<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/JKT_SIDANG-TUNTUTAN-JOHNNY-PLATE_MIFTAHUL-HAYAT-01-541708251.jpeg" alt="Johnny G Plate jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Johnny G Plate jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili menyatakan terdakwa Johnny Gerard Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013260886/cak-imin-sebut-putusan-mkmk-yang-putus-para-hakim-mk-langgar-etik-merupakan-tragedi">Cak Imin Sebut Putusan MKMK yang Putus Para Hakim MK Langgar Etik Merupakan Tragedi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana pokok, Johnny G Plate juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 15.500.000.000, atau Rp 15,5 miliar. Jika uang pengganti tersebut tak dibayar setelah satu bulan vonis berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika hartanya tak mencukupi maka dipidana selama 2 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar subsider 2 tahun," tegas hakim Fahzal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Johnny G Plate dinilai tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Johnny juga tidak mengakui kesalahannya dan terbukti meminta uang kepada terdakwa Anang Achmad Latif selaku Dirut Bakti Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara hal yang meringankan, Johnny G Plate dianggap sopan dalam persidangan, sebagai kepala rumah tangga, dan uang yang diterima sebagaimana pengakuannya untuk bantuan sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke satu primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis ini tak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Johnny G Plate sebelumnya dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Johnny G Plate juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang penganti sebesar Rp 17,8 miliar. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang penganti paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dilelang untuk menutup uang penganti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang penganti maka terdak dijatuhi hukuman selama 7 tahun dan 6 bulan," pungkas Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Menkominfo Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Johnny Plate Divonis 15 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 15,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Johnny-G-Plate-Fedrik-Tarigan-4JPG-1191735994.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masyarakat Indonesia. Hal ini karena pengerjaan proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo terlambat atau tidak tepat waktu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Johnny merespons pertanyaan kuasa hukumnya Dion Pongkor dalam sidang lanjutan kasus BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Dion menanyakan perasaan Johnny Plate terhadap fakta yang terungkap persidangan bahwa dua penggantinya sebagai Menkominfo, juga tidak menyelesaikan proyek BTS 4G tepat waktu, tetapi tepat dilanjutkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/013092439/whatsapp-untuk-android-dapat-peningkatan-keamanan-baru-hadir-fitur-passkeys">WhatsApp untuk Android Dapat Peningkatan Keamanan Baru, Hadir Fitur Passkeys</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kan proyek tidak selesai Pak, tidak selesai tepat waktu karena terlambat. Sekarang, berdasarkan fakta persidangan dua menteri pengganti bapak dilaporkan (oleh BLU BAKTI) bahwa tidak selesai. Mereka minta tetap dilanjutkan proyeknya dan tidak (menjadi) masalah buat mereka. Bagaimana perasaan bapak terhadap proyek BTS ini?," tanya Dion.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal tersebut, Johnny menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia atas keterlambatan proyek BTS 4G yang juga terjadi di era kepemimpinannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang pertama tentunya saya mohon maaf kepada bapak Presiden yang telah mempercayai saya sebagai Menkominfo bahwa proyek ini yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka membawa masyarakat memasuki era transformasi digital tidak selesai pada waktunya," ungkap Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang terungkap di persidangan, lanjut Johnny, meskipun terlambat sebanyak 3.400 BTS 4G di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sudah beroperasi di ribuan desa di Indonesia. Dia berharap, ribuan BTS yang on air tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari persidangan, saya mendapatkan informasi bahwa dari 4.200 itu, selain dari yang force major atau keadaan kahar, sekitar 600 desa dan kelurahan, telah on air lebih dari 3.400 BTS. Itu berarti 3.400 desa sudah terlayani dengan sinyal 4G. Saya sangat berharap kiranya layanan ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, masyarakat setempat," ucap Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Johnny, satu hal yang menarik dipelajari dari proyek di Bakti Kominfo bahwa proyek tersebut tetap dilanjutkan. Meski penuh risiko termasuk risiko hukum, yakni ditersangkakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa salah satu unit non eselon di kementerian Kominfo BLU Bakti, yang walaupun terlambat menggunakan semua kemampuan untuk memaksimalkan hasil, dan melanjutkan proyek ini dengan penuh risiko termasuk risiko hukum ditersangkakan," ucap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Johnny, pembangunan proyek BTS 4G ini tetap berjalan tidak dengan cost overrun. Hal ini berarti, tidak ada kenaikan harga meskipun pembangunannya terlambat dan terus dilanjutkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kiranya ini menjadi pelajaran agar jangan sampai pada saat dimana proyek terlambat, terjadinya cost overrun atau naiknya harga di mana rakyat dan negara dirugikan 2 kali. Kalau sampai dirugikan satu kali sudah lebih dari luar biasa," ungkap Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny juga berharap, BTS 4G yang sudah dibangun bisa bermanfaat untuk mewujudkan kedaulatan ruang digital Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mohon maaf pada rakyat dan semoga apa yang sudah dibangun ini bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia sekarang dan masa yang akan datang dan menjadi pelajaran untuk perbaikan-perbaikan pembangunan infrastruktur digital di waktu yang akan datang demi kedaulatan dan kejayaan Indonesia di ruang digital," pungkas Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masyarakat Indonesia.

