<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/kuasa-hukum-jjmn-dan-radar-bogor-andi-syarifuddin-menegaskan-bahwa-dengan-diajukannya-banding-maka-proses-hukum-masih-berjalan-dan-belum-final-istimewa-mZrng.webp" alt="Kuasa hukum JJMN dan Radar Bogor, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa dengan diajukannya banding, maka proses hukum masih berjalan dan belum final. (Istimewa)" width="100%">Kuasa hukum JJMN dan Radar Bogor, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa dengan diajukannya banding, maka proses hukum masih berjalan dan belum final. (Istimewa)</figure>
JawaPos.com - Pengadilan Negeri Kota Bogor memutus Perkara Nomor: 152/Pdt.G/2025/PN Bgr pada Rabu, 25 Februari 2026, terkait gugatan perdata sengketa kepemilikan saham PT Bogor Ekspres Media yang diajukan Dahlan Iskan melawan Jawapos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dan pihak terkait lainnya. Dalam putusan tingkat pertama tersebut, gugatan Dahlan Iskan dikabulkan.
Namun, pihak Tergugat I, Jawapos Jaringan Media Nusantara (JJMN), dan Tergugat III, PT Bogor Ekspres Media, memastikan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). Keduanya resmi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada Rabu, 4 Maret 2026.
Kuasa hukum JJMN dan Radar Bogor, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa dengan diajukannya banding, maka proses hukum masih berjalan dan belum final.
&ldquo;Putusan tersebut belum inkrah karena kami telah mengajukan upaya hukum banding hari ini di Pengadilan Tinggi Bandung. Oleh karena itu, belum waktunya pihak Penggugat menyampaikan narasi seolah-olah putusan sudah berkekuatan hukum tetap,&rdquo; ujar Andi.
Ia menyoroti pernyataan Penggugat di salah satu media yang berbunyi, &ldquo;Kami berharap Para Tergugat menyadari kesalahannya dan bersedia melaksanakan putusan ini dengan jiwa besar.&rdquo; Menurutnya, pernyataan tersebut terkesan terburu-buru dan menimbulkan kesan seakan-akan putusan tingkat pertama telah final.
Dalam memori bandingnya, pihak Tergugat menilai majelis hakim tingkat pertama (Judex Facti) melakukan kehilafan nyata, khususnya terkait penilaian terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 5 Juni 2010.
Menurut Andi, majelis hakim menyatakan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan hanya berdasarkan keterangan satu saksi, yakni Drs. Muhamad Yamin.
&ldquo;Saksi tersebut sendiri mengakui tidak membaca draft perjanjian jual beli saham sebelum diserahkan kepada Pak Dahlan Iskan untuk ditandatangani. Namun, majelis hakim langsung menyimpulkan bahwa itu adalah draft perjanjian jual beli saham,&rdquo; jelasnya.
Ia menambahkan, secara logika hukum, draft atau konsep perjanjian yang belum final tidak mungkin ditandatangani. Karena itu, kesimpulan hakim dinilai tidak tepat.
Andi juga mengingatkan adanya asas Unus Testis Nullus Testis, yakni satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 BW/169 HIR/306 RBg. Dalam pandangan pihak Tergugat, kualitas pembuktian satu saksi bersifat lemah dan harus didukung alat bukti lain agar dapat meyakinkan hakim.
&ldquo;Penurunan derajat suatu akta otentik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesaksian tunggal. Harus ada pembuktian kuat dan memenuhi standar pembuktian menurut undang-undang,&rdquo; tegasnya.
Selain itu, Andi menyebut majelis hakim juga keliru dalam menerapkan asas Actori Incumbit Probatio, yang berarti siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan.
Menurutnya, dalam pertimbangan putusan, justru pihak Tergugat yang dibebani untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat. Tergugat I dan Tergugat III bahkan dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.399.709.700 sesuai nilai saham Penggugat, karena dinilai tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran saham tersebut.
&ldquo;Padahal dalam Akta Jual Beli Saham disebutkan secara nyata adanya penerimaan uang. Jika memang diakui telah terjadi jual beli saham dan hanya persoalan pembayaran, seharusnya akta tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum,&rdquo; ujar Andi.
Ia menilai pertimbangan hakim kontradiktif. Di satu sisi mengakui adanya proses jual beli saham, namun di sisi lain menyatakan akta jual beli tersebut batal demi hukum.
Andi menegaskan masih banyak kehilafan lain yang telah dituangkan dalam memori banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Secara prinsip, pihak Tergugat menilai putusan tingkat pertama melanggar tiga asas fundamental dalam peradilan, yakni asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.
&ldquo;Para Tergugat akan terus melakukan upaya hukum sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Bahkan kami juga telah mempersiapkan langkah hukum lain, baik pidana maupun perdata, guna memperjuangkan hak-hak Para Tergugat,&rdquo; tegasnya.
Dengan diajukannya banding tersebut, sengketa kepemilikan saham PT Bogor Ekspres Media masih akan berlanjut di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Kuasa hukum JJMN dan Radar Bogor, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa dengan diajukannya banding, maka proses hukum masih berjalan dan belum final.

