<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/agus-1560868597.jpg" alt="Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. (dishubdkijakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. (dishubdkijakarta)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Harian (Plh) guna mengisi kekosongan jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI hari ini (17/10/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dilakukan lantaran masa jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berakhir hari ini (17/10/2024). Sedangkan pelantikan Pj Gubernur DKI yang baru, Teguh Setyabudi, akan digelar pada Jumat (18/10/2024) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plh Kapuspen Kemendagri Aang Witarsa menjelaskan, penunjukan Sekda sebagai Plh sesuai ketentuan pasal 131 ayat (4) PP No 49 Tahun 2008. Aturan itu menjelaskan, Sekretaris daerah akan ditunjuk sebagai Plh sampai Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015206311/j-hope-bts-tuntaskan-wajib-militer-temannya-jin-sambut-bahagia">J-Hope BTS Tuntaskan Wajib Militer, Temannya Jin Sambut Bahagia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam ketentuan pasal 131 ayat (4) PP No 49 Tahun 2008 ditegaskan bahwa dalam hal jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi (kekosongan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah," ujar Aang kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aang juga menjelaskan, pelantikan akan digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (18/10/2024) sekira pukul 09.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/komunitas/015206286/the-legacy-championship-wadahi-golfer-muda-kota-malang">&ldquo;The Legacy Championship&rdquo; Wadahi Golfer Muda Kota Malang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk pelantikan Pj Gub Jakarta diagendakan dilaksanakan pada hari Jumat atau 18-10-2024 pukul 09:00 WIB dirangkaikan dengan pelantikan TP PKK," terang Aang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan menggantikannya dengan Teguh Setyabudi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. Teguh akan memimpin Jakarta selama tiga bulan kedepan atau tepatnya sampai pelantikan Gubernur DKI Jakarta definitif.</div>

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Harian (Plh) guna mengisi kekosongan jabatan Pj Gubernur.

