (24/3). (Dinda Juwita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (24/3). (Dinda Juwita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Just Energy Transition Partnership (JETP) dipastikan tetap berlanjut meski Amerika Serikat (AS) menarik diri keluar dari program itu. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Jerman dan Jepang tetap berkomitmen menjadi co-lead dalam program itu. ''Ditegaskan bahwa keluarnya Amerika dalam Paris Agreement dan juga support JETP tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung net zero emission di Indonesia. Jadi tidak ada perubahan dari sana,'' ujarnya pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (24/3). Airlangga menjelaskan, mundurnya AS juga tak menurunkan target untuk mendukung transisi energi di Indonesia, menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 tahun 2025. Airlangga menuturkan, satgas itu memiliki empat kelompok kerja yang berfokus pada energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Airlangga melanjutkan, sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional, dengan total komitmen USD 1,1 miliar. Di antara 54 proyek itu adalah 9 proyek mendapat pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, serta 45 proyek lainnya menerima hibah USD 233 juta. ''Antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat itu adalah program untuk geotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltaic seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon power,'' jelasnya. International Partners Group (IPG) juga telah mengamankan jaminan senilai USD 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih.

Program Just Energy Transition Partnership (JETP) dipastikan tetap berlanjut meski Amerika Serikat (AS) menarik diri keluar dari program itu

AS Hengkang, Menko Airlangga Pastikan Program JETP Tetap Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/gov-sum-3802032218.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto berbicara secara virtual di forum yang digelar di Dubai itu pada Kamis (13/2) sore. (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto berbicara secara virtual di forum yang digelar di Dubai itu pada Kamis (13/2) sore. (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi konservasi lingkungan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mengharapkan RI tidak keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) karena menjadi bagian solusi global mengatasi perubahan iklim, setelah Amerika Serikat memutuskan hengkang dari komitmen tersebut. "Kami berharap langkah itu tidak ikut diambil," kata Direktur Program Iklim dan Transformasi Pasar WWF Indonesia Irfan Bakhtiar di sela Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan (ICOPE) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (13/2). Menurut dia, posisi kedua negara berbeda dalam perjanjian iklim yang sepakat diadopsi oleh 195 negara pada 2015 itu. Indonesia, lanjut dia, merupakan negara yang dapat memberikan solusi, sedangkan Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dengan posisi tersebut, ujar Irfan, seharusnya AS membayar kepada Indonesia atas kontribusi dalam penanggulangan emisi karbon. "Kalau Indonesia keluar, kita kehilangan daya tawar di dalam Paris Agreement," ucapnya. Selaku pegiat konservasi, ia menyayangkan aksi AS tersebut karena sebagai salah satu negara penghasil gas rumah kaca, negara tersebut memiliki kewajiban membayar kompensasi sekaligus komitmen menurunkan emisi. Bahkan keluarnya AS itu diperkirakan memengaruhi program energi ramah lingkungan, salah satunya melalui Kemitraan Transisi Energi Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP). JETP yang salah satunya dipimpin oleh AS, adalah komitmen pendanaan senilai USD 20 miliar&nbsp; (sekitar Rp 301 triliun) untuk program transisi energi di Indonesia yang disepakati saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keluarnya Amerika Serikat sebagai salah satu inisiator dari Perjanjian Paris dan surutnya lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, mendorong ia akan mempertimbangkan ulang nasib pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. "Kita jangan sampai terjebak. Makanya, kita harus hitung dengan baik. Ini (pengembangan energi baru dan terbarukan) antara gas dan rem, seperti mengelola Covid-19,&rdquo; ucap Bahlil. Meski begitu, ia menyatakan Indonesia masih berkomitmen mengembangkan energi baru dan energi terbarukan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga kualitas lingkungan. AS rencananya secara resmi keluar pada Januari 2026 dari perjanjian yang salah satunya bertujuan menekan peningkatan suhu rata-rata global itu.

WWF mengharapkan RI tidak keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) karena menjadi bagian solusi global mengatasi perubahan iklim.

