<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-21-at-15.15.01.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permintaan red notice untuk tersangka kasus dugaan penistaan agama Jozeph Paul Zhang tidak direspons oleh Interpol sehingga upaya pengejaran dan penangkapan menjadi terkendala. Hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto. "Kami terkendala yuridiksi," kata Komjen Pol. Agus ketika dimintai konfirmasi di Jakarta, Rabu (18/8).  Sejak video Jozeph Paul Zhang viral di media sosial karena mengaku sebagai nabi ke-26, Polri telah memproses kasus tersebut, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, lalu memburu keberadaannya.  Selanjutnya, Bareskrim Polri mengambil upaya mengajukan red notice terhadap tersangka yang diduga berada di luar negeri. Namun, hingga kini red notice atas nama Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoelyono tidak kunjung terbit.  Menurut Agus, Jozeph telah keluar dari Indonesia dan menetap di negara yang bukan yuridiksi Polri, seperti Belanda dan Jerman. Agus mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari otoritas negara setempat yang dicurigai menjadi lokasi tinggal Jozeph Paul Zhang saat ini.  Hingga saat ini, Bareskrim Polri masih menunggu hasil koordinasi melalui Interpol maupun jalur diplomatik. Namun, masih belum ada perkembangan. "Ya, menunggu karena dari Interpol juga belum ada, lewat jalur diplomatik juga belum ada perkembangan," kata Agus.  Polri berupaya menindak pelaku penodaan agama Jozeph Paul Zhang atau Shindy Paul Soerjomoelyono alis JPZ atau SPS yang dinyatakan telah keluar dari Indonesia menuju Hong Kong sejak 11 Januari 2018.  Bareskrim Polri telah menetapkan Jozeph Paul Zhang sebagai tersangka dan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO). Sektretariat National Central Bureau (NCB) Indonesia telah mengirimkan permohonan penerbitan red notice ke Interpol Pusat yang berada di Lyon, Prancis.  Penyidik menetapkan dua pasal sekaligus untuk tersangka, yakni Pasal 156 Huruf a KUHP tentang penodaan agama dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman 5 tahun penjara.  Sebelumnya, video viral seorang Yutuber bernama Jozeph Paul Zhang mengaku sebagai nabi ke-26 yang disampaikannya dalam forum diskusi zoom yang disiarkan di kanal YouTube pribadinya dengan tema Puasa Lalim Islam. Dalam video tersebut, Jozeph membuat sayembara bagi siapa saja yang melaporkannya kepada polisi dengan mengaku sebagai nabi ke-26. (*)  &nbsp;

Permintaan Red Notice untuk Jozeph Paul Zhang Tak Direspons Interpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-2.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali melakukan pemutusan akses atau take down terhadap konten bikinan Jozeph Paul Zhang, YouTuber yang terjerat kasus penistaan agama.  Jubir Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya telah melakukan take down terhadap berbagai konten yang tersebar di dunia maya. Salah satunya milik Jozeph. Menurut Dedy, dari 2018 hingga 26 April kemarin, pihaknya sudah melakukan take down terhadap 3.640 konten di internet yang menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasar SARA.  ”Dari 3.640 tersebut, di dalamnya juga ada pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung kebencian dan permusuhan yang diunggah Jozeph Paul Zhang,” ujar Dedy kemarin (26/4). Konten-konten tersebut, kata Dedy, adalah bagian dari penanganan Kemenkominfo untuk menghambat persebaran rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu. ”Kemenkominfo bertindak tegas dalam penanganan konten-konten ini,” tuturnya.  