Isi kekosongan, Sekda Joko Agus Setyono Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Gubernur Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/agus-1560868597.jpg" alt="Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. (dishubdkijakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. (dishubdkijakarta)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perubahan status Jakarta membuat sejumlah pekerjaan rumah untuk pemerintah DKJ. Yakni membuat 50 peraturan daerah (perda) baru seiring peningkatan kewenangan yang terjadi. Pemda juga berambisi meningkatkan pendapatan daerah mencapai Rp 600 triliun.</p> <p>Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan, UU No 2 Tahun 2024 atau dikenal dengan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi panduan dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global mempesona.<br /> <br />"Hari ini kami bertemu dengan semua stakeholder untuk membahas regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Daerah Khusus Jakarta ke depan. Ada hal menarik yakni UU DKJ ditetapkan pada 25 April 2024 bertepatan dengan hari otonomi daerah yang diperingati seluruh daerah. Inilah istimewanya DKJ," kata Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat membacakan sambutannya di Acara Rapat Supervisi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (9/7).</p> <p>Menurut Sekda, Kota Jakarta akan menjadi simpul ekonomi dunia. Dia optimistis pada minggu ini Keppres akan dikeluarkan untuk menetapkan DKJ. "Secara maraton Pemda DKI selalu lakukan pembahasan UU DKJ. Seluruh elemen di Jakarta akan menjadikan Jakarta sebagai kota setara dengan kota global lainnya," katanya.</p> <p>Joko menyebutkan, untuk mewujudkan Jakarta jadi kota global maka Jakarta harus mampu mencapai target mengumpulkan pemasukan sebesar Rp600 triliun.</p> <p>"Jumlah target itu menjadi tantangan besar. Sebab pada saat ini APBD DKI Jakarta berkisar Rp80 triliun hingga Rp84 triliun. Postur APBD DKI untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30%, belanja pegawai sudah mencapai 34%, belanja modal 19%. Ini masih jauh dari apa yang harus disiapkan," ungkap Joko.</p> <p>Joko mengatakan, diperlukan kreativitas para pengelola dan pegawai untuk bisa lakukan kreatif financing agar bisa dapatkan pemasukan sesuai yang ditargetkan tadi Rp600 triliun.</p> <p>Sekda menjelaskan, setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara DKI, DKJ akan mempunyai sejumlah kewenangan khusus.</p> <p>Di antaranya yakni, di bidang pendidikan, Pemda DKJ bisa membuat pendidikan tinggi negeri. Kemudian DKJ juga akan mempunyai kewenangan pekerjaan umum di mana bisa mengelola infrastruktur.</p> <p>Menurut Joko, DKJ juga diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah 0-12 mil laut di Pantai Jakarta. Untuk itu perlu diikuti dengan membuat aturan turunan, baik aturan pusat maupun daerah.</p> <p>"Mohon perizinan pengelolaan laut diberikan penuh ke Pemprov Jakarta. Yakni soal status kewenangan 0-12 mil laut. Sebab kalau masih harus ajukan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup maka sama saja kembali ke awal dan tidak ada kekhususan DKJ," kata Joko berharap.</p> <p>Menurut Joko, hal yang paling urgen dilakukan dalam waktu dekat ini oleh Pemda Jakarta yaitu ada 50 peraturan daerah (Perda) yang harus diselesaikan dalam mewujudkan Daerah Khusus Jakarta. Untuk itu diberikan waktu 2 tahun untuk menyesuaikan Perda.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014848134/profil-ganesha-putra-mantan-wakil-presiden-persija-jakarta-yang-turun-gunung-ke-persebaya-surabaya">Profil Ganesha Putra, Mantan Wakil Presiden Persija Jakarta yang Turun Gunung ke Persebaya Surabaya</a></strong></p> <p>"Perlu melakukan percepatan terhadap perda yang harus diselesaikan. Perlu kerja sama yang baik antara Pemda Jakarta dan DPRD dalam membahas Perda dalam rangka mengembangkan Jakarta jadi kota global," kata Sekda.</p> <p>Sekda memastikan Jakarta akan menjadi kota global, kota tahan terhadap pandemi, kota tangguh menghadapi krisis, kota berdaya saing tinggi dan Kota yang layak huni. Selain itu, kata Joko, Jakarta juga harus segera menyelesaikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta.</p> <p>"Ke depan, proses pengajuan perizinan perusahan di Jakarta akan dibuat mudah. Ini komitmen Jakarta. Dilakukan sistemik dan tidak melibatkan aparat," kata Joko.</p> <p>Sekda berharap semua persoalan Jakarta tersebut bisa dituntaskan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dan melibatkan&nbsp;semua&nbsp;pihak.</p>

Menurut Sekda, Kota Jakarta akan menjadi simpul ekonomi dunia. Dia optimistis pada minggu ini Keppres akan dikeluarkan untuk menetapkan DKJ.

PR Daerah Khusus Jakarta, Kebut 50 Perda dan Pemasukan Rp 600 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/dki-3503468383.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono meninjau proses pemeriksaan kesehatan di acara Apel Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono meninjau proses pemeriksaan kesehatan di acara Apel Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Seluruh pengusaha di DKI Jakarta diminta meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, hal&nbsp;tersebut untuk meminimalisasi angka kecelakaan para pekerja.</p> <p>Terlebih, kata Joko, Jakarta akan menjadi kota global.</p> <p>&ldquo;Kita berharap Pemerintah Daerah dan para pengusaha bisa meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),&rdquo; ucap Joko&nbsp;di sela-sela Apel Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta, Rabu (31/1).</p> <p>Joko juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengawasi keselamatan dan kesehatan dari para pekerja.</p> <p>&ldquo;Kita harus fokus mengawasi keselamatan dan kesehatan dari para pekerja di Jakarta. Selain itu, juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja,&rdquo; tutur Joko.</p> <p>Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Hari Nugroho menambahkan, pihaknya&nbsp;berkomitmen untuk memperbaiki keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja di Jakarta.</p> <p>&ldquo;Kita mulai membenahi terkaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja dengan para stakeholder terkait. Harapannya agar kecelakaan dalam bekerja diminimalisasi,&rdquo; tutup&nbsp;Hari.</p>

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, hal tersebut untuk meminimalisasi angka kecelakaan para pekerja.