WWF Berharap Indonesia Tak Mundur dari Paris Agreement

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/ietf-3719676442.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility, Rabu (5/2). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility, Rabu (5/2). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menerima hibah sebanyak EUR 14,7 juta (sekitar Rp 248,8 miliar) dari Uni Eropa (UE) dan Prancis untuk pengembangan transisi energi di tanah air. "Uni Eropa mengalirkan dana kepada AFD (Agence Fran&ccedil;aise de D&eacute;veloppement)&nbsp;EUR 14,7 juta. Nah yang tadi kita sama-sama saksikan, AFD kemudian melakukan kerja sama langsung dengan PLN," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat&nbsp;Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility&nbsp;dikutip Kamis (6/2). Dadan menjelaskan dari total dana hibah yang diberikan untuk program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) tersebut, sebanyak 44 persen atau sekitar EUR 6,5 juta (Rp 109,85 miliar) akan digunakan oleh PLN dalam pengembangan kapasitas terkait transisi energi dan sisanya akan digunakan oleh Kementerian ESDM. "Jadi baru EUR 6,5 juta yang sekarang sudah terlihat dimanfaatkan untuk yang PLN. Kami kan ada kerja sama yang lain, kita ada kerja sama mineral, kita bagaimana mendorong mineral yang berkelanjutan. Itu ada kerja sama-kerja sama seperti itu," ucapnya. Hadir pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesli mengatakan dukungan tersebut akan digunakan untuk persiapan proyek transisi energi, bantuan teknis, dan memastikan bahwa proyek tersebut terkait dengan transmisi atau distribusi energi terbarukan. "Kami sangat berterima kasih dan kami siap mendukung hal ini. Selain itu, saya rasa kami juga akan menggunakan hibah tersebut dalam beberapa bentuk pengembangan kapasitas atau peningkatan kelembagaan yang juga membantu transisi energi di kemudian hari," tuturnya. Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Fabien Penone menyampaikan bahwa Indonesia Energy Transition Facility menandai langkah penting dalam mempercepat transisi energi Indonesia dengan manfaat signifikan bagi wilayah. Hibah melalui program tersebut akan fokus pada dua komponen. Pertama, dukungan untuk kebijakan energi, dan kedua, persiapan proyek energi terbarukan dan transmisi yang baru. "Seperti yang kita semua ketahui, transisi energi adalah isu yang kompleks dan transformatif. Transisi ini tidak hanya memerlukan investasi besar, tetapi juga kemitraan yang kuat, inovasi, dan komitmen jangka panjang untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial," ungkapnya. Fasilitas IETF, lanjutnya, selaras dengan visi transisi energi yang adil, bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, melindungi pekerjaan, dan mendukung komunitas yang rentan. Melalui kolaborasi tersebut, keahlian gabungan dari Indonesia, Prancis melalui AFD, dan Uni Eropa akan dimanfaatkan untuk mempercepat penerapan energi terbarukan dan mengatasi kompleksitas transisi energi "Peluncuran fasilitas ini merupakan langkah penting dalam strategi transisi energi yang lebih luas di Indonesia. Ini mendukung tujuan dari Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022," tuturnya.

Sebanyak 44 persen atau sekitar EUR 6,5 juta (Rp 109,85 miliar) akan digunakan oleh PLN dalam pengembangan kapasitas terkait transisi energi