Meski demikian, Dedy mengatakan, pihaknya tidak sembarangan memutus akses. Ada tiga kriteria utama yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah sebuah konten layak di-take down. Pertama, konten mengandung muatan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kemudian, mengandung ajakan membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu. Yang ketiga adalah seruan untuk membenci individu atau kelompok suku tertentu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/04/2021/gus-miftah-jozeph-paul-zhang-gagal-paham-dengan-pancasila/">Gus Miftah: Jozeph Paul Zhang Gagal Paham dengan Pancasila</a>  Konten-konten yang di-take down tersebut tersebar di berbagai situs, platform media sosial, maupun aplikasi file sharing. ”Penanganan konten mengandung unsur kebencian dan permusuhan berdasar SARA mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku,” jelas Dedy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=18s

Kemenkominfo Blokir Lagi 54 Konten Paul Zhang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-3.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap penistaan agama Jozeph Paul Zhang mendapat reaksi dari semua pihak di Tanah Air. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia MUI), PBNU, Kementerian Agama, dan aparat kepolisian. Jozeph Paul Zhang walaupun berada di luar negeri, namun dia telah ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka penistaan agama.  Beragamnya reaksi dari umat seluruh umat beragama itu, pendakwah Gus Miftah menyerukan seluruh masyarakat agar tidak terpancing dengan sikap Joseph Paul Zhang. "Seluruh umat Islam dan seluruh umat di Indonesia jangan sampai terpancing dengan sikap Jozeph Paul Zhang. Serahkan semua kepada aparat kepolisian," ujar Gus Miftah saat ditemui JawaPos.com di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (23/4).  Gus Miftah menegaskan bahwa pengakuan Paul Zhang malah bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu dia menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk menegakkan hukum.  "Saya yakin polisi bergerak dengan cepat. Polisi sudah bekerja sama dengan interpol. Hari ini dia (Paul Zhang) diburu," ujar ustad yang kerap berpenampilan fashionable itu.  Dia menegaskan, siapa pun di dunia tidak ada yang kebal hukum. Apalagi Indonesia adalah negara hukum. Daripada buang-buang waktu untuk terpancing dengan kelakuan Paul Zhang, lebih baik serahkan ke aparat untuk diproses secara hukum.  "Saya kakin pak Sigit (Kapolri) dan institusinya akan betul-betul menegakkan hukum kepada Paul Zhang," tandasnya.  Sebelumnya Jozeph Paul Zhang menyatakan dirinya sebagai nabi ke-26. Hal itu diungkapkan dalam akun youtube-nya. Dalam wawancara ekslusif dengan Dinarsa Kurniawan, wartawan JawaPos.com yang berada di Berlin pada Rabu (21/4), Jozeph Paul Zhang menyampaikan alasannya mengaku sebagai nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad SAW. Pernyataan itu berani disampaikan karena sedang berada di luar wilayah Indonesia.  Atas pengakuan itu, Jozeph mendapat banyak kecaman. Seperti dari MUI hingga Kemenag. “Kalau saya di dalam (wilayah Indonesia) ngomong sudah diciduk," katanya.  Dia meyakini rumah kerap diawasi intelijen. Lebih parah lagi, dengan pernyataannya itu, jamaah Front Pembela Islam (FPI) bakal membakar rumahnya.  Atas pernyataan Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi, kini dia ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka penistaan agama. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak kemarin,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono.  Penetapan tersangka Paul Zhang berdasar gelar perkara. Dalam perkara itu, Jozeph dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 156a KUHP. Dia terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/wawancara/22/04/2021/jozeph-paul-zhang-agar-minoritas-bisa-beribadah-dengan-tenang/">Jozeph Paul Zhang: Agar Minoritas Bisa Beribadah dengan Tenang</a>  “Unsur Pasal yang bisa dikenakan pertama ujaran kebencian dalam UU ITE, dan juga Penodaan Agama yang ada di KUHP. Dikenakan Undang-Undang ITE khususnya Pasal 28 Ayat 2. Kemudian KUHP tentang Penodaan Agama itu pasal 156 huruf a,” jelas Rusdi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=18s