Putusan PN Bogor Dinilai Belum Inkrah, JJMN dan PT Bogor Ekspres Media Ajukan Banding 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-192613-1-3256915557.jpeg" alt="Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fakta baru mengemuka dalam gugatan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos terkait permintaan dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1), keterangan saksi fakta yang dihadirkan Dahlan justru membuka fakta lain terkait PT Dharma Nyata Press (DNP), yakni bahwa saham perusahaan tersebut atas nama Dahlan Iskan telah direstrukturisasi dan dikembalikan kepada PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN).&nbsp; Kuasa hukum PT Jawa Pos, Kimham Pentakosta, mengatakan fakta tersebut justru terungkap dari keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Dahlan Iskan sendiri, yakni Mohammad Yamin. Menurut Kimham, kesaksian itu secara nyata memperkuat bantahan PT Jawa Pos, baik dalam perkara dokumen maupun sengketa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press.&nbsp; "Saksi fakta yang dibawa Pak Dahlan sendiri menyatakan bahwa Pak Dahlan sudah menerima dokumen-dokumen yang diminta,&rdquo; kata Kimham seusai persidangan.&nbsp; Kimham menyebut, majelis hakim bahkan mempertanyakan relevansi gugatan dokumen tersebut. &ldquo;Majelis Hakim tadi bahkan mempertanyakan, kalau dokumen sudah diterima, untuk apa lagi perkara dokumen ini diperkarakan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Terkait PT Dharma Nyata Press, Kimham menegaskan bahwa keterangan saksi juga secara jelas mendukung posisi PT Jawa Pos. Ia menyebut saksi mengetahui langsung bahwa Dahlan Iskan telah mengembalikan&nbsp;saham-sahamnya di PT DNP kepada PT JJMN.&nbsp; Karena itu, Kimham menilai klaim kepemilikan yang kembali diajukan Dahlan Iskan menjadi sangat lemah. &ldquo;Sekarang Pak Dahlan mengakui memiliki PT Dharma Nyata Press, itu justru dalil yang sangat lemah yang bisa kami bantahkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Kimham juga menekankan kredibilitas saksi yang dihadirkan Dahlan Iskan. Menurutnya, saksi tersebut telah mendampingi Dahlan selama sekitar 30 tahun.&nbsp; &ldquo;Saksi ini 30 tahun ikut Pak Dahlan Iskan. Bahkan mengenai tanda tangan Pak Dahlan Iskan, saksi sudah bisa memvalidasi dokumen-dokumen kami. Bukti-bukti yang kami sampaikan ada tanda tangan Pak Dahlan Iskan di sana, dan saksi menyatakan itu benar tanda tangan Pak Dahlan,&rdquo; ungkap Kimham.&nbsp; Lebih lanjut, Kimham memaparkan bahwa dari total 32 anak perusahaan Jawa Pos yang sebelumnya menggunakan nama Dahlan Iskan, saksi menyebut 22 perusahaan telah dikembalikan kepada PT JJMN. Namun, terdapat 10 perusahaan yang tidak dikembalikan, salah satunya PT Dharma Nyata Press.&nbsp; &ldquo;Tadi hakim juga sudah mempertanyakan, kenapa terdapat 10 perusahaan tidak dikembalikan. Saksi mengatakan tidak tahu dan menyebut hal itu seharusnya ditanyakan langsung kepada Pak Dahlan Iskan,&rdquo; kata Kimham.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016465317/putusan-pengadilan-jawa-pos-tidak-punya-utangupaya-pkpu-dahlan-iskan-kandas">Putusan Pengadilan: Jawa Pos Tidak Punya Utang,&nbsp;Upaya PKPU Dahlan Iskan Kandas</a> Menurut Kimham, berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan PT Jawa Pos, seluruh 32 anak perusahaan tersebut pada dasarnya didanai oleh PT Jawa Pos. &ldquo;Modalnya diberikan sendiri oleh PT Jawa Pos, sehingga secara hukum memang seharusnya dikembalikan kepada Jawa Pos,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Kimham juga menyinggung soal gugatan dokumen yang diajukan Dahlan Iskan. Ia menyebut saksi menerangkan bahwa dokumen-dokumen seperti buku laporan tahunan selalu diserahkan kepada para pemegang saham dalam setiap RUPS sejak 1989 hingga 2017.&nbsp; &ldquo;Setiap RUPS dari tahun 1989 sampai 2017 selalu dibuat buku laporan tahunan dan selalu diberikan. Tapi setelah diterima oleh Pak Dahlan Iskan, dokumen itu justru ditinggal di kantor Jawa Pos, tepatnya di ruangan saksi,&rdquo; jelas Kimham.&nbsp; Sementara itu, kuasa hukum Dahlan Iskan, Berryl Cholif Arrachman, mengakui bahwa kliennya pernah membuat akta pernyataan yang menyebut PT Dharma Nyata Press sebagai milik PT Jawa Pos. Namun, menurut Berryl, akta tersebut tidak boleh dimaknai secara letterlijk atau harfiah.&nbsp; "Akta itu harus dilihat dalam konteks sejarahnya. Waktu itu ada rencana menjadikan Jawa Pos sebagai perusahaan terbuka,&rdquo; kata Berryl. Ia menyebut penggabungan aset dilakukan agar Jawa Pos terlihat lebih besar dan menarik di mata pasar.&nbsp;Selain itu, Berryl tidak membahas kewajiban emiten dalam peraturan bursa untuk memberikan informasi yang valid kepada publik.