Indonesia Peroleh Hibah dari UE dan Prancis EUR 14,7 Juta untuk Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/green-ammonia-2-1452073355.jpg" alt="Proyek green ammonia ini menggandeng dua korporasi besar Jepang dan mendapat dukungan dari pemerintah Jepang dengan sumbangan grant (hibah) sebesar USD 25 juta. (dok. Pupuk Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Proyek green ammonia ini menggandeng dua korporasi besar Jepang dan mendapat dukungan dari pemerintah Jepang dengan sumbangan grant (hibah) sebesar USD 25 juta. (dok. Pupuk Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia segera memiliki proyek amonia hijau hybrid pertama di dunia. Sebuah inovasi terbaru dari BUMN Pupuk Indonesia yang akan dimulai pada Agustus 2024. Proyek ini menggandeng dua korporasi besar Jepang dan mendapat dukungan dari pemerintah Jepang dengan sumbangan grant (hibah) sebesar USD 25 juta. Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi pendanaan ini dalam acara 2nd Ministerial Meeting Asia Zero Emission Community (AZEC). "Untuk proyek amonia Pupuk Iskandar Muda ini (anak usaha Pupuk Indonesia), pemerintah Jepang akan memberikan bantuan sekitar 25 juta USD dalam bentuk grant (hibah)," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8). Investasi dari Jepang menegaskan potensi Indonesia dalam proyek-proyek energi hijau. Rosan Roeslani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa investasi dalam proyek zero emission sangat menarik bagi pasar internasional. "Karena memang mereka diberikan insentif, dan bahkan mereka bisa memberikan yield yang sangat jauh lebih rendah apabila itu energi hijau baru terbarukan. Jadi sebetulnya memang kita harus aktif, karena kita memiliki potensi yang sangat besar," ujarnya. Proyek ini merupakan hasil dari perjanjian kerja sama pengembangan/Joint Development Agreement (JDA) yang bertajuk Green Ammonia Initiative from Aceh (Project GAIA), antara Pupuk Indonesia, ITOCHU Corporation, dan Toyo Engineering pada acara AZEC. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa proyek ini akan mengembangkan amonia menjadi bahan bakar kapal. "Proyek ini sangat unik karena merupakan yang pertama di dunia. Amonia yang digunakan akan diproduksi sebagai green ammonia, memanfaatkan fasilitas produksi milik Pupuk Indonesia Grup yang ada di Aceh," ujarnya. Diketahui, clean ammonia atau amonia bersih menjadi sangat penting dalam usaha menuju dekarbonisasi industri karena bisa menjadi salah satu sumber energi bersih baru yang menjanjikan di masa depan. Clean ammonia terdiri dari blue dan green ammonia (amonia biru dan amonia hijau), yang memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Bahkan amonia hijau tidak menghasilkan emisi karbon dalam prosesnya sama sekali. Kerja sama untuk mengembangkan proyek ammonia hijau hybrid pertama di dunia ini menjadi langkah nyata dalam mendorong kemajuan transisi energi bersih. Dalam kerja sama ini, Pupuk Indonesia akan memproduksi amonia hijau menggunakan pabrik amonia yang teknologi prosesnya dirancang dan dibangun oleh TOYO pada tahun 2000-an lalu. Amonia hijau ini kemudian akan dipasok kepada ITOCHU sebagai bahan baku marine fuel, sehingga membentuk sebuah value chain yang komprehensif. "Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk diversifikasi usaha Pupuk Indonesia yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga mendukung hilirisasi industri dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional serta mendukung target pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission di 2060," lanjut Rahmad. Pengembangan Project GAIA akan dimulai dengan pembangunan Front End Engineering Design (FEED), pada Agustus 2024. Untuk selanjutnya, ketiga pihak yang bekerja sama akan membentuk perusahaan patungan (Joint Venture Company) dengan target keputusan investasi final pada paruh pertama 2025 dan operasi komersial pada 2027

Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa investasi dalam proyek zero emission sangat menarik bagi pasar internasional.