Proyek BTS 4G Tersendat, Eks Menkominfo Johnny Plate Minta Maaf ke Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Johnny-G-Plate-Dery-Ridwansah-5JPG-2457564183.jpg" alt="Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjalani sidang perdana, dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjalani sidang perdana, dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate tak terima didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51 atau Rp 8 triliun. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu akan mengajukan nota keberatan alias eksepsi untuk melawan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengerti, Yang Mulia, tapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan," kata Johnny Plate usai mendengarkan dakwaan Jaksa pada Kejaksaan Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate dan kuasa hukumnya bakal mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan, yang akan digelar pada Selasa (4/7) mendatang. Ia membantah dakwaan tersebut dan akan membuktikannya di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011415641/mana-lebih-baik-kurban-untuk-diri-sendiri-atau-utamakan-keluarga-saat-idul-adha">Mana Lebih Baik, Kurban untuk Diri Sendiri atau Utamakan Keluarga saat Idul Adha?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti saya akan buktikan," tegas Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Johnny G Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 8.032.084.133.795,51," ucap jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/6).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan korupsi itu dilakukan Johnny bersama-sama dengan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif, Galubang Menak (GMS) selaku direktur utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali (MA) PT Huawei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku komisaris PT Solitchmedia Synergy, Windi Purnama (WP), serta Dirut PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki. Kini, Johnny menghadapi persidangan bersama dengan Anang Achmad serta Yohan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerugian keuangan negara itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, atas kasus korupsi BTS oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Johnny diduga turut menerima aliran uang korupsi Rp 17,8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa Johnny G Plate sebesar Rp 17.848.308.000,00," tegas Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jaksa, proyek BTS dikerjakan tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS. Bahkan, tidak ada juga kajian dokumen rencana bisnis strategis (RBS) Kemkominfo maupun Bakti serta rencana bisnis anggaran (RBA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mantan Menkominfo Johnny G Plate tak terima didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51 atau Rp 8 triliun.