saksi fakta yang dihadirkan Dahlan justru membuka fakta lain terkait PT Dharma Nyata Press (DNP), yakni saham Dahlan Iskan dijual.

Saksi Dahlan Iskan Ungkap Saham PT Dharma Nyata Press Sudah Dikembalikan ke Jawa Pos Grup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-192611-1871395315.jpeg" alt="Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejanggalan gugatan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos yang meminta dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 1990-2017, akhirnya terkuak. Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi menyebut bahwa sebenarnya Dahlan sudah menerima dokumen tersebut, namun ditinggal di kantor. Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). Yamin dihadirkan saksi oleh Dahlan. Dalam kesaksiannya, Yamin mengetahui bahwa dokumen yang dimaksud seperti buku laporan tahunan sudah diberikan PT Jawa Pos kepada Dahlan dalam setiap RUPS sejak 1989 hingga 2017. &rdquo;Memang pernah diterima tetapi kami meminta lagi untuk mencari keadilan,&rdquo; kata Yamin dalam sidang. Menurut dia, setelah menerima dokumen tersebut, Dahlan tidak membawanya pulang. Namun, ditinggal Dahlan di kantor Jawa Pos, tepatnya di ruangan Yamin. Yamin mengakui jika dokumen sudah diserahkan kepada Dahlan, sehingga menjadi tanggung jawab Dahlan selaku penerima. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-192612-95566339.jpeg" alt="Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Sementara itu, dalam gugatan Dahlan yang lain terkait kepemilikan PT Dharma Nyata Press (DNP), menurut Yamin, Dahlan sudah menjual sahamnya di 32 perusahaan, termasuk PT DNP kepada PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN). Pengacara PT Jawa Pos Kimham Pentakosta mengatakan bahwa kesaksian Yamim menegaskan bahwa Dahlan sudah tidak punya hak lagi terhadap PT DNP. &rdquo;Dahlan Iskan sudah menjual ke PT JJMN. Sudah dibayar lunas. Karena itu klaim Dahlan yang mengaku memiliki saham di PT DNP sangat lemah,&rdquo; tutur Kimham. Di sisi lain, pengacara Dahlan, Beryl Cholif Arrachman mengatakan bahwa Dahlan memang sempat membuat akta pernyataan yang mengakui bahwa PT DNP milik PT Jawa Pos. Namun, akta itu dibuat hanya sebagai syarat untuk menjadikan Jawa Pos sebagai perusahaan terbuka kala itu. &rdquo;Untuk menjadi perusahaan terbuka harus seksi. Kalau asetnya tidak banyak tidak menarik dan tidak laku di market,&rdquo; kata Beryl.