Proyek Green Ammonia Pertama Dunia akan Dibangun di Aceh, Jepang Beri Hibah USD 25 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/Bojonegorofacilities06_Carouselcomponent-Landscape1692880x1620-360339278.jpg" alt="ILUSTRASI. Blok Banyu Urip yang dikelola Exxonmobil telah menggunakan teknologi CCS/CCUS sejak pertama didirikan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Blok Banyu Urip yang dikelola Exxonmobil telah menggunakan teknologi CCS/CCUS sejak pertama didirikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Gerakan Energi Terbarukan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menjalankan transisi energi, menyusul sejumlah regulasi yang dinilai menjadi disinsentif peralihan ke energi terbarukan. Sejumlah regulasi ini yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, Peraturan Presiden (Perpres) soal penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Permen PLTS Atap Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS atap memuat dua perubahan yang justru akan menurunkan minat masyarakat memasang PLTS atap, khususnya sektor rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertama, ekspor kelebihan produksi listrik PLTS atap ke jaringan listrik PT PLN (Persero) tidak lagi diperhitungkan sebagai pengurangan tagihan. Kedua, pengembangan PLTS atap akan mengikuti sistem kuota yang ditetapkan oleh PLN dengan periode pendaftaran dua kali dalam setahun.&nbsp; Persoalannya, ekspor listrik ke jaringan PLN merupakan daya tarik PLTS atap. Tanpa ketentuan ini, masyarakat perlu mengeluarkan biaya lebih besar untuk memasang baterai. Tak hanya itu, jangka waktu pengembalian modal PLTS atap juga akan lebih panjang menjadi 9-10 tahun. Padahal, dengan ketentuan ekspor kelebihan listrik 100 persen seperti pada beleid yang saat ini berlaku, biaya pemasangan PLTS atap bisa kembali dalam empat hingga lima tahun. "Regulasi ini sebuah kemunduran, lantaran akan menurunkan partisipasi masyarakat untuk memasang PLTS atap. Pasalnya, tidak hanya menghambat konsumen rumah tangga, aturan baru ini juga mempersulit industri yang ingin memasang PLTS atap. Artinya, aturan baru PLTS atap ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang semakin jauh dari komitmen untuk melakukan transisi energi," kata Jeri Asmoro, Digital Campaigner 350.org Indonesia, dalam keterangan resmi koalisi, Jumat (9/3). Padahal, menurut Koordinator Enter Nusantara, Reka Maharwati antusiasme masyarakat terhadap pemasangan PLTS atap di area rural dan urban sudah cukup tinggi. Contohnya, pemasangan PLTS atap menjadi upaya masyarakat Desa Sembalun, Nusa Tenggara Barat, dan komunitas Masjid Al-Muharram Taman Tirto Jogjakarta, untuk mencapai mimpi mandiri energi. &ldquo;Saya yakin banyak masyarakat lain yang ingin memasang PLTS atap di rumahnya atau bahkan diberdayakan untuk kolektif di masyarakat. Seharusnya pemerintah bisa menggandeng antusias ini untuk berkolaborasi dan menciptakan skema baru yang lebih bisa menguntungkan masyarakat,&rdquo; tegas Reka. Senada, Juru Kampanye Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto mengungkapkan bahwa transisi energi berkeadilan hanya bisa direalisasikan jika masyarakat dilibatkan. &ldquo;Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci agar target bauran energi bisa tercapai, namun dengan berbagai revisi aturan yang ada semakin menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya transisi energi. Prinsip keadilan dan demokratisasi energi yang selama ini digaungkan dalam program JETP hanya akan menjadi omon-omon tanpa langkah nyata untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil,&rdquo; tambahnya. RPP KEN Sama halnya dengan Permen PLTS atap, draft RPP KEN berisikan penurunan target bauran energi terbarukan dari 23 persen menjadi 17-19&nbsp;persen pada 2025 juga menghambat percepatan transisi energi. Dalam dokumen Dewan Energi Nasional (DEN) soal draf RPP KEN, bauran energi terbarukan sampai 2030 ditargetkan sebesar 19-21 persen, dan hanya akan meningkat pada 2040 menjadi 38-41 persen. Manajer Program Transformasi Energi, Institute for Essential Services Reform (IESR),&nbsp;Deon Arinaldo memaparkan, draft RPP KEN membuat Indonesia baru mencapai puncak emisi pada 2035. Capaian ini 7-10 tahun lebih lambat dari kebutuhan membatasi kenaikan