Tak Terima Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun, Johnny Plate: Saya Akan Buktikan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/kominfo-818289302.jpg" alt="Plt Menkominfo Mahfud MD melantik empat pejabat Eselon 1 baru di lingkungan Kemenkominfo." width="100%">
<figcaption>Plt Menkominfo Mahfud MD melantik empat pejabat Eselon 1 baru di lingkungan Kemenkominfo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Perombakan ini dilakukan setelah Johnny G. Plate ditetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi BTS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Empat pejabat yang dilantik antara lain Wayan Toni Supriyanto, Arief Tri Hardiyanto, Mochamad Hadiyana, dan R. Wijaya Kusumawardhana. Masing-masing menempati posisi sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Bidang Teknologi, serta Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini telah kita lantik bersama empat orang pejabat untuk mengemban amanah pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) yang sudah lama kosong di lingkungan Kementerian Kominfo," ujar Plt Menkominfo Mahfud MD di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud MD berharap melalui pengukuhan ini, komitmen Kementerian Kominfo juga semakin kuat untuk mendorong reformasi manajemen yang lebih andal, berintegritas, serta akuntabel guna mewujudkan agenda transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.&nbsp;Transformasi digital yang demikian diharapkan dapat membuka jalan konektivitas digital dan turut membawa terang cahaya teknologi hingga ke seluruh pelosok Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kembali digarisbawahi bahwa transformasi digital yang terus didorong oleh Kementerian Kominfo adalah suatu kebutuhan yang perlu kita kerjakan bersama, tidak hanya secara efektif dan efisen tetapi juga dengan profesionalisme dan akuntabilitas," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum dilantik, keempat orang pejabat ini telah melalui proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang berjalan sejak tanggal 26 Oktober 2022 lalu. Proses tersebut diawali dengan permintaan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian diumumkan pelaksanaan pengisian jabatan melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif pada 10 November 2022 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di samping itu, proses seleksi JPT Madya sendiri juga terdiri dari tahapan administrasi, penulisan makalah, asesmen, dan wawancara. Dalam melaksanakan seleksi JPT Madya, Kominfo turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melihat rekam jejak calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rangkaian proses seleksi telah berakhir pada tanggal 17 April 2023 saat Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Dari 33 orang calon yang mendaftar, akhirnya terpilih 4 orang yang dilantik bersama hari ini," tutur Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kominfo yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dihadiri oleh para pejabat dan perwakilan Kementerian Kominfo, pelantikan keempat pejabat Tinggi Madya pada hari ini turut disaksikan oleh pejabat dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</div>

Empat pejabat yang dilantik antara lain Wayan Toni Supriyanto, Arief Tri Hardiyanto, Mochamad Hadiyana, dan R. Wijaya Kusumawardhana.

Lakukan Perombakan, Kominfo Lantik Empat Pejabat Eselon Satu Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/JKT_MILAD-KE-21-PKS_MIFTAHUL-HAYAT-03-196437416.jpg" alt="Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal Calon Presiden (Capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan mengomentari penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem yang juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Anies mengharapkan, penanganan perkara kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menjerat Johnny ditangani secara adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies pun mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait penanganan kasus itu. Menurutnya, semua pihak yang terlibat harus diusut tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sependapat dengan yang disampaikan Ketua Partai NasDem Pak Surya Paloh, tuntaskan penyidikannya, semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi, jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya," kata Anies dalam acara 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' di Senayan, Jakarta, Minggu (21/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682579/pihak-polda-metro-jaya-sebut-penanganan-kasus-mario-dandy-makan-banyak-waktu">Pihak Polda Metro Jaya Sebut Penanganan Kasus Mario Dandy Makan Banyak Waktu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta, penanganan kasus itu tidak pandang bulu. Bahkan, jika ada pihak pemerintah lainnya yang terlibat harus juga dipertanggungjawabkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas, bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan," tegas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies mengingatkan, penegakkan hukum harus dilakukan secara adil ke semua pihak. Ia pun menekankan, tidak adanya intervensi politik dalam penanganan kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh, jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun," tegas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div>

Anies Baswedan mengharapkan, penanganan perkara kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menjerat Johnny ditangani secara adil.