Kejanggalan gugatan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos yang meminta dokumen risalah RUPS tahun 1990-2017, akhirnya terkuak.

Dahlan Iskan Sudah Terima Dokumen saat RUPS, Tapi Ditinggal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/andi-syarifuddin-1217020080.png" alt="Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Zainal Muttaqin, ex-direktur Jawa Pos Group terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sertifikat tanah milik PT Duta Manuntung (grup Jawa Pos). Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Zainal setelah divonis bebas di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dengan putusan ini maka Zainal diharuskan menjalani hukuman penjara. Putusan itu termuat dalam sistem informasi penelusuran perkara, majelis permusyawaratan hakim Mahkamah Agung menyatakan Zainal terbukti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan. Zainal dihukum 1,5 tahun penjara. "Intinya Pak Zam (Zainal Muttaqin) dalam putusan kasasi MA dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah dalam melakukan penggelapan atas sertifikat tanah milik PT Duta Manuntung sebagaimana yg didakwakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum),&rdquo; kata Andi Syarifuddin, pengacara PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN/Jawa Pos Group) induk dari PT Duta Manuntung (PT DM). Putusan MA tersebut menganulir putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Zainal. Dengan vonis MA tersebut, maka Zainal tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi menjalani sisa hukuman yang belum dijalani. Sementara itu, pengacara Zainal, Sugeng Teguh Santoso belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait putusan tersebut. Zainal diseret ke penjara terkait kasus yang terjadi saat dia menjadi direktur utama PT Duta Manuntung (grup Jawa Pos) dan PT Indonesia Energi Dinamika (IED). Saat memimpin PT Duta Manuntung, dia membeli sejumlah lahan menggunakan duit perusahaan. Aset itu diatasnamakan dirinya sendiri. Awalnya dia mengakui hal tersebut. Namun belakangan aset tersebut diklaim sebagai miliknya dan menolak menyerahkan kepada PT Duta Manuntung. Selain itu, aset itu juga diagunkan ke bank untuk membiayai perusahaan lain tanpa seizin dari pemegang saham PT Duta Manuntung. Dalam perjanjian pembiayaan PT Duta Manuntung juga tidak dilibatkan. Hakim menyatakan hal tersebut memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan dan merugikan perusahaan hingga Rp 226,5 miliar. Untuk informasi, Zainal mengundurkan diri dari direksi Jawa Pos pada Maret 2018. Sedangkan di Kaltim Post, nama Zainal Muttaqin tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT Duta Manuntung sejak April 2019. Jawa Pos dan IED juga melaporkan Zainal&nbsp;ke Bareskrim Mabes Polri untuk sejumlah hal. Pertama, menyangkut dokumen-dokumen milik IED yang tidak diserahkan oleh Zainal meskipun yang bersangkutan sudah&nbsp;tidak menjabat di IED. Lalu, juga ada laporan polisi terkait dugaan upaya manipulasi jumlah hutang IED ketika 2023, perusahaan PLTU itu harus menjalani proses PKPU. (gas/eko)

Zainal Muttaqin, ex-direktur Jawa Pos Group terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sertifikat tanah milik PT Duta Manuntung.

MA Anulir Vonis Bebas Zainal Muttaqin, Hakim: Terbukti Gelapkan Sertifikat,  Dihukum 1,5 Tahun Penjara

jjmn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jjmn

Berita Terkini

Putusan PN Bogor Dinilai Belum Inkrah, JJMN dan PT Bogor Ekspres Media Ajukan Banding

Saksi Dahlan Iskan Ungkap Saham PT Dharma Nyata Press Sudah Dikembalikan ke Jawa Pos Grup

Dahlan Iskan Sudah Terima Dokumen saat RUPS, Tapi Ditinggal

MA Anulir Vonis Bebas Zainal Muttaqin, Hakim: Terbukti Gelapkan Sertifikat, Dihukum 1,5 Tahun Penjara

Download Aplikasi JawaPos.com