Gus Miftah: Seluruh Umat di Indonesia Jangan Terpancing Paul Zhang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/GUS-MIFTAH.jpg" alt="PUNYA CIRI KHAS: Gus Miftah menyesuaikan dengan pergerakan zaman dalam berdakwah. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PUNYA CIRI KHAS: Gus Miftah menyesuaikan dengan pergerakan zaman dalam berdakwah. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Jozeph Paul Zhang mengaku sebagai nabi ke-26 dan mempertanyakan kepancasilaan orang Indonesia mendapat respons keras dari ulama Gus Miftah.  "Jozeph Paul Zhang gagal paham dengan pancasila. Apa yang dilakukan Paul Zhang ini sangat bertentangan dengan pancasila," ujar Gus Miftah saat ditemui JawaPos.com di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (23/4).  Gus Miftah menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat dan mengakui enam agama yang legal. Yakni, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Para pemeluknya dapat melaksanakan semua ajaran agama yang diyakini tanpa mendapat intervensi dan gangguan dari pihak mana pun.  Kepada Joseph Paul Zhang, Gus Miftah menyatakan, "Anda wajib mengakui agama anda yang paling benar. Tapi bukan berarti anda menyalahkan agama lain. Maka, konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku."  "Kalau kamu tidak pengen Tuhanmu dihina, jangan menghina tuhan orang lain. Kalau kamu tidak pengen agamamu dihina, jangan menghina agama orang lain," imbuhnya.  Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Jozeph Paul Zhang telah ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka penistaan agama. Bahkan aparat kepolisian tengah berusaha untuk menangkapnya ke luar negeri.  Sebelumnya, Jozeph Paul Zhang dalam wawancara ekslusifnya dengan wartawan JawaPos.com Dinarsa Kurniawan di Berlin menyatakan bahwa Eropa lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila dibanding Indonesia.  “Mana ada Pancasila di Indonesia, Eropa lebih Pancasila dari Indonesia,” kata Jozeph saat berbincang dengan JawaPos.com, Rabu (21/4).  Menurut dia, Eropa lebih menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Karena tidak ada orang yang dipersikusi mengatasnamakan agama.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/wawancara/22/04/2021/jozeph-paul-zhang-agar-minoritas-bisa-beribadah-dengan-tenang/">Jozeph Paul Zhang: Agar Minoritas Bisa Beribadah dengan Tenang</a>  “Ketuhanan Yang Maha Esa, apa di Eropa dengar persikusi agama di sini? Justru orang-orang yang dipersikusi agama larinya ke sini, orang-orang dari Timur Tengah muslim-muslim apa semua dilakukan anarkis tidak ada. Satu dua oknum itu dikit sekali,” beber Jozeph.  “Masjid Ahmadiyah gede tuh, sementara orang Syiah gede juga masjidnya, di Indonesia weh dibakar seorang-orangnya pak, itu fakta. Jadi lebih Pancasila mana? Lebih Pancasila Eropa daripada Indonesia.”  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=18s

Gus Miftah: Jozeph Paul Zhang Gagal Paham dengan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Josep-Paul-Zhang.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Jozeph Paul Zhang masih berlanjut. Penyidik Bareskrim Polri berencana memeriksa orang-orang terdekat Jozeph.  "Ya, sekali lagi proses tetap berjalan, Bareskrim Polri dalam hal ini penyidik akan memeriksa orang-orang terdekat dengan yang bersangkutan," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono kepada wartawan, Jumat (23/4).  Kendati demikian, Rusdi tidak merinci siapa saja yang akan diperiksa. Bahkan saat disinggung keluarga Jozeph di Indonesia juga akan dimintai keterangan, Rusdi enggan menjawabnya.  