temperatur rata-rata global di bawah 1,5 derajat C sesuai laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Jadi, RPP KEN mengancam tercapainya Persetujuan Paris dan komitmen netral karbon pada 2060 atau lebih cepat yang sudah ditarget pemerintah. Puncak emisi yang tertunda berarti Indonesia harus mengakselerasi transisi energi dalam kurun waktu yang lebih pendek (setelah 2035), sehingga biaya dan dampak sosial akan lebih besar dan sulit dimitigasi. Draf ini juga sudah berdampak pada perspektif berbagai aktor, seperti investor dan pengembang energi terbarukan, terkait keseriusan pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. "Hal ini juga menandai bahwa penurunan target bauran energi primer pada 2025 dan 2030, terutama porsi energi terbarukan seperti surya dan angin, dapat menghambat gotong royong transisi energi. Pasalnya, energi terbarukan yang bisa memungkinkan demokratisasi energi seperti energi surya, porsinya kecil. Dukungan lebih besar justru diberikan ke proyek skala besar seperti pembangkit fosil dengan teknologi penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage, CCS)&nbsp; ataupun nuklir. Jadi draft RPP KEN kurang memihak transisi energi bersama masyarakat," ujar Deon Arinaldo. Rencana perubahan KEN juga bertentangan dengan komitmen Kesepakatan JETP Indonesia yang menargetkan bauran energi terbarukan lebih dari 44 persen pada 2030. Perubahan KEN dikhawatirkan akan berimbas pada revisi komitmen JETP tersebut. Selain itu, sebagai payung besar perencanaan energi nasional, draf RPP KEN juga berpotensi melemahkan upaya-upaya transisi ke energi terbarukan yang telah dijalankan di daerah. Perpres CCS Tak hanya menjadi disinsentif bagi pengembangan energi terbarukan, kebijakan pemerintah justru mendorong solusi palsu sebagai strategi transisi energi. Langkah ini sangat fatal lantaran dapat mengunci Indonesia pada ketergantungan energi fosil, yang berujung pada kegagalan mencapai netral karbon. Dalam revisi KEN misalnya, hingga 2060, pemerintah masih berencana mengoperasikan pembangkit listrik berbasis energi fosil dan 'menghijaukannya' dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Selain itu, pemerintah juga berencana mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2032, serta pemanfaatan bahan bakar gas untuk transportasi dan rumah tangga hingga 2060. Dukungan pemerintah terhadap solusi palsu juga ditunjukkan dengan diterbitkannya Perpres No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Regulasi ini membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menyuntikkan dan menyimpan emisi karbon ke reservoir bawah tanah. Padahal, <a href="https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/31/perpres-penangkapan-dan-penyimpanan-karbon-mengaburkan-arah-transisi-energi-indonesia?status=sukses_login&amp;utm_source=kompasid&amp;utm_medium=login_paywall&amp;utm_campaign=login&amp;utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fhumaniora%2F2024%2F01%2F31%2Fperpres-penangkapan-dan-penyimpanan-karbon-mengaburkan-arah-transisi-energi-indonesia%3Floc%3Dheader%3Floc%3Dheader&amp;status_login=login">Laporan IEEFA</a> menunjukkan, dari 13 proyek CCS dengan total 55 persen kapasitas dunia, sebanyak tujuh proyek berkinerja buruk, dua proyek gagal, dan satu proyek dihentikan operasinya. Penerapan teknologi CCS dikhawatirkan menjadi upaya greenwashing yang melanggengkan pembangkit listrik berbasis energi fosil. Ketiga regulasi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait seberapa serius pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan. Hal ini mengingat, dalam lima tahun terakhir, capaian bauran energi terbarukan nasional selalu di bawah target. &ldquo;Regulasi akan menjadi landasan hukum jangka panjang untuk memastikan langkah-langkah transisi energi dilakukan secara sah. Kalau landasan hukumnya dibuat justru berkebalikan dengan target yang diucapkan pemerintah, lalu komitmen transisi energinya di mana? Kalau regulasinya justru terus menerus diarahkan untuk tetap memanfaatkan energi fosil, investor yang tertarik untuk berbisnis energi terbarukan akan mundur karena tidak mendapat kepastian hukum. Padahal masalah kita justru ada pada kepastian hukum,&rdquo; kata Agung Budiono, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CERAH.