Sindir Jeratan Hukum Johnny Plate, Anies: Tunjukkan Hukum Bukan Saja ke Lawan Tapi juga ke Kawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-2-1050085382.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. Penetapan tersangka dilakukan usai Johnny menjalani pemeriksaan ketiga.</p> <p>Pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto berpendapat, langkah itu menunjukkan keberanian kejaksaan dalam mengusut sebuah kasus korupsi. Pangkalnya, menegakkan hukum sekalipun melibatkan pembantu presiden.</p> <p>"Saya kira, ini patut jadi apresiasi sekaligus atensi publik. Artinya, keberanian dan ketegasan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti dan menangani sebuah peristiwa hukum yang terjadi di pemerintahan. Apalagi, ini dilakukan pembantu presiden," kata Yusdianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/5).</p> <p>Yusdianto juga meyakini ada banyak pertimbangan yang dilakukan kejaksaan dalam menetapkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu sebagai tersangka.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Artinya, hukum berlaku bagi semua orang dan jabatan yang melekat," ucapnya.</p> <p>Menurutnya, penetapan tersangka itu juga mendobrak persepsi publik. Yakni, hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berani mentersangkakan seorang menteri.</p> <p>"Selama ini kan kita hanya mendengar (penetapan menteri sebagai tersangka korupsi) dari KPK saja. Tapi, sekarang (kejaksaan) sudah berani. Maka, kita harapkan ini sebagai langkah positif yang perlu disegerakan ditindaklanjuti," tuturnya.</p> <p>Yusdianto pun mendorong kejaksaan segera merampungkan berkas perkara Johnny Plate dan kasus tersebut, lalu dilimpahkan ke pengadilan. Harapannya, dapat menepis opini negatif yang berkembang dan dikaitkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.</p> <p>"Di sinilah kita mendorong kerja-kerja cepat. Saya harap ini benar-benar bukan perkara order apalagi terkait politik, tapi benar-benar perkara hukum dan berdampak terhadap kerugian negara yang signifikan. Apalagi, dilakukan petinggi negara," paparnya</p> <p>"Dengan begitu, kejaksaan mampu menepis dn mengaskan bahwa ini kasus hukum, bukan order politik. Maka, kejaksaan harus berdiri di atas rel hukum," pungkas Yusdianto.</p>

penetapan tersangka itu juga mendobrak persepsi publik. Yakni, hanya KPK yang berani mentersangkakan seorang menteri.

Kejagung Tahan Menkominfo, Pakar: Bukti Hukum Berlaku untuk Semua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/anies-ke-kantor-nasdem-2159673176.jpg" alt="Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai NasDem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5) malam." width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai NasDem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5) malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal calon presiden (Capres) yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan, meyakini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati akan membuktikan atas sikap yang dipilihnya. Pernyataan ini disampaikan Anies saat berkunjung ke Partai NasDem usai&nbsp;Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya," kata Anies di NasDem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong></strong></strong>Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memuji keteguhan dan komitmen Surya Paloh atas ujian ini. Anies menyebut, kebeneran akan berpihak pada jalannya. <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01664380/trik-bikin-foto-malam-hari-makin-keren-dengan-galaxy-a54-5g">Trik Bikin Foto Malam Hari Makin Keren dengan Galaxy A54 5G</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita diskusi, kita menyampaikan dengan dekat, pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi-konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan, Allah SWT akan berpihak kepada kebenaran," tegas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada, dan malam ini saya menyaksikan dari dekat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan, konsekuensi yang diputuskan Partai NasDem untuk mengusungnya sebagai Capres 2024 tidak akan bergeser.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi saya tegaskan, tidak ada sedikitpun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div> </div>

Anies Baswedan, meyakini, Ketum Partai NasDem Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati akan membuktikan atas sikap yang dipilihnya.

Temui Surya Paloh Usai Johnny Plate Tersangka, Anies: Allah SWT Akan Berpihak kepada Kebenaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menkominfo-Jas-6.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate. (KEMENKOMINFO)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate. (KEMENKOMINFO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tmelakukan penggeledahaim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Rabu (17/5). Selain rumah dinas, penyidik juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pada saat ini juga sedang lakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas menteri Kominfo dan di kantor Kominfo," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Kuntadi di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644662/jadi-tersangka-kasus-bts-4g-segini-total-harta-menkominfo-johnny-plate">Jadi Tersangka Kasus BTS 4G, Segini Total Harta Menkominfo Johnny Plate </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat jalani pemeriksaan, tim penyidik juga menggeledah dua unit mobil Fortuner yang mengantar Johnny Plate ke Gedung Kejagung.&nbsp;Tim penyidik mengamankan&nbsp;sejumlah barang dari dalam mobil tersebut, di antaranya kertas diduga amplop, KTP, tas, dan handphone.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Johnny merupakan tersangka keenam dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai dengan 2022. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun telah menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp 8 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," ungkap Yusuf Ateh dalam keterangannya, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh mengatakan, BPKP sebelumnya telah diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus dugaan tindak pidana korupsi di BAKTI Kominfo. Permintaan tersebut dilayangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Oktober 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan tersebut, kata Ateh, perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah berdasarkan surat permintaan itu, kami meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan berdasarkan itu kami melakukan penelitian dan memberikan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara," pungkasnya.</div> </div> </div>

Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung melakukan penggeledahan di rumah dinas Menkominfo) Johnny G Plate.

Johnny Plate Jadi Tersangka, Rumah Dinas dan Kantor Kemenkominfo Langsung Digeledah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220708_185914.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pada pertengahan tahun ini, Indonesia telah diterpa badai kebangkrutan startup. Bertubi-tubi, banyak perusahaan rintisan yang sebelumnya woro-woro dan jadi tren nyatanya tak mampu bertahan. Beberapa diantaranya akhirnya menutup operasional perusahaan.<br /> <br /> Pencarian dan pengembangan <em>startup</em> khususnya <em>startup</em> teknologi sendiri diketahui menjadi salah satu program pokok Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bahkan, Kementerian yang digawangi oleh Politisi Partai Nasdem Johnny G.Plate itu baru saja menutup program pengembangan Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 4.<br /> <br /> Milestone Day, acara puncak SSI Batch 4 digelar sebagai bagian akhir dari serangkaian program inkubasi ini. Setelah menjalani lima bulan pelatihan, 15 belas <em>startup</em> yang terpilih dari ribuan pendaftar, berkesempatan untuk mempresentasikan bisnis dan pencapaiannya selama mengikuti program SSI, di hadapan para pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah dan venture capital.<br /> <br /> Di tengah badai kebangkrutan, para mentor sepakat bahwa <em>startup</em> perlu memantapkan pondasinya agar tidak hanya jadi tren sesaat, kemudian hilang dan tenggelam. <em>Startup</em> perlu memprioritaskan model bisnisnya, jeli melihat peluang dan menghasilkan keuntungan agar bisa bertahan.<br /> <br /> "Kami ingin menanamkan <em>mindset</em> pada para <em>founder startup</em> untuk terus menjaga visi jangka panjang. Ini adalah saat yang baik untuk merefleksikan pengembangan model bisnis dan mengerahkan sumber daya perusahaan dalam merancang inovasi produk yang berkelanjutan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkap Koordinator Startup Digital, Sonny Hendra Sudaryana melalui jumpa pers daring, Jumat (8/7).<br /> <br /> Sebagai informasi, Startup Studio Indonesia merupakan program Kemenkominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal <em>(early-stage)</em> selama 15 pekan agar bisa menemukan <em>product-market fit</em> (PMF).<br /> <br /> Sejauh ini, SSI telah menuntaskan total 4 batch pelatihan, dengan total 65 alumni <em>startup</em> berprestasi. Sebagai catatan, total pendanaan yang tersalur ke <em>startup</em> alumni SSI Batch 1-3 hingga Mei 2022 mencapai Rp 332,1 miliar. Dari setiap <em>batch</em> sebelumnya, 30-40 persen alumni telah mendapatkan pendanaan tahap awal.<br /> <br /> Dengan kondisi pasar yang terpengaruh oleh ekonomi makro global, yaitu inflasi tinggi di Amerika Serikat dan konflik Ukraina-Rusia di Eropa, berbagai perusahaan di Indonesia mengalami ketidakpastian rencana bisnis.<br /> <br /> Tidak hanya <em>startup,</em> perusahaan-perusahaan besar pun turut merasakan perubahan iklim ekonomi ini. Bahkan di Amerika Serikat, indeks saham Dow Jones yang terdiri dari 30 perusahaan <em>blue-chip</em> pun telah mengalami penurunan sebesar 15 persen <em>year-to-date</em> (YTD).<br /> <br /> "Menanggapi kondisi pasar saat ini, saya melihat ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, apabila kita mempertimbangkan faktor eksternal, ekonomi dunia sedang mengantisipasi resesi yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga, inflasi tinggi, dan perang Russia-Ukraina," jelas Italo Gani selaku Venture Partner, East Ventures dalam kesempatan yang sama.<br /> <br /> Hal-hal di atas disebut menyebabkan disrupsi pada rantai pasokan secara global, regulasi startup di Tiongkok yang diperketat, serta penjualan besar-besaran saham teknologi di Amerika Serikat. Pada gilirannya, investor growth-stage jauh lebih berhati-hati dalam berinvestasi dengan valuasi tinggi.<br /> <br /> "Kemudian terdapat pula faktor internal dari para startup itu sendiri, yakni selama dua tahun terakhir, akibat pandemi Covid-19, sejumlah startup teknologi terlalu percaya diri dan kurang bijaksana dalam mengatur pengeluaran. Asumsi sejumlah startup bahwa akselerasi digital akan berlangsung secara terus menerus kurang tepat. Secara singkat, terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realita yang terjadi di beberapa startup," lanjut Gani.<br /> <br /> Senada, benedicto Haryono, CEO dan Co-Founder dari KoinWorks yang sekaligus merupakan Coach di SSI Batch 4 berpendapat bahwa, di masa-masa menantang ini, para <em>founder</em> tahap awal justru harus berfokus pada produk inti yang telah menghasilkan traction atau bahkan profit.<br /> <br /> Bagi <em>founder startup</em>, usahakan untuk mempertahankan laju pertumbuhan dengan <em>runway</em> selama 12-18 bulan ke depan. Salah satunya dengan menggunakan jalur akuisisi pasar yang lebih terjangkau.<br /> <br /> "Kami di Koinworks pun menerapkan strategi yang sama, yakni mengembangkan solusi inti yang sudah berkembang dan berpotensi <em>profit,</em> serta mengurangi inisiatif atau eksperimen baru untuk sementara," tandasnya.