Rusdi hanya menyebut pemeriksaam ini untuk mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan Jozeph. "Akan digali keterangan yang berhubungan dengan JPZ tersebut," jelasnya.  Sebelumnya, seorang Youtuber mencuri perhatian publik karena pernyataannya yang dipandang menista agama Islam. Youtuber bernama Jozeph Paul Zhang itu mengaku nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad SAW.  Adapun video tersebut berdurasi sangat panjang, yakni tiga jam lebih. Selain mengaku nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang bahkan menghina Nabi Muhammad.  “Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26. Kalau Anda bisa laporan atas penistaan agama, gua kasih loh satu laporan Rp 1 juta, maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibul kan. jadi kan Rp 5 juta, di wilayah polres berbeda,” sebagaimana pernyataan Jozeph Paul Zhang dalam akun Youtube.  Jozeph sendiri merasa diperlakukan secara tidak adil ketika dirinya membuat kontroversi. Dia beranggapan, seharusnya orang-orang tidak langsung menghakiminya tanpa bertanya terlebih dahulu.  "Harusnya kan orang nanya, tapi kan ini nebak-nebak, dari agen ini agen itu, mentang-mentang dia dari sana (luar negeri, Red). Nggak mentang-mentang dong, saya sudah begini dari tahun 2015," kata Jozeph saat berbincang dengan JawaPos.com, Rabu (21/4).  Jozeph menuturkan, sudah sejak lama dirinya mendapat penolakan dari masyarakat atas tindakannya tersebut. Bahkan, pada 2017 dia mengaku pernah diancam akan dibunuh.  Namun, hal itu tidak menghentikan aktivitasnya untuk menginjilkan orang. Hingga pada akhirnya dia sekarang pindah ke Eropa, di mana kebebasan berbicara begitu terbuka. "Saya senang sekali, saya langsung teriak apa yang ada di hati saya dari kecil," jelasnya.

Polri Akan Periksa Orang Terdekat Jozeph Paul Zhang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-2.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tidak hanya menjadikan Jozeph Paul Zhang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama, Polri juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk menindak yang bersangkutan. Mereka juga sudah mengajukan red notice kepada Interpol. Sampai kemarin (21/4), mereka masih menunggu respons pengajuan tersebut.  Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyatakan, red notice disampaikan dua hari lalu (20/4). ”Dari hasil rapat (bersama) imigrasi, kami upayakan mengajukan red notice ke Interpol,” ujarnya kepada awak media kemarin. Dia berharap pengajuan tersebut disetujui agar Interpol bisa membantu Polri memulangkan Jozeph ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.  Bantuan Interpol juga bisa membuat ruang gerak Jozeph semakin sempit. ”Negara-negara yang masuk Interpol akan menolak kalau yang bersangkutan datang ke sana,” imbuh Agus. Jenderal bintang tiga Polri itu menambahkan, pihaknya mempertimbangkan kembali untuk mencabut paspor Jozeph. Sebab, Polri tidak ingin kehilangan jejak.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menuturkan, pihaknya masih bekerja untuk menemukan keberadaan Jozeph. Untuk mempercepat pencarian, mereka bekerja sama dengan beberapa instansi. Termasuk imigrasi. ”Masih berproses. Perkembangannya pasti nanti publik diberi tahu,” terang dia.  Polri, sambung Rusdi, juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup saluran-saluran media sosial yang digunakan Jozeph. Kalaupun masih ada video yang beredar, dia memastikan bahwa penyebarannya telah diminimalkan Kemenkominfo.  Sementara itu, merasa jauh dari aparat penegak hukum di Indonesia, Jozeph semakin berulah. Dia bahkan menantang debat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/wawancara/22/04/2021/jozeph-paul-zhang-agar-minoritas-bisa-beribadah-dengan-tenang/">Jozeph Paul Zhang: Agar Minoritas Bisa Beribadah dengan Tenang</a>  Menag Yaqut enggan menanggapi tantangan debat Jozeph. Dia menuturkan, Jozeph sampai saat ini tidak berani mempertanggungjawabkan omongannya sendiri.  ”Kok nantang debat,” kata Yaqut. Dia berharap Jozeph tidak perlu lagi diberi panggung di publik. Khususnya oleh kalangan media di tanah air. Sikap dan pernyataannya tidak baik untuk bangsa Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tfwYR3gsc4s