Permen PLTS atap memuat dua perubahan yang justru akan menurunkan minat masyarakat memasang PLTS atap, khususnya sektor RT dan UMKM.

Tiga Aturan Baru ini Dinilai Malah Pukul Mundur Komitmen Transisi Energi, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/geothermal-3249373005.jpg" alt="CELIOS (Center of Economic and Law Studies) bersama dengan Walhi Nasional, meluncurkan kajian atas dampak PLTP, Selasa (5/3)." width="100%">
<figcaption>CELIOS (Center of Economic and Law Studies) bersama dengan Walhi Nasional, meluncurkan kajian atas dampak PLTP, Selasa (5/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam skema teknologi pembangkit listrik rendah emisi, penggunaan panas bumi atau geothermal saat ini sedang banyak disorot. Dalam rencana investasi JETP (Comprehensives Investment and Policy Plan &ndash; CIPP) Indonesia, geothermal menduduki posisi nomor satu teknologi pembangkit yang diproyeksikan akan menjadi jawaban dari transisi energi di negara ini. Tidak kurang dari USD 22,5 miliar dialokasikan demi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2017, Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi oleh Pemerintah RI. Namun di balik itu, pengembangan panas bumi sebagai sumber listrik baru harus dibayar dengan harga mahal. Proses transisi energi yang seharusnya bersamaan dengan aspek keadilan dan keberlanjutan, pada kenyataannya harus dibayar dengan harga tinggi, yakni kesejahteraan dan keselamatan warga di sekitar proyek. Pada Februari 2024 silam, tidak kurang dari 101 warga Mandailing Natal dilaporkan keracunan gas yang berasal dari PLTP Sorik Marapi. Tiga tahun sebelumnya, di lokasi dan PLTP yang sama, lima orang bahkan menjadi korban jiwa. Sementara itu, dari segi lingkungan, ratusan petani di Dieng terganggu mata pencahariannya dikarenakan uap panas dan mata air mereka yang tercemar karena aktivitas PLTP. Berdasar fakta di atas, CELIOS (Center of Economic and Law Studies) bersama dengan Walhi Nasional, meluncurkan kajian atas dampak PLTP. Hasil modelling ekonomi yang dilakukan CELIOS dengan metode IRIO (Inter Regional Input-Output) memproyeksikan keberadaan PLTP di tiga lokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Wae Sano, Sakoria, dan Ulumbu berisiko menurunkan pendapatan petani sebesar Rp 470 miliar pada tahap pembangunan. Sementara kerugian terhadap output ekonomi mencapai Rp 1,09 triliun pada tahun kedua proses ekstraksi geothermal. Sementara itu, jumlah tenaga kerja diperkirakan menurun 20.671 orang pada tahun pertama dan 60.700 orang pada tahun kedua. "Kecenderungan proyek geothermal yang padat modal tidak terlalu membawa dampak berganda terhadap ekonomi lokal. Sebaliknya, bagi ekonomi lokal kehadiran geothermal sering dipandang sebagai penghambat produktivitas di sektor pertanian dan perikanan," kata Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, Selasa (5/3). Hasil studi menunjukkan kehadiran PLTP pada tahun pertama akan menurunkan produktivitas pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang selama ini menjadi denyut nadi bagi perekonomian masyarakat khususnya di NTT. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya, semakin banyak sektor ekonomi yang akan terus menurun sebagai dampak dari proyek PLTP. "Sebaiknya kerja sama pendanaan internasional seperti JETP (Pendanaan Transisi Energi Berkeadilan) tidak memasukkan PLTP sebagai bagian dari rencana utama mencapai transisi energi. Secara ekonomi, biaya investasi PLTP juga tergolong mahal dan berisiko membebani negara dari sisi subsidi listrik," ungkap Bhima. Direktur Advokasi Pertambangan CELIOS Wishnu Try Utomo mengungkapkan, yang seringkali luput disadari adalah bahwa perjalanan mengubah geothermal menjadi listrik didapat dari proses ekstraktif yang memerlukan sumber daya yang cukup besar. Menurut Wishnu, restorasi ekologi harus dipandang sebagai bagian integral dari pengembangan sistem energi bersih dan terbarukan, mengingat kehancuran dan kerugian yang ditimbulkan oleh eksploitasi energi fosil selama ini. "Oleh karena itu, pengadaan energi tidak boleh dijajah oleh kepentingan korporasi dan harus menempatkan masyarakat sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat sumber dayanya," kata Wishnu. Sementara itu, Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi), Kementerian ESDM Harris Yahya menyatakan bahwa dalam konteks kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar tapak, penting untuk adanya pengkajian yang lebih lanjut terkait pengelolaan hasil pendapatan dari PLTP bagi masyarakat lokal. Merespons pertanyaan soal merebaknya kasus keracunan gas di sekitar area PLTP, beliau menyatakan pentingnya penyelidikan lebih lanjut. "kami sudah melakukan penyelidikan di area WKP (wilayah kerja panas bumi), namun kami memang belum melakukan penyelidikan di area-area di mana keluhan keracunan itu terjadi," tuturnya. Salah seorang warga terdampak Proyek Geothermal Dieng, Agung Raihan berpendapat, sebaiknya proyek ekstraksi energi, berbasis ekosentris. "Bukan hanya melihat sesuatu yang berharga di bawah tanah, melainkan sesuatu yang hidup di atasnya juga menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan," tuturnya. Kepala Divisi Kampanye Walhi Nasional, Fanny Tri Jambore Christanto menuturkan, operasi-operasi geothermal yang ada tidak menunjukkan perbedaan fundamental dalam tata kelola energi untuk bisa disebut sebagai bagian dari transisi energi berkeadilan. "Karena selain masih bercorak eksploitatif, sistem energi geothermal juga berpotensi memperluas konflik agraria, dan meningkatkan ancaman kriminalisasi terhadap rakyat. Selain ancaman-ancaman kebencanaan seperti risiko seismik, penurunan muka tanah dan perubahan bentang alam, kerusakan dan pencemaran sistem-sistem ekologi, serta masih timbulnya emisi gas rumah kaca," pungkasnya.

Menurut Wishnu, restorasi ekologi harus dipandang sebagai bagian integral dari pengembangan sistem energi bersih dan terbarukan.