Sekda DKI Jakarta Imbau Para Pengusaha Ibu Kota untuk Meningkatkan K3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/Bakal-Calon-Presiden-PDIP-Ganjar-Pranowo-Blusukan-Ke-pasar-Warakas-Jakarta-Utara-Dery-Ridwansah-3-1440337038.jpg" alt="Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo menyapa warga saat mengunjungi Pasar Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023). Blusukan Ganjar ini di sambut sorak-sorai oleh warga yang melihat kedatangannya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo menyapa warga saat mengunjungi Pasar Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023). Blusukan Ganjar ini di sambut sorak-sorai oleh warga yang melihat kedatangannya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono buka suara soal Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo yang meneleponnya saat blusukan di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa dalam hal ini Ganjar hanya memberitahukan keluhan masyarakat terhadapnya, tak lebih.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Sifatnya Pak Ganjar itu hanya memberitahu bahwa ada satu titik di Jakarta yang menurut beliau itu masih perlu perbaikan," ujar Joko kepada wartawan, Minggu (25/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu kasus retribusi pasar dan harga pangan yang mahal seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kita lihat dulu permasalahannya apa," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun yang pasti, Joko mengatakan sudah berjanji kepada Ganjar akan menemui pedagang yang mengeluhkan hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan saya sudah janji, ayo para pedagang yang ini, perwakilannya bertemu, gitu," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011356621/gubernur-jateng-ganjar-blusukan-ke-tanjung-priok-katanya-diajak-teman">Gubernur Jateng Ganjar Blusukan ke Tanjung Priok, Katanya Diajak Teman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011356498/pakar-tangkap-pesan-pidato-megawati-jokowi-bagian-kader-pdip-seharusnya-mendukung-ganjar">Pakar Tangkap Pesan Pidato Megawati: Jokowi Bagian Kader PDIP Seharusnya Mendukung Ganjar</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hingga kini ia mengaku belum bertemu dengan pedagang yang dimaksud. "Belum. Ya kan hari libur," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menelpon Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono saat melakukan blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia lakukan usai menerima keluhan dari para pedagang soal pembayaran retribusi yang dianggap mahal. Mulanya, Ganjar menelpon Heru Budi. Tak berselang lama, ia kemudian menelpon Joko.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini saya lagi di Pasar Anyar Bahari, permasalahan pertama mereka kepingin pembayaran retribusi itu berat, boleh gak di ringanin?" katanya dalam sambungan telepon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Joko kemudian menjawab singkat, "Nggih."</div>

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menelpon Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono

Ditelpon Ganjar Soal Pasar Anyar Bahari, Sekda DKI: Kita Lihat Dulu Permasalahannya Apa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/heru-dan-sekda-royyan.jpg" alt="Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru  Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru  Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyentil Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta baru Joko Agus Setyono, yang meloloskan anggaran pengadaan mobil dinas listrik seharga Rp 800 juta per unitnya. Tahun ini, Pemprov DKI berencana membeli 21 unit mobil listrik itu untuk menjadi Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pejabat DKI.<br /> <br /> Menurutnya, Joko Agus seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi. Sebab, anggaran yang besar untuk pengadaan mobil listrik untuk KDO itu tidak penting dibanding untuk pelayanan kepada masyarakat.<br /> <br /> "Sekda baru yang selama ini bekerja di sisi hilir (pengawasan) dan sekarang bertugas di hulu sebagai pelaksana (yang diawasi) menjadi pertanyaan mengenai pemahamannya terhadap penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2).<br /> <br /> Gilbert menuturkan bahwa seharusnya Sekda DKI sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat memastikan anggaran yang keluar dari APBD DKI adalah untuk kepentingan warga yang lebih luas. Menurutnya, anggaran untuk pengadaan mobil listrik itu lebih baik digunakan untuk bangun hunian untuk warga Jakarta.<br /> <br /> "Anggaran yang digunakan juga lebih menyentuh bila digunakan untuk masyarakat yang tidak memiliki hunian layak," tegas politikus PDI-P itu.<br /> <br /> Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan 21 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah DKI Jakarta.<br /> <br /> "Untuk asisten sekda, sekda, inspektorat, Bappeda," ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi saat dihubungi wartawan, Senin (20/2).<br /> <br /> Reza menerangkan bahwa harga mobil listrik ini sangat mengocek anggaran DKI. Pasalnya, mobil listrik ini berharga Rp 800 juta per unitnya.<br /> <br /> Namun begitu, ia mengatakan bahwa perlu untuk merevisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlebih dahulu untuk mengadakan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil listrik tersebut.<br /> <br /> "Cuma kan nunggu Perkada itu. Pergubnya. Ini kan harus dibawa ke Kemendagri juga," jelas Reza.