Gandeng Interpol, Polri Lacak Jejak Jozeph dan Blokir Medsosnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-3.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jejak Jozeph Paul Zhang sampai saat ini belum terendus oleh otoritas hukum di Indonesia. Pria yang menyandang status sebagai tersangka kasus penistaan agama itu pun masih getol muncul menyapa para penontonnya di YouTube.   Banyak yang mengira, Paul Zhang berdiam di Jerman. Melalui wawancara ekslusif pada Rabu dini hari WIB (21/4) dengan wartawan JawaPos.com yang berada di Berlin, Paul pun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia memang ada di Jerman.  Namun, saat dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, dia pun tetap berteka-teki. ’’Somewhere, someplace,’’ begitu ucapnya.  Ketika ditanya status kewarganegaraannya saat ini, dia menyatakan, bahwa dirinya sudah tidak menjadi WNI. Tapi, lagi-lagi dia tidak mau menjelaskan bagaimana status kewarganegaraannya saat ini. ’’Masalah legalitasnya semua, saya nggak bisa jawab. Karena saya kan ada lawyer. Jadi saya nggak boleh jawab yang berkaitan dengan kewarganegaraan,’’ urainya.  Mengenai jawaban dari pria yang lahir dengan nama Shindy Paul Soerjomoeljono itu, kami pun melakukan konfirmasi kepada pihak KBRI Berlin. Koordinator Fungsi Sosial dan Budaya KBRI Berlin Devdy Risa menuturkan, ada lebih dari 23 ribu WNI di Jerman, dan 90 persen di antaranya melakukan lapor diri. ’’Dia tidak meregistrasi dirinya, sehingga sampai saat ini masih terus kami telusuri,’’ ucap dia saat diwawancarai pada Kamis (22/4).  Kendati Paul Zhang banyak disebut bermukim di Jerman, namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan kalau pria yang saat ini menyandang masuk dalam DPO itu bisa saja berada di negara lain. ’’Ada kemungkinan juga dia berada di Belanda. Antara Jerman dan Belanda. Karena itulah, kami juga berkoordinasi dengan Belanda dan Jakarta, sekaligus partner kami di Jerman,’’ paparnya.  Dia mengonfirmasi bahwa sudah ada koordinasi antara Polri dengan atase Polri di Jerman. Selain itu, dia juga menunggu jawaban dari pihak pemerintah Jerman mengenai data keberadaan Paul Zhang. Devdy berharap segera ada titik terang tentang keberadaan Paul Zhang yang kini boleh dibilang menjadi sosok most wanted di Indonesia.  Kendati tidak ada perjanjian ekstradisi antara Jerman dan Indonesia, pihaknya yakin, jika memang ditemukan di Jerman, Paul Zhang bisa dibawa kembali ke Indoensia. Berkaca pada kasus penangkapanan buronan kas BNI Maria Pauline Lumowa di Serbia. Perempuan yang sudah buron selama 17 tahun itu diekstradisi pada 8 Juli 2020. ’’Tidak bisa case by case, ya (kasus Paul Zhang dibandingkan dengan Maria Lumowa, Red), tapi bisa diupayakan,’’ tukasnya. (*)  &nbsp;  Berikut ini video wawancara dengan Jozeph Paul Zhang:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=2811s  &nbsp;