CELIOS dan WALHI Minta Pemerintah Kaji Lagi Dampak Geothermal dalam Rencana Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/deforestasi-FWI-192843216.jpg" alt="Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass." width="100%">
<figcaption>Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penggunaan energi fosil telah merusak hutan dan alam Indonesia. Pencemaran air, laut, udara, sungai, dan tanah akibat eksploitasi besar-besaran merupakan salah satu dampak nyata dari beroperasinya izin pertambangan. Hal ini mendorong urgensi transisi energi menuju sumber eneri yang lebih ramah lingkungan. Upaya transisi energi menjadi semakin penting mengingat kondisi cadangan sumber daya fosil di Indonesia semakin menipis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan cadangan minyak bumi nasional pada 2020 hanya akan bertahan sekitar 9,5 tahun ke depan. Indonesia yang menduduki peringkat 19 dalam cadangan migas secara global pun dihadapkan pada tugas mempersiapkan masa depan energinya. Sementara cadangan batu bara Indonesia terbilang melimpah. Proven potential mencapai 99,2 miliar ton, sedangkan proven reserve mencapai 35 miliar ton yang diperkirakan dapat bertahan lebih dari 62 tahun dengan asumsi tingkat produksi saat ini. Sayangnya, penggunaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama untuk pembangkit listrik menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi. Karenanya, upaya transisi energi menjadi semakin penting mengingat sumber-sumber energi fosil tersebut justru akan berkontribusi pada perubahan iklim. Pada workshop yang bertajuk 'Menavigasi Tantangan dan Peluang Transisi Energi Pasca Pemilu 2024' yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), beberapa waktu lalu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun RUU Migas yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan produksi migas, sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan. Terkait keberlanjutan ini, teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sedang dikembangkan. Teknologi ini diklaim mampu mengurangi emisi GRK dalam kegiatan produksi migas dengan menangkap karbon dioksida (CO2) dan menyimpannya di dalam reservoir bawah tanah atau memanfaatkannya untuk keperluan lain. Dalam kesempatan itu, Sugeng Suparwoto juga menyampaikan bahwa Komisi VII terbuka dengan berbagai masukan, terutama soal rancangan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang kemungkinan besar akan disahkan dalam beberapa kali sidang. "Kami terbuka dan koalisi ini bisa hearing di gedung DPR RI," kata Sugeng. Menyoal RUU EBET, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga mempertanyakan arah transisi energi yang dinakhodai Komisi VII DPR RI ini, melihat masih dimasukkannya bioenergi dalam draf rancangan beleid tersebut. DPR selaku pengusul RUU ini mestinya sudah cukup informasi mengenai potensi deforestasi yang timbul jika bioenergi dimasukkan ke golongan energi terbarukan dalam RUU EBET. Anggi menegaskan, bioenergi baik itu dari turunan komoditas sawit atau dari biomassa kayu dalam bentuk wood pellet, sangat erat kaitannya dengan hutan dan lahan. Komodifikasi sumber daya alam oleh konsesi menuntut tingginya permintaan akan lahan, yang justru akan menjadi driver deforestasi. Catatan FWI (2023), biomassa kayu yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan co-firing di 52 PLTU akan dipenuhi melalui pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE). Setidaknya saat ini sudah ada 31 konsesi HTE dan sudah merusak hutan alam Indonesia sebanyak 55.000 hektare (Ha). Jika kebijakan co-firing dan penggunaan biomassa kayu sebagai strategi bauran energi dan upaya pengurangan emisi dilanjutkan, maka justru diproyeksikan ada 4,65 juta Ha hutan alam yang akan terdeforestasi. "Bioenergi merupakan bagian dari bisnis yang justru akan menjadi driver deforestasi baru dari transisi energi. Transisi energi seharusnya meninggalkan energi fosil, proyek co-firing, dan komodifikasi sumber daya alam," kata Anggi dalam keterangannya, dikutip JawaPos.com, Selasa (5/3). Koordinator Divisi Perwakilan Parlemen IPC, Arif Adiputro menuturkan, pihaknya bersama sejumlah CSO telah bersepakat untuk tidak memasukkan konsep energi baru seperti gasifikasi batu bara, nuklir, dan termasuk co-firing dalam proses legislasi RUU EBET. "Karena hal tersebut menghambat proses transisi energi yang sebenarnya. Untuk itu, kami sering menyuarakan terus-menerus agar DPR dan pemerintah mengeluarkan unsur energi baru dari RUU EBET," pungkasnya.

"Transisi energi seharusnya meninggalkan energi fosil, proyek co-firing, dan komodifikasi sumber daya alam," kata Anggi Putra Prayoga.