Hadapi Badai Kebangkrutan, Startup Perlu Prioritaskan Model Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/images-2022-06-01T234240.440.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut, pemerintah memiliki komitmen kuat dalam melindungi data pribadi warga negara. Hal ini disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate memaparkan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebocoran data.<br /> <br /> Menurutnya, langkah pencegahan jangka panjang melalui literasi digital, sementara dalam jangka pendek dengan penerapan regulasi. "Itu langkah-langkah yang diambil untuk jangka yang panjang, disamping tentu regulasi-regulasi yang kita siapkan. Namun, untuk jangka yang pendek kita harus mempunyai model, sistem, dan pilihan teknologi enkripsi yang kuat," terang Johnny kepada wartawan.<br /> <br /> Mengenai regulasi, Johnny menegaskan pencegahan kebocoran data di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.<br /> <br /> "PP 71 sudah mengatur bahwa yang bertanggung jawab terhadap data pribadi masyarakat adalah Penyelenggara Sistem Elektronik, baik itu Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat atau swasta maupun publik," jelasnya.<br /> <br /> Menurutnya, PSE sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang memiliki posisi sebagai wali data atau pengelola data harus memiliki tanggung jawab mencegah kebocoran data. Oleh karena itu, pemerintah rutin melakukan pendampingan teknis.<br /> <br /> Selain itu, Politisi Partai Nasdem itu juga menyebut, upaya pencegahan kebocoran data dilakukan pula dengan memastikan keamanan teknologi, enkripsi, serta penyiapan talenta digital yang kompeten di bidang enkripsi.<br /> <br /> "Kepada Penyelenggara Sistem Elektronik baik privat maupun publik ada pendapingan teknis. Pendampingan teknis itu dilakukan oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dari awal sudah ada pendampingan," tandas Johnny.

Johnny Plate Ingatkan Kebocoran Data jadi Tanggungjawab PSE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#johnny plate

Berita Terkini