<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/1-Desember-2023-Peretas-747067705.jpg" alt="Peretas Data KPU bernama &lsquo;Jimbo&rsquo; ditemukan. (brennancenter.org)" width="100%">
<figcaption>Peretas Data KPU bernama &lsquo;Jimbo&rsquo; ditemukan. (brennancenter.org)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengonfirmasi bahwa mereka telah menjalankan forensik digital sebagai upaya penanganan terhadap dugaan kebocoran data yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah tersebut diambil dengan tujuan mendeteksi dan menentukan penyebab yang mendasari insiden kebocoran data tersebut. BSSN bertindak proaktif untuk memastikan keamanan informasi dan melibatkan langkah-langkah forensik digital guna mengidentifikasi sumber permasalahan. Dilansir oleh JawaPos.com dari Antaranews, Sehubungan dengan langkah-langkah lanjutan terkait penanganan dugaan kebocoran data yang menimpa KPU, informasi lebih rinci akan diumumkan secara langsung oleh KPU selaku pemilik sistem elektronik terkait. "Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang terjadi," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra di Jakarta, Jumat. "Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," kata Ariandi. Sebelumnya, pada Selasa (28/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024. Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang meminta bantuan dari Satgas Siber. Sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Betty menjelaskan bahwa KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan oleh seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo". Kini, pihak KPU sedang aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Untuk menyelidiki dan mengatasi potensi ancaman terhadap keamanan data pemilih tersebut atas ulah &lsquo;Jimbo&rsquo;. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak sebagai pengampu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Rabu (29/11). Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan bahwa langkah klarifikasi ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. "Sesuai SOP dan amanat UU kami langsung meminta klarifikasi, kami mengirim surat lewat email kepada KPU. Mereka diberikan waktu tiga hari untuk merespon ini. Sambil menunggu, kami juga melakukan penelusuran awal dengan mengumpulkan data-data yang ada di publik,"&nbsp;Semuel menegaskan.

BSSN melakukan forensik digital untuk menangani kebocoran data KPU, dengan langkah proaktif untuk memastikan keamanan informasi.

Peretas ‘Jimbo’ Ditemukan, BSSN lakukan Analisis dan Uji Forensik Digital dalam Dugaan Kebocoran Data KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-2JPG-3642057068.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah tahapan Pemilu 2024 yang kian mendekati puncak, keamanan data pemilih menjadi sorotan. Muncul dugaan data yang bersumber dari daftar pemilih tetap (DPT) itu bocor. Dugaan kebocoran tersebut terungkap setelah akun Jimbo di situs BreachForums mengunggah data yang diduga diretas dari situs KPU Senin (27/11) pukul 09.21 WIB. Dugaan itu menguat setelah beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT website KPU ditampilkan. Akun Jimbo mengklaim memiliki 252.327.304 data. Akun tersebut menyediakan 500 ribu data sebagai sampel. Elemen data yang dibobol terdiri atas nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Jimbo menawarkan bocoran data tersebut seharga 74 ribu dolar atau sekitar Rp 1,2 miliar. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, pihaknya sudah memantau dan memeriksa kabar kebocoran data tersebut. "Tim KPU dan gugus tugas sedang menelusuri," ujarnya kemarin. Gugus tugas pengamanan siber dibentuk KPU sejak awal tahapan kampanye 2022 lalu. Tim terdiri atas BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo. Namun, Hasyim menerangkan, data DPT 2024 dalam bentuk softcopy tidak hanya berada di data center KPU. Data itu juga dimiliki banyak pihak seperti partai politik dan Bawaslu. "Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," imbuhnya. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos menambahkan, jika melihat jumlah data yang diklaim dimiliki akun peretas, ada ketidakcocokan dengan data DPT KPU. Data DPT yang telah ditetapkan berjumlah 204,8 juta. Sementara yang diklaim Jimbo lebih dari 250 juta. "Ya kan teman-teman tahu berapa jumlah data yang sudah kita tetapkan sedunia kan. Gak sampai segitu," terangnya. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, dengan adanya tangkapan layar situs KPU dengan dashboard pengguna itu, maka diduga kuat Jimbo mendapatkan akses login dari domain sidalih.kpu.go.id. "Bisa jadi dengan metode phising, malware, atau social engineering," paparnya. Bila benar-benar Jimbo mendapatkan akses role admin, dampaknya bisa berbahaya. Sebab, bisa digunakan untuk kepentingan politik tertentu. &rsquo;&rsquo;Ini bisa mencederai pesta demokrasi, bahkan menimbulkan kericuhan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menurut dia, pihaknya sebenarnya telah mengirimkan alert kepada ketua KPU tentang kerentanan sistem itu pada 7 Juni 2023. Namun, ternyata sistemnya masih semacam itu. &rsquo;&rsquo;Untuk mengetahui titik serangan, perlu dilakukan audit dan investigasi sistem keamanan server KPU,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Pada bagian lain, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, pihaknya telah mendeteksi adanya dugaan kebocoran data melalui patroli siber. "Saat ini tengah dilakukan koordinasi untuk melakukan penyelidikan," ucapnya. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar turut menyoroti dugaan peretasan data KPU. Dia menyatakan bahwa kebocoran tersebut diduga terjadi pada data pemilih yang telah ditetapkan menjadi DPT. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013343544/situs-kpu-dibobol-hacker-data-pemilih-bocor-bareskrim-polri-langsung-lakukan-penindakan">Situs KPU Dibobol Hacker, Data Pemilih Bocor, Bareskrim Polri Langsung Lakukan Penindakan</a> Dengan sistem yang dikembangkan oleh KPU seperti sistem informasi pendataan pemilih (Sidalih), Wahyudi menilai, mestinya KPU mampu melindungi data tersebut. Dengan kebocoran data itu, Wahyudi menyebut KPU harus secepatnya memastikan implementasi standar dan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). &rdquo;Guna menjamin hak-hak subjek data, KPU perlu mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi untuk penyelenggaraan pemilu,&rdquo; terangnya. Tidak sampai di situ, ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan KPU. Yakni, melakukan pengembangan pedoman perilaku perlindungan data pribadi bagi penyelenggara pemilu. Kemudian, pengadopsian standar kepatuhan perlindungan data pribadi pada seluruh sistem informasi yang dikembangkan. &rdquo;Terutama yang memproses data pribadi. Baik pemilih maupun kandidat,&rdquo; imbuh Wahyudi. ELSAM mendorong beberapa aspek yang perlu dilakukan pascakasus kebocoran data tersebut. Salah satunya, mereka meminta KPU segera melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi sumber kegagalan perlindungan, menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya, dan memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi. ELSAM juga meminta KPU mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi. &rdquo;Dan mengurangi dampak risiko,&rdquo; katanya. Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya juga meminta Bawaslu memastikan KPU menjamin perlindungan data pribadi pemilih. &rdquo;Sebagai bagian dari perlindungan hak pemilih sekaligus upaya menjaga integritas pemilu,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus segera mengevaluasi penerapan standar keamanan dalam pengembangan aplikasi khusus KPU. Menurut Wahyudi, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. &rdquo;Melalui suatu proses asesmen dan audit berkala untuk mitigasi ke depan,&rdquo; ujarnya. BSSN juga diminta melakukan berbagai upaya pengurangan risiko keamanan dan serangan yang dapat mengganggu keandalan sistem informasi tersebut. Terakhir, ELSAM meminta Kemenkominfo memberikan asistensi dalam pengembangan standar kepatuhan perlindungan data pribadi bagi KPU. &rdquo;Termasuk secara proaktif melakukan pemantauan atas penerapan standar kepatuhan tersebut,&rdquo; terangnya. (far/syn/idr/mia/c17/oni)