Sedang Diupayakan Pemerintah dan DPR, Transisi Energi di Indonesia Diharapkan Benar-benar Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PANAS-BUMI-3.jpg" alt="Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Total pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan pertumbuhan. Meski, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui perbankan menghadapi tantangan dalam menyalurkan kredit ke energi baru terbarukan (EBT). Termasuk potensi macet. &ldquo;Sementara untuk 2023 masih dalam tahap pengumpulan dan validasi data. Namun, kami yakin bahwa penyaluran kredit/pembiayaan berkelanjutan akan terus meningkat. Seiring dengan pertumbuhan total kredit industri yang tercatat di atas dua digit yaitu sebesar 10,38 persen year-on-year (YoY),&rdquo; ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae,&nbsp;Kamis&nbsp;(22/2). Pembiayaan berkelanjutan pada 2019, lanjut dia, senilai Rp 927 triliun. Dengan porsi 19,78 persen dari total kredit. Tahun berikutnya bertumbuh menjadi Rp 1.181 triliun, pada 2021 meningkat sebesar Rp 1.409 triliun, dan mencapai Rp 1.571 triliun di 2022. &ldquo;Adapun berdasarkan laporan implementasi rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) per Desember 2022, penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke kegiatan usaha energi terbarukan mencapai Rp 42,6 triliun atau 2,81 persen dari total penyaluran pembiayaan bank kepada kegiatan usaha berkelanjutan (KUBL),&rdquo; jelas Dian. Menurut dia, industri perbankan mungkin menghadapi sejumlah tantangan dalam menyalurkan kredit ke EBT. Antara lain, risiko proyek yang mana investasi dalam proyek EBT seringkali melibatkan risiko yang lebih tinggi daripada proyek-proyek konvensional. Faktor seperti ketidakpastian persediaan sumber daya alam (SDA) seperti bahan tambang dan bencana alam dapat meningkatkan risiko proyek. Tantangan berikutnya yaitu kurangnya data dan pengalaman. Data yang dimiliki industri perbankan terkait EBT masih terbatas. Selain itu belum memiliki banyak pengalaman dalam menilai risiko kredit terkait dengan proyek EBT. Dian juga menyebut proyek EBT memerlukan pembiayaan jangka panjang. Nah, tidak semua bank memiliki likuiditas yang sesuai untuk memberikan kredit dengan tenor yang cukup panjang. Kredit EBT tentunya juga memiliki potensi menjadi macet. Antisipasi yang dilakukan, OJK terus melakukan pemantauan dan pengawasan ketat untuk penyaluran kredit perbankan kepada industri EBT. Dengan tujuan untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Mencakup evaluasi portofolio kredit, analisis risiko, dan pemantauan rasio keuangan perbankan. Regulator tentu menerapkan kebijakan prudensial sesuai dengan best practice internasional. Memastikan bahwa bank-bank mempunyai modal yang cukup untuk menanggulangi risiko kredit. Termasuk penyaluran kredit ke sektor EBT. &ldquo;Hal ini bisa termasuk persyaratan modal minimum dan pelaksanaan uji ketahanan (stress test),&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati menyatakan, sebagian besar kredit sindikasi Bank Mandiri tahun ini disalurkan ke sektor-sektor unggulan seperti infrastruktur, natural resources, consumer goods dan metal processing. Tidak hanya di sektor rill, dia juga melihat adanya tren pertumbuhan untuk pembiayaan pada sektor EBT. &ldquo;Tren pembiayaan sindikasi berbasis keberlanjutan seperti green loan, sustainability linked loan ataupun pembiayaan pada proyek-proyek EBT punya peluang untuk tumbuh di 2024,&rdquo; ungkapnya. Tren tersebut merupakan respon terhadap perkembangan global dan Indonesia menuju net zero emission. Sejalan dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap environmental, social, dan governance (ESG). &ldquo;Kami memperkirakan, baik itu jumlah dan volume, pembiayaan secara sindikasi yang berbasis keberlanjutan dan mengedepankan prinsip-prinsip ramah lingkungan di Indonesia akan terus tumbuh di masa yang akan datang,&rdquo; imbuh Susana. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga menjajaki dan menyalurkan kredit pada sektor-sektor potensial seperti EBT. Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menyatakan penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 10,6 persen YoY menjadi Rp 202,6 triliun. Angka tersebut di atas target pertumbuhan 9 persen dan berkontribusi 24,8 persen terhadap total portofolio pembiayaan BCA. Capaian itu salah satunya ditopang kredit kendaraan bermotor listrik yang naik hampir 4 kali lipat secara tahunan mencapai Rp 1,3 triliun.&nbsp;&ldquo;Sebagai bentuk diversifikasi pembiayaan berkelanjutan, BCA berinvestasi pada obligasi/sukuk hijau sebesar Rp 1,6 triliun, atau naik 332 persen YoY,&rdquo; jelasnya.

Risiko proyek yang mana investasi dalam proyek EBT seringkali melibatkan risiko yang lebih tinggi daripada proyek-proyek konvensional.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#JETP

Berita Terkini