Sekda DKI Baru Disentil Soal Pengadaan Mobil Dinas Listrik Rp 800 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/heru-dan-sekda-royyan.jpg" alt="Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru  Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru  Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono sudah berpengalaman bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu menanggapi latar belakang Joko yang sebelumnya merupakan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali.<br /> <br /> "(Joko) 2010 sampai 2015 bertugas di DKI Jakarta, khususnya menangani Pemprov DKI," ujar Heru kepada wartawan, Rabu (15/2).<br /> <br /> "Tentunya beliau tidak asing ya, ketika bertugas 2010 sampai 2015 terkait dengan penganggaran terkait dengan analisa keuangan, pengawasan," sambungnya.<br /> <br /> Diketahui bahwa Joko memang pernah menjabat sebagai Kepala Subauditorat DKI Jakarta I BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2010. Oleh karena itu, Heru meyakini bahwa Joko dapat mengatasi masalah penganggaran di Pemprov DKI Jakarta.<br /> <br /> "Saya percaya beliau sebagai sekda selaku pembina ke dalam sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentu akuntabilitas terjaga. Itu yang penting," tegasnya.<br /> <br /> Dengan kurun waktu 2010-2015, eks Wali Kota Jakarta Utara itu yakin bahwa waktu itu cukup untuk Joko memahami ruang lingkup pekerjaan perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta.<br /> <br /> "Saya rasa waktu yang cukup untuk mengenal semua lingkup OPD. Kan beliau dulu panggil nih dinas pendidikan, nih kenapa, panggil dinas pajak, kenapa, dan lain-lain," tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif. Pelantikan itu dilakukan setelah Joko resmi dipilih Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Heru Budi.<br /> <br /> "Dengan memanjatakan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023, saya Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Heru Budi dalam pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.<br /> <br /> Dalam pelantikan tersebut, Heru Budi menyatakan percaya bahwa Joko Agus dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. "Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," tandasnya.

Pandangan Heru Soal Joko Agus yang Kini Menjabat Sekda DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/KHOF2.jpg" alt="Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono menyerahkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Jatim yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan itu berlangsung saat sidang paripurna DP" width="100%">
<figcaption>Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono menyerahkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Jatim yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan itu berlangsung saat sidang paripurna DP</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Keputusan Presiden (Kepres) soal pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) baru DKI Jakarta beredar di kalangan wartawan. Dalam kepres itu, Presiden Joko Widodo mengangkat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI definitif mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.<br /> <br /> "Mengangkat Sdr Joko Agus Setyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA, ACPA, CPA, NIP 196812111996031004, Pembina Utama Madya (IV/d), sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," tulis Kepres Nomor 13/TPA Tahun 2023 dan ditetapkan oleh Jokowi pada 13 Februari 2023 tersebut.<br /> <br /> Hal itu dikonfirmasi salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Syarif. Ia mengiyakan bahwa Joko Agus sudah terpilih sebagai Sekda DKI yang baru.  "Iya. Insya Allah yang terbaik," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/2). "Saya ucapkan selamat buat Pak Joko Sekda baru," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sudah mengerucut hingga tiga nama. Hal itu tercantum dalam dokumen Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provinsi DKI Jakarta.<br /> <br /> Adapun tiga nama yang lolos di tahap terakhir itu adalah Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat), Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali), dan Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta).<br /> <br /> "Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," ujar Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhanjar Diantoro dalam dokumen pengumuman tersebut, dikutip Senin (30/1). <strong>(*)</strong>

Kepala BPK Perwakilan Bali Dipilih Jokowi Jadi Sekda DKI Jakarta