Di tengah tahapan Pemilu 2024 yang kian mendekati puncak, keamanan data pemilih menjadi sorotan. Dugaan kebocoran tersebut terungkap.

Peretas Situs KPU Klaim Kuasai 252 Juta Data, Ditawarkan Rp 1,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/IMG-20231128-WA0018-376622270.jpg" alt="Ilustrasi: Situs resmi KPU dilaporkan dibobol hacker lagi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Situs resmi KPU dilaporkan dibobol hacker lagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia bakal menggelar pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang. Tak heran, situasi dan tensi politik di Tanah Air sedang tinggi saat ini. Sayangnya, di tengah kontestasi yang sedang berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterpa isu kurang sedap. Situs resmi KPU dilaporkan kembali menjadi korban peretasan oleh hacker dengan nama anonim "Jimbo". Hacker tersebut mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo juga menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar. Sebelumnya pada 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU. Kali ini akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan. Tak lupa, situs tersebut menampilkan beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ sebagai verifikasi kebenaran data yang didapatkan.&nbsp; Pratama Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC yang mengkroscek hal tersebut menyampaikan, Jimbo di dalam posting-an di forum menyebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik. "Di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com. Pratama menambahkan, data tersebut valid. Dan, dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS. "Kami juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar," terang Pratama. Pada tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh Jimbo, tampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna, dimana dengan adanya tangkapan layar tersebut maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id. Caranya menurut Pratama bisa jadi menggunakan metode phishing, social engineering atau melalui malware, dimana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya. "Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," tegas Pratama. Menanggapi hal tersebut, KPU mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih tersebut. &ldquo;Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,&rdquo; kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU Betty Epsilon Idroos.

Jimbo juga menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar.

Situs KPU Diduga Kembali Diretas, Hacker Jual Ratusan Juta Data Pemilih yang Dibobol Seharga Rp 1,2 Miliar

jimbo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jimbo

Berita Terkini

Peretas ‘Jimbo’ Ditemukan, BSSN lakukan Analisis dan Uji Forensik Digital dalam Dugaan Kebocoran Data KPU

Peretas Situs KPU Klaim Kuasai 252 Juta Data, Ditawarkan Rp 1,2 Miliar

Situs KPU Diduga Kembali Diretas, Hacker Jual Ratusan Juta Data Pemilih yang Dibobol Seharga Rp 1,2 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com