KBRI Berlin Yakin Bakal Pulangkan Paul Zhang Jika Tertangkap di Jerman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-3.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>WARTAWAN Jawa Pos Dinarsa Kurniawan yang berada di Berlin, Jerman, berhasil mewawancarai JOZEPH PAUL ZHANG secara eksklusif melalui Zoom yang juga disiarkan langsung di kanal YouTube Hagios Europe. Berikut petikan wawancaranya.  Sejak ”terkenal”, Bapak merasa takut tidak?  Nggak tahu, Pak. Saya malah nggak tahu yang saya rasakan. Saya jalani hidup seperti biasa.  Apa betul sudah menanggalkan status WNI?  Di Eropa ini, ada berbagai cara untuk menempuh prosedur supaya legal. Dan, saya legal di sini.  WN Jerman atau stateless?  Nggak dong, saya nggak stateless dong. Itu distop dulu, Pak, karena itu nggak boleh. Itu biar dari lawyer.  Apa tujuan yang mau dicapai?  Agar semua rakyat minoritas, terutama dobel minoritas, bisa hidup layak dan beribadah tanpa rasa takut. Hak dan kewajiban sejajar setara. Sama dengan di Eropa, saya Tionghoa tidak dianggap minoritas, muslim pun tidak dianggap minoritas. Bukankah itu Pancasila yang sejati?  Bapak merasa nggak bahwa ini (pernyataan) Bapak menyakiti pihak lain?  Mengapa harus sakit hati? Kita itu boleh menyuarakan yang kita anggap benar. Yang kita nggak boleh adalah kita bunuh orang atau kita bacok orang atau kita ancam orang.  Bapak mengaku Pancasilais, tapi kenapa melepaskan status WNI kalau Pancasilais?  Kalau nggak melepaskan, saya ditangkep dong, dipulangin. Itu namanya berkhidmat. Saya harus korbankan nggak ketemu keluarga. Pak, kalau orang tua saya mati sekarang, saya nggak boleh pulang. Eropa lebih Pancasila daripada Indonesia. Iya kan?  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/04/2021/jozeph-paul-zhang-ahok-orang-hebat-saya-enggak-sebanding/">Jozeph Paul Zhang: Ahok Orang Hebat, Saya Enggak Sebanding</a>  Maksud Bapak seperti apa?  Ketuhanan Yang Maha Esa, apa di Eropa dengar persekusi agama di sini? Justru orang-orang yang dipersekusi agama larinya ke sini, orang-orang dari Timur Tengah, muslim-muslim. Apa semua dilakukan dengan anarkistis? Tidak ada. Satu-dua oknum itu dikit sekali. Masjid Ahmadiyah gede tuh, sementara masjidnya orang Syiah juga gede, di Indonesia weh dibakar seorang-orangnya Pak. Itu fakta. Jadi, lebih Pancasila mana? Lebih Pancasila Eropa daripada Indonesia.  Bapak kan menantang Menag Gus Yaqut untuk debat. Kalau ada orang lain yang menjawab tantangan Anda, bagaimana?  Saat ini yang menghendaki saya paling top adalah menteri agama. Jadi, yang saya tantang adalah menteri agama. Yang ikut bicara untuk tangkap saya adalah Ketua PBNU Pak Robikin (Emhas) dan Ketua MUI Pak Anwar Abbas juga saya tantang berdebat tentang kebenaran agama secara universal. Yang lainnya, maaf tidak akan berdampak dan tidak berguna karena tidak merepresentasikan agama mayoritas di Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=18s

Jozeph Paul Zhang: Agar Minoritas Bisa Beribadah dengan Tenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-2.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan, terus berkoordinasi dengan Polri terkait pencabutan paspor Jozeph Paul Zhang. Tersangka penistaan agama itu, kini tengah berada di luar wilayah Indonesia.  "Terkait penarikan paspor Jozeph, kami masih koordinasi dengan pihak Polri," kata Kabag Humas pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum HAM, Tubagus Erif Faturahman dikonfirmasi, Rabu (21/4).  Jozeph saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Penetapan tersangka itu, karena Jozeph diduga menghina agama Islam viral di media sosial.  Jozeph saat ini diduga sedang berada di Eropa, telah meninggalkan wilayah Indonesia sejak 2018. Polri sendiri telah menegaskan, Jozeph masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan tidak pernah mengganti kewarganegaraan.  "Prinsipnya terkait pencekalan, pencegahan atau penarikan paspor, Imigrasi tidak bisa melakukan sendiri. Harus ada usulan dari instansi terkait, dalam konteks Jozeph ini, pihak Polri sudah meminta kepada Imigrasi dan masih dalam pembahasan di tingkat pimpinan," beber Erif.  Meski demikian, Jozeph mengklaim sudah melepas kewarganegaraan Indonesia. Dia menyampaikan, merupakan suatu pengorbanan dari jalur yang dipilihnya menjadi seorang penginjil.  Apabila tidak melepas kewarganegaraan Indonesia, maka akan ditangkap, lalu dipulangkan ke tanah air. Dengan begitu, upayanya untuk mengabdi sebagai hamba Tuhan akan berakhir.  “Kalau saya tidak lepaskan, saya ditangkap, dipulangin. Itu namanya berkhidmat. Saya harus korbankan,” jelasnya.  Dia memahami betul risiko melepas kewarganegaraan Indonesia. Bahkan ketika ada keluarganya meninggal, termasuk orang tuanya, dia tidak bisa mendatangi. Sekalipun kelak pemerintah Indonesia memaafkan seluruh perbuatannya, tapi hal itu tidak akan mengembalikan kehidupannya di Indonesia.  “Sekalipun pemerintah bisa mengeluarkan (saya dari penjara), belum tentu orang-orang islam yang cetek-cetek ini ilmunya bisa memaafkan saya toh,” pungkas Jozeph.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/04/2021/jozeph-paul-zhang-ahok-orang-hebat-saya-enggak-sebanding/">Jozeph Paul Zhang: Ahok Orang Hebat, Saya Enggak Sebanding</a>  Seorang Youtuber mencuri perhatian publik karena pernyataannya yang dipandang menista agama Islam. Youtuber bernama Jozeph Paul Zhang itu mengaku nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad SAW.  Adapun video tersebut berdurasi sangat panjang, yakni tiga jam lebih. Selain mengaku nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang bahkan menghina Nabi Muhammad.  “Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26. Kalau Anda bisa laporan atas penistaan agama, gua kasih loh satu laporan Rp 1 juta, maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan Rp 5 juta, di wilayah Polres berbeda,” sebagaimana pernyataan Jozeph Paul Zhang dalam akun Youtube.

Imigrasi Koordinasi dengan Polri untuk Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-21-at-15.15.01.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang mengingatkan pada kasus Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, Jozeph Paul mengaku ada perbedaan dalam kasus yang dihadapinya dengan Ahok.  Jozeph Paul tidak mau kasusnya disamakan dengan Ahok. Karena dia menilai sosok Ahok merupakan pemimpin yang baik dan memiliki integritas. "Ahok orang hebat, saya enggak sebanding. Saya orang jahat, bekas penjahat," kata Jozeph Paul saat berbincang dengan JawaPos.com, Rabu (21/4).  Jozeph sangat kagum dengan sosok Ahok. Apalagi soal kejujuran Ahok dalam memimpin ibu kota. "Ahok itu levelnya di atas saya, dalam hal kejujuran, dan prinsip. Jangan bandingkan saya dengan Ahok. Jauh jangan bandingkan saya dengan Ahok," katanya lagi.  Ketika ditanya pertanggungjawaban soal pernyataannya, Jozeph mengaku tidak merasa bersalah. Dia hanya menyampaikan aspirasinya saja. "Apakah saya melanggar hukum di Eropa? Kenapa saya harus hadapin? Makannya saya pergi ke sini, karena ada kebebasan berpendapat," pungkasnya.  Sebelumnya, seorang Youtuber mencuri perhatian publik karena pernyataannya yang dipandang menista agama Islam. Youtuber bernama Jozeph Paul Zhang itu mengaku nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad SAW.  Adapun video tersebut berdurasi sangat panjang, yakni tiga jam lebih. Selain mengaku nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang bahkan menghina Nabi Muhammad.  “Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26. Kalau Anda bisa laporan atas penistaan agama, gua kasih loh satu laporan Rp 1 juta, maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibul kan. jadi kan Rp 5 juta, di wilayah polres berbeda,” sebagaimana pernyataan Jozeph Paul Zhang dalam akun Youtube.  Simak Video Berikut:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=63s&amp;ab_channel=JawaPos

Jozeph Paul Zhang: Ahok Orang Hebat, Saya Enggak Sebanding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jozeph Paul Zhang

